TRWP Lumpuhkan Satu Anggota TNI di Perbatasan West Papua – PNG

Jayapura (03/06/14) - Kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi di gerbang perbatasan West Papua – PNG pada hari ini, pukul 13:15 WP.

Dari kronologis yang di kutip dari salah satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com),di jelaskan bahwa, pasukan TNI yang bertugas di perbatasan West Papua – Papua New Guenea (PNG), satu jam sebelum terjadinya kontak senjata, tepatnya pada pukul 12:15 WP, TNI membuka pintu perbatasan West Papua – PNG. Selang satu jam setelah pembukaan pintu batas, pasukan TNI yang saat itu sedang mendengarkan arahan dari Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dikagetkan dengan tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP dari arah Zona Netral, yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari pos TNI di perbatasan. Mendengar tembakan dari jarak yang begitu dekat, TNI sontak berhamburan sambil mengeluarkan tembakan balasan ke arah yang tidak jelas.

Informasi yang diberitakan media-media lokal Papua menyebutkan bahwa Tentara Revolusi West Papua (TRWP) berhasil melumpuhkan satu orang anggota TNI yaitu Prajurit Dua (Prada) Maulana Malik, tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP tepat mengenai pinggul kiri Prada Maulana Malik dan tembus ke kanan. Menurut pemberitaan yang beredar, anggota TNI yang tertembak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Muara Tami untuk menghentikan pendaraan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Marten Indey, Jayapura milik TNI AD.

Kepala kepolisian sektor Muara Tami dan anggota TNI yang bertugas dilokasi kejadian serta Kabid Humas Polda Papua ketika ditanyai wartawan membenarkan adanya kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan West Papua – PNG dan juga membenarkan adanya anggota TNI yang tertembak.

Pasca kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan, pintu batas kembali ditutup oleh TNI hingga batas waktu yang belum ditentukan. [wp/papuapost.wordpress.com]

Read more »

PERDANA MENTERI VANUATU BARU DIHARAPKAN TERUSKAN RENCANA REKONSILIASI WEST PAPUA

Andy  Ayamaisaba (kiri) Moana  Coscasses (duduk) dan Joha Onawame berdidi (kanan) (ist)

Suva,29/5 (Jubi) – 24 jam setelah pemilihan perdana meteri Vanuatu yang baru, Natuma Joe, rakyat West Papua melallui organisasi perwakilan rakyat Papua di Vanuatu, West Papua National Coalitions for Liberation (WPNCL) telah mengirim pesan ucapan selamat kepada sang perdana menteri
Navutau terpilih.

“Kepentingan WPNCL dan seluruh rakyat West Papua, kita, wakil pemimpin WPCL dan organisasi reprentatif di Vanuatu menyampaikan selamat atas terpilihnya Right Hon Joe Natuman sebagai perdana
menteri Republik Vanuatu, kami juga sungguh menyampaikan terima kasih dan
apresiasi yang tulus kepada perdana menteri Right Hon Moana Carcasses dan
pemerintahnnya yang telah berkomitmen mendukung saudara dan saudari di West Papua,” tutur Dr. John Ondawame, pemimpin WPNCL di Port Vila, Vanuatu. 

Pihaknya berharap, pemerintahan yang baru meneruskan rencana pejabat
pemerintahan sebelumnya demi mengahiri penderitaan panjang orang di West Papua.

“ Kita tahu betul bahwa pemerintah akan meneruskan rencana rekonsiliasi dan
persatuan nasional, sebagai batu loncatan mencapai objek perjuangan di West Papua dan masa depan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, kedua hal itu sangat dibutuhkan untuk mempromosikan isu hak
asasi manusia di Papua Barat yang sudah berlangsung lama.

Ondawame mengaku yakin dan percaya, Perdana menteri yang baru, tahu hukum dan sejarah perjuangan rakyat West Papua untuk merdeka dari Indonesia.

Ondowame menambahkan WPNCL percaya perdana menteri yan baru akan melanjutkan jalan penegakan kemerdekaan West Papua. (Jubi/Mawel/Vanuatu Daily

Sumber : Jubi

 

Read more »

EMPAT ANGGOTA POLISI TEROR Pdt SOCRATES SOFIAN YOMAN.

Pdt . Yoman

PAPUA(UMAGI)-- Aksi teror kembali terjadi di Papua, sekitar pukul 19.30 (06/7) tadi, di jalan raya dari Kota Raja-Abepura, depan Saga Mall.

Sekita 4 orang anggota Polisi dari Satuan Brimob POLDA Papua, menahan mobilnya Pdt. Socrates Sofian Yoman, Ketua Sinode Babtis besera Ibu, bersama Matius Murib, mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua dan tiga orang anaknya yang hendak pulang setelah ibadah di Kota Raja Luar. Membuka paksa, pintu mobil dengan tangan kosong dan senter yang dipegang pada tangan sebelah salah satu anggota brimob ini dipasangnya dan tujukan langsung ke arah mata Pdt Yoman sambil mengatakan "anda kenapa berhenti disini? anda siapa?, kerja dimana?, dinas mana? kalau anda tidak senang polisi bicara, jangan caranya begitu" ungkap mantan wakil ketua KOMNAS HAM Papua

lanjud murib kepada media bahwa, rupanya mulai dari depan Kantor Perpustakaan Daerah di kota raja, Polisi yang telah menaiki dalam Mobil Truk merasa disenter dengan lampu sorot.

pada saat aksi tidak etis dan sikap arogansi, keempat orang polisi tersebut, Pdt Yoman hanya mengatakan beberapa kali dengan kata "saya minta maaf, saya tidak sengaja" tetapi dalam tempo lima menit polisi tetap bersih keras dengan nada keras memberikan tekanan tekanan pada seorang tokoh dan pimpinan gereja. ungkap Matius Murib.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua ini, mengaku kepada media, sempat mengingatkan kepada anggota Polisi untuk bicara baik-baik dengan seorang tokoh, dan dengan tegas saya mengatakan "anda tahu-tidak ini Pdt Sokrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Babtis Papua".

Setelah itu, ada seorang Polisi lain (senior) juga datang lalu meredahkan emosi anggota polisi yang sedang meror ketua sinode

ini.lalu akhirnya mereka pulang.

Masalah yang dilakukan ini akan dilaporkan kepada Wakapolda Papua, ungkap Matius kepada ke empat anggota polisi. "silahkan lapor saja, kami tidak takut", balas salah seorang anggota polisi. lalu mereka hentikan aksinya kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Abepura.

Dari aksi yang dilakukan keempat Anggota Polisi ini, Mantan KOMNAS HAM Papua mengaharapkan agar Kapolda Papua dapat memeriksa dan memproses hukum terhadap keempat anggota yang bersifat arogan yang sewenang-wenang terhadap seorang tokoh masyarakat papua. Hal ini dinilai sebagai upaya profokasi dan memancing emosi masa masyarakat Papua. Untuk itu, kami meminta hentikan cara-cara teror dan kekerasan terhadap orang asli papua, dan orang papua tetap sabar dan mendorong

dialog damai jakarta-papua. (KADEPA)

SUMBER; FACEBOOK.COM

Read more »

Ketua Panwas dan 9 Partai Politik Tidak Menandatantagi Berita Acara Penetapan DPRD Intan Jaya.

 Minta Perhitungan Ulang dari TPS/KPPS 

Jayapura (rasudofm) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya dan Sembilan Partai Politik diantaranya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai keadilan sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan tidak tanda tangan berita acara penetapan 20 Kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya di Aston Hotel, di Jayapura, Sabtu 30 Mei 2014 lalu, karena menurut Ketua Panwas dan Sembilan Partai Politik di Intan Jaya ini membuat sikap pernyataan bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya agar mengembalikan suara atau melakukan perhitungan suara ulang dari Tempat pengumutan Suara (TPS), karena perolehan suara dari sembilan partai politik ini dengan sengaja melakukan pengalihan suara ke Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat  oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Ujar Ketua Pengawas pemilu kabupaten Intan Jaya, Karel Pujau, 

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya, Yafet Abugau bahwa pleno penetapan DPRD Kabupaten Intan Jaya di Hotel Aston Jayapura tersebut diangap tidak sah karena lembaga pengawas pemilukada dan Sembilan partai Politik menyetujui berita acara penetapan DPRD Kabupaten Intan Jaya, sebab Komisi Pemilihan Umum Daerah telah melakukan pengalihan suara secara besar-besaran kepada kedua partai politik diantaranya Partai Demokrat dan partai Hati Nurani Rakyat, 

“Kami tidak menandatangani berita acara ini karena meminta bawaslu Provinsi Papua agar merekomendasikan perhitungan suara ulang (PSU) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan perhitungan suara ulang dari tempat pengumutan suara (TPS) di kabupaten Intan Jaya,” Terang Abugau

Ia juga menyatakan Pleno Penetapan DPRD tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu Negara kesatuan republic Indonesia karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah melangar batas waktu penetapan DPR daerah sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum republic Indonesia di Jakarta

“jadwal penetapan DPR Daerah itu antara tanggal 19 sampai 23 mei 2014 namun Komisi Pemilihan Umum Daerah Intan Jaya baru melakukan pleno penetapan DPRD tanggal 30 Mei 2014 ini berarti melanggar aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” Tegas Abugau.

