Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua faktor kunci di balik NZ divestasi

Selandia Baru Superannuation Fund telah memutuskan untuk mengakhiri investasi dalam tembaga besar dan tambang emas di wilayah Papua Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di AS Freeport McMoRan.
Sampai saat ini, Dana, lebih dari 15 miliar dolar AS, telah memiliki lebih dari satu juta dolar AS secara langsung diinvestasikan di tambang Grasberg, dan telah menolak panggilan bahwa ini adalah investasi yang tidak pantas dari uang publik.
Ongoing pelanggaran hak asasi manusia merupakan faktor kunci dalam keputusan Fund Super.
Manajer Dana untuk investasi bertanggung jawab, Ann-Maree O'Connor mengatakan mereka menjadi prihatin pada kambuhnya masalah keamanan di tambang terbesar di dunia.

    
"Konteksnya adalah sedemikian rupa sehingga ada kematian di tambang, bahwa ada laporan oleh MSCI dan sumber informasi yang tersebut telah melanggar standar hak asasi manusia sehingga kami percaya bahwa situasi adalah salah satu yang bisa terus berlanjut ke masa depan, dan mereka adalah standar yang kita lihat ketika kita mempertimbangkan meninjau perilaku perusahaan. "
Kebijakan Freeport tertular pasukan keamanan Indonesia untuk memberikan keamanan di sekitar tambang telah menjadi kontroversi.
Di tengah perang rumput yang sedang berlangsung antara polisi dan militer untuk kontrak keamanan Freeport berbagai serangan kekerasan di dekat tambang dan perselisihan industri telah mengakibatkan lebih dari selusin kematian di tahun lalu saja.
Dana Hotel Super kepala eksekutif Adrian Orr mengatakan mereka terlibat dengan Freeport untuk beberapa waktu untuk mencoba dan membantu meningkatkan standar hak operasi tambang.
Dia mengatakan mereka sudah sekarang hit dinding.

    
"Membandingkan standar yang mereka tetapkan terhadap apa yang kita harapkan - PBB standar kompak global di seluruh hak asasi manusia - kami telah sampai pada kesimpulan bahwa standar-standar tidak akan cukup baik. Mereka tidak akan memenuhi tingkat kenyamanan kami dan rasa hormat. Dan keterlibatan lebih lanjut dari kami tidak akan membuat perbedaan yang cukup. "
Sementara itu, co-pemimpin Selandia Baru Partai Hijau Russel Norman menyambut penarikan, yang mengikuti divestasi Freeport serupa oleh Dana Pensiun Norwegia beberapa tahun yang lalu dengan alasan lingkungan.

    
"Orang-orang Papua Barat akan, saya pikir, akan menerima informasi yang sangat syukur, fakta bahwa pemerintah Selandia Baru, Selandia Baru Hotel Super Fund adalah mengambil sikap terhadap praktek-praktek mengerikan penambang ini. Saya pikir itu berita besar. "
The Indonesia-Selandia Baru berbasis Hak Asasi Manusia Komite Maire Leadbetter merasa bahwa lobi yang luas oleh Komite atas catatan Papua Freeport telah memainkan bagian dalam keputusan Fund Super.

    
"Kami telah memberi mereka waktu yang sangat keras selama enam tahun. Kami sudah demonstrasi di luar pintu depan mereka, kita sudah di deputations mana kita berdebat cukup kuat dengan mereka. Mereka kadang-kadang memiliki pers yang buruk ... dan drive keseluruhan terhadap investasi etis mungkin telah menjadi faktor dalam hal ini juga. Tapi ya itu menang, kemenangan bagi rakyat Papua Barat secara tidak langsung karena mereka orang-orang yang benar-benar memperoleh manfaat jika Freeport ditantang. "
Maire Leadbetter mendorong Dana Super untuk saat divestasi dari Rio Tinto karena merupakan mitra bersama Freeport di tambang Papua.
Tapi Adrian Orr mengatakan keputusan mereka didasarkan pada siapa adalah perusahaan yang beroperasi dan bahwa Rio hanya mitra kecil.
Namun ia mengatakan beberapa perusahaan tetap pada daftar pantauan Fund Super


 Sumber: Radio New Zealand International



Oktavianus Maniani Dilirik Pelita Jaya dan Persib

Jayapura, (rasudofm): Mantan pemain depan Persiram Raja Ampat, Oktovianus Maniani, mengaku dirinya tengah dilirik dua klub Liga Super Indonesia asal Jawa Barat yakni Pelita Jaya Karawang dan Persib Bandung. "Pelita Jaya dan Persib yang sudah dekati saya," kata Oktovianus di Jayapura, Papua, Rabu (26/9).

Pemain dengan postur tubuh 162 sentimeter kelahiran Jayapura 27 Oktober 1990 itu mengatakan, kedua klub itu hanya sebatas mendekati tetapi belum serius membicarakan hal teknis lainya. "Pelita Jaya kelihatannya serius, tapi belum bicara hingga masalah kontrak," kata Okto sambil menggendong anak pertamanya.

Disinggung terkait kemana bermain pada musim depan, apakah bergabung bersama klub LSI atau LPI, dengan tegas Okto mengatakan lebih memilih bergabung dengan klub yang berkompetisi di LSI. "Saya kira LSI lebih berbobot, dan saya ingin bermain di situ," katanya.

Saat ditanya, apakah mantan pemain PSMS Medan dan Persitara Jakarta Utara itu ingin menggunakan kostum Persipura Jayapura, Okto tersenyum sambil mengatakan itu merupakan impian tiap anak muda asal Papua. "Membela panji Persipura merupakan impian setiap pemain bola asal Papua. Dan jika manajemen Persipura menginginkan, saya siap bergabung," jawabnya.

