Warga Timika Beraktivitas Normal

Kota Timoka

Timika: Warga Kota Timika, Papua, beraktivitas seperti biasa. Mereka tidak khawatir dengan berbagai isu terkait hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sabtu (1/12) hari ini.

Di Pasar Sentral Timika dan sejumlah toko di ruas Jalan Yos Sudarso dan Jalan Budi Utomo, warga tetap berjualan seperti biasa. Hal serupa terlihat di sejumlah sekolah, baik SD maupun SMA. Mereka tetap melakukan aktivitas belajar-mengajar sebagaimana biasanya.

Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi Jeremias Rontini mengatakan, pengamanan yang dilakukan oleh anggota Polri dan TNI di beberapa tempat di Kota Timika dan sekitarnya semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. "Kami berharap warga tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa," kata Rontini.

Sejauh ini belum ada laporan dari warga yang hendak menggelar kegiatan dalam rangka menyambut ulang tahun OPM. "Saya berharap melalui pendekatan yang sudah dilakukan dengan tokoh masyarakat, kita sudah bisa menyerap aspirasi mereka," kata Rontini.

Rontini menjelaskan, keamanan di sekitar Irigasi II Timika sudah kembali normal. Beberapa hari lalu warga resah lantaran ada penangkapan sejumlah orang. Beberapa keluarga di wilayah itu sempat meminta pengamanan di Kantor Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan karena merasa kondisi keamanan mereka terganggu.

"Saya sudah menemui mereka. Kemarin sore sudah kita pulangkan ke rumah mereka masing-masing," jelas Rontini. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polres Mimika dibantu aparat TNI mengerahkan lebih dari 700 anggota. (Ant/DOR/metrotvnews.com)

Read more »

Diduga Dukung OPM, Polisi Tangkap Warga Asing

situasi keamana papua (ilustrasi)

Manokwari: Wanipenko Shapirenko alias Artem ditangkap petugas Polres Manokwari, Papua Barat, Sabtu (1/12). Warga Ukraina itu dibawa ke mobil patroli Brigade Mobil, Polda Papua. Ia ditangkap karena diduga mendukung perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Arten ditangkap saat keluar dari Kantor Dewan Adat Papua Manokwari, Papua Barat, usai mengikuti ibadah syukur yang dilakukan oleh warga Papua. Syukur itu dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun OPM yang jatuh pada hari ini, 1 Desember.

Kericuhan sempat terjadi saat lantaran Artem meneriakkan yelyel Papua Merdeka saat akan dimasukkan ke mobil. Puluhan warga Papua sempat mencoba menghalangi penangkapan tersebut. Namun, petugas dari Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua segera meringkus Artem.

Artem kemudian dibawa ke Markas Polres Manokwari untuk dimintai keterangan. Meskipun diwarnai penangkapan warga asing, perayaan ulang tahun Kemerdekaan Papua di Manokwari berlangsung aman. (Abdul Muin/DOR/metrotvnews.com)

Read more »

Kafiar Diberi Gelar Doctor HC Karena Pengabdiannya Bagi Pendidikan di Papua

Penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Rektor Uncen, Drs. Festus Simbiak (kanan) kepada Drs. Agus Kafiar di Auditorium Uncen Abepura-Jayapura (Jubi/Roberth Wanggai)

Jayapura, (30/11) –– Mantan Rektor Uncen yang kini sebagai Menteri Lingkungan Hildup, Profesor Dr. Berth Kambuaya, MBA mengakui alasan menganugerahkan gelar doctor honoris causa kepada Drs. Agus Kafiar, MA Rektor Uncen Orang Papua Pertama karena yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya sekian tahun bagi kemajuan pendidikan di tanah Papua.


“Bahkan Agus Kafiar merelakan peluang emasnya untuk study S3 ke Amerika, karena harus melanjutkan jabatan Rektor Uncen, pasca ditinggalkan Rudy Tarumingkeng,”kata Berth Kambuaya kepada wartawan Jumat (30/11).

Dia menambahkan, Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua pada tahun 2012 yang bertepatan dengan 50 tahun atau tahun emas, sehingga pantas memberikan gelar FR HC kepadanya.

“Oleh karena itu pada tahun 2011 sudah berpikir bahwa pada usia ke 50 tahun itu, Uncen bisa memberikan gelar doktor honoris causa pada orang-orang tertentu yang dinilai layak untuk itu. Saya berpikir kita cari orang Papua. Oleh karena itu bulan mei tahun 2011, pak  Rudy Tarumingkeng (mantan rektor uncen) datang ke tampat saya kediaman dan saya menyampaikan rencana ini dan bisa,”bilang Kambuaya. Keseriusan berlanjut pada tanggal 11 Februari 2012 di mana dia bertemu di Jakarta bersama Pak Agus Kafiar dan Pak Rudy Tarumingkeng.

“Pak Kafiar menerima dan kami sampaikan ke Rektor untuk bagaimana ini bisa diproses untuk kita berikan gelar doktor HC kepada Agus Kafiar,”bilang Kambuaya kepada wartawan di Auditorium Uncen Abepura usai penganugerahan tersebut.

Agus Kafiar kata Kambuaya dinilai sebagai seorang tokoh yang patut diberikan penghargaan itu dimana dia menghabiskan waktu dan usianya berpikir untuk kemajuan melalui lembaga ini. Selain itu Agus Kafiar memiliki pengalaman dimana dalam waktu yang lama menjadi pembantu rektor kemudian menjadi rektor Uncen dua periode. “Sehingga waktunya habis tersita hingga berpikir untuk sekolah. Bahkan sekolah ke Amerika itu dibatalkan, karena harus jadi Rektor disini. Sejak beliau menjadi Rektor ini juga berkat dari Pa Rudy Tarumingkeng ketika dia pulang orang Papua harus jadi siap pa Kafiar untuk jadi Rektor dan mulai saat menjadi Rektor, Uncen mulai menemukan jalan yang benar,”ungkap Kambuaya.

Dalam aspek pembangunan Kampus Uncen, menurut Kambuaya, Agus Kafiar berperan besar.
“Beliau punya visi untuk pengembangan kampus di Papua ini menjadi Universitas modern seperti yang sebelumnya. Beliau mendapatkan tempat di Waena dan kampus mulai dibangun disana. Ini hal-hal yang kita harus lihat sebagai sebuah prestasi. Itu yang melandasi kita untuk memberi penghargaan itu kepada pak Kafiar,”ujar Kambuaya yang hadir sebagai promotor dalam anugerah doctor tersebut. (Jubi/Roberth Wanggai)

 Penulis Roberth Wanggai
Sumber: tabloidjubi.com

Read more »

Makam Theys Dipenuhi Aparat TNI/Polri, Ibadah HUT Papua Batal Digelar

Beberapa Truck aparat TNI/Polri diparkir tak jauh dari Lapangan Taman Makam Theys Hiyo Elluay, yang direncanakan akan digunakan sebagai tempat ibadah (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

PAPUAN, Jayapura — Ibadah perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat yang rencananya dilangsungkan siang ini, Sabtu (01/12), di Lapangan Taman Makam Theys Hiyo Elluay, Sentani, Papua, akhirnya batal digelar sebab sejumlah aparat TNI/Polri sudah lebih dulu berada di dalam lapangan.


Pantaun suarapapua.com, sejumlah aparat TNI/Polri berseragam lengkap sudah duduk di kursi-kursi yang diketahui telah didirikan oleh mereka sendiri sejak sore kemarin, sambil mengobrol santai, dan tidak tampak satupun aktivis Papua di dalam lapangan.

Jubir KNPB, Wim Medlama, ketika dihubungi media ini membenarkan sikap aparat TNI/Polri yang arogan dan sudah lebih dulu menenpati tempat ibadah yang sudah lebih dulu direncanakan panitia.

“Tadi pagi mereka mulai dengan apel pagi di dalam Lapangan, kemudian kursi-kursi dan tenda mereka sendiri yang siapakan sejak kemarin sore,” kata Wim kepada suarapapua.com, siang tadi.

Selain itu, menurut Wim, aparat juga melakukan upacara bakar batu dengan beberapa warga setempat yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan konflik antara peserta yang akan ibadah dengan warga setempat.
Pantauan media ini, sekitar 20 meter dari lapangan Theys, tampak 4 truck Polisi, 2 truck Brimob, 1 mobil warter canon, dan belasan mobil milik aparat berseragam preman yang diparkir untuk mengamankan jalannya ibadah.

Kemudian, sekitar 100 meter dari lapangan, tampak juga di parkir juga beberapa truck milik aparat TNI.
Dorus Wakum, aktivis HAM di Jakarta menilai sikap aparat yang menghalangi jalannya ibadah di Taman Makam Theys sangat berlebihan dan arogan.

“Saya pikir pemerintah melalui aparat keamanan dalam hal ini Polisi di Jayapura tidak perlu berlebihan dalam melayani rakyat Papua Barat yang hari ini memperingati HUT Papua Barat Merdeka, ibadah atau aksi demokrasi lainnya dalam bentuk pengungkapan ekspresi warga adalah hal biasa dalam era reformasi ini,” ujarnya.

OKTOVIANUS POGAU

 Sumber: http://suarapapua.com/2012/12/makam-theys-dipenuhi-aparat-tnipolri-ibadah-hut-papua-batal-digelar/

Read more »

OPM Akui Papua Masih Milik Indonesia

Lambert Pekikir, pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM). TEMPO/Jerry Omona

Jayapura - Koordinator Umum Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lambert Pekikir, menegaskan bahwa perjuangan untuk memerdekakan Papua sebagai negara sendiri tidak bisa dipaksakan melalui aksi kekerasan.

Lambert mengatakan bahwa Papua hingga kini masih menjadi milik Indonesia sampai waktunya melepaskan diri. ”Itu harus diakui. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena Papua masih berada di dalam wilayah Indonesia, maka pendekatan yang dilakukan harus lebih terarah,” ujarnya, Sabtu, 1 Desember 2012.

Menurut Lambert, aksi kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalan Papua hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional. Harus ada perubahan atas resolusi 2504 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika Papua diserahkan kepada Indonesia. ”Untuk itu, ruang demokrasi harus dibuka. Pemerintah Indonesia tak punya pilihan lain dan penting melihat Papua bukan sebagai bagian dari NKRI,” katanya.

Berkaitan dengan peringatan lahirnya Papua Barat, kata Lambert, markas pusat OPM hanya menggelar ibadah dan penaikan bendera Bintang Kejora. ”Tidak ada kegiatan lain-lain, kami hanya ibadah syukur. Tidak ada penembakan,” ucapnya.

Lambert juga meminta aparat keamanan Indonesia untuk tidak mengintimidasi warga. Apalagi hingga menangkap tokoh-tokoh atau aktivis Papua yang menyuarakan referendum. ”Jangan sekali-kali intimidasi warga, mereka tidak salah. Kalau mau menyelesaikan masalah, hadapi kami saja,” tuturnya.

Kelompok OPM pimpinan Lamber bermarkas di Waris, Kabupaten Keerom. Kelompok ini beranggotakan ratusan orang. Mereka juga memiliki puluhan senjata api. “Kita minta Indonesia jaga rakyat kami. Kalau waktunya tiba, kita akan sangat berterima kasih pada Indonesia. Hubungan yang baik perlu terus diciptakan,” katanya.

Bupati Keerom, Yusuf Wally, mengatakan, kondisi keamanan di Keerom saat ini kondusif. ”Kami harapkan tidak terjadi apa-apa. Penanganan 1 Desember itu wewenang aparat. Kami hanya mau semua menjaga keamanan bersama,” ujarnya.

Dari pantauan di Keerom pada 1 Desember, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Pemerintah Kabupaten Keerom bahkan menggelar kegiatan akbar dalam rangka hari AIDS 1 Desember di halaman kantor Bupati Keerom. Kegiatan melibatkan masyarakat dan TNI. “Kami minta semua pihak menjadi informan aktif. Kalau ada informasi, segera sampaikan pada kami,” kata Yusuf Wally.

JERRY OMONA/TEMPO.CO

Read more »

Demo Papua Merdeka, Ketua Komite Papua Ditangkap

Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Devisi II Makodam Pemkab IV Paniai. TEMPO/Jerry Omona

Jayapura - Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat Viktor Yeimo diamankan Kepolisian saat unjuk rasa menyampaikan aspirasi soal Papua Merdeka di Perumnas II, Waena, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu 1 Desember 2012.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat Wim R. Medlama mengatakan, unjuk rasa tersebut sebenarnya dalam rangka hari AIDS sedunia, peringatan jelang Natal bagi umat Kristen dan perayaan 1 Desember sebagai hari pembebasan dan kemerdekaan bangsa Papua. "Tapi pada saat itu, polisi membubarkan massa dan menangkap tiga rekan kami, termasuk Viktor Yeimo, ketua umum KNPB," katanya, Sabtu.

Ia mengatakan, polisi masih menahan Viktor dan dua anggota KNPB. "Saya kira ada juga kekerasan di sana, ini kita masih mencari hubungan agar ketua kami dibebaskan," ujarnya.

Menurut dia, unjuk rasa siang tadi murni penyampaian aspirasi dari warga Papua. Bukan demo anarkis hingga kepolisian harus menahan pendemo. "Kita harap polisi dapat membebaskan kembali mereka. Tidak ada yang salah di sana," ucapnya.

Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan anggota Komite Nasional. Massa melakukan aksi jalan kaki dari Perumnas III menuju Abepura. Sesampainya di dekat Rumah Sakit Dian Harapan, massa kemudian dihentikan polisi yang langsung menangkap tiga orang.

"Iya benar, tapi terlepas dari Viktor adalah orang KNPB atau ketua KNPB, kita melihat bahwa ada gerakan massa yang membuat masyarakat resah, itulah mengapa kita amankan, bukan kita tangkap, kita hanya amankan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Sumerta Jaya.

Ia mengatakan, Viktor bersama dua lainnya ditahan Kepolisian Resor Kota Jayapura. Viktor diperiksa sebagai orang yang bertanggungjawab atas demonstrasi tersebut. "Apakah nanti dia diproses atau tidak, nantilah kita lihat, saya belum bisa sampaikan hasilnya seperti apa, karena sekarang masih dalam proses," katanya.

Sementara itu, di Manokwari Papua Barat, kepolisian setempat menurunkan 60 personil polisi, dan 1 mobil penghalau massa untuk mengantisipasi aksi anarkis dalam kota. Di Amban, Manokwari, sekitar 30 polisi juga berjaga-jaga di depan Kantor Polsek Amban, lokasi pecah bentrok polisi dan massa KNPB 23 Oktober 2012.

Dalam aksi massa di Papua Barat, Polisi menahan seorang warga negara Ukraina bernama Tony Bonsapia. Tony, peranakan Papua-Ukraina yang sedang berada di Manokwari. "Situasi Papua sementara ini aman, saya belum dapat laporan terjadi aksi di daerah, kita harapkan tidak terjadi apa-apa," kata Sumerta Jaya.

JERRY OMONA/TEMPO.CO

Read more »

30 menit merakit komputer Sendiri

Dari membaca judul posting ini, 30 Menit Merakit Komputer Sendiri. Mungkin terkilas disetiap pemikiran pembaca, bahwa itu tidak mungkin. Namun ternyata itu bisa saja terjadi, oleh karena posting ini betul-betul memaparkan hal-hal yang lebih spesifik tentang proses merakit komputer dalam waktu 30 menit. Sebelum diarahkan untuk merakit komputer, maka terlebih dahulu diarahkan untuk pengenalan komponen yang terdiri dari : 

CPU, Motherboard, Prosesor, Memori, Harddisk, CD-ROM, Modem Internal dan Casing & Power Supply. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan merakit komputer yang terdiri dari : Menyiapkan Obeng Bermagnet, Menyiapkan Motherboard, Memasang Prosesor, Memasang Memori, Menyiapkan Casing, Memasang Moteherboard ke Dalam Casing, Memasang Harddisk, Memasang CD-ROM, Memasang Modem, Memasang Front Panel dan Finishing. Dalam buku ini juga dibahas tentang proses instalasi Windows yang terdiri dari :
• Mengatur Proses Booting & Persiapan Instalasi
• Memartisi & Memformat Harddisk
• Instalasi Sistem Operasi Windows
• Aktifasi & Registrasi Windows
• Instalasi Driver.            

By Nick

Berikut Video tritorialnya Diupload oleh akubaskoro

Read more »

Kasus Polsek Pirime Papua Bukan Pelanggaran HAM

 Komnas HAM menilai ada kemajuan dalam operasi aparat di Papua.

Polisi mengamankan wilayah di Papua (ANTARA/Spedy Paereng)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam langkah Polri menyisir pelaku penyerangan Polsek Pirime Lany Jaya, Papua. Komnas HAM malah menilai ada kemajuan.

"Aparat keamanan mulai terukur dan sesuai aturan dalam melaksanakan tugasnya," kata Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah terkait operasi gabungan Polri dan TNI. Hari ini, Jumat 30 November 2012, Ketua Komnas HAM bertemu dengan Kapolda Papua Tito Karnavian di Markas Polda Papua.

Otto menilai penyerangan terhadap Polsek Pirime tidak terkait dengan warga sipil. Buktinya, kata dia, para pelaku menembaki polisi. Jelas, pelaku punya senjata api. "Pelaku adalah kelompok non-state actor, mereka menyerang state actor. Ini cerminan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Terbukti, polisi yang menjadi korban ditembaki,” paparnya.

Komnas HAM juga mendesak Polisi segera mengungkap kelompok pelaku penyerangan tersebut karena dia khawatir mereka bersembunyi di tengah masyarakat. "Kalau mereka bersembunyi di tengah masyarakat, jelas berbahaya."

Menurut dia, tewasnya tiga personel polisi saat penyerangan Polsek Pirime tidak masuk dalam pelanggaran HAM. “Korban pelanggaran HAM hanya dialamatkan kepada warga sipil. Sementara peristiwa itu adalah pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang sama-sama memiliki senjata,” jelasnya.

Demikian pula dengan tindakan penyisiran kepolisian untuk mencari pelaku penyerangan. Dia menilai polisi tidak melanggar HAM jika sampai menangkap atau menembak para pelaku penyerangan Polsek Pirime. “Sekarang yang menjadi kewajiban polisi adalah harus mampu mengungkap asal senjata para pelaku," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang bersenjata api menyerang Polsek Pirime, 27 November 2012. Serangan ini menewaskan tiga polisi, termasuk Kapolsek Pirime.

Dibantu TNI, Polisi langsung bergerak cepat menyisir para pelaku. Dalam proses penyisiran itu, rombongan Kapolda Papua sempat diserang kelompok bersenjata, Kamis 29 November 2012.

Polisi berhasil menembak salah satu anggota kelompok yang diperkirakan berjumlah 40 orang tersebut. (adi)

viva.co.id

Read more »

Survey: Sekolah di Jayapura Masih Lakukan Pungli

Jayapura - Mayoritas atau sekitar 90 persen sekolah negeri  di Jayapura, Papua masih memungut biaya pendidikan.
Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga kajian CSIS bersama ICS Papua di sepuluh sekolah di Kota Jayapura. Koordinator Program CSIS Vidhyandika Perkasa mengatakan seharusnya  biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMA di Kota Jayapura tidak dipungut biaya alias gratis.

“Dan misalnya dari aspek uang masuk atau uang bulanan, seragam, buku, semua harus bayar. Ini negeri dan 90% bayar dan harus bayar. Dan misalnya untuk uang masuk dari 10 sekolah itu 91,8% harus membayar. Hanya 8,2 yang gratis. Misalnya untuk buku pelajaran mereka rata-rata orang tua murid harus bayar kira-kira Rp 10-50 ribu. Misalnya untuk seragam juga hal yang sama, rata-rata membayar Rp 100 ribu-an. Tapi tetap kan kalau sekolah itu gratis ya harus gratis semuanya harus gratis tidak ada elemen penarikan uang dari masyarakat,” jelasnya.

Perkasa menambahkan masyarakat bisa melaporkan kualitas pendidikan dan kesehatan kepada lembaga tersebut. Caranya dengan mengisi kartu pelaporan warga yang telah disebar CSIS dan ICS Papua. Laporan itu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan daerah. Kartu tersebut juga sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Kota Jayapura.

