Peringati 37 Tahun Mambesak, Panitia HUT Mambesak Nabire Akan Gelar “Semalam Mengenang Mambesak”
Grup Mambesak atau dalam bahasa Biak Numfor berarti burung Cenderawasih atau burung kuning. Tidak terlalu banyak yang tahu keberadaan grup ini, namun bagi warga Papua, grup ini merupakan simbol dan kebangkitan seni budaya Papua.
Berdiri 15 agustus 1978, Mambesak digawangi oleh Arnold Clemens AP, Eddy Mofu, Sam Kapisa, Yoel Kafiar, dan Martiny Sawaki. Ide dasar terbentuknya grup ini adalah untuk mengangkat kesenian rakyat Papua yang berakar pada lagu-lagu dan tarian rakyat, dan menampilkannya dalam bentuk nyanyian dengan peralatan ukulele (gitar kecil), tifa (kendang khas Papua), bass, dan gitar.
Pementasan mereka juga diselingi dengan mop (guyonan-goyonan khas Papua) yang dibawakan oleh Arnold Ap. Dalam setiap penampilannya, selain menyanyikan lagu dan menari, Mambesak juga menggunakan logat bahasa Indonesia logat Papua dan menguraikan beberapa unsur-unsur kebudayaan Papua.
Kehadiran Mambesak disambut antusias rakyat Papua yang membayangkan identitas budaya mereka. Kebangkitan budaya Papua yang lama terpendam sempat muncul pada tahun 1970−1980-an ketika Arnold Ap dan Grup Mambesak-nya begitu terkenal di seluruh Papua. Lima volume kaset Mambesak yang berisi reproduksi dan rearrangement lagu-lagu daerah Papua berulang kali habis terjual dan diproduksi kembali. Siaran radio Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk dari Mambesak di Studio RRI Nusantara V Jayapura setiap hari Minggu siang sangat populer.
Kebangkitan identitas budaya Papua melalui kesenian inilah yang dicurigai oleh Pemerintah Indonesia sebagai benih-benih separatisme Papua. Aparat keamanan saat itu, Koppasandha (kini Kopassus) mencurigai gerakan kebudayaan Arnold Ap dan Mambesak adalah benih laten “nasionalisme Papua” dalam “bungkus kultural”. Arnold Ap akhirnya ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura pada 26 April 1984, pada saat sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo, Papua Nugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu pada 7 Februari 1984.
Dalam rangka memperingati hari Mambesak inilah, Panitia lomba HUT Mambesak berinisiatif melaksanakan kegiatan perlombaan tarik suara dalam bentuk group musik dan seni tarik suara yang akan dilaksanakan 13 Agustus 2015 mendatang bertajuk ‘Semalam Mengenang Mambesak’.
Pihak panitia dan penanggung jawab kegiatan, yakni Dewan Adat Papua (DAP) dan dari Suku Besar Yerisiam Gua memberi kesempatan kepada semua calon peserta untuk mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Jalan Yos Sudarso Oyehe atau dikediaman Almarhum SP. Hanebora depan SPBU Oyehe.
Menurut Ketua panitia, John Gobai didamping sekretarisnya Robertino Hanebora, latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini pertama, arus perkembangan modern begitu cepat masuk di seantero Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya, menyebabkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal budaya adat istiadat yang menjadi sebuah identitas suatu komunitas manusia.
Dan kedua, lanjutnya, musik tradisional Papua dengan lagu daerah merupakan sebuah ciri khas yang menunjukan integritas manusia Papua kini diambang kepunahan. Arnold Aap, seorang tokoh antropolog dan pemerhati musik dan budaya Papua yang dalam sejarahnya membuat sebuah group musik ‘Mambesak’ dengan melagukan lagu-lagu daerah asli Papua di era tahun tujuh puluhan dari berbagai bahasa daerah di Tanah Papua, menjadi sebuah sosok yang patut dicontohi oleh generasi muda Papua saat ini.
Tambah John, sehubungan dengan hal tersebut menjadi sebuah motivasi sehingga muncul sebuah ide guna melakukan sebuah perlombaan tarik suara dalam bentuk group musik dan seni tarik suara.
Ada beberapa hal, diantaranya mengangkat nilai-nilai budaya lewat musik daerah lebih khususnya daerah Nabire dari arus modern/globalisasi, mendidik generasi muda Papua/Nabire lewat alat musik tradisional dan budaya Papua yang sesungguhnya dan meningkatkan jati diri masyarakat Papua/Nabire dari kepunahan budaya Papua dan arus global nasional dan internasional.
Diluar itu, kegiatan yang didukung oleh aliasi masyarakat pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire ini kiranya tercipta generasi penerus Papua/Nabire yang menjaga dan mengormati musik daerah tradisonal sebagai jati dirinya.
NABIRE.NET
Maluku Masuk Empat Besar Provinsi Termiskin Padahal Punya 25 Blok Migas
 |
| [foto: int] |
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan bahwa dengan 25 blok Migas yang ada di Maluku, semestinya Maluku harus sejahtera.
“Tidak pantas berada di posisi empat besar provinsi termiskin di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir PikiranRakyat, 06/07.
Dia menegaskan bahwa, semua pihak harus mencari cara bagaimana kekayaan besar itu berguna untuk kesejahteraan Maluku yang masuk provinsi termiskin.
“Dengan kekayaan seperti itu, pemerintah dan masyarakat Maluku harus memastikan kekayaan itu memiliki dampak nyata untuk kesejahteraan rakyat Maluku,” jelasnya.
Sementara itu, praktisi Migas, Boetje HP Balthazar mengatakan bahwa dari ke-25 blok itu, Blok Masela dengan cadangan gas abadi memiliki jangka waktu produksi komersil 30 tahun. Begitu juga candangan gas besar ada di Blok Babar Selaru.
“Saat ini, perusahaan Migas rakasasa dunia yang masuk ke Maluku, yakni Inpex dari Jepang, Shell BV dari Belanda dan Stat Oil dari Norwegia,” terangnya.
Selanjutnya, Boetje menyebut, potensi Migas luar biasa di Maluku yakni selain Blok Masela, Blok Babar Selaru, juga ada Blok Pulau Moa Selatan, dan Blok Roma.
“Blok itu berada di laut dalam dan berbatasan dengan negara lain. Untuk itu, perlu perhatian penuh sehingga tidak terjadi negara lain mengambil migas di wilayah Indonesia,” tuturnya. (aK)
http://indonesiatimur.co
KNPB-PRD TIMIKA MENGGELAR NGAMEN SOLIDARITAS KEMANUSIAN UNTUK RAKYAT VANUATU
TIMIKA--- Bentuk dukungan
solidaritas kemanusian untuk Rakyat Vanuatu atas musibah bencana alam Badai
Topan yang luar biasa yang mengalami pada Jumat (13/03/2015) minggu lalu.
Untuk diketahui, badai topan menerjang Vanuatu malam dengan kecepatan 340 kilometer
perjam membuat sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik itu terisolasi,
komunikasi terputus serta terancam haus maupun kelaparan, 90 % rumah penduduk
disapu rata oleh Badai Topan tersebut.
Maka Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Papua Barat menggelar galang dana
dengan menjalankan ngamen aksi turun jalan kota Timika.
Kegiatan ngamen oleh KNPB-PRD untuk
dukungan kemanusiaan dapat dilakukan tiga titik central kota Timika, yakni
pertama depan kantor Bank Papua perempatan jalan Yossudarso Timika, titik kedua
depan Mol Diana pertigaan Jalan Budi Utomo, kemudian titik yang ketiga Kuala
kencana Cek Point 32.
Aksi kemanusian tersebut, di lakukan
pada Senin (23/03/2015) mulai pagi hari sekitar pukul 07: 12.30 Waktu
setempat hingga selesai dengan aman.
Aksi ngamen titik ketiga di
cek point Kuala kencana pihak kepolisian paksa membubarkan tapi, sempat
kordinasi dan komunikasi dengan baik sehingga ngamen tetap jalan sampai jam
yang sudah tentukan.
Ini Tanya jawab dengan polisi saat
ngamen aksi kamanusiaan di titik ketiga cek point Kuala Kencana, pada
pukul 09:10 waktu setempat polisi dengan patrol Perintis datang dengan Jumlah
anggota 11 orang, Polisi bertanya pada salah satu anggota KNPB
yang memegang karton bertulisan “Aksi kemanusian bencana alam terhadap
rakyat Vanuatu. ini tanya jawab dengan Polisi:
Polisi : Untuk apa kamu lakukan aksi Kemanusiaan ini
?
KNPB : Kami Jalankan Aksi
Solidaritas Kemanusian ini untuk membantu rakyat Vanuatu yang kena
Musiba bencana Alam (Badai Topan)
Polisi : Vanuatu itu dimana?
KNPB : Vanuatu itu dibagian timur di
Pasifik
Polisi : Setelah kamu kumpul
Uang, cara bagaimana kalian kirim uang?
KNPB : Kami hanya kordinator
lapangan (Korlap) saja yang kirim itu, urusan atasan kami, yang penting
kami kanya menjalankan aksi solidaritas Kemanusian.
Polisi : Kamu dari Kelompok/komponen
dari mana?
KNPB : Kami dari Komite Nasional
Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) hanya
menjalankan sumbangan sukarelah demi kemanusian terhadapt saudara-saudari
kami di Vanuatu
Setelah Tanya jawab selesai Polisi
pergi kearah kuala kencana dalam, sampai 15 menit kemudian Polisi kembali ke
tempat dimana KNPB-PRD ngamen di lokasi cek Point Kuala Kencana.
Polisi tiba, mereka suruh bubar
jangan ngamen disini, polisi langsung mendeka dimana anggota KNPB-PRD ngamen.
Kami (KNPB-PRD) sudah ijin sama pihak kepolisian secara Lisan dan mereka sudah
ijin kami mulai dari 07- 12 waktu Papua jadi kami tetap ngamen. Setelah itu
polisi langsung pergi. (Admin)
FOTO-FOTO AKSI KEMANUSIAN UNTUK RAKYAT VANUATU
Komnas HAM Temukan 4 Dugaan Pelanggaran HAM di Tolikara Papua
 |
| Penangkapan Rakyat Papua Oleh Militer Indonesia. |
Jakarta - muyevoice.blogspot.com ---Komnas HAM mengirim tim ke Papua
untuk melihat Tolikara lebih dekat dan mencari apakah ada dugaan
pelanggaran HAM di sana atau tidak. Hasilnya, Komnas HAM menemukan ada
empat poin dugaan pelanggaran yang terjadi.
"Kita sudah melakukan paripurna, hasil temuan umumnya kita sampaikan di
paripurna tersebut. Paripurna menyetujui bahwa ada 4 dugaan pelanggaran
HAM di sana," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, di kantor
Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).
Dugaan pelanggaran HAM tersebut:
Pertama, terkait intoleransi. Hal ini terkait dengan beredarnya
surat larangan pelaksanaan solat Idul Fitri bagi masyarakat muslim di
Tolikara.
"Ada orang beribadah dibubarkan pada rakaat pertama, padahal rangkaian
ibadah belum selesai, kita sebut ini intoleransi," ujar Maneger.
Kedua, tidak adanya hak terhadap rasa aman. Banyak pengungsi terutama ibu-ibu dan anak-anak yang merasa ketakutan.
Ketiga, hak hidup dan keadilan. Faktanya kita lihat ada 12 orang tertembak dan 1 di antaranya meninggal dunia," tutur Maneger.
Keempat, terkait dugaan pembakaran yang dilakukan terhadap
kios-kios dan rumah penduduk. Hingga saat ini masih diperdebatkan apakah
kebakaran atau pembakaran.
"Kita sebut saja pembakaran yang menyebabkan terbakarnya rumah ibadah,
kios, rumah penduduk termasuk di antaranya rumah ustad," jelasnya.
(MV/hp)
Maluku Utara Gunduli Papua 5-0
 |
| Pemanasan - Kesebelasan Maluku Utara sedang melakukan pemanasan di Stadion Utama BTP, Kabupaten Belitung Timur, Rabu (5/8/2015). Maluku Utara akan berhadapan dengan kesebelasan Papua. |
Bola masuk setelah kiper Papua salah mengantisipasi umpan datar menyilang yang dilepaskan Rifal. Bola yang berusaha ditahan oleh kiper Papua malah menggelinding masuk ke dalam gawang.
Presiden GIDI: Saya Diperiksa Terkait Peristiwa Tolikara, Bukan Penghasutan
 |
| Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo [www.republika.co.id] |
“Saya klarifikasi ada media yang menulis saya diperiksa terkait pasal penghasutan. Itu tidak benar, saya hadir, karena memenuhi panggilan polisi,” kata Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo di Kantor Sinode GKI Papua, Rabu (5/8) siang.
Dalam pemeriksaan itu, Pendeta Dorman mengaku telah diperiksa selama 5 - 6 jam dengan ditanyai 38 pertanyaan. ”Selama ini masalah Tolikara itu simpang siur. Kronologis sebenarnya tak jelas, makanya saya hadir menjelaskan kronologisnya di Reskrim, seperti yang saya sampaikan ke Presiden Jokowi,”ujarnya.
Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa umat GIDI dan muslim di Tolikara, sudah ada kesepakatan damai pada 29 Juli lalu, melalui cara adat. Ia juga berharap aparat keamanan mendorong penyelesaian secara adat itu.
“Kalau hukum terus jalan, kami tahu kami GIDI bukan pihak pelaku. Tapi korban. Jika pihak korban ditahan, diperiksa terus, bukan lagi penyelesaian masalah, tapi menambah masalah. Kami tak pernah buat masalah. Kami di Papua lebih banyak jadi korban hukum, bukan melanggar hukum,” katanya.
Tekanan Pemerintah Pusat.
Mengenai penegasan Kapolda Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw yang menyatakan akan tetap memproses hukum pada para pelaku di Tolikara, Dorman menilai Kapolda berada dibawah tekanan Pemerintah Pusat.
“Pak Kapolda ditekan oleh pusat untuk melanjutkan proses hukum. Kami harap, sebagai anak Papua, Kapolda melihat ini dari dua sisi. Sisi hukum, tapi juga untuk keamanan di Papua melihat sisi adat. Ini kepentingan orang Jakarta,” ujarnya.
Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku mengklaim telah sudah menulis surat ke Polda Papua untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap pimpinan di GIDI dan pembebasan dua tersangka yang telah ditahan di Polda Papua.
“Semua proses hukum terhadap empat pimpinan GIDI kembali kepada kesepakatan, pada 29 Juli. Kami harap pemerintah memberi ruang untuk pihak yang sudah sepakat duduk bicara,” ujarnya. [154/L-8]
http://sp.beritasatu.com