Oktovinaus mengaku dirinya berada di Kota Jayapura, Papua karena ada urusan keluarga yang cukup penting, sehingga dirinya dizinkan oleh pelatih Timnas Nil Maizar.(ANT/JUM)


Sumber: Liputan6.com





Latihan Perdana, Persipura Tampilkan 13 Wajah Baru

Jakarta - Persipura memulai latihan pertamanya guna menghadapi kompetisi musim depan. Sejumlah wajah baru hadir di sesi yang digelar di Stadion Mandala, Jayapura, Jumat (28/9/2012) sore itu.

Di antara pemain baru itu adalah 11 yang diambil dari kompetisi divisi utama Persipura. Ada pula eks pemain Pelita Jaya, Ruben Sanadi, serta pemain tim PON XVIII Papua, Nelson Alom.

Selain ke-13 pemain baru tersebut, latiha diikuti oleh para pemain lama seperti Bio Paulin Piere, Boaz dan Ortizan Salossa, Pae Bersaudara, Imanuel Wanggai, Gerarld Pangkali, Stevi Bonsapia, David Laly, Lukas Mandown, dan Johanes Tjoe.

Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano, yang turun langsung melihat jalannya latihan perdana itu, mengatakan timnya sangat siap untuk menjalani musim baru. Ia bahkan memasang target juara (di kompetisi ISL).

Dalam kesempatan tersebut, Tommy Mano juga membenarkan bahwa pihaknya tidak memperpanjang kontrak dua pemain asingnya, yakni top skor musim lalu Albeto Goncalves dan pemain asal Korea ,Choi Dong Soo. Manajemen juga sudah memutus kontrak tiga pemain lokal yakni Marko kabiay, Moses banggo dan Petrus Asmuruf.

"Jadi, ada dua pemain asing yang kita putus kontrak dan tiga pemain lokal. Saat ini kita mencoba memberi kesempatan kepada pemain muda Papua untuk menunjukkan eksistensinya di kejuaran liga profesional," tukasnya.

Di tempat yang sama, Pelatih Jakcsen F. Tiago kepada wartawan mengaku latihan perdana kali ini merupakan sebuah perkenalan antara pemain baru dengan pemain lama, supaya mereka cepat melebur.

"Dan sekarang tinggal masing-masing pemain itu untuk berinisiatif bergaul dengan pemain lama untuk supaya cepat beradaptasi," tutur Jacksen, yang di musim ini akan dibantu oleh dua asisten pelatih: Mettu Dwaramuri dan Christian Yarangga.  (.detik)

Ketua KPU Papua Barat Diteror

MANOKWARI - Kamis, 27 September 2012 Pesta demokrasi Pemilu Legislatif 2014 baru tahap verifikasi partai politik (parpol), tapi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Barat sudah mendapatkan ancaman. Ketua KPUPB, Ir Thimotius Sraun,MP mengaku dirinya menerima pesan singkat berupa ancaman pembakaran kantor KPUPB.

Ancaman tersebut diterimanya Rabu (25/9) malam pukul 23.00 Wit dari orang tak dikenal. “Kami menerima SMS dari orang tak dikenal dengan nada ancaman akan membakar kantor KPUPB,” kata Ketua KPU kepada Radar Sorong (JPNN Group), Rabu (26/9).

Dari kata-kata SMS yang diterimanya, ancaman pemkabaran kantor ini terkait Keputusan KPU-RI Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Wilayah Administrasi Provinsi,Kabupaten/Kota,Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.

Dalam keputusan KPU-RI ini, Distrik Kebar, Mubrani, Amberbaken dan Senopi dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Manokwari serta Distrik Moraid masuk ke wilayah Kabupaten Sorong.

Dikatakannya, dalam SMS tersebut, orang tak dikenal itu meminta agar KPU jangan sekali-sekali mengubah Keputusan KPU-RI Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012. Bila keputusan ini diubah, maka masyarakat akan membakar kantor KPU. Sraun menegaskan,wajib hukumnya bagi KPU Provinsi Papua Barat danKPU kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat untuk mengamankan keputusan KPU RI sebagai acuan untuk melaksanakan proses tahapan Pemilu 2014,khususnya di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw.

Namun disisi lain, KPUPB harus fair menyatakan bahwa  keputusan KPU Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 akan berimplikasi polemic baru karena kepentingan politik Pemilu legislative di daerah pemilihan Kabupaten Tambrauw yang akan dirugikan. “Dasar hukumnya adalah amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon dengan masukkan Distrik Moraid ke Kabupaten Sorong dan 4 distrik (Kebar,Senopi,Mubrani dan Amberbaken) menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw,” ujarnya.

Sraun kembali menegaskan, KPUPB  akan mengamankan Keputusan KPU Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 sepanjang belum ada perubahan sesuai petunjuk KPU-RI cq Korwil untuk Provinsi Papua Barat yang baru diterima dua hari lalu. (lm) JPNN

Persipura Gaet Bintang Tim PON Papua

Persipura Jayapura akhirnya bergerak di bursa transfer pemain. Manajemen Persipura memenuhi janjinya untuk mendatangkan talenta muda asli Papua dalam skuad musim depan.

Adalah talenta muda Papua yang baru saja memperkuat tim PON Papua, Nelson Alom yang menjadi pemain baru Mutiara Hitam.

“Iya Betul, Nelson Alom sudah menjadi pemain Persipura, pertimbangannya karena bakat dan talenta yang dia miliki,” terang ketua umum Persipura, Benhur Tommy Mano.

Pemain kelahiran Beoga, sebuah Distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua ini disebut Benhur sebagai aset berharga Persipura. Perekrutannya pun juga telah dikomunikasikan dengan pelatih Persipura, Jacksen F Tiago.

”Nelson adalah salah satu aset berharga bagi Persipura, dia adalah pemain yang paling menonjol di dalam tim PON kemarin, itu juga alasan kenapa dia diambil, dan setelah dikomunikasikan dengan pelatih, ternyata Jacksen juga inginkan dia, jadi langsung kita gaet untuk Persipura,” tambah Benhur.

Sementara itu, terkait beberapa nama pemain baru lainnya, Benhur mengatakan akan ada kejutan pada latihan Persipura 28 September mendatang. ”Tanggal 28 sudah mulai latihan, jadi nanti bisa dilihat langsung siapa saja pemain baru Persipura selain Nelson Alom,” pungkasnya sambil tersenyum. (btp/dzi) Bola.net

Sekelompok Pemuda Serang SMK di Timika Dibekuk

Timika: Sekelompok pemuda menyerang sebuah SMK swasta di Timika, Papua. Mereka membawa parang dan panah saat melakukan aksi tersebut. Selang beberapa saat kemudian, polisi membekuk dua dari tiga pemuda pelaku penyerangan.

Polisi berkejar-kejaran memburu pelaku di Jalan Budi Utomo, Kamis (27/9). Dua di antara mereka dibekuk. Mereka langsung digiring ke mobil patroli. Sedangkan seorang lain meloloskan diri.

Saksi mata mengatakan tiga pemuda itu memasuki lingkungan sekolah hingga ke ruangan kelas. Mereka membawa parang dan panah sambil mencari seorang siswa yang terlibat pemukulan kerabat seorang pelaku. Para siswa yang tengah belajar pun berhamburan keluas kelas.

Namun, pelaku tak mendapatkan siswa yang mereka cari. Mereka langsung melarikan diri dengan melompati pagar sekolah. Sekelompok siswa pun mengejar mereka sambil melempari batu.

Kanit Patrolo Polsek Miru IPDA Dahlan yang mendapat laporan langsung mengarahkan siswa agar tak terpancing emosi. Ia mengajak para siswa menciptakan situasi kondusif.

Kemudian, polisi mengawal siswa-siswa tersebut pulang guna menghindari penyerangan susulan. Sementara polisi memburu pelaku dan menangkap dua pemuda. Keduanya pun dibawa ke Mapolsek Mimika untuk dimintai keterangan.(RRN) Metrotvnews.com

Guru dan Pelajar Tuntut Dana BOS

Timika: Ribuan pelajar dan guru dari berbagai sekolah berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Timika, Papua, Rabu (26/9). Mereka menuntut kejelasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang hingga kini belum tersalurkan.

Demonstran longmarsh sambil membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan protes terhadap Pemerintah Daerah Mimika. Menurut mereka, dana-dana tersebut belum tersalurkan sejak 2011 hingga 2012.

Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terganggu. Tak hanya itu, ketidakjelasan status BOS dan Bopda memicu konflik antara sekolah dengan orang tua siswa.(TII)

Sumber: Metrotvnews.com

Kewenangan DPR Papua Berakhir

JAKARTA - Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua berakhir. Demikian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan di Jakarta kemarin.

''Menyatakan, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon I. Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon,'' ujar Ketua MK Mahfud MD, saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).  Putusan tersebut, disertai dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva.

Menurut MK, kewenangan diputuskan diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan tahap verifikasi calon dari partai politik dan perseorangan dalam 30 hari ke depan. 

Mahkamah menyatakan, wewenang semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ada ditangan KPU dengan tetap meminta pertimbangan dan persetujuan ke Majelis Rakyat Papua terkait bakal pasangan Cagub dan Cawagub Papua.

Mahkamah memerintahkan KPU untuk tetap memerima tujuh bakal pasangan calon yang telah ditentukan DPRD dan Gubernur Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Buka Pendaftaran

Mereka adalah pasangan Menase Robert Kambu dan Blasius Adolf Pakage, Welington Wenda dan Weynand Wator, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Noakh Nawipa dan Johanes Wob, John Janes Karubaba dan Willy Bradus Magay dan Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.

''Memerintahkan pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,'' tambah Mahfud.

Sengketa yang dimohonkan oleh KPU/KPU Propinsi Papua ini merupakan tarik-menarik antara penyelenggara Pemilu dengan rakyat Papua melalui perwakilannya di DPRP. Hal ini menyangkut kewenangan dua lembaga, pemohon dan termohon, yang berhak menjadi penyelenggara Pemilu di Papua.

Dalam permohonannya, KPU Propinsi Papua mengklaim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di Papua merupakan kewenangannya. Hal itu didasarkan atas Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.(nick/rsdfm)

Jadi Penulis berita yang Objektif

Basis penulisan berita adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan gagasan atau pendapat dari penulis. Karena menerangkan tentang berita, penulisan berita minimal harus memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh pembaca.

Setiap pembaca berita selalu ingin mengetahui peristiwa apa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana runtutan kejadian peristiwa itu. Secara sederhana, prinsip ini menjadi paradigma dasar bagi tiap penulisan berita dan dikenal dengan rumus 5W+1H.

Dalam menuliskan suatu peristiwa, penulis harus bisa menjaga jarak dengan subjek berita agar tidak melibatkan emosinya. Netralitas penulisan berita memiliki nilai penting.

Penulis berita secara etis tidak boleh menghakimi atau mengambil kesimpulan atas terjadinya suatu peristiwa karena itu di luar domainnya. Ada pihak lain yang lebih berwenang untuk mengambil kesimpulan atas suatu peristiwa.
Oleh: Frans Tomoki

Buchtar Ancam Ungkap ‘Aktor’ Utamanya

Terkait Kasus Pengrusakan Lapas Abepura yang Menyeretnya Sebagai Terdakwa
Buctar Tabuni (photo Binpa)
JAYAPURA – Ada yang menarik dalam sidang lanjutan kasus pengrusakan Lapas Abepura dengan terdakwa Ketua Parlemen Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni (Mantan Ketua Umum KNPB), di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, Jumat (21/9), kemarin.
Dalam sidang kemarin, selain minta keringanan, Buchtar juga mengancam akan membuat laporan polisi dan akan membeberkan siapa sebenarnya  aktor utama kasus pengrusakan Lapas Abepura tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam sidang pembelaan (eksepsi) dari Buchtar Tabuni, yang tertulisnya dibacakan lima penasehat hukumnya atas tuntutan 1 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, dalam sidang di ruang sidang utama. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua, Haris Munandar,SH.

Dikatakan, ancaman itu akan dilakukan bila ia bebas. Buctar merasa bahwa kasus kerusuhan yang berujung pada pengrusakan fasilitas Lapas Abepura pada 3 Desember 2011 lalu, ada orang lain yang lebih pantas dijadikan terdakwanya. Hanya saja Buctar tidak menyebut siapa orang yang dimaksud  tersebut.

Selain itu, ia juga menyatakan dalam pembelaan lisannya bahwa kasus kerusuhan di Lapas, termasuk larinya sejumlah Narapidana hingga menelan korban jiwa atas nama Miron Wetipo dalam pelariannya, adalah sebagai satu konspirasi.

Salah satunya adalah bertujuan untuk menjelekkan kredibilitas Kalapas Baru, Liberti Sitinjak yang saat pelantikannya menuai protes dari Kalapas sebelumnya, Antonius Ayorbaba. Bahkan sempat menyinggu ada proyek bernilai milyaran terkait kasus tersebut.

Sidangnya sendiri berlangsung aman dan tertib, meski sekitar 50 orang pendukung dan simpatisan serta aktifis KNPB sempat menggelar  demo dan meneriakkan tuntutan pembebasan Buchtar Tabuni tanpa syarat. Kelompok Massa KNPB   yang  dikoordinir Victor Yeimo  berjalan  menuju Pengadilan Negeri Jayapura, selanjutnya  massa yang berjumlah sekitar  40 an orang itu membentangkan spanduk bertuliskan, Segera bebaskan Buctar  Tabuni, Ketua Parlemen West Papua tanpa syarat.

Dalam aksi  Demo itu, massa KNPB  seperti dilontarkan Viktor Yeimo minta kepada aparat penegak hukum untuk segera membebaskan Buctar Tabuni, karena selama beberapa kali persidangan tak dapat membuktikan keterlibatan Buctar dalam kasus yang dituduhkan kepadanya yakni melakukan pengrusakan Lapas Abepura pada 3 Desember 2010 lalu,  yang dinilai tak berdasarkan fakta hukum  persidangan.

Sedangkan dalam nota pembelaan yang dibacakan para penasehat hukumnya, Gustaf Kawer,SH,M.Si; dan sejumlah pengacara lain, menyatakan agar terdakwa dibebaskan, karena unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang terpenuhi.

Yaitu unsur barang siapa, unsur terang-terangan, unsur bersama-sama melakukan kekerasan, dan unsur terhadap orang atau barang.

“Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan saja, maka dianggap secara hukum tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ungkap penasehat hukum terdakwa saat membacakan analisa hukum atas kasus tersebut.

Dalam  awal nota pleidoi dari Buchtar yang dibacakan para penasehat hukumnya juga menyatakan bahwa terdakwa menyayangkan atas proses penangkapan terdakwa pada tangal 7 Juni 12 di Lampu Merah Abepura, karena tanpa menunjukkan surat tugas maupaun surat penangkapan.

Dan pada saat terjadi keributan di dalam Lapas Abepura, dalam nota pembelaannya, Buchtar menyangkal terlibat dalam aksi pengrusakan. Justru menyatakan ia yang berusaha menenangkan massa untuk tidak berbuat anarkis serta tidak masuk ke ruang steril.

Atas dibacakannya nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan langsung diberikan vonisnya, namun tidak bisa langsung disampaikan, karena harus dibuat konsepnya. Sehingga sidang ditunda hingga Selasa (25/9).(aj/ven/don/l03)
Sumber : Bintang Papua

Perjuangan Hak Dasar Orang Papua Jangan Samakan Teroris

Thaha: Terkait Pelantikan  Kapolda Papua  Tito Karnavian
Thaha alhamidd
JAYAPURA— Sekjen Presidium  Dewan   Papua (DPD)  Thaha Alhamdid berharap rakyat Papua  yang  berjuang  menuntut  hak-hak dasarnya  seperti  hak-hak  kedaulatan  politiknya, hak-hak  budayanya, hak-hak ekonominya  itu  bukan  teroris.  Sehingga dalam menghadapinya jangan disamakan dengan penanganan  teroris.

Hal ini diungkapkan menyusul pelantikan Kapolda Papua yang baru Inspektur Jenderal Polisi  Tito Karnavian  menggantikan   Inspektur Jenderal  Polisi  Bigman L Tobing   oleh Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs Timur Pradopo  di Gedung  Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/9) pagi.

Sekjen Presidium  Dewan   Papua (DPD)  Thaha Alhamdid ketika  diwawancarai di  Jayapura, Minggu  (23/9) petang menilai pergantian ini sudah tepat. p

Namun  demikian, katanya,  penugasan  mantan  Komandan  Densus  88  Anti Teror  ke Papua, apakah ini dalam  rangka  memastikan  di Papua ini  teroris silakan dicari  tahu. Tapi  yang  jelas bahwa rakyat Papua  yang  berjuang  menuntut  hak-hak dasarnya  seperti  hak-hak  kedaulatan  politiknya, hak-hak  budayanya, hak-hak ekonominya  itu  bukan  teroris.
“Saya  yakin Tito  tak  mungkin menyamakan perjuangan  hak dasar  sebagai  teroris. Itu nggak mungkin.  Tapi kalau  ada  teroris dia  punya  ilmu dia  kejar,”  ujarnya.    