KBR68H

Read more »

Penegakan HAM di Papua Sebuah Ironi

Intervensi luar negeri bagi keamanan global, politik dan pembangunan hak asasi manusia menjadi persolan susah untuk di wujudkan pada wilayah yang sangat rawan di Papua Barat. Sebuah Reaksi kecil pemerintah luar negeri atas eskalasi besar pembunuhan dan penahanan tak berasalan hukum telah diperbincangkan oleh banyak anggota Negara, megingatkan pemerintah Indonesia agar memelihara hukum HAM terhadap orang Papua Barat selama pertemuan dewan HAM pada Mei lalu.

Baru-baru setelah peringatan international kepada Indonesia, pada 14 Juni terjadi pembunuhan tak beralasan hukum terhadap pemimpin kemerdekaan rakyat Papua Barat yaitu Mako Tabuni yang melibatkan unit global anti- teroris atau densus 88 yang secara besar di danai oleh Australia dan Amerika Serikat. Insiden ini menarik  tanggapan publik terhadap pemerintah Australia, menteri luar negeri berjanji mengirimkan perwakilan khusus, tetapi lebih terpenting adalah mengajak Indonesia untuk jurnalis asing, aktivis dan diplomat dengan bebas akses kedalam wilayah konflik ini. Sedangkan pemerintah Amerika Serikat sudah sedang mendorong Indonesia untuk melaksanakan agenda dialogue terbuka dan efektifitas implementasi status otonomi khusus, sedangkan dari Negara-negara donator lain untuk unit densus 88 kenyataannya tidak ada reaksi. Pemerintah luar negeri harus melakukan tindakan intervensi atas insiden itu, tidak hanya ingatkan Indonesia tetapi juga aksi lebih lanjut dalam penyelesaian akar persoalan politik di daerah itu.

Persoalan ini hendaknya di dibahas pada sesi debat publik Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September -1 October berdasarkan agenda utama mereka yakni penilaian dan penyelesaian pertikaian internasional; melalui cara-cara damai.         

Walapun saat ini sebagian kecil pemerintah dunia telah menangapi tentang pelanggaran HAM baru-baru ini, hal itu tidak sepertinya suatu intervensi nyata karena kepentingan bilateral dan multilateral selalu berada diantara mereka, beberapa contoh diantaranya adalah:
1.      Australia mempunyai sebuah perjanjian keamanan yang ditandatangani tiga minggu lalu dengan Indonesia untuk  mengontrol kegiatan politik rakyat Papua;
2.      Amerika dan Indonesia memiliki sebuah perjanjian bilateral keamanan untuk  melindungi saham tambang emas dan perak mereka, dan dibaliknya teroris selalu saja terlibat sehingga banyak orang tak bersalah selalu terbunuh;
3.      Dalam program keamanan regional pasifik juga di sebutkan adanya dukungan bagi unit anti teroris atau  densus 88, namun tidak ada peratihan atas pembunuhan masyarakat adat pasifik mereka;
4.      Pemerintah multilateral PBB tidak ada misi investigasi atas pembunuhan tak bersalah hukum itu. Melalui intervensi pemerintah luar negeri telah gagal menerapkan program perdaimaian dan kemananan global terhadap pemberantasan teroris untuk melindungi orang  tak apa-apa di wilayah rawan  konflik.
Bagi Indonesia, pembuhunan terhadap seorang pemimpin separatis seperti Mako Tabuni adalah bagian dari menjaga pertahanan keutuhan negara atas Papua Barat. Indonesia menghakimi atau mencap pergerakan kemerdekaan Papua sebagai kelompok teroris  atau kriminalis adalah benar-benar stigma negatif dan salah mengartikan, sehingga pada kenyataannya tidak ada dukungan pemerintah untuk aspirasi kemerderkaan. Kegagalan atas program perdaimaian dan keamanan global adalah tidak pernah diberikan peringatan internasional kepada Indonesia, oleh karena itu kita akan melihat tangapan dari Negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam pertemuan tahunan PBB.   

Dalam fakta sejarah, status wilayah Papua Barat secara ilegal terintegrasi kedalam Indonesia sejak intervensi asing mulai berlansung di Papua Barat. Kritikan-kritikan umum bahwa PBB telah mengabaikan memelihara mandat dunia terhadap hak-hak penentuan sendiri karena tekanan perang dingin dimana Amerika Serikat menjadi kunci kekuasaan dalam permainan politik internasional. Sebagai hasilnya “referendum satu orang satu suara” adalah terabaikan dibawah aturan militer Indonesia dan pengawasan PBB seperti hanya 10 persen dari total penduduk orang Papua Barat mengambil bagian dalam proses pepera 1969.

Sebuah pertanyaan hukum kritis bahwa mengapa itu diratifikasikan atau disahkan dibawah hukum internasional dengan nomor resolusi 2504 Majelis Umum PBB, maka untuk status quo secara legal diperdebatkan hingga saat ini. Banyak aktivis terbunuh seperti Mako Tabuni adalah seorang pemimpin kemerdekaan mudah dengan keras mempromosikan agenda referendum selama beberap tahun. Saat ini rakyat Papua Barat sedang mencari sebuah pendekatan tepat untuk melihat kembali kegagalan referendum masa lalu, dalam hal ini pengakuan dan kejujuran dari aktor-akto kunci pemerintah (PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia) sangat krusial.  

Salah satu kunci ukuran atas kegagalan pemerintah global adalah selalu menghormati resolusi PBB nomor 2504 yang catat hukum itu. Dari perspektif orang Papua Barat, kegagalan intervensi pemerintah luar negeri memiliki suatu bukti sejarah kuat kalau menguji sejarah  penipuan politik menurut cara-cara prinsip internasional lagipula system global dunia adalah sangat jelas. Dalam kenyataannya seorang perwakilan khusus PBB Dr Fernando pernah melaporkan tentang pengabaian dari “referendum satu-orang satu suara”, maka itu aktor-aktor pemerintah luar negeri harus membayar tanggung jawab moral dalam realisasi yang effektif terhadap kewajiban dunia ini. Pemerintah Vanuatu dan kelompok parlemen internasional sudah sedang mengambil peran krusial dengan mendesak reaksi-reaksi pemerintah luar negeri untuk mempromosikan opini hukum terhadap status politik, sehingga sekarang mereka mencari suatu dukungan besar.

Dibawah aturan dunia baru, campur tangan pemerintah luar negeri merupakan pendekatan terbaik atas penyelesaian pertikaan internasional, soal Papua Barat tidak pernah menjadi bagian penting dari agenda dunia. Rakyat Papua Barat meminta sebuah intervensi luar negeri adalah untuk mencabut keluar potensi sengketa politik di dareah melalui agenda-agenda pembangunan global seperti pengahapusan kolonialisme dunia, resolusi konflik melalui mediasi pihak ketiga, perbaikan demokrasi murni dan pembanganuan hak asasi manusia. Indonesia tidak pernah merealisasikan semua program bahkan lama tidak ada reaksi yang diambil oleh kelompok-kelompok pemerintahan regional dan internasional (PBB, Forum kepulauan Pasifik, Kelompok Negar2 Melanesia, Kesatuan EROPA) termasuk Negara-negara individu walaupun sebuah perang gerilya tak terlihat diantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Nasional Papua (TPN) secara serius terus terjadi. Konsekuensinya:
1.    Banyak orang dari mereka terbunuh dan mati lapar,
2.    Tidak sehat, sebab disana tidak ada pelayanan kesehatan di rumah sakit karena dokter dan perawat di intimdasi oleh TNI di kabupaten Paniai bulan lalu dan beberapa distrik Wamena dan Puncak Jaya
3.      Perang tersembunyi terus meningkat di daerah perbatasan.

Pengorbanan dan penderitaan tidak di ketahui oleh publik karena Jurnalis dan lembaga kemanusiaan selalu di batasi oleh otoritas kolonial untuk mencari semua data pengorbanan manusia sepanjang sejarah. Oleh karena itu program bantuan kemanusiaan, misi pencari fakta, dan pasukan penjaga perdamaian merupakan kebutuhan dasar yang harus diambil melalui intervensi pemerintah luar negeri.

Komunitas internasional dan kelompok Papua Barat dengan tegas meminta satu aksi nyata oleh pemerintah dunia guna melihat kembali masalah Papua Barat selama pertemuan tahunan PBB tahun ini. Perjuangan Rakyat Papua barat disebabkan oleh sebuah kegagalan masa lalu terhadap praktek hak-hak penentuan sendiri yang dimainkan oleh intervensi pemerintah luar negeri; mereka meminta merevisi ulang kesalahan masa lampau ini melalui tingkat forum dunia apapun.

Sebagian kecil kelompok komunitas politik telah membentuk program untuk mempromosikan agenda opini hukum tentang status territorial misalnya pemerintah Vanuatu dan kelompok perjuangan Papua Barat, kelompok pendukung Pengacara Internasional untuk Papua Barat, Parlemen Internasional untuk Papua Barat dan lainnya; mereka berkerja sama untuk mewujudkan program itu. Mereka mengindikasikan bahwa hak-hak penentuan sendiri tidak pernah di praktekan bagi orang Papua Barat, oleh karena itu kelompok-kelompok tersebut berkomitmen membangun jaringan luas dan mencari banyak dukungan untuk mendesak pemerintah dunia mencari cara-cara yang sesuai.

Tekanan perang dan konflik lebih tinggi ketika ada reaksi kecil dari pemerintah luar negeri. Dua pelapor khusus PBB tahun 2008 menjelaskan bahwa pelanggran HAM menjadi pelanggaran harian dan  perasaan ketakuatan tanpa bertanya-tanya terjadi terhadap orang asli Papua Barat tanpa aksi lanjutan yang di ambil oleh PBB  itu sendiri, beberapa Negara adikuasa mendesak Indonesia untuk melaksanakan dialogue damai dan menghormati nilai-nilai hak-asasi manusia tetapi itu juga tidak diresponi oleh Indonesia. Patrioisme rakyat Papua Barat untuk perjuangan kemerdekaan tidak pernah berakhir makanya mengapa secara berkelanjutan berjuang mereka punya hak-hak fundamental dan harkat/martabat, dan melalui peratihan dunia sedikit ini menginspirasi mereka berjuang lebih energetik dan progresif.  Presiden dan menteri pertahanan Indonesia mengumunkan bahwa Indonesia akan melawan siapapun intervensi pihak asing atas persoalan Papua Barat.

Dampaknya, potensi perang dan konflik lebih bertambah saat disana sejak Jakarta mengirimkan pasukan koalisi dan kelompok militias lain di dareah konflik sama pengalaman seperti Timor Leste. Baru baru ini, ratusan ribu pasukan Indonesia termasuk densus 88 memburuh dua pimpinan tentara pembebasan Papua Barat; Jhon Yogii dan Goliat Tabuni termasuk anggota dan teman-nya. Orang Papua dengan tegas meminta misi penjaga perdamaian dan tim pencara fakta demi kemaanan dan keselamatan, sehingga hal itu hendaknya memberikan tekanan guna pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan tahunan PBB yang sedang berlansung.  

Dalam hal keseluruhan persoalan Papua Barat, pemerintah luar negeri sangat penting memahami secara holistik tentang permasalahan dan program tepat  intervensi luar negeri apa yang dapat menyentuh kebutuhan-kebutuhan lokal. Salah satu faktor utama adalah perbedaan kepercayaan politik dan kepentingan antara Indonesia dan rakyat Papua Barat. Saya mau menjelaskan dari kedua perspektif: pertama; bagi Indonesia dan mitra-nya bahwa agenda prima adalah projek pembangunan nasional dari semua aspek dan program anti-disintegrasi seperti melawan separatisme; kedua; rakyat Papua Barat bertahan meminta pembangunan politik dan HAM misalnya hak-hak penentuan sendiri harus di hormati dibawah hukum nasional dan internasional.

Banyak aktivis, analis, politisi dan ahli dari multi-sumber menjelaskan persoalan-persolan kunci adalah sentimen politik, sejarah dan perbedaan etnik, oleh karena itu program bantuan dana luar negeri tidak dapat membawa keluar persoalan potensi ini. Rekomendasi baik disarankan bahwa kalau disana ada suatu intervensi luar negeri hendaknya mencari sebuah metode tepat rekonstruksi politik berdasarkan pada prinsip-prinsip umum konflik resolusi internasional, negosiasi yang di mediasi secara international merupakan pendekatan yang dapat ter-realisasikan.      

Realisasi bantuan luar negeri mengundang kritikan luas tentang kapasitas implementasi untuk masyarakat minoritas rakyat Papua Barat. Banyak sumber dengan jelas menyatakan bahwa terlalu banyak korupsi dan tidak ada komitmen oleh pemerintah Indonesia mendukung agenda demokrasi murni, perdamaian dan keamanan serta HAM. Bantuan pembangunan luar negeri tidak akan menyentuh kemauan lokal sebelum menyelesaikan masalah utama atas ketidakstabilan politik karena kebijakan dan praktek kolonial tidak berhasil di masa lampau.

Pemerintah Indonesia sudah selalu salah mengalokasikan dana bantuan luar negeri untuk operasi militer berkelanjutan mengontrol separatisme atau kelompok kemerdekaan termasuk tidak memajukan bidan pembangunan lainya. Beragam potensi masalah sedang dialami oleh orang asli Papua Barat seperti tidak ada pelayanan, banyak orang terbunuh dan dipenjarakan, penganguran tinggi, 73 % dibawah garis kemiskinan, 70% terinfeksi HIV AIDs, pelanggaran, perang dan genoside budaya perlahan-lahan berlanjut.

Suatu kelompok inisiator perdamaian mempromosikan agenda dialogue sebagai integral dari penyelesaian persoalan dengan jalan damai melalui metode mediasi merupakan opsi terbaik, seperti Komisi HAM Indonesia telah meloloskan sebuah rekomendasi pada sesi HAM dalam pertemuan tahunan PBB tahun ini. Akhirnya, itu tidak pernah dan tidak akan pernah mengakhiri beragam persoalan tersebut jika intervensi luar negeri hanya bertujuan mendukung program integritas territorial Indonesia dari pada rencana resolusi perdaimaian atas persolan lama yang tak terselesai ini.    

Negara-negara pendonor bantuan telah gagal memonitor implementasi batuan dana luar negeri, termasuk kurangnya ke-efektifan dan komitmen mereka pada semua tingkatan. Aktor non-negara memberikan ketidakpercayaan dalam mengoperasikan bantuan luar negeri karena adanya kuropsi besar-besaran dan salah-pengalokasian dana-dana tersebut. Sebelumya, bantuan keuangan luar negeri mendanai pembentukan pasukan-pasukan tambahan dan basis militer seluruh kampong bagi pertahanan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.

Penyalagunaan dana tidak dapat membawa perubahan nyata, menurut rakyat Papua Barat bantuan keuangan luar negeri merupakan senjata lain untuk membunuh rakyat Papua Barat dengan melakukan pekerjaan semacam ini. Agenda dunia untuk keamanan manusia tidak dapat tertolong berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek seperti  selama 50 tahun kependudukan Indonesia.

Agen-agen bantuan luar negeri termasuk badan-badan pembangunan PBB selalu diperketat melalui otoritas nasional Indonesia untuk melapor keluar semua situasi, bahkan birokrasi kolonial kotor ini tidak pernah mengijinkan ahli-ahli luar negeri, aktivis dan jurnalis masuk kedalam.  

Sebuah masalah krusial adalah bantuan dana luar negeri mendanai projek yang salah mendukung pergerakan kriminal dan teroris dalam aturan Indonesia. Kelompok sosial dan religious mengklaim bahwa disana ada tiga kelompok utama ( jihat islam, teroris dan organ-organ milisi pemerintah Indonesia) secara bersama telah terlibat membunuh aktivis pro kemerdekaan dan warga tak bersalah di wilayah kacau ini. Beberapa orang Papua barat yang bergabung dalam pelatihan jihad dan milisi yang diwawancari oleh kelompok HAM lokal menyebutkan bahwa pelatihan khusus ini bermaksud membunuh orang-orang yang melawan: pemerintah Indonesia; pergerakan Jihad dan teroris; dan mereka juga katakan pelatih dan anggotanya menerima pembayaran pemerintah secara rahasia.

Dampak negatifnya sangat tinggi walaupun Negara-negara pendonor biasanya mengharapkan kontribusi positif dalam pembangunan nasional dan tujuan memperbaiki ketidakmajuan masyarakat. Intervensi keamanan luar negeri ternyata sangat buruk bagi pemerintah Indonesia, secara kasar 20 % dari dana-dana global anti teroris terindikasih bahwa Indonesia salah mengalokasikan  bagi dukungan pembiayaan pergerakan terorisme untuk menghancurkan kehidupan orang asli Papua Barat,  masalah ini sunguh sangat mengherankan tanpa diketahui sedang beroperasi. Tekanan resiko keamanan ini benar-benar sangat tinggi bagi orang Papua Barat, warga asing dan investasi asing misalnya: ingat banyak warga asing terbunuh dalam peristiwa BOM Bali; baru-baru ini seorang ahli Jerman mati tertembak termasuk juga jurnalis lain dan aktivis di Indonesia.  

Penulis adalah Amatus Douw, Presiden Forum International untuk Papua Barat dan Aktivis Kemerdekaan Papua Barat bermarkas di Autralia.

Read more »

Aparat Keamanan Amankan 180 Amunisi di Nabire

BIAK, KOMPAS.com - Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI FX Bangun Pratiknyo mengatakan, aparat keamanan gabungan TNI/Polri, mengamankan 180 amunisi senapan serbu dari tas ransel milik orang tidak dikenal saat patroli di kawasan Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua, Kamis malam (29/11/2012).

"Tiga kendaraan motor yang dibawa gerombolan orang tidak dikenal ditinggalkan di lokasi, sementara pengendaranya melarikan diri ke dalam hutan belantara saat melihat aparat gabungan melakukan razia di Sirimo," kata Danrem Brigjen TNI Bangun seusai apel siap siaga pengamanan 1 Desember di Biak, Jumat.
Ia menyebutkan, untuk kepentingan penyidikan aparat keamanan amunisi beserta tiga motor yang ditinggalkan diamankan aparat gabungan TNI/Polri.

Menyinggung situasi keamanan di wilayah Korem 173/PVB meliputi 11 kabupaten, menurut Danrem Brigjen Bangun, hingga saat ini secara umum relatif aman dan kondusif.

Ia berharap, semua elemen masyarakat diminta melakukan aktivitas seperti biasanya pada 1 Desember 2012 serta tidak melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum di wilayah NKRI.

"Aparat gabungan TNI/Polri akan bertindak tegas terhadap berbagai ancaman stabilitas keamanan di daerah, karena itu warga tetap mendukung setiap kegiatan dilakukan prajurit untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," ungkap Danrem Brigjen Bangun.

Hingga Jumat siang pukul 13.00 WIT aktivitas warga Biak sekitarnya tetap lancar seperti hari biasanya.

Sumber :Antara

Editor :Kistyarini

Read more »

Polda Papua Siaga Satu Jelang 1 Desember

JAYAPURA- Polda Papua memberlakukan siaga satu menjelang 1 Desember 2012, guna mengantisipasi kegiatan kolompok pro kemerdekaan.

Setiap 1 Desember, kelompok pro kemerdekaan melakukan berbagai kegiatan antara lain menaikan bendera "bintang kejora" dan ibadah syukur, kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP Gede Sumerta kepada wartawan di Jayapura Jumat (30/11).

Ia mengaku, pihaknya memberlakukan siaga satu dengan kekuatan dua pertiga (2/3) anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda Papua.

Selain menyiagakan anggota juga telah meminta bantuan kepada TNI guna mendukung pengamanan yang telah dilakukan.

Ketika ditanya tentang situasi kamtibmas, AKBP Gede Sumerta mengaku, situasi kamtibmas relatif aman, namun pasukan sudah disiagakan termasuk brimob yang didatangkan dari Kelapa Dua Jakarta sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK) Menurutnya, hingga saat ini belum ada permintaan untuk melakukan kegiatan saat tgl 1 Desember, namun jika hanya melakukan ibadah akan disetujui dengan dikawal anggota polri.

Namun jika ada yang tertangkap menaikkan bendera "bintang kejora" maka yang bersangkutan akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, tegas AKBP Gede Sumerta.(ant/hrb)

Read more »

Pergulatan Suster SMSJ di Papua: Spiritualitas Terus Menolong

Siap diutus: Para suster SMSJ memilih berkarya di daerah terpencil minim fasilitas [HIDUP/Greg. Sutomo SJ]

Ketika lapangan terbang perintis baru saja dibuka di Apowo, suster-suster dari Kongregasi Suster-Suster Dina Santo Yoseph (SMSJ) asal Belanda yang sudah berkarya di Enarotali, Papua ikut dalam penerbangan perdana itu.

Saat itu, untuk pertama kali Yosephine melihat sosok perempuan yang berkulit sedemikian putih, dengan pakaian yang juga putih. Sesaat setelah pesawat mendarat, suster-suster yang kelihatan sangat bersih itu langsung menghampiri seorang ibu penderita kanker, yang hampir memutus payudaranya.

”Tanpa rasa jijik, sambil meneteskan air mata, suster itu memeriksa luka membusuk yang diderita ibu itu...,” kenang Suster Yosephine SMSJ.

Pengalaman itu memantik ketertarikan Yosephine menjadi biarawati untuk pertama kalinya. Seiring waktu, ia berhasil mewujudkan ketertarikannya itu. Bahkan, di kemudian hari ia menjadi Pimpinan Kongregasi Suster-Suster Sorores Minores Sancti Josephi (SMSJ) Wilayah Papua.

Sangat terpencil
Yosephine lahir pada 29 Agustus 1960 di Apogomakida (Apowo), sebuah kampung kecil di salah satu puncak pegunungan di wilayah Kabupaten Dogiyai, di bagian tengah leher burung Pulau Papua. Hingga kini, kampung ini masih sangat terpencil.

Saat remaja, putri pertama Mikael Didimus Tekege dan Maria Helma Makai ini dijuluki Ahipi Misai atau Bunga Surga oleh para kerabatnya, terutama para pemuda yang tertarik pada paras dan kepribadiannya. Namun, ia selalu tersipu malu jika disapa demikian.

Sang ayah, katekis perdana di kampung itu, menunjukkan arah panggilan bagi Yosephine. ”Saat saya keheranan melihat suster-suster begitu memperhatikan seorang ibu yang terluka, Bapak menjelaskan bahwa mereka memang bekerja untuk menolong orang lain,” kenangnya.

Ketertarikannya menjadi biarawati merupakan tantangan bagi Yosephine, sewaktu ia mendulang ilmu di Jayapura. Sekali lagi, ia berjumpa dengan para suster SMSJ.

Semakin terpesona
Melihat para suster Belanda dengan latar belakang budaya yang amat berbeda, tapi begitu peduli pada perbedaan dan bahkan melebur dan memperhatikan kesusahan orang lain, membuat Yosephine semakin terpesona.

Ia heran, mereka begitu berbeda tapi mau menolong orang-orang yang begitu kesusahan di kampungnya. Padahal, orang kerap segan memperhatikan kesusahan orang lain karena dirinya sibuk dengan kesusahannya sendiri.

”Saya seperti ditantang untuk masuk dalam kehidupan semacam itu,” tandas Yosephine. Jiwa mudanya digelitik untuk menggeluti kehidupan para suster SMSJ, yang tidak hanya berdoa lalu bekerja di tempat tugasnya dan pulang. ”Para suster Belanda itu selalu menemukan kesibukan untuk bisa lebih memperhatikan orang lain,” lanjutnya.

Akhirnya, pimpinan sekolahnya Suster Maricen SMSJ membuat tantangan itu menjadi kian menggebu. Keramahan dan perhatian suster itu pada siswa-siswa yang kurang dalam banyak hal, membuat Yosephine mengaguminya. ”Suster itu seperti punya indra lain sehingga tahu kesusahan yang dihadapi anak-anak,” kenangnya. Sosok yang mengagumkan ini mengondisikan Yosephine semakin tertarik menjadi biarawati SMSJ.

Namun, jalan menjadi suster tidak semulus dugaannya. Saat Yosephine mengungkapkan niatnya dan memohon izin pada sang ayah, ia justru dihadapkan pada tanggung jawab yang nyata sebagai Umau Tekege, putri pertama dalam keluarga Tekege.

Akhirnya, demi kelanjutan pendidikan adik-adiknya, Yosephine menjadi guru di Enarotali, kota di tepi Danau Paniai, yang saat itu menjadi pusat misi Katolik. Berbagai kegiatan pembinaan dilakukan oleh para misionaris Fransiskan dan para suster SMSJ di daerah itu. Mereka membuka asrama putri dan sekolah kesejahteraan keluarga.

Setelah beberapa tahun mengajar, Yosephine tak lupa akan tekadnya semula menjadi biarawati. Kali ini, sang ayah menyerah pada gelora panggilan Allah dalam diri Yosephine. ”Saya harus bertanggung jawab pada Yang di Atas, jika saya melarangmu,” kata Suster Yosephine menyitir ucapan sang ayah.

Saat Yosephine bergabung dengan SMSJ, ada beberapa putri Papua yang telah bergabung. Benturan budaya dan gejolak kebangsaan, serta perkembangan kesadaran pribadi, akhirnya menyeleksi panggilan para suster muda yang bergabung. Bukan hanya para putri Papua tetapi juga suster-suster dari aneka suku di Indonesia, banyak yang kemudian menanggalkan jubahnya.

Kepribadian yang gemar tantangan, akhirnya meneguhkan panggilan Suster Yosephine hingga menjadi anggota Dewan Pimpinan Tarekat SMSJ dan sebagai pimpinan wilayah Papua.

Pekerjaan kecil
”Suster-suster kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil,” ungkap Suster Yosephine. Tarekat yang didirikan di Heerlan, Belanda oleh seorang imam diosesan, Mgr Savelberg ini memang tak banyak diketahui sepak terjangnya, terutama oleh orang-orang kota besar.

Pekerjaan kecil yang dimaksud oleh Suster Yosephine, bisa berarti sebaliknya bagi banyak orang di pedalaman Keuskupan Timika.

Di Indonesia, tarekat ini semula dikenal dengan nama Dina Santo Yosep. Mereka memulai karya di Papua pada tahun 1953. Tepatnya, di Kaokanao, di sebelah selatan Kota Timika, jauh dari pesona emas Freeport. Mereka memenuhi undangan misionaris OFM, pohon besar di mana tarekat ini merupakan ranting terkecil sebagai bagian dari Ordo Ketiga Fransiskan.

Dengan semboyan ’menolong di mana orang lain tidak mau menolong’, para suster SMSJ lebih sering berkarya di pedalaman yang terpencil dan minim fasilitas, serta jauh dari akses komunikasi. Tidak mengherankan, jika karya tarekat ini jarang diketahui. ”Tahun 90-an, orang di Nabire mengira kami merupakan tarekat baru di Keuskupan Jayapura,” gurau Suster Yosephine.

Di pedalaman Papua, Tarekat SMSJ sangat berjasa dalam mengembangkan pendidikan berasrama bagi putra-putri Papua. Mereka memberikan keterampilan dasar kesejahteraan keluarga bagi para ibu. Di tengah keterbatasan dana, mereka juga melayani di bidang kesehatan secara sederhana. Saat itu, unit-unit pelayanan kesehatan belum didirikan oleh pemerintah.

Di awal misi di Papua, para suster SMSJ memberikan pertolongan yang sangat berarti bagi pewartaan Injil di Keuskupan Timika dan Jayapura dewasa ini.

Berpusat di Lota, Manado dengan karya tersebar di Papua, Kalimantan, Flores, dan Maluku, tarekat yang konsisten berkarya di wilayah sulit ini tak putus bergumul dengan kesulitan.

Menjelang tahun 80-an, tenaga suster misionaris semakin sedikit karena berkurangnya panggilan di Belanda. Sementara itu, calon dari Indonesia baru dimulai. Beberapa suster terserang malaria atau kolera, yang merupakan penyakit khas di Papua. Kondisi ini membuat mereka harus menutup beberapa komunitas misi di Keuskupan Timika.

Kesulitan lain muncul berkaitan dengan karakteristik karya tarekat yang umumnya berada di wilayah pedalaman dengan akses komunikasi yang terbatas, membuat tarekat ini juga mendapat sedikit bantuan keuangan sebab para donatur yang umumnya tinggal di kota besar, tidak mengenal SMSJ.

Tambahan lagi, saat kerusuhan melanda wilayah Ambon, tanah dan rumah komunitas di Bacan, pulau kecil di selatan Ternate dirampas dan tak bisa diambil kembali.

Bahkan, rumah sakit di Ternate yang berdiri sejak tahun 50-an tak luput dari keberingasan perusuh. Ketika para suster hendak berkarya kembali pada tahun 2003, rumah sakit rusak berat dan kosong. Nyaris mustahil menyediakan kembali peralatan kesehatan dengan keterbatasan dana tarekat.

Menolak kalah
Mahalnya biaya misi di pedalaman Papua, di mana harga bensin tak kurang dari Rp 15.000 per liter, tak membuat suster-suster perkasa ini mundur.

Dengan kesederhanaan dan keuletan, sebuah komunitas baru didirikan lagi di Keuskupan Timika, tepatnya di Kota Nabire.

Menurut Suster Yosephine, kini mereka hendak mempromosikan inti spiritualitas hamba yang siap menolong semakin banyak orang. Dengan demikian, mereka bisa semakin banyak menolong orang di mana tidak ada yang menolong.

Suster Yosephine terus mendukung Suster Juliva Motulo SMSJ, Pemimpin Komunitas SMSJ Nabire, agar membuat banyak terobosan dengan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), membantu pembiakan babi, sumber protein penting di Papua, serta menyiapkan pemuda-pemudi asli Papua yang akan dikirim ke sekolah pertanian di Jawa dan Manado.

Walau berada di tengah Kota Nabire, komunitas yang didirikan untuk menjadi pendukung misi komunitas SMSJ di pedalaman ini, nyatanya tidak betah tinggal di kota. Mereka pun merambah ke timur, menerobos sampai ke pinggiran hutan-hutan di sekitar Legari, guna menolong petani-petani miskin asal Timor yang datang karena rayuan program transmigrasi pemerintah.

Para suster terus berkarya dengan keyakinan kuat akan penyelenggaraan Ilahi. ”Bapak pendiri memberi nasihat: Allah sudah menolong, Allah sedang menolong, dan Allah akan selalu menolong,” demikian spiritualitas SMSJ yang diyakini Suster Yosephine.

Ia terus menyemangati para suster asal Manado, Ambon, dan Toraja yang semakin perkasa. Kulit mereka yang semula putih halus berubah makin gelap dan kasar karena menjelajah alam keras medan misi Keuskupan Timika. Mereka terus menolong, di saat kebanyakan orang merasa berat untuk menolong.

Sumber: HIDUPKATOLIK.com -

Read more »

Kadistrik Dogiyai serahkan 300 juta, untuk pembayaran lokasi fasilitas umum

DOGIYAI - Mengingat pentingnya pembangunan fasilitas umum di daerah yang baru dimekarkan,  Kepala Distrik Dogiyai, Hendrik Anouw, S. Sos menyerahkan dana Rp 150 juta kepada pemilik ulayat lokasi pembangunan SMP N 1 Distrik Dogiyai, dan Rp 150 juta lainnya diterima oleh pemilik ulayat lokasi Puskesmas Distrik Dogiyai.

Satu hal yang diakui oleh Kepala Distrik Dogiyai, Hendrik Anouw, S.Sos  kepada pemilik ulayat adalah, terlebih dahulu masyarakat mau menyerahkan lokasi agar selanjutnya segera melakukan pembangunan fisik sambil  menunggu pembayaran lokasi oleh kepala distrik. Dan kini sudah berdiri bangunan SMP dan perumahan guru.  Selain itu, sudah ada bangunan Puskesmas dan perumahan tenaga kesehatan di lokasi yang sudah diserahkan oleh  pemilik ulayat.

“Puji syukur kepada Tuhan, semua ini kami bisa lakukan berkat pendekatan yang kami bangun dan kerja sama dengan berbagai komponen yang ada di distrik Dogiyai. Dana yang kami berikan ini merupakan biaya pelepasan tanah adat kepada pemerintah agar selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat Distrik Dogiyai,” kata Hendrik Anouw, S.Sos belum lama ini di sela-sela penyerahan  dana kepada pemilik ulayat lokasi Puskesmas  Distrik Dogiyai.

Sementara itu, pemilik ulayat lokasi Puskesmas Distrik Dogiyai, Elias Edowai menyampaikan terima kasih kepada Kepala Distrik Dogiyai karena begitu peduli dengan masyarakatnya sehingga kini sudah ada  fasilitas umum agar selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat sembilan kampung di distrik Dogiyai.

“Saya lihat kepala distrik kita ini berani sekali, dengan dana dari distrik Dogiyai saja bisa melakukan pembayaran dua fasilitas umum sehingga  ini adalah bukti kepedulian terhadap masyarakat dan daerahnya,” ujar Elias.

Ditambahkan, dirinya bisa melakukan pelepasan lokasi Puskesmas ini karena Distrik Dogiyai sering kali terjadi wabah penyakit sehingga warga distrik Dogiyai bisa melakukan pengobatan di puskesmas terdekat. (man/bom/LO1)

 BINPA

Read more »

Dani Kogoya Mengaku Tidak Terlibat Penyerangan Nafri

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional, Operasi Papua Merdeka, Danny Kogoya mengaku tidak terlibat dalam kasus penyerangan yang dilakukan kelompok TPN, OPM terhadap warga di Jalan Trans Nafri setahun lalu.

Dihadapan Tim Penyidik Polres Jayapura Kota, juru bicara TPN, OPM, Danny Kogoya mengatakan kasus penembakan terhadap warga sipil dan seorang anggota TNI di Jalan Tanjakan Nafri setahun lalu dilakukan kelompok Operasi Papua Merdeka atas perintah Lambert Peukikir.

Dalam kesaksiannya, Danny Kogoya mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus penyerangan tersebut.

Ia hanya mengetahui saat penyerangan di Jalan Trans Nfri pada tanggal 1 Agustus tahun 2011 lalu, Lambert Peukikir melibatkan 12 anak buahnya dengan membawa lima pucuk senjata.

Sementara kini Danny Kogoya masih mendekam di ruang sel tahanan Polres Jayapura Kota atas kasus yang menjeratnya.

penulis: Roy Hamadi
Sumber: toptvpapua.com

Read more »

Dani Kogoya Ingin Kembali Kepangkuan NKRI

Sementara usai menjalani masa hukuman, Danny Kogoya bertekad aktif kembali sebagai pegawai negeri sipil yang telah lama ditinggalkannya.

Setelah berhasil diamankan dalam penyergapan yang dilakukan anggota Reserse dan Kriminal Polres Jayapura pada tanggal 1 September dan mendekam di Rumah Tahanan Polres untuk menjalani pemeriksaan, Danny Kogoya mengakui kesalahannya.

Ia hanya berpesan kepada aparat kepolisisan agar jangan melihat masyarakat sebagai musuh, namun ajaklah mereka berdialog karena pendekatan secara persuasif lebih penting.

Sebagai juru bicara TPN, OPM, Danny Kogoya mengaku hanya menjalankan perintah dari Lambert Peukikir melalui perantara. Ia juga mengungkapkan hingga kini belum bertemu dengan Lambert Peukikir.

Ia juga bertekad akan kembali aktif sebagai pegawai negeri usai menjalani masa hukuman.

Kapolres Jayapura Kota, Alfred Papare mengatakan Dani Kogoya hingga kini masih terdaftar sebagai pegawai negeri sipil pada jajaran departemen agama. Danny Kogoya sendiri juga memiliki kerinduan untuk hidup normal dan berbakti bagi bangsa dan negara.

Sementara usai menjalani hukuman, jajaran Polres Jayapura Kota berencana membawa Dani Kogoya ke Solo untuk memasang kaki palsu akibat luka tembak di bagian kaki dan telah diamputasi.

 Sumber: toptvpapua.com

Read more »

Goliat Tabuni Klaim Tak Bertanggung Jawab

Atas  Tertembak Matinya  3  Anggota Polisi di Lanny Jaya

Salah satu jenazah polisi korban penemabakan di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya saat dievakuasi lewat Jayapura selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya.

JAYAPURA - Panglima OPM, Goliat Tabuni  yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya mengklaim, sama sekali tidak bertanggung jawab atas penyerangan markas Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya, yang terjadi Selasa 27 November kemarin.  “Penyerangan di Pirime bukan tanggung jawab kami, itu wilayah Lany Jaya bukan Puncak Jaya. Ada kelompok lain yang beroperasi disana,”ujar Goliat Tabuni saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu 28 November. 

Lagi pula, lanjutnya, pihaknya yang bermarkas di Puncak Jaya, saat ini sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi, dan sebelumnya sudah meminta semua pihak terutama aparat untuk tidak ada aksi serang menyerang. “Kami lagi KTT selama 4 hari 26-30 November, dan minta aparat atau siapaun untuk tidak saling ganggu,”paparnya.

Ditanya, kemungkinan pelaku adalah bekas anggotanya yang pindah ke wilayah Lany Jaya, Goliat Tabuni kembali membantah bahwa mereka mantan personilnya. “Mereka bukan bekas anggota kami, dan bukan dibawah komando kami,”singkatnya.

Goliat Tabuni membeberkan, bahwa pelaku penyerangan adalah anggotanya Matias Wenda Panglima OPM  yang selama ini bermarkas di Viktoria Perbatasa RI-PNG. “Mereka itu anak buahnya Matias Wenda yang beroperasi di Lany Jaya,”ung kapnya.

Kelompok yang selama ini bergerilya di Lany Jaya adalah Enggen Wanimbo, Torang Wenda, Rambo Wenda, Yona Wenda, Bakar Wenda, Opinus Wenda dan Eli Wakur. “Mereka itu sudah, yang ada di Lany Jaya,”paparnya.  Diakhir pembicaraan Goliat Tabuni kembali menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas penyerangan Polsek Pirime. “Saya kasih tau sekali lagi, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian itu,”tandasnya.

Aksi penyerangan, penembakan dan pembakaran Polsek Pirime Lany Jaya, menewaskan tiga anggota Polisi yakni Ipda Rolfi Takubesi serta 2 anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker. Di kelompok penyerang 2 orang tewas. Pelaku yang diperkirakan sekitar 50 orang itu, juga berhasil merampas tiga pucuk senjata api milik Polisi. Selain menembak 3 polisi para pelaku juga memotong dan membakarnya. Saat ini Polisi bekerja sama dengan TNI masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Hal senada diungkapkan  Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Satto saat dihubungi Bintang Papua, Rabu (28/11) kemarin. “Kami tidak tahu soal penyerangan Polsek Pirime, kemungkinan besar itu dilakukan oleh kelompok yang Kontra dengan kami, karena saat ini kami semua sedang sibuk mempersiapkan pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum hasil KTT Biak bulan Mei lalu,” jelasnya saat dihubungi BIntang Papua, Rabu (28/11), kemarin..

Teryanus juga memastikan bahwa kelompok tersebut tidak berada di bawah garis komando mereka,”Jelas mereka bukan dibawah garis komando kami, karena sekarang ini kami punya agenda lain, semua agenda sudah tersusun rapih dan kami fokus untuk itu, jadi kami tidak tahu soal itu (penyerangan Polsek,red), setelah pelantikan pun kami fokus pembenahan internal dan konsolidasi,” tambahnya.

Adapun agenda yang akan dilaksanakan oleh TPN-OPM menurut Teryanus adalah, pada tanggal 30 November 2012 akan dilakukan pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima, dan Kepala Staf Umum, Diantaranya, Panglima Tinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Teryanus Satto.

“Ini adalah amanat Konferensi Tingkat Tinggi yang kami laksanakan di Markas TPN Perwomi Biak pada tanggal 1 sampai 5 Mei 2012 lalu, sebelumnya kami sudah lakukan Pra KTT pada 15 Maret di Maribu Sentani, dan tanggal 30 November akan dilaksanakan pelantikan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), dengan begitu  maka TPN-OPM telah melakukan tahapan kerja dengan konsolidasi maksimal,” tandasnya.

Setelah itu, direncanakan Rapat Koordinasi Pimpinan TPN-OPM, yang sekiranya akan dilaksanakan setelah acara pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM.”Ini menunjukkan bahwa TPN-OPM sekarang tidak sama dengan TPN-OPM sebelumnya,”Kami telah mereformasi diri melalui KTT dan mengatur kubu sayap militer OPM, kami lakukan restrukturisasi TPN dan Reorganisasi OPM, saat ini membenahi diri dengan sturuktur standar militer dunia,” terang Mayjen. Teryanus Satto yang memiliki NRP. 7312.00.00.003 itu.

Tidak lupa Teryanus juga mengingatkan rekan-rekan media untuk lebih teliti dalam menyaring informasi,”Ada beberapa wawancara atas nama Gen. Goliath Tabuni, tetapi setelah kami cek rekaman suaranya ternyata yang bicara adalah Anton Tabuni, ini sudah sering kita alami, Gen. Goliath Tabuni tidak sembarang lakukan wawancara, hari ini (kemarin,red) beliau hanya wawancara dengan media Australia, dalam beberapa hari ini direncanakan dengan beberapa media lokal seperti Bintang Papua, Kompas, Media Indonesia dan Tempo,” pungkasnya.

Isak Tangis Keluarga Sambut Jenazah Polisi Tewas di Tembak di Polsek
Isak tangis histeris keluarga sambut kedatangan jenazah Briptu Daniel Makuker anggota Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya Papua, di Bandara Frans Kaisepo Biak, Rabu 28 November.

Dari pantauan langsung, pihak keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di hanggar bandara dengan ambulance yang mengangkutnya dari pesawat Merpati.

Peti jenazah Brigpol Daniel Makuker kemudian dipindahkan ke kereta jenazah yang akan mengusungnya kekediaman keluarga di Biak Utara.

Kepala Bagian Operasi Polres Biak Kompol Muhamada Fahmi yang meyambut kedatangan jenazah mengatakan, belum bisa memastikan tempat pemakaman korban. “Kalau secara institusi, Polri akan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan, tapi itu masih akan  dikoordinasikan dengan pihak keluarga.
Jenazah Briptu Daniel Makuker dan Kapolsek Pirime Ipda Rolfi Takubesi serta Brigadir Jefri Rumkorem dievakuasi dari Wamena dengan pesawat Trigana Air menuju Bandara Sentani. Selanjutnya, Jenazah Daniel Makuker dan Ipda Rolfi Takubesi diterbangkan ke Biak dan Kupang dengan pesawat Merpati. Sedangkan jenazah Jefri Rumkorem di serahkan kepada pihak keluarga di Jayapura.

Dari data lapangan, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Carnavian saat ini sudah berada di lokasi kejadian tepatnya di Polsek Pirime yang hangus terbakar. Salah satu anggota Polsek Pirime yang selamat dari aksi penyerangan dan penembakan itu, dan menjadi saksi tunggal, saat ini dikabarkan strees berat.

Informasinya, Kantor Distrik Pirime serta sejumlah Honai (rumah khas penduduk Pegunungan Papua) juga dikabarkan dibakar. Belum bisa dipastikan pelaku pembakaran.
 
Juru Bicara Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi mengenai hal itu, belum bisa memastikannya. “Saya masih koordinasi dengan anggota disana terkait itu, nanti aja ya,”singkatnya.
Aksi penyerangan penembakan dan pembakaran Polsek Pirime Lani Jaya terjadi, Selasa 27 November sekitar pukul 06.00 WIT. 3 Polisi termasuk Kapolsek tewas. 2 dari sekitar 50 orang pelaku penyerangan juga tewas. Belum diketahui secara pasti motif penyerangan dan siapa pelakunya. Ada dugaan kelompok OPM. Tapi OPM wilayah Pegunungan yang dipimpin Goliat Tabuni membantah keras pihaknya terlibat dalam aksi itu. (jir/bom/don/l03)

 http://bintangpapua.com/headline/29152-goliat-tabuni-klaim-tak-bertanggung-jawab

Read more »

GOR Dirusak, Pemkab Jayapura Lapor Ke Polisi

Sentani – Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua melaporkan aksi pengerusakan Gedung Olah Raga (GOR) Toware ke kepolisian setempat. Perusakan Gor diduga dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Edison Muabuay menduga aksi ini dilakukan akibat masalah sengketa tanah GOR yang sampai saat ini belum dibayarkan pemerintah. Kata dia akibat pengerusakan tersebut sejumlah kaca GOR Toware pecah.

“ iya ada terjadi kerusakan, terjadi kerusakan di bagian belakang terutama kaca. jadi datanya sudah ada dan kebetulan ada nama-nama warga yang bisa di panggil awal untuk di mintai keterangan, selanjutnya akan diketahui duduk persoalannya tentang mengapa mereka melakukan itu terus kemudian berapa besar kerusakannya."jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Edison Muabuay mengaku saat ini kepolisian Jayapura masih menyelidiki kasus tersebut. Masyarakat adat suku Tungkoye sempat memalang Gedung Olah Raga (GOR) Toware. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk membayar ganti rugi lokasi tersebut. namun Pemerintah Kabupaten Jayapura mengklaim lokasi tersebut sudah dibayar lunas.

 KBR68H

Read more »

Rombongan Kapolda Papua Terlibat Adu Tembak Selama 2 Jam

Ilustrasi polisi bersiaga di Timika, Papua (sumber: EPA)

Tidak ada yang korban dari pihak rombongan Kapolda dalam kontak senjata yang terjadi di kawasan Indawa.

Kontak senjata warnai tim investigasi pembakaran Polsek Pirime Kabupaten  Lanny Jaya, Papua yang dipimpin langsung Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian. Kontak senjata terjadi dengan kelompok sipil bersenjata, Rabu (28/11), sekitar pukul 18.00 WIT malam.

“Ya, kontak tembak selama dua jam dan terjadi di sekitar Indawa antara Distrik Makki Kabupaten Jayawijaya dengan Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya. Dan tidak ada yang korban dari pihak rombongan Kapolda. Sementara dari pihak kelompok sipil bersenjata belum diketahui secara pasti,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, saat dihubungi, Kamis (29/11).

Kronologis kejadian sebelum kontak senjata terjadi, rombongan Kapolda Papua melihat kelompok mencurigakan yang membawa senjata api. Tim yang  dipimpin Kapolda langsung mengejar kelompok tersebut. Namun, begitu dikejar tiba-tiba kelompok mengeluarkan tembakan.

“Ditembak, rombongan TNI/Polri yang dipimpin oleh Kapolda langsung membalas serangan tersebut dan merangsek ke arah hutan dan lembah. Karena sudah gelap dan tim Kapolda berhasil memukul mundur kelompok yang berjumlah kira-kira 40 orang itu penyerangan dihentikan untuk menghindari korban dari tim Kapolda dan melanjutkan perjalanan ke Tiom,” papar Gede Sumerta.

Penulis: SP/Robert Isidorus/Wisnu Cipto/Berita Satu

Read more »

BANYAK JALAN SATU TUJUAN DAN SATU IDEOLOGI “ MERDEKA”

Perjuangan masalah politik kemerdekaan Papua barat adalah ibarat perjalanan jauh yang berliku- liku. Untuk itu tentu saja membutuhkan dimensi ruang, waktu dan energy hidup dan membutuhkan banyak cara, banyak jalan, banyak pikaran, banyak taktik politik dan energy sprit nasionalisme, juga membutuhkan banyak campur tangan dari sudut mana pun dan dari siapa pun agar dengan mudah dan cepat mencapai tujuan akhirnya.

Perjuangan ibaratkan suatu proses perjuangan hidup, tentunya membutuhkan potensi sumberdaya manusia yakni energy hidup ‘’ fisik manusia’’, energy roh “ sprit jiwa nasionalisme” serta kolektifitas massa dan antar berbagai organisasi politik maka hal ini dapat di selesaikan secara kebersamaan dalam satu tujuan, dalam satu Tanah air dan satu bangsa yaitu; bangsa Papua.

Dalam perjuangan membutuhkan banyak jalan. Untuk itu, dimana setiap organisasi politik yang ada baik organisasi yang berskla internasional, nasional, reonal maupun oranisasi peduli politik kemerdekaan Papua barat memainkan peran masing-masing punya gaya, cara, dan tindakan menurut mereka sendiri tetapi jelas, kita tahu bahwa banyak organisasi namun satu tujuan adalah “merdeka”.

Dalam proses perjuangan membutuhkan banyak cara melalui berbagai macam tindakan, baik itu tindakan yang berskala internasional, nasional dan regional yang dapat menarik perhatian bagi dunia public agar masalah politik kemerdekaan Papua barat akan dapat terselesaikan melalui hukum internasional.

Pentingnya saling menghargai dan menghormati serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan demi kegiatan yang akan selengarahkan oleh setiap organisasi. Untuk itu hapuskan dugaan- dugaan yang tidak wajar yang dapat hancurkan semangat nasiolisme, juga membuat disintegrasi serta kontradiksi antar organisasi maupun individu dengan individu yang lain dalam proses perjuangan kemerdekaan tetapi tetap kita saling menjaga integritas social antara satu organisasi dengan organisasi yang lain dan satu individu dengan individu yang lain agar proses perjuangan kita selalu mulus dan berhasil guna.

Perjuangan dapat ditempu melalui berbagai macam cara dan tindakan serta taktik oleh setiap organisasi politik yakni seperti biasa kita lakukan melalui aksi- aksi masa, polemic media masa, dialog, pembukuan dan kegiatan politik ilmiah lain. Untuk itu harus kita lebih tingkatkan dengan cara dan tindakan lain yang dapat mendongkrak semangat kemajuan dalam perjuangan kemerdekaan agar kemajuan dalam perjuangan kita tidak menjadi statis tetapi selalu dinamis dan selalu bekuatan mengadapi tantangan dalam dunia politik.

Perjuangan kemerdekaan adalah masalah yang berskala internasional. Untuk itu diharapkan seluruh orang Papua dan seluruh organisasi dimana saja berada, di tingkat internasional , nasional serta regional harus kita bersatu dalam melakukan kegiatan politik yang dapat berpontensi skala internasional agar aspirasi orang Papua dapat dijangkau, diterima dan diakuhui lansung oleh dunia internasional.

Untuk meraih suatu keberhasilan pasti memiliki banyak cara, tehnik dan tindakan maka suatu impian yang sudah menjadi cita-cita itu, dinyatakan melalui cara, dan tindakan agar suatu impian menjadi kenyataan dalam meraih keberhasilan. Begitu juga kemerdekaan adalah impian dan cita- cita serta tujuan akhir bagi orang Papua. Untuk dapat ditempu tujuan kemerdekaan itu, maka harus kita memiliki banyak jalan tetapi satu tujuan dan satu ideology adalah “merdeka”. Untuk itu setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh seluruh orang Papua maupun setiap organisasi, harus kita saling menghargai, menghormati dan saling menjaga. Juga selalu partisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh setiap organisasi manapun.

Seluruh anak mudah generasi penerus bangsa papua harus memiliki nilai-nilai nasionalisme sebagai potensi utama dan memiliki satu ideologi dalam satu bangsa dan satu negara menjadi satu kekuatan terbesar untuk melawan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh oknum yakni; klonialisme, imprealisme kapitalisme dan segala tindakan tidak manusiawi oleh pemerintah indonesia. Untuk itu diharapkan keterlibatan dan keutuhan kebersamaan dan kekompakan anak mudah untuk mempertahankan proses kemajuan dalam perjuangan kemerdekaan. Kita bersatu mengakhiri segala penderitaan dan kepahitan hidup orang papua guna menuju freedom. (By Decky Gobay-solo)

Anda menghargai orang lain maka anda dihargai
Anda menghormati orang lain maka anda dihormati
Anda anda memeduli orang lain maka anda dipeduli
Anda menolong orang lain maka anda ditolong
Anda mencintai orang lain maka anda dicintai
Anda mempercayai maka anda dipercayai
Adalah nilai-nilai ketulusan kalbu yang harus dinyatakan dalam kehidupan perjuangan 

 

Read more »

PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANIAI BELUM MEMADAI

Pemuda papua Decky Gobay (foto SA)

Sejak terbentuknya pemerintahan paniai hingga sekarang ini tidak pernah ada upaya-upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan menata dalam melengkapi dan memenuhi kebutuhan sarana dan perasarana pendidikan di kabupaten Paniai alias tidak memadai

Masyarakat Paniai merasa prihatin atas tidak adanya rasa kepedulian pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan perasana pendidikan karena masyarakat tahu bahwa sarana dan perasarana adalah alat pendongkrak utama untuk memajukan dan membangkitkan gairah kemajuan kearah perubahan dan inovasi pendidikan di Kabupaten Paniai. Namun tidak begitu demikian rillnya, yang telah sedang masyarakat bayangkan.

 
Belum memadainya fasilitas fisik yakni Gedung sekolah yang kurang jumlahnya, tata ruang tidak teratur, model bangunan yang tidak seimbang dengan kondisi linkungan dan lokasi sekolah yang tidak memadai, ukuran lokasi yang kecil atau sempit, juga karena bentuk lokasi sekolah yang tidak menentukan serta fasilitas dalam sekolah yang tidak memadai atau kurangnya fasilitas sekolah yakni computer, mesin type, serta perabot dalam lainnya. Sehingah munculnya , masalah disintegrasi social anrara Guru- Guru itu sendiri serta ketidak efektik dalam proses belajar dan mengajar, juga merasa ketidak nyaman dengan kondisi lokasi sekolah yang ada. 

 
Untuk itu, pemerintah memberikan peratihan yang serius terhadap perlengkapan fasilitas sekolah baik itu Sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar dalam proses menjalankan roda pendidikan daerah dapat berjalan aman dan lancar sesuai keinginan masyarakat berkebutuhan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pendidikan di kabupaten Paniai .

 
Kurangnya sumbar daya manusia atau tenaga-tenaga pengajar yakni Guru SD, Guru SMP, Guru SMA serta Dosen-Dosen di tingkat perguruan tinggi, juga kuranngya, Asisten-asisten sekolah baik itu sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingah telah berdampak tidak efisien dan efektifnya untuk menjalankan roda pendidikan di kabupaten Paniai. Untuk itu, dalam hal pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia maka, pemerintah daerah harus meniapkan biaya pelatihah pengembangan guru dan dosen dalam mengembangkan kemampuan metode menjagar yang berbasis kompetensi yang kesinambungan secara kontinue  

 
salah satu masalah besar yang ada di tengah-tengah masyarakat Paniai adalah menampungnya dan meningkatnya angka penganggurang ,juga jumlah masyarakan yang ingin mau berkarir di suatu bidang letertentu tetapi pemerintah daerah tidak ada peratihan serius terhadap kondisi masyarakat, dalam hal upaya pemerintah untuk mendirikan lembaga pendidikan informal agar masyarakat bebas berpendidikan dan berkarir di suatu bidang tertentu sehinga otomatis masyarakat merasa memiliki dan rasa percaya diri dengan kemampuanya untuk menerapkan dalam menciptakan dan mengembangkan usahanya sendiri.

 
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai harus mengedepankan memberdayaan sumber daya manusia di bidang pendidikan dengan jalan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal maupun informal, juga pemerintah bukan saja mendirikan lembaga pendidikan tetapi juga harus pemerintah mengambil suatu kebijakan khusus untuk menetapkan dan menyediakan biaya pendidikan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia profesional yang siap pakai di daerah itu sediri.
Satu kelemahan besar yang ada di Kabupaten Paniai adalah tidak adanya kepedulian pemerintah, juga maupun dari dinas pendidikan Kabupaten Paniai dalam pengawasan dan pengontrolan terhadap seluruh lembaga pendidikan yang ada ,sehinga roda pendidikan kabupaten Paniai menjadi berantakan. Untuk itu, pemerintah Panai harus mengambil suatu strategi kebijakan untuk pengawasan dan pengontrolan terhadap seluruh lembaga pendidikan yang ada. Dengan akan adanya kebijakan itu dapat menjalankan roda pendidikan secara aman dan lancer serta meningkatkan kualitas pendidikan daerah agar masyakarakat akan menjadi manusia-manusia pembelajar yang berkempuan serta siap mengadapi dunia persaingan, juga dunia global yang kian tidak sahabat di akhir zaman ini. Pentingnya meningkatkan mutuh Pemberdayaan manusia dari daerah karena sumber daya manusia dapat dipandang sebagai aset terpenting untuk mamajukan pendidikan dari dalam daerah itu sendiri. (By : Decky Gobay- Solo/SA)

Read more »

Isu Papua dibesarkan di DPR Selandia Baru

Sebuah Selandia Baru Partai Hijau MP telah mempertanyakan pemerintah atas dampak dari program pelatihan polisi Selandia Baru di wilayah Papua Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan muncul setelah unjuk rasa diadakan di luar gedung parlemen untuk menandai 1 Desember, Hari Bendera Papua Barat ', ulang tahun kemerdekaan dari Belanda.

Johnny Blades laporan

     "The Green MP Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru tidak berbuat cukup untuk menekan Indonesia untuk mengendalikan pasukan keamanan di Papua, sebagai pelanggaran hak asasi manusia di sana terus. Polisi Menteri Judith Collins mengatakan pemerintah melihat manfaat lain program perpolisian masyarakat di wilayah Papua. "Sebuah desain pelingkupan saat ini sedang dilakukan atau akan segera diselesaikan. Atas dasar itu saya akan berpikir bahwa setiap interaksi polisi Selandia Baru yang saya percaya adalah polisi terbaik di mana saja di dunia ini akan menjadi keuntungan, dan saya akan berpikir bahwa anggota akan mendukungnya. "Namun Ms Delahunty mengatakan setiap kolusi dengan pasukan keamanan Indonesia tidak membantu bagi orang Papua. Setelah pertanyaannya kepada pemerintah tentang Papua telah menyimpulkan, dia membuat langkah untuk mengamati klaim kemerdekaan Papua di parlemen tetapi diblokir. '. Mr Speaker meninggalkan saya mencari ke meja bendera Bintang Kejora Papua Barat' Speaker Lockwood Smith: Cuti 'dicari ke meja bahwa bendera, apakah ada keberatan? Ada keberatan. '"

 Sumber: www.rnzi.com

Read more »

Lobby Global untuk Papua Barat Membawa Off di Papua Nugini (PNG)

PORT MORESBY - Tiga politisi Papua Nugini  telah bergabung dengan kampanye internasional untuk mendukung Papua Barat dianiaya oleh pihak berwenang Indonesia.

Para anggota parlemen PNG menyulut isu kontroversial pada Jumat satu minggu sebelum pemerintah Indonesia mulai pemulangan hingga 700 orang Papua Barat yang tinggal di ibukota Papua Nugini Port Moresby atau kota di sepanjang perbatasan bersama. Port Moresby Gubernur Powes Parkop mengatakan PNG telah "menutup mata dan telinga tuli" untuk masalah ini.

Anggota parlemen Jamie Maxton-Graham dan Boka Kondra juga mengkritik kelambanan PNG atas penderitaan sesama Melanesia, yang merupakan etnis minoritas di Provinsi Papua, Indonesia.

Maxton-Graham mengatakan ia telah diminta untuk membantu memulai dan menandatangani Piagam PNG dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat setelah melihat foto-foto kekejaman di West Papua yang diduga dilakukan oleh polisi dan militer Indonesia.

"Masyarakat internasional dan piagam kami mengatakan Indonesia harus menghentikan ini," kata Maxton-Graham. Dia bergabung Parkop, Kondra dan 50 anggota parlemen dari negara lain dalam penandatanganan piagam.

Hijau Australia Bob Brown pemimpin Senator, Hijau Senator Sarah Hanson-Young dan Hijau MP Greg Barber juga penandatangan, bersama anggota parlemen dari Inggris, Swedia, Republik Ceko, Vanuatu dan Selandia Baru.

Piagam tersebut menyerukan PBB untuk mengembalikan "hak orang asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri".

Indonesia mengambil kendali resmi dari bekas koloni Belanda dalam banyak dikritik 1969, UN-disponsori suara antara sekitar 1000 penduduk desa tetua handpicked dari wilayah Papua.

Sejak itu langkah-langkah keamanan garis keras di Indonesia, termasuk penangkapan aktivis yang mencoba untuk terbang pagi terlarang Papua bendera Bintang, telah membantu menumpas gerakan separatis Papua Barat.

Tetapi pemberontakan lama berjalan dengan buruk bersenjata pro-kemerdekaan gerilyawan berlanjut.

Diperkirakan 10.000 hingga 20.000 orang Papua Barat sekarang tinggal di PNG setelah mereka meninggalkan rumah mereka di pihak Indonesia karena beberapa peluang dan pelanggaran HAM.

Ratusan menetap di sebuah kamp pengungsi dekat perbatasan di PNG wilayah Southern Highlands, sementara mayoritas tinggal dan bekerja di pusat-pusat utama negara seperti Port Moresby.
Oleh Ilya Gridneff, The Age Papua Nugini Koresponden

Sumber: www.spyghana.com

Read more »