Kapolsek Sota Resor Nabire Temani Kepala BNNP Papua Kunjungi Perbatasan RI-PNG

Kepala Badan narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua , Komisaris Besar Polisi Drs Jackson Lapalonga, MSi mengunjungi Distrik Sota Kabupaten Nabire pada Selasa (10-11-2015). 

Kunjungan ini dalam rangka acara pembukaan "Dialog Para para Pinang Pengembangan Kapasitas P4GN"  yang digelar di Kantor Distrik Sota Merauke. 

Usai kegiatan ini, Kepala BNNP bersama Tim berkunjung ke perbatasan RI -Papua New Guinea (PNG) yang disambut oleh Kepala Kepolisian Sektor Sota, Inspektur Polisi Satu Ma'ruf.
  
papua
paui
paue

Sumber : http://www.tribratanews.com/kapolsek-sota-resor-nabire-temani-kepala-bnnp-papua-kunjungi-perbatasan-ri-png/

Human Rights Watch: Indonesia Terus Batasi Media Asing Masuk Papua

Sebuah kartun karya Human Rights Watch yang mengritik pemerintah Indonesia terhadap batasan media asing masuk ke Papua.
HarianPapua – Salah satu lembaga kemanusiaan yang memfokuskan pada penelitian hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW) secara terang-terangan menyatakan Indonesia terus membatasi media asing untuk masuk ke Papua.

Melalui wakil direktur untuk kawasan Asia, Phelim Kine, HRW mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan sangat sedikit ‘ruang’ bagi media luar, khususnya para peneliti hak asasi manusia dalam melaporkan kondisi di Papua.

“Pembatasan akses pemerintah Indonesia yang sudah terlalu lama membuat Papua seperti pulau terlarang bagi media asing dan pemantau hak asasi,” ungkapnya dalam rilis HRW di situs resminya.
HRW sedikit mempertanyakan janji pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang pada Mei lalu berjanji bahwa setiap media asing yang telah terakreditasi tidak akan memiliki hambatan untuk masuk ke Papua.

Lebih jauh Phelim Kine menjelaskan dengan terus membatasi media asing ke Papua, Indonesia terlihat seperti terganggu dengan keberadaan media asing dan tidak mau ada sesuatu yang dilaporkan dari Papua untuk masyarakat luas.

Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Luhut Panjaitan menyampaikan saat ini siapa saja sudah boleh masuk ke Papua tanpa terkecuali dan tak ada batasan apapun.

“Saya tidak melihat adanya batasan-batasan lagi, jika ada masalah mengenai akses ke Papua silahkan hubungi saya,” ujar Luhut, Rabu (11/11) kemarin di Jakarta.

 Sumber: http://www.harianpapua.com/20151111/2109-human-rights-watch-indonesia-terus-batasi-media-asing-masuk-papua.html

Buku ‘Papua Nyawene’ Diluncurkan di Wamena

Bedah buku Papua Nyawene di Gedung Soska Wamena, Rabu (11/11/2015)-Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Buku berjudul Papua Nyawene (Papua Bercerita) resmi diluncurkan di gedung Soska, Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu (11/11/2015).

Kepala Bappeda Jayawijaya, para penulis, pegiat HAM, LSM dan para mahasiswa serta masyarakat hadir dalam peluncuran dan bedah buku tersebut.

Salah satu penulis, Pastor Jhon Djonga, Pr. menjelaskan, buku tersebut memuat tentang pergumulan masyarakat akar rumput yang bertahun-tahun tidak punya akses, tempat dan ruang untuk berbicara. Mereka hanya tinggal diam dan tidak menyampaikan pergumulannya ke masyarakat.

Buku itu setidaknya menggugat pemerintah dan pemimpin-pemimpin agama yang tidak memberikan ruang untuk berbicara kepada mereka.

“Saya merasa dalam buku ini adalah proses pertobatan perilaku pendekatan dari semua pihak, dan melakukan pendekatan dari pemerintahan serta pendekatan pastoral yang hanya mengajar dan petunjuk harus di stop dan saat ini bagaimana penentu kebijakan ini diam dan mendengarkan masyarakat,” kata Pastor peraih Yap Thiam Hien Award 2009 itu.

Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah dan pemimpin gereja agar bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat demi kebaikan bersama.

Buku yang beberapa waktu lalu diluncurkan di STFT Fajar Timur Abepura itu ditulis di tiga distrik—Asolokobal Jayawijaya, Kurima Kabupaten Yahukimo dan distrik Samenage Kabupaten Tolikara, yang dibantu beberapa Pastor di pegunungan tengah Papua dan referensi dari masyarakat setempat.
“Proses pembuatan buku ini memakan waktu satu tahun satu bulan dan semua ditulis di kampung, yang intinya buku ini adalah menceritakan kehidupan masyarakat yang menerima pemerintah dan pastoral dengan terbuka, tetapi tidak melihat dukungan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Salah satu peserta yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, Pius Wetipo menilai, buku itu memberikan masukan tentang kebiasaan masyarakat yang diubah. Maka dari itu, ia mengajak agar kembali kepada adat.

Sementara peserta lainnya, Yosina Logo mengatakan, banyak hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang hal baik yang sudah sejak awal dimiliki oleh masyarakat adat.

“Kami tidak mau hanya karena modernisasi menghancurkan budaya kita yang tidak memberikan bukti kemajuan apa-apa, hanya kehancuran yang kami dapatkan,” kata Yosina.

Salah satu penulis buku tersebut, Niko Lokobal mengakui bahwa persoalan budaya yang semakin hilang itu.