Lanjut Abugau, Lembaga pengawas pemilu dan Sembilan partai politik telah membuat pernyataan sikap bersama untuk penolakkan pleno penetapan tersebut diangap Ilegal dan dilakukan perhitungan ulang di Kabupaten Intan Jaya dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, dan masing masing Ketua dan calon legislatif dari Sembilan Partai politik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemiluhan Umum di Jakarta, Serta Bawaslu Papua, dan Di Jakarta

“surat itu kami telah mengirimkan ke lembaga yang terkait, tinggal kami tunggu tangapan dari Bawaslu Provinsi, namun KPUD Intan Jaya melakukan Pleno Penetapan” 

“kami buat pernyataan bersama sembilan partai politik ini menolakkan pleno penetapan perolehan suara dan pleno penetapan DPRD Kabupaten Intan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk merkomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan perhitungan ulang dari Tingkat KPPS/TPS bukan oleh PPD atau KPUD Kabupaten Intan Jaya,” Katanya. 

Sementara itu, hal serupa juga dikatakan Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Intan Jaya Yusuf Sani bahwa “kami punya bukti-bukti perolehan suara-suara kami dapat dari TPS/KPPS namun lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Intan Jaya mengalihkan suara kepada dua partai politik saja yakni Partai Demokrat dan Partai Hanura,” Katanya.

 “Contohnya didaerah Pemilihan satu, Golkar meraut suara 3.771 suara, namun sejak pleno penetapan hanya 1000 saja, sedangkan sisa 2.771 dialihkan ke Partai Lain oleh KPUD Intan Jaya oleh karena itu, kami telah berkomitmen untuk tidak menandatangani berita acara dan daftar hadir pleno penetapan sampai perolehan suara dari sembilan partai politik dikembalikan kepada masing masing Partai Politik yang dirugikan Jelas Sani.

Ia juga menegaskan bahwa, Pleno Penetapan DPRD kabupaten Intan Jaya di Aston Hotel kemarin Jayapura adalah Ilegal dan untuk sementara agar ditangguhkan.” Tegas Ketua Partai Pohon beringin ini.

Sementara itu, Ketua Partai PKPI Kabupaten Intan Jaya Hirenius Sondegau,S.Pd juga menjelaskan bahwa 9 Partai tidak menandata tangani berita acara pleno Penetapan DPRD Intan Jaya berarti pleno penetapan DPRD Intan Jaya tidak sah dan Ilegal 

“Klo lembaga Pengawas pemilu dan Sembilan partai Politik tidak menanda tangani berita acara ini kan tidak sah, dan harus di carikan solusi karena ada masalah di daerah, karena itu akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Intan jaya dan mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah,” kata Sondegau.

Sementara itu, salah seorang masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Yafet Miagoni juga menyatakan kecewa dengan lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Intan Jaya ini, karena itu untuk menegakkan pemilu Negara Kesatuan republic Indonesia yang adil dan transparan agar segera diusut tuntas oleh lembaga terkait, 

“kami sebagai masyarat agar Bawaslu Provinsi papua dan Komisi pemilihan Umum Papua agar menanggapai perselihan ini, karena akan mengganggu berbagai sector pembangunan kedepan,” Pungkas Miagoni.(rsdfm/hero)

Read more »

Marten Tipagau, Memperoleh Suara terbanyak karena selalu betah didaerah bersama masyarakat

Jayapura (rasudofm) - Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Marthen Tipagau, S.sos mengaku dirinya memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Intan Jaya bukan dengan memberikan uang kepada masyarakat atau memberikan janji politik yang manis-manis kepada masyarakat namun masyarakat memberikan suara dengan jumlah tertinggi ini karena selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama ini selalu betah di daerah, tidak pernah keluar daerah namun selalu ada di tengah-tengah masyarakat di daerah, dan juga sibuk dengan aktivitas di gereja, sehingga jemaat Gereja Kingmi di Kabupaten Intan Jaya mengenal siapa diri saya sehingga masyarakat secara bulat dengan satu noken memberikan suara 3.600 suara di Dapil jadi ini saat untuk menuai,” Katanya

“Ibarat kita menanam tanaman, apabila tanaman tersebut kita tidak memberikan pupuk pasti akan mati, namun kita rajin dan rajin merawatnya berarti kita memperoleh hasilnya juga berlimpah ruah, jadi dulu saya udah menabur dan memelihara di tengah masyarakat sehingga saya udah menarik simpati dari masyarakat untuk mendukung saya,” ujar Seyum Tipagau,Ketika menemui Wartawan Media ini, di Jayapura, kemarin. 

Tipagau yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Intan Jaya ini menjelaskan bahwa menjadi calon legislatif pada pemilu legislatif 9 April 2014 di Intan Jaya melalui Partai Demokrat nomor urut.1 Daerah Pemilihan II yakni Homeo, Wandai, dan Biandoga, adalah wilayah leluhur saya, dan bukan kita pendatang, bukan juga numpang di daerah itu,

“Kita sebagai anak daerah masyarakat telah memberikan suara tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun, hanya saja yang terpenting adalah bagaimana cara menarik simpati masyarakat dengan cara pengabdian kita ditengah masyarakat, sebab pengabdian kita ditengah masyarakat menjadi tolak ukur untuk memperoleh kesuksesan,” Katanya.

Ia menjelaskan bahwa dirinya memperoleh suara terbanyak karena selama saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Intan Jaya selalu aktif dalam kegiatan gereja, bahkan menjadi unsur ketua pelaksanaan kegiatan gereja karena hasil pembayaran gaji selalu dikhususkan untuk perkembangan pembangunan gereja di daerah,”

“saya selalu aktif di gereja, dan saya punya gaji saya selalu memberikan untuk pembangunan dan kegiatan di gereja, maupun aktivitas di tengah masyarakat sehingga betul-betul mengenal siapa diri saya,” Ulasnya.

Selain itu, Ia juga mengaku palu unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Intan Jaya udah ada di tangan karena sesuai peroleh kursi dan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya adalah Partai Demokrat,”Katanya.

Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Marthen Tipagau,S.sos, dan salah satu Calon legislatif pada daerah Pemilihan II Kabupaten Intan Jaya,  

“semua teman teman dari partai lain mengklaim melakukan pengalihan suara dari tingkat PPD/ atau dari tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan pengalihan suara tersebut tidak benar, karena masyarakat telah mengenal kita tentang asal-usul kita sehingga masyarakat memilih kami tanpa ada unsure paksaan, atau unsur money politik namun masyarakat memilih karena sebagai putra daerah Kabupaten Intan Jaya, namun apabila teman-teman partai politik yang mengklim melakukan pengalihan suara maka Partai Demokrat punya bukti perolehan suara dari tingkat TPS/KPPS bahkan dari Panitia Penyelenggara Pemilu di Tingkat Distrik ( PPD) di  Intan Jaya. 

“saya memperoleh suara 3.600 suara itu bukan saya ambil atau melakukan pengalihan suara dari teman calon legislatif lain, namun itu murni aspirasi dari masyarakat, dan hal ini, masyarakat sudah tau, pihak keamanan TNI/POLRI udah tau, dan unsur penyelenggara pemilu juga tau, maupun PPD sudah tau bahwa masyarakat (waita) atau yell-yel baru antarkan suara kepada saya,” Ujar Tipagau.

Karena menjadi anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya selalu ada ditengah masyarakat dan betah bersama masyarakat di Intan Jaya, sehingga masyarakat mengenal keberadaan saya sehingga masyarakat memberikan suara dengan hati nurani tanpa unsur paksaan, bahkan masyarakat Daerah Pemilihan II yakni Homeo, Wandai, dan Biandoga mengenal keberadaan kita,

Ia juga menjelaskan bahwa seperti yang dilansir Media Harian Bintang Papua, Edisi 2 Juni 2014 yang menyatakan Partai Demokrat memperoh suara karena pengalihan suara oleh Partai Demkorat di Intan Jaya harus di selesaikan dengan tahapan sesuai prosedur yang ada, kalau mempunyai bukti,

“pada prinsipnya kami partai politik siap memberikan keterangan atau siap digugat sebab kami kami siap memberikan keterangan,” Terangnya. 

Ia menjelaskan bahwa Pleno Penetapan DPRD Kabupaten Intan Jaya adalah sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu Negara kesatuan republic Indonesia karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya masih ada toleransi waktu untuk melakukan penetapan anggota DPR intan Jaya

“Memang jadwal penetapan DPR di daerah itu antara tanggal 19 sampai 23 mei 2014 namun masih ada batas toleransi waktu sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak melanggar aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, karena sepanjang persoalan itu belum diselesaikan,Terang.(rsdfm/Herro)

 

Read more »

Penetapan DPRD Paniai tidak sesuai perolehan suara, Distrik Paniai Barat mengklaim Boikot Pemilu Pilpres

Jayapura (rasudfm) -Penegasan tersebut dikatakan ketika seorang calon legislatif Kabupaten Paniai Barat yang diberikan suaranya secara bulat alias sistem Noken kepada salah seorang putra daerah Distrik Paniai Barat atas nama Roberthus Pigai, dengan meraut suara berjumlah 2.414 suara, namun ketika Pleno Pleno Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai tidak diakomodir namun yang diakomor hanya kepada calon legislatif yang memeproleh suara terendah berjumlah 400 suara, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 16.000 ribu suara di Distrik Paniai Barat, Ketika menemui wartawan media ini, Ketua Panitia Penyelenggara Pemilu di Tingkat Distrik (PPD) Distrik Paniai Barat, Moses Utii, didampingi Ketua Panwas Distrik Paniai Barat Teri Degei, ketika menantangani surat pernyataan klonologis kecurangan KPU yang dibuat oleh Roberthus Pigai, Kemarin di salah satu hotel, di Jayapura

Sementara itu Ketua Panwas Distrik Paniai Barat Teri Degei juga menjelaskan bahwa berdasarkan kesekapatan bersama masyarakat melakukan sistem noken secara langsung, bebas, dan rahasia di Distrik Paniai Barat, khususnya Kampung Epabutu dan telah disepakati bersama dengan cara sistem noken kepada Roberthus Pigay, Caleg DPRD Kabupaten Paniai Barat memperoleh suara murni di lapangan sebanya 494 suara, ditambah lagi koalisi inter partai 400 suara, maka sesuai penetapan di Distrik Paniai Barat Roberthus Pigay telah memperoleh suara sebanyak 2.414 suara namun saat pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai tidak akomodir namun caleg yang memperoleh suara terendah diakomodir dalam penetapan kursi,

“saya tidak menerimana hal ini, karena secara jelas KPUD Paniai melakukan pengalihan suara kepada caleg lain, dan saya sudah memberikan rekomendasi kepada Roberthus Pigay untuk proses perolehan suara yang bersangkutan,” Ujar Degei. 

Lanjut Degei, Peroleh suara murni dari kampung kegauda atas nama Roberthus Pigay,Se caleg Partai Demokrat nomor urut lima dari kampung kegauda sebanyak suara yang telah dialihkan ke Caleg partai Golongan Karya An Marthinus Keiya  memperoleh suara sebanyak 400 suara saja, namun saat pleno Penetapan rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Paniai membengkakkan suara menjadi 1000 suara, ini merupakan pengalihan suara secara diam-diam dengan demikian pihak penyelenggara PPD,KPUD dan Panwas untuk Dapat klarifikasi suara yang telah dialihkan tersebut,” Ujar Degei.

Sementara itu, ditempat yang sama, Calon legislatif DPRD Kabupaten Paniai juga menjelaskan bahwa khususnya di Distrik Paniai Barat memiliki Daftar Pemilih Tetap berjumlah 16 Ribu, namun seluruh suara terbagi kepada caleg lain, namun dirinya memperoleh suara tertinggi tingkat Distrik Paniai Barat, namun pembangian kursi DPRD Paniai tidak diakomodir,

“saya menyatakan bahwa penetapatapan DPRD Kabupaten Paniai tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS/KPPS karena Daerah Pemilihan Paniai Barat telah memperoleh suara tertinggi tidak dietapkan namun justru terbalik perolehan suara terendah ditetapkan menjadi DPRD Kabupaten Paniai,” Kata Roberthus. 

Ia Menjelaskan bahwa sesuai hasil rekapitulasi suara tigkat PPD tidak diakomodir dalam penetapan kursi oleh Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Dogiyai, Contonya saya atas nama Roberthus Pigay, caleg nomor urut 5 dari Partai Demokrat memperoleh suara dari tingkat TPS/KPPS di Distrik Paniai Barat berjumlah 2.414 suara kemudian saya diberikan dari Intern partai memperoleh sebanyak 700 suara, dari Markus Keiya namun tidak diakomodir oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai,

Lanjut Pigay bahwa seperti yang dikatan Ketua PPD Paniai Barat dan Panwas Barat mau memboikot pemilu presiden di Distrik Paniai Barat adalah bagian dari masyarakat yang punya suara, maka masyarakat Paniai Barat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang memberikan suara akan melakukan tindakan memboikot Pemilu presiden,”

“kami akan boikot pemilu di Distrik Paniai Barat apabila suara dari Roberthus Pigai tidak dakomodir,”Teriak Ketua Panwas saat memberikan keterangan pers.(rsdfm/Herro)

Read more »

Mahalnya Arti Kesehatan Di Distrik Kurulu

Bukit Kurulu. Foto: Imanuel Mabel

Puncak Jaya - Kurulu adalah sebuah distrik yang terdapat di pinggiran kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Mata pencaharian masyarakat yang mendiami distrik tersebut, pada umumnya di bidang pertanian lokal dan ternak babi. Daerah ini mempunyai alam yang indah. Namun sayang, dibalik alam yang indah dan menakjubkan itu, masih saja terdengar jeritan tangis anak pemilik negeri, yang disebabkan berbagai penyakit. Penyakit kecil yang sebenarnya bisa diobati dan dapat tertolong, akhirnya menjadi berat bahkan sampai meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tenaga kesehatan.

Suatu pengalaman yang pernah saya lihat yaitu ketika melihat ada seorang anak kecil yang terjatuh dari atas pohon hingga patah tangannya, dan oleh orang tuanya anak tersebut dibawa kepuskesmas Kurulu. Namun sayang mereka (perawat) menolak dengan alasan tidak ada dokter. Akhirnya dengan perasaan yang sangat sedih orang tua dari anak tersebut akhirnya membawa kembali anak mereka pulang tanpa mendapat pengobatan.

Foto: Imanuel Mabel

Saya sendiri juga pernah mengalami pengalaman, yang tidak pernah bisa saya lupa hingga saat ini. Saat itu saya pernah mengalami penyakit paru-paru. Oleh orang tua, saya dibawa Puskesmas Kurulu. Namun, di sana tidak ada dokter yang bisa menangani penyakit tersebut. Akhirnya dengan keadaan serta keterbatasan yang ada, orang tua membawa saya ke sebuah apotek yang terdapat di kota.  Tujuannya, agar saya bisa mendapatkan pelayanan di apotek. Sebab, selain menjual obat, beberapa apotek membuka praktek pengobatan.

Dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akhirnya saya dapat pelayanan di apotek tersebut. Bayangkan saja, hanya dua kali berobat dan dua kali melakukan pemeriksaan medis, orang tua saya mengeluarkan biaya hingga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah).

Setelah melihat hal tersebut, terlintas pertanyaan dibenak saya. Secara pribadi kita memang dituntut untuk menjaga kesehatan. Namun masih adakah di luar sana yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di Distrik Kurulu tercinta ini? Apalagi dengan kondisi serta tuntutan ekonomi yang semakin keras di zaman ini.

Foto: Imanuel Mabel

Masalah ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa, pemerintah tidak mampu memperhatikan kesehatan masyarakat di Distrik Kurulu sampai tuntas,  hingga saat ini. Hal serupa  pernah terungkap dari orang tua saya, ketika mengantar saya ke apotik tersebut. Ia mengatakan “Seandainya di daerah ini semua orang mengalami penyakit paru-paru, bagaimana pemerintah mampu mengatasinya? Pasti semua tidak akan tertolong (meninggal). Percuma didirikan puskesmas jika tidak ada dokter yang bisa mengobati penyakit yang serius,  seperti penyakit paru-paru.”, ungkap bapak saya. Ungkapan tersebut bila dianalisa, sebenarnya menandakan ketidakpercayaan dan keputusasaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, yang tidak menempatkan tenaga-tenaga handal untuk mengobati penyakit yang serius. Khususnya di Puskesmas-Puskesmas.

Di atas adalah kasus yang saya lihat dan pernah saya rasakan, dari sekian banyak kasus yang terjadi dan sedang berlangsung di sana, di Distrik Kurulu. (Imanuel Mabel/Halamanpapua )

Read more »