DIkatakan, penugasan  Tito ke Papua tentunya mempunyai  alasan. Pertama, dia  mempunyai  karier panjang. Walaupun  mungkin ada ketakutan di kalangan rakyat  Papua  dia  ini mantan Komandan Densus  88 Anti Teror. Tapi  jangan lupa mantan Kapolda Papua  Irjen  Pol Bekto Suprapto juga mantan Komandan Densus 99  Anti Teror. Tapi  yang menarik dari Tito, ujarnya, dia   satu angkatan  dengan  Wakapolda Papua  Brigjen  Pol Paulus  Waterpauw.D ari sisi komunikasi  mencair.

Kedua,  karier  Tito masih panjang. Dia termasuk perwira  yang sangat  cemerlang di  Mabes Polri tentu dia   tak akan  mengorbankan  kariernya.  Tito juga  seorang  cendikiawan  dan  kandidat  doktor  di salah-satu Univeritas  terkenal di  Singapura.

“Jadi  saya kira ada  background  education dalam  mana  akan  sangat mempengaruhi pengambilan  keputusan ketika  ia menjabat Kapolda Papua,”tukas  dia.

Pasalnya,  selama  ini  Kapolda  menjelang pensiun dikirim ke Papua. Itu celaka. Pengalaman    menunjukan  terjadi split  perhatian  atau  perhatiannya terbelah  karena dia tak  perlu  mengamankan kariernya  lagi. Tapi  Tito beda.

“Dan ini  sudah  dari  dulu  kita usulkan. Saya  ingat sudah tiga kita  ketika  tokoh-tokoh  masyarakat, pendeta, pastor  bertemu dengan  Komisi  I DPR  RI minta agar  Kapolda ke Papua jangan  menjelang  pensiun nanti kerjanya mencari  terus. Kapan  dia mau jaga keamanan dan  ketertiban untuk  rakyat,” tuturnya.  (mdc/don/l03)

 Sumber: Binpa



Polisi Tangkap Anggota KNPB dan PRD Di Timika

Timika - Polisi Indonesia kembali menangkap 6 anggota Komite Nasional Papua Barat [KNPB] dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di depan Gereja Ebenheser,  Timika, (23/09) pukul 04.00 sore. 
Pantauan Knpbnews sore ini, Aparat kepolisian Indonesia dari satuan Brimob menggunakan 2 mobil avansa dan mobil Patroli menghadang tiba-tiba saat mereka hendak datang ikut pertemuan. “Ada sekitar 6 orang yang diantaranya 4 masyarakat sipil 1 anggota  KNPB dan 1 anggota PRD dipalang dan ditangkap tanpa alasan yang jelas sore jam 04.00  saat mereka sedang datang ikut pertemuan.
Nama-nama mereka yang dapat tangkap ialah: 1. Markus Murri, 2. Oktovina Iba, 3. Tinna Barru 4. Rosiana Hindom, 5. Amaria, 6. Agustina Hegemur.
Mama Tinna Baru mengungkapkan dalam perjalanan mereka singga lewat Kantor Polsek Mimika Baru dan menuju ke Polres Mile 32. Sampai setiba disana ke-6 orang dapat diintimidasi oleh pihak kepolisian “Kami di teror, dipaksa, dibanting, ditodong dengan senjata” katanya.
Setelah diperiksa ke-6 orang ini mereka dibebaskan hari ini senin,24/10/2012 jam 5.000 WTP
Sekitar sore pukul 5.00 WTP sampai pagi 5.00 WTP mereka tidak diberi makan akhirnya mama Oktovina Iba umur 49  th munta-munta bercampur darah dan pagi ini dilarikan di rumah sakit umum daerah Timika (RSUD) di SP IV Timika
Dengan Insiden Penangkapan diatas ini dan Situasi Kota Timika yang tidak aman ini maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika bersama Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) menyatakan sikap bahwa:
  1. Bahwa pihak Kepolisian di Timika segra menghentikan penangkapan sewenang-wenang terhadap Aktifis KNPB, PRDM dan warga sipil tanpa alasan yang jelas.
  2. Bahwa Pihak Kepolisian di Timika segara menghentikan perang saudara yang berkepanjangan di Timika dan berhenti memupuk dan mengadudombakan warga masyarakat dengan kata “biarkan mereka selesaikan sesuai hukum adat.
  3. Bahwa pihak Kepolisian bertanggung atas penembakan dua warga masyarakat yang ditembak dalam perang saudara kubu Anthon Omongang pada tanggal 18 Juni 2012 atas nama Andelius Ongomang (45 tahun-laki-laki) dan adiknya Dony Ongomang (43 tahun-laki-laki).
Sumber : http://knpbnews.com

karobanews.blogspot.com

Kopi Papua hasilkan laba ratusan juta

Ilustrasi  (Koran Sindo)
Bisnis kopi Papua yang dimulai Prawito Adi Nugroho empat tahun silam ini perlahan menuai hasil manis. Tidak hanya menguntungkan, namun juga membuka lapangan kerja.

Prawito tadinya tidak menyangka komoditas kopi asal Pegunungan Bintang, Papua ini dapat memberi keuntungan menarik. Peluang usaha ini berawal ketika sepupu Prawito yang berada di Papua, bernama Winardi, kedatangan suku asli di sebuah gudang di distrik Wamena dan menawarkan kopi hasil panennya. Meski sempat ragu dan bingung memanfaatkan komoditas ini, 20 kg kopi mentah pun dikirimkan ke Jakarta.

Bermodalkan koneksi di salah satu coffee shop ternama di daerah Senopati, Prawito pun berniat menjual kopi mentah tersebut. Dari tempat inilah semua bermula. “Dia tanya jenis kopinya, tapi saya buta sama sekali tentang kopi. Bentuknya juga berantakan, tapi setelah digoreng (sangrai/roasted) 1 kg, dia bilang ini bisa jadi kopi bagus,” kenang lulusan Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara ini.

Setahun lamanya Prawito mempelajari seluk beluk kopi dan pengolahannya. Setelah mendapatkan masukan dan tambahan pengetahuan baik dari teman, buku, maupun informasi lainnya secara perlahan Prawito menerapkan cara mengolah kopi yang baik sehingga menghasilkan produk yang disebut Arabica Specialty Coffee.

Pekerjaan di sebuah event organizeryang telah empat tahun dilakoninya pun mulai ditinggalkan dan fokus di usaha ini. “

Sbr:
Sindonews.com







Persipura akan Diperkuat Sejumlah Pemain Asing

Jayapura: Ketua Umum Persipura Jayapura Papua, Benhur Tomy Mano, mengatakan klubnya akan diperkuat sejumlah pemain asing pada Liga Super Indonesia musim mendatang.

"Ada (pemain asing) yang muka lama di Liga Indonesia dan ada juga yang baru," ucapnya, minggu (23/9).

Benhur belum mau menyebut nama. Yang jelas, tambahan pemain tersebut dapat dilihat saat Persipura melakukan latihan perdana akhir bulan ini.

Selain pemain asing, Benjur juga berniat mendatangkan pemain lokal Papua lainnya. "Pelatih Jacksen Tiago masih akan melakukan seleksi pada 13 pemain di divisi utama Persipura. Ada juga pemain lokal Papua yang akan direkrut," tutur Benhur.(Ant/wtr6)

Sbr: metrotvnews

Kenius: Jangan Lukai Hati Rakyat Papua

JAYAPURA— Harapan Ketua MRP  Timothius Murib  agar  sengketa lembaga  penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  (Pilgub) Papua periode 2012-2017,  yang tinggal  menunggu putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK) memberikan hasil  yang  tak mengecewakan rakyat  Papua demi  keutuhan NKRI,  mendapat  dukungan  dari  DPRP.

Anggota DPRP Kenius  Kogoya, SP, MSi menegaskan pemerintah harus disiplin  terhadap produk  UU yang ada di  Republik  ini. Dan Otsus  adalah win win solution  untuk Papua, ketika  rakyat Papua  menuntut merdeka. Karena  itu, (MK) harus menghargai kekhususan  yang ada di Papua.

“Kami   berharap  putusan  itu  tak melukai hati  rakyat Papua. Putusan MK harus sesuai  UU Otsus Papua.  Jika MK  ternyata   putuskan diluar   UU  Otsus, maka  sebaiknya  jangan ada  Otsus lagi di Papua. Tapi kembali saja ke Otda,” tukas dia ketika diwawancarai  Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (14/9). 
Senada  dengan  itu,  Anggota   DPRP  Hendrik  Tomasoa, SH,MH mengutarakan,  fakta  membuktikan, Pansus Pilgub DPRP  telah bekerja  sesuai    Perdasus  No 6  Tahun  2011 Tentang  Pilgub Papua  berdasarkan UU Otsus  mulai  tahapan verifikasi berkas  pendaftaran  hingga  7  pasangan  Calon  Gubernur  dan Cawagub    disampaikan  kepada MRP untuk menilai dan mempertimbangkan  keaslian  orang Papua.

Lanjut dia,  pihaknya  justru  mempertanyakan kenapa dari awal  sebelum DPRP mengambil  langkah  ini,   KPU tidak menggugat   DPRP ke MK karena  KPU dan DPRP mengikuti  pembahasan Perdasus  tersebut. Tapi  kenapa  DPRP sudah melakukan tahap yang tinggal tahap terakhir  baru KPU  mengajukan gugatan.

Menurut dia,  jika  KPU  mengajukan  gugatan  berkaitan  dengan kewenangan mengadili  ini. Di satu sisi kewenangan  tapi  disatu sisi  kewenangan  itu melekat dengan  tugas. Tugas  ini  telah dilaksanakan oleh DPRP.

“Jika  MK  memutuskan  lembaga  penyelenggaraan  Pilgub  di luar daripada  3 tujuan hukum ini.  Jika  MK putuskan  kewenangan   penyelenggara  Pilgub  ada  di KPU melanggar  asas manfaat. Karena  uang  negara  sudah dipakai,”  tegasnya.          

Karenanya,  ujarnya,  pihaknya  mengharapkan agar putusan MK  ini sesuai tujuan  hukum meliputi kepastian hukum, keadilan  hukum dan manfaat.

“Bertolak dari  ketiga  tujuan hukum ini  maka MK sudah tentu memahami   tentang tujuan hukum  ini,” tukas dia. (mdc/don/l03)

 Sumber:
 BINPA


Indonesia Kepolisian Pot Emas di Papua

Sudah saatnya bagi para kritikus untuk melupakan tentang bisnis militer Indonesia untuk sejenak dan melihat uang-membuat usaha dari polisi nasional yang dianggap bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri di Indonesia lebih dari satu dekade lalu.
Selama waktu itu, polisi telah mengambil alih banyak hak istimewa dan sistem patronase yang sebelumnya memperoleh militer beberapa off-budget pendapatan tetapi tanpa mendapatkan salah satu kepercayaan masyarakat militer masih mempertahankan untuk tingkat besar.
Dengan gagal untuk menyelidiki jenderal polisi dengan juta dolar rekening bank dan hanya enggan mengintervensi lagi perang terbuka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya telah menetapkan batas perang melawan korupsi. Sama seperti mengganggu adalah ribuan pembangunan kurang didokumentasikan kilometer jauhnya di Papua, di mana polisi telah menjadi pemain utama dalam industri yang menguntungkan rakyat wilayah itu pertambangan emas.
Polisi dan militer awalnya berbagi rampasan dari operasi $ 100.000.000 per tahun panning dalam limbah batuan sungai-borne dari Freeport Indonesia tembaga raksasa Grasberg dan tambang emas. Sekarang polisi dilaporkan dalam kontrol total.
Pendulang pertama kali muncul dalam limbah pada tahun 2004, pada saat yang sama polisi mengambil alih tugas jaga di tambang, yang telah bekerja tentara sejak kerusuhan tahun 1996 menyebabkan pemerintah melemparkan penjagaan keamanan di sekitar apa yang mereka anggap sebagai aset nasional.
Untuk semua kontroversi yang terus mengelilingi tambang dunia yang paling menguntungkan, ada pemerintahan sedikit efektif di wilayah Mimika di mana Freeport telah membuat rumah untuk empat dekade terakhir.
Tidak begitu di sudut terpencil kabupaten Paniai, 100 km di utara-barat. Di sana, polisi setempat kurang terlatih bertindak sebagai kekuatan keamanan swasta untuk non-Papua bos mengendalikan suatu demam emas aluvial di sepanjang Sungai Degeuwo.
Apa yang telah disebut perjuangan melawan pemberontak separatis, pada kenyataannya, sebagian besar kekerasan yang terkait dengan 15.000 pendulang yang pada pertengahan 2000-an mulai membanjiri ke wilayah dapat dijangkau hanya dengan helikopter atau setelah lima hari perjalanan dari Enarotali, Paniai ibukota itu.
Kurangnya penegakan hukum yang sejati berarti merkuri digunakan untuk memisahkan emas, menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi para penambang dan keluarga mereka, dan keracunan lingkungan.
Di tengah semua ini adalah Wits perusahaan Australia Barat, bekerja untuk membangun operasi aluvial hidrolik sepanjang bentangan sungai di mana para penambang sejauh diekstraksi 2.835 kg emas, mempekerjakan hanya teknik primitif. Selain pengeboran lebih jauh untuk sumber hard rock dari deposito aluvial, perusahaan berencana akan memproduksi 567 kg per tahun pada tahun 2014.
Sebuah laporan Crisis Group baru International mengatakan polisi di Nabire tetangga membatasi akses ke kerja Degeuwo. Polisi mengenakan biaya pada aliran barang dan mengambil uang perlindungan dari bar, karaoke sendi dan toko-toko di sepanjang sungai.
Kekerasan sebagian besar berasal dari perjuangan untuk mengendalikan perdagangan dan perselisihan dengan pemilik tanah adat yang, pada kesempatan, telah meminta bantuan dari sampah masyarakat Papua Merdeka (OPM) unsur - bahkan jika mereka terlibat dalam pemerasan dan kegiatan kriminal lainnya. OPM adalah kelompok militan koordinasi perjuangan Papua terhadap pemerintah Indonesia.
Itu, pada gilirannya, telah menyebabkan respon yang tidak proporsional disebut Operasi Matoa, dorongan besar terhadap segelintir pemberontak bersenjata buruk. Melibatkan sebanyak 1.000 polisi dan tentara, beberapa didatangkan dari Jakarta dan Jayapura, ia melihat lebih dari 10.000 etnis Mee, Moni dan suku Wolani mengungsi. Hanya setelah pertemuan tatap muka antara Presiden Yudhoyono dan para pemimpin agama adalah operasi yang disebut off Desember lalu.
Kembali pada hari-hari Orde Baru, tentara sering digunakan untuk menegakkan perampasan tanah oleh anggota menggenggam mantan Presiden Soeharto keluarga dan lingkaran kroni bisnis di banyak bagian negara itu.
Ada tanda-tanda hari-hari telah kembali. Pada April tahun lalu, polisi melindungi perkebunan sawit Lampung swasta minyak terlibat dalam kematian tujuh petani setempat, korban terbaru dalam sengketa tanah yang sudah lama mendidih dating kembali ke 2009.
Bulan Desember lalu, tiga orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika polisi membubarkan demonstrasi damai menentang penerbitan izin eksplorasi pertambangan di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Pada bulan Juli tahun ini, lebih dari 100 petugas polisi ditanyai untuk bagian mereka dalam penembakan demonstran hak atas tanah di sebuah perkebunan gula di Sumatera Selatan.
Untuk negara yang kaya akan sumber daya alam, semua ini tidak mengherankan ketika kekuatan pasar bersekongkol untuk mengalahkan tangan membimbing kekurangan dana dari negara.

John McBeth - Straits Times | September 20, 2012
Dicetak ulang courtesy of The Straits Times




DIALOG: Sarana Mencari Solusi Konflik di Papua

Papua - Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr, Rabu, (19/09) di Aula STFT Fajar Timur, Abepura Jayapura-Papua, meluncurkan sebuah buku yang berjudul "ANGKAT PENA demi DIALOG PAPUA: Kumpulan Artikel Opini tentang Tentang Dialog Jakarta-Papua Sejak tahun 2001-2011".

Dalam pengantar awal, sebelum para nara sumber menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang dialog, Pastor menyampaikan, pada 29 Mei 2012 lalu, buku yang sama telah diluncurkan di Yogyakarta. Pada peluncuran itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir sebagai pembicara utama.

Pastor juga menyampaikan bahwa, bukunya yang adalah kumpulan artikel opini ini ditulis setelah Kongres Papua, 2000. Dalam konggres itu, salah satu keputusannya adalah dialog Jakarta-Papua. Maka, buku itu adalah kumpulan tulisan tentang dialog yang pernah dimuat di berbagai media massa lokal maupun nasional. Ada 54 buah artikel yang dikumpulkan sejak tahun 2001 –2011.