“Jangan berpikir budaya dan perkembangan luar itu baik, itu menghancurkan jadi jangan selalu mau mengikuti perubahan itu tanpa saring baik. Jika kita lakukan ini, artinya kita menyelamatkan daerah, budaya dan manusia Papua di daerah ini,” kata Lokobal.

Sementara Theo Hesegem dari perspektif HAM meminta kepada tim kerja buku Papua Nyawene untuk melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Yahukimo, sebab sejumlah masyarakat yang diwawancarai yang tertuang dalam buku adalah masyarakat Kabupaten Yahukimo.

“Saya harap teman-teman tim kerja bisa bedah bukuh Papua Nyawene di Yahukimo, karena distrik Kurima dan Samenage yang tertuang dalam buku ini adalah masyarakat Kabupaten Yahukimo, supaya pemerintah di sana buka mata juga,” ujar Theo.

Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuse mengatakan, atas masukan kepada pemerintah, ia secara pribadi siap mendorong dan membantu bersinergi melaksanakan tuntutan masyarakat. (Islami)

 Sumber: http://tabloidjubi.com/2015/11/12/buku-papua-nyawene-diluncurkan-di-wamena/

Infeksi Cacing Pita yang Menyerang Otak Ditemukan di Pedalaman Papua

dr Beeri Wopari
Dinas Kesehatan menyebut infeksi cacing pita di Provinsi Papua dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun dalam satu kasus, ditemukan infeksi cacing pita yang menyerang otak dan menyebabkan epilepsi.

Temuan tersebut diungkap oleh dr Beeri Wopari, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Papua dalam perbincangan dengan wartawan baru-baru ini di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Satu kasus ditemukan di daerah tambang, di Tembagapura. Infeksi cacing pita masuk ke peredaran darah, sampai otak lalu menyebabkan epilepsi,” kata dr Beeri seperti ditulis pada Jumat (20/11/2015).

Di masa lalu, infeksi cacing pita banyak dikaitkan dengan tradisi memasak daging dengan teknik bakar batu.

Panas yang dihasilkan dengan cara tersebut cukup tinggi untuk mematangkan daging, tetapi tidak selalu bisa membunuh kista cacing pita.

“Dagingnya sih matang, tapi kadang-kadang kistanya cukup kuat,” kata dr Beeri.
Menurut dr Beeri, kasus infeksi cacing pita yang menyebabkan pasien mengalami epilepsi masih dalam proses investigasi. 

Karena ditemukan di daerah tambang, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus tersebut berasal dari luar daerah dan dibawa masuk oleh pendatang.

“Dari Kementerian Kesehatan akan datang dalam minggu ini untuk investigasi,” tutup dr Beeri.


Sumber : http://berita24h.com/seleb/2015/11/20/infeksi-cacing-pita-yang-menyerang-otak-ditemukan-di-pedalaman-papua.html

Sistem Noken Dinilai Membuat Pilkada di Papua Masih Bermasalah

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS. (Beritasatu.com/Anselmus Bata)
Jakarta – Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab, menilai, penerapan sistem noken membuat Pilkada di Papua masih bermasalah. Pasalnya, sistem noken dapat menghilang hak pilih setiap warga Papua.

\"Salah satu masalah yang tidak beres bagaimana caranya setiap individu di Papua menggunakan hak suaranya one man one vote. Dosa besar KPU kalau noken tetap dipakai,\" kata Amiruddin di Media Center KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (19/11).

Amiruddin mengakui bahwa noken ini bukan masalah baru di Papua. Dari dulu, katanya penerapan noken dalam pilkada, pileg dan pilpres sering menjadi masalah.

\"Akibatnya, penyelenggaraan pilkada di Papua banyak yang tak selesai di wilayah bersangkutan, tetapi selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi sistem noken itu tidak seragam pelaksanaannya di lapangan,” ungkapnya.

Amiruddin menyayangkan sikap KPU yang lambat dan membiarkan sistem noken diterapkan dalam pilkada serentak 2015. Padahal, menurutnya KPU saat ini memiliki waktu yang panjang untuk menyiapkan penyelenggaraan pilkada dengan baik, mulai dari sisi regulasi hingga kesiapan logistik lainnya.

\"Semua kondisi di Papua bukan barang baru, problem noken sudah dari dulu. KPU abai dan tidak belajar melihat masalah ini,\" tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pilkada di Papua seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki situasi politik, layanan masyarakat serta pembangunan di Papua.

Sebagaimana diketahui istilah noken merujuk pada intrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Tas ini memiliki ragam ukuran disesuaikan dengan fungsi operasionalnya. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, tas noken digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam pemilu maupun pilkada di beberapa daerah di Papua.

Mahkamah Konstitusi telah mengakui pola ini lewat putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009. MK menilai sistem noken tetap menganut sistem pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan terbuka.

Yustinus Paat/FER

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/323414-sistem-noken-dinilai-membuat-pilkada-di-papua-masih-bermasalah.html

Plt Bupati Dogiyai HERMAN AUWE : Pemindahan Pasar Baru Tokapo Aman dan Kondusif

Moanemani : Proses pemindahan pasar mama moanemani di pasar baru Tokapo oleh Plt.Bupati Dogiyai Herman Auwe, senin 16/11, aman dan kondusif, Hal ini terlihat ketika pelaksana bupati dogiyai mengajak para pedagang sayur yang berjualan di sepanjang jalan,

Menurut Bupati, Kendati masih banyak mama pedagang asli yang belum menempati pasar baru, namun pihak pengembang akan memberikan waktu hingga beberapa hari lagi kepada pedagang yang belum pindah untuk segera pindah ke pasar Pemda.

“Saya akan tetap bangun pasar untuk menampung mama pedagang sayur yang belum sempat menempati posisi tempat jualan yang tetