Parade Seni Tari & Budaya Papua Barat 17 Mei 2015

Parade Seni Tari & Budaya Papua Barat 17 Mei 2015

JAKARTA, Infocarfreeday.net
Dalam rangka menyambut HUT Provinsi Papua Barat ke-16 pada tanggal 12 Oktober 2015, Kantor Perwakilan Papua Barat di Jakarta akan mengadakan kegiatan promosi Seni & Budaya Papua Barat 2015 dengan tema “Dari Papua Barat Untukmu Indonesiaku” dalam bentuk Parade dan Festival Seni Tari & Budaya Papua Barat 2015.

Lokasi: Car Free Day Jakarta Bundaran HI
Waktu: Minggu, 17 Mei 2015, mulai pukul 06.00 Wib

Call Center Infocarfreeday.net: 021-90602020

http://infocarfreeday.net/parade-seni-tari-budaya-papua-barat-17-mei-2015/

Read more »

KPU Gelar Test Wawancara Calon Anggota PPD

NABIRE - Setelah rampung dalam test administrasi dan tertulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire menggelar test wawancara bagi para peserta calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Nabire, Rabu (14/5) di Kantor KPU Nabire Jalan Ahmad Yani.

Test wawancara itu merupakan test terakhir untuk menghasilkan anggota PPD masing-masing distrik berjumlah 5 (lima) orang. Satu persatu peserta test langsung berhadapan dengan Ketua KPU, Petrus Rumere dan 3 anggota yakni Oktovianus Takimai, Oktovina Karubui dan Agus Salim. Mereka mendapat pertanyaan dari ketua dan ketiga anggota KPU Nabire.

Diwaktu jeda, Ketua KPU Nabire, Petrus Rumere,S.Sos kepada media cetak dan elektronik menerangkan, dalam seleksi pembentukkan PPD ada tiga tahapan yang dilaksanakan.

Pertama, tahapan pemberkasan administrasi, kedua, tahapan test tertulis. “Dua tahapan ini yakni pemberkasan administrasi dan test tertulis sudah selesai dan ada beberpa calon yang gugur. Kemudian untuk tahapan tertulis, diambil 10 orang atau 10 besar. Seperti Nabire dan Nabire Barat yang pesertanya cukup banyak, namun tetap yang diambil 10 orang sedangkan lainnya kami gugurkan,” ungkapnya.
Ketiga, tahapan test wawancara. Dari test ini akan diambil masing-masing distrik (PPD) lima orang atau 5 besar. Dan selanjutnya hasil 5 besar ini akan ditetapkan dan dilantik sebagai anggota PPD masing-masing distrik.

Terkait peserta yang gugur, menurut Ketua KPU, gugur  dalam administrasi, karena ada administrasi yang kurang atau tidak lengkap. Gugur dalam administrasi tertulis, karena jawaban-jawaban yang salah sementara KPU menggunakan sistem rangking atau tingkatan, sehingga yang nilainya tertinggi itu yang diambil sampai 10 besar untuk kemudian diseleksi kembali dalam test wawancara menjadi 5 besar.

“Dalam test tertulis kita menggunakan sistem rangking, sehingga siapapun yang nilainya tertinggi itu yang lolos dan begitu seterusnya sampai 10 besar dan masuk dalam test wawancara, dan dalam test wawancara diseleksi kembali sehingga hanya menghasilkan 5 besar,” terangnya.

*Petrus Rumere : KPU Ingin Pastikan PPD Netral Independen dan Steril
Pantauan Papuapos Nabire, test wawancara dilaksanakan secara marathon, mulai dari pagi hingga malam hari. Dilihat dari daftar atau data yang ada sekitar 241 peserta mengikuti test itu. “Test wawancara ini dilaksanakan sehari dan hari ini harus sudah selesai karena tanggal 18 Mei mendatang anggota PPD akan dilantik,” ungkapnya.

Dengan adanya seleksi dengan 3 (tiga) tahapan, Ketua KPU Nabire berharap PPD yang terbentuk nantinya merupakan orang-orang yang mengerti tentang kepemiluan, orang-orang yang memahami aturan-aturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta aturan-aturan lain tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Undang-undang dan aturan Pemilukada memang baru dan tentunya harus dipelajari, namun minimal orang-orang yang masuk sebagai anggota PPD adalah orang-orang yang tahu, orang-orang yang memiliki pengalaman, minimal pernah terlibat di tingkat bawah dalam penyelenggaraan Pemilu, karena kita perlu orang-orang yang memahami tentang Pemilu,” tuturnya.

Disamping itu menurut Ketua KPU, PPD memerlukan orang-orang yang netral independen, tidak ada keberpihakan. Bila nantinya orang-orang di PPD tidak netral independen dikuatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Oleh karena itu, dalam test wawancara ini, kita ingin pastikan bahwa orang-orang yang duduk sebagai anggota PPD adalah orang-orang yang memahami aturan, mekanisme kepemiliuan, mereka juga adalah orang-orang yang netral independen dan steril dari kepentingan-kepentingan.

“Silahkan bila sebelumnya ada titipan-titipan dari siapapun, namun saat menjadi anggota PPD mereka harus netral independen dan steril dari kepentingan-kepentingan,” tegasnya. (iing elsa/ros)

 Papuaposnabire

Read more »

Lari 10 Kilo, Pop Singer Warnai HUT Pattimura ke-198 2015

NABIRE – Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pattimura ke-198 tahun 2015, pihak panitia telah menggelar berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan lomba lari 10 kilometer, lomba Pop Singer Maluku/Ambon hingga kegiatan hiburan dan sosial lainnya. Dari sejumlah kegiatan ini telah dilaksanakan kemarin, tinggal pelaksanaan hari ‘H’ atau puncak peringatan mulai pada sore hari ini, Jumat 15 Mei 2015.

Ketua panitia kegiatan, Drs. Paulus Maatoke kepada media ini Kamis (14/5) sore kemarin di sela-sela final lomba menyanyi solo yang digelar Aula Maranatha Malompo Distrik Nabire mengatakan pada peringatan HUT Pattimura kali ini, diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan meneladani nilai perjuangan para pahlawan.

Dalam rangka tersebut, pihak panitia telah melaksanakan kegiatan mulai dari lomba pop singer (menyanyi solo), lomba lari 10 kilometer telah dilaksanakan Rabu pagi kemarin dan hari ini, tepatnya mulai sore ini dilaksanakan puncak kegiatan HUT Pattimura ke-198. Ada beberapa kegiatan wajib, yakni penyalahan api obor di Tugu Pattimura, renungan suci dan kegiatan peringatan lainnya termasuk kegiatan hiburan yang akan dilaksanakan di Taman Gizi, yang menghadirkan artis ibukota Ade AFI.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal) Mauhasan Loukaki, menambahkan pelaksanaan HUT Pattimura ini memiliki makna dan tujuan, kita harapan menjadi dan merupakan momentum untuk mengevaluasi kembali kepada kita, sebagai warga Maluku di Nabire atau di tanah rantau ini untuk dapat memaknai nilai-nilai perjuangan Pahlawan Pattimura dan kita lestarikan di dalam keragaman kehidupan sehari-hari.

Dalam hubungan dengan masyarakat lainnya, jelasnya, Pahlawan Pattimura dalam berjuang kemerdekaan bukan hanya untuk warga Maluku saja, melainkan untuk banyak orang dan demi bangsa dan negara. “Kita dapat membaur dengan masyarakat lain dan dapat hidup berdampingan dengan warga lain demi kemajuan daerah, bangsa dan negara yang tercinta ini,” tandasnya.

Ditambahkan, seperti dijelaskan sebelumnya oleh pihak panitia, mungkin dari nilai-nilai perjuangan beliau ini kita dapat lestarikan, kembangkan dan terapkan serta kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan perlu sedikit diketahui kembali, Pattimura dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam melawan penjajahan Kolonil Belanda kala itu, bukan hanya untuk warga Maluku atau Ambon saja melainkan semua warga Indonesia, sehingga kita, imbuh Loukaki, sudah selayaknya kita melestarikan dan kembangkan perjuang beliau dalam hidup dan kehidupan kita dewasa ini.

Sedikit menambahkan, dalam rangka menyongsong HUT Pattimura tahun ini, pihak panitia menggelar beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan bhakti sosial, lomba lari 10 kilo, lomba Pop Singer Maluku hingga kegiatan panggung hiburan dengan menghadirkan artis ibukota, Ade AFI serta kegiatan di hari puncak peringatan pada hari ini. (wan)

 Papuaposnabire

Read more »

Presiden Diingatkan Papua Jangan Sampai Seperti Timor-Timor

Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mendesak Presiden Joko Widodo lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu ketimbang urusan media asing melakukan peliputan.

"Jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat Papua sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya," kata Sukamta dalam siaran pers, Rabu (13/5/2015). 

Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side atau berimbang sesuai etika jurnalistik.

"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja banyak berita asing melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," kata Sukamta.

Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah  melepas Timor-Timur. Hal tersebut, lanjutnya, dapat saja terjadi terhadap masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.

"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampai presiden sipil yang sekarang juga melepas Papua," ucapnya, mengingatkan. 

Sukamta mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi mencabut syarat ketat pers asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua merupakan sikap reaktif.

Tindakan tersebut, tandasnya, hanya merespon desakan dunia internasional atas ditangkapnya dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Wamena, Papua, karena menyalahi izin tinggal.

"Pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua ini," pungkasnya. (RZ/DS)

 

KBRN

 

 

Read more »

Pengumuman Kelulusan SMA/SMK/MA Tahun 2015 Di Nabire Diwarnai Coret-Coret Baju

Nabire - Jumat (15/05) tadi, telah diumumkan hasil ujian akhir tahun pelajaran 2014/2015 untuk jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK se-Indonesia, begitupun juga di kabupaten Nabire.

Hasil pantauan media ini, hasil pengumuman kelulusan diterima dalam bentuk amplop oleh orang tua murid dan siswa peserta ujian tahun pelajaran 2014/2015.

Di SMA Negeri 2 Nabire, seluruh siswanya dinyatakan lulus. Begitu pula di SMA KPG Plus Nabire yang dinyatakan lulus 100%.

Sementara itu 73 siswa kelas XII asal SMA YPPGI Kabupaten Nabire juga dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) 100 %, 2 siswa diantaranya meninggal dunia setelah mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).

“Sebenarnya 73 siswa, tapi 2 (dua) orangnya meninggal. Satu dari IPA dan satu dari IPS. Dua orang meninggal itu setelah mengikuti Ujian Sekolah (US). Sehingga, 71 siswa lainnya telah berhasil lulus,” kata Kepala Sekolah SMA YPPGI Nabire, Markus Tebai, S.Pd.

Saat pengumuman kelulusan, terlihat “banjir air mata” di antara para pelajar maupun orang tua murid yang hadir. Juga diwarnai pelukan antara orang tua murid dan anak masing-masing, tetapi juga ada pelukan antara sesama teman dengan saling menangis.

Aksi Corat-Coret Seragam

Saat pengumuman kelulusan digelar. Kebahagiaan para pelajar yang telah lulus diluapkan salah satunya dengan aksi saling coret pada pakaian masing-masing.

Para siswa melakukan aksi corat-coret seragam di depan halaman sekolah menggunakan cat semprot dan spidol, namun tidak sampai melakukan konvoi berkeliling kota menggunakan sepeda motor.

Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK/MA tahun ajaran 2014/2015 di Nabire, diikuti sebanyak 2762 peserta siswa siswi kelas XII dari SMA/SMK/MA yang tersebar di Nabire.

Sementara itu terkait dengan tingkat kelulusan SMA dan sederajat di Nabire, pihak Dinas Pendidikan Nabire belum bisa menyebutkan data tingkat kelulusan siswa SMA dan sederajat tahun 2014/2015 karena masih menunggu laporan kelulusan dari seluruh sekolah.

nabire.net

 

 

Read more »

Pencabutan Syarat Liputan Pers Asing Dinilai Reaktif

Sukamta menambahkan pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mencabut syarat jurnalis asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua dinilai sebagai sikap reaktif oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Pasalnya, menurut Sukamta, tindakan tersebut hanya merespon desakan dunia internasional atas ditangkapnya dua jurnalis Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Wamena, Papua, karena menyalahi izin tinggal.

"Pendekatan yang dilakukan Jokowi adalah pendekatan reaktif bukan substantif atau bisa jadi karena desakan dari dunia internasional karena ada dua pers Perancis yang ditahan karena meliput di Papua, Jokowi akhirnya mencabut syarat ketat bagi pers asing melakukan liputan di Papua," kata anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada suara.com, Rabu (13/5/2015).

Sukamta menambahkan pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua.

Anggota DPR yang fokus pada isu pertahanan, intelijen, luar negeri, dan Kemenkominfo ini, mendesak Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu sehingga jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya.

"Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan berbasis pada kesejahteraan. Pendekatan yang lebih menekankan untuk meningkatkan pembangunan manusia bagi masyarakat Papua. Sehingga, jika pendekatan ini berhasil dibangun di Papua, baru pers asing boleh meliput sebebas-bebasnya di Papua," katanya.

Alumnus doktoral dari Manchester University UK ini mengingatkan Jokowi, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side sesuai dengan etika jurnalistik.

"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja, banyak berita asing yang melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," katanya.

Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah melepas Timor-Timur. Saat ini, hal tersebut, bisa saja terjadi kepada masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.

"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampai presiden sipil yang sekarang juga "melepas" Papua," kata dia.

Suara.com

 

Read more »

Vatikan akui Palestina sebagai negara

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka.

Vatikan telah merampungkan dokumen perjanjian yang berisi pengakuan terhadap Negara Palestina.

Paus Fransiskus secara eksplisit menyebut Palestina sebagai negara dalam kunjungan ke Timur Tengah tahun lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. 

Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral.

 Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. 

Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. 

Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara.

 Sumber : www.bbc.co.uk

Read more »