Dalam peluncuran bukunya, di STFT “Fajar Timur”, pastor mengatakan dialog bukan merupakan tujuan dan solusi, melainkan sarana untuk membicarakan pesoalan Papua.Melihat situasi Papua yang semakin hari semakin bergejolak dan konflik di seluruh tanah Papua terus memanas, maka Pater Neles mengatakan segala sesuatu harus dibicarakan. Masalah Papua pun harus dibicarakan dalam dialog.

Dalam budaya Papua Dialog bukan merupakan hal baru. Orang Papua dalam suatu masalah, mereka selalu menyelesaikannya melalui dialog. Maka menurut Pater masalah Papua pun harus dibicarakan dalam dialog antara ke dua bela pihak yang bertikai. Kedua kelompok ini, harus dipertemukan dan duduk bersama untuk membicarakan akar persoalan bersama.

Pastor mengatakan, ia berjuang dialog Jakarta-Papua karena iman. Dengan mena iman, ia melihat bahwa manusia sebagai ciptaan Allah sesuai cira-Nya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling luhur dan bermartabat, maka harus ada kedamaian antara sesama manusia sebagai mahkluk sosial. Maka, dialog merupakan cara untuk membangun kedamaian antara mahkluk sosial. Kedua mahkluk sosial yang saling bertikai harus di damaikan, karena keduanya adalah ciptaan Tuhan yang luhur. Oleh karena itu, Pastor meyakini bahwa dialog Jakarta-Papua harus terlaksana. (Honaratus Pigai)
 
 
 
 

Rencana Pembicaraan Indonesia untuk Menggalang Pertemuan Negara-negara Asia Tenggara di PBB

Indonesia akan mencoba untuk menggalang pertemuan negara-negara Asia Tenggara di PBB pekan ini di belakang upaya baru dalam pembicaraan dengan China untuk mengelola sengketa teritorial di Laut China Selatan.
Pertemuan antara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara akan diselenggarakan di sela-sela Majelis Umum PBB, beberapa minggu setelah pertemuan tahunan kelompok retak atas penolakan tuan rumah Kamboja untuk mendukung panggilan komunike untuk resolusi itu mengatakan akan mempermalukan sekutu Cina.
Upaya Indonesia terbaru muncul terutama ditujukan memulihkan kemiripan Asean persatuan pada waktu yang Filipina, khususnya, adalah mencari dukungan kuat dari mitra terhadap China, yang telah meningkatkan patroli di dekat pulau Shoal Scarborough off Filipina barat laut pantai. Ketegangan di wilayah itu meningkat sebagai negara saingan berusaha untuk menegakkan klaim ke daerah diyakini kaya minyak dan gas.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan dalam sebuah wawancara hari Jumat bahwa ASEAN tidak bisa memaksakan solusi atas berbagai Cina Selatan sengketa Laut, yang telah membusuk selama bertahun-tahun dan juga termasuk anggota Malaysia, Brunei dan Vietnam.
Cina telah bersikeras bahwa ia ingin menyelesaikan konflik teritorial-yang memperpanjang lebih jauh ke utara dan termasuk Taiwan dan Jepang-secara bilateral. Filipina dan lain-lain telah berusaha untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar di Cina Selatan sengketa Laut dengan negosiasi en bloc.
Indonesia telah berusaha untuk menghidupkan kembali lama terkatung-negosiasi atas kode etik untuk bertindak sebagai kerangka kerja untuk perselisihan menunggu resolusi dinegosiasikan. Negara kepulauan itu tidak mengklaim salah satu wilayah yang diperebutkan dan Mr Natalegawa disajikan Jakarta sebagai perantara yang jujur ​​untuk mendapatkan kesepakatan "diselesaikan dengan cepat."
"Kami melihat ini sebagai masalah yang sangat serius dan salah satu yang menuntut solusi oleh kita semua,'' kata Mr Natalegawa.
Mr Natalegawa mengatakan bahwa solusi apapun akhirnya harus dicapai oleh masing-masing negara.
"Pada saat yang sama, ada tempat dan peran negara-negara regional untuk bermain untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perundingan" dalam "pemeliharaan dasar stabilitas dan perdamaian di kawasan itu., Dan itulah yang menjadi perhatian kita saat ini" Mr Natalegawa mengatakan.
Prospek untuk hasil konkret dari pertemuan sisi pekan ini di PBB yang keruh. Seorang juru bicara pemerintah Malaysia mengatakan bahwa Malaysia berkomitmen untuk menyimpulkan kode etik regional dan "akan mempertimbangkan dan mendukung setiap inisiatif untuk bergerak maju pada masalah ini." Kementerian asing lainnya tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Klaim lama oleh China, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan atas pulau telah menyebabkan berbagai kata-kata kasar dan demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir, semua sebagai AS telah mengumumkan poros "'' dalam pertahanan dan postur diplomatik terhadap Asia setelah satu dekade yang terfokus di Timur Tengah dan Afghanistan.
Pergeseran ini umumnya telah disambut di Asia Tenggara, yang telah dilihat ketegasan China dengan alarm tumbuh. Rencana untuk menyebarkan kontingen AS permanen militer di Australia utara, bagaimanapun, telah bertemu dengan beberapa kekhawatiran awal di Indonesia, tetangga terdekat Australia Utara. Mr Natalegawa mengatakan peningkatan perhatian AS untuk wilayah yang dibutuhkan untuk menjadi "baik dikalibrasi untuk mengurangi rasa persaingan dan ketegangan di wilayah kami, dan saya pikir secara keseluruhan saya harus mengatakan bahwa kita telah puas dengan itu

Sumber:
Wall Street Journal.
 


 
Copyright © 2013. RASUDO FM DOGIYAI - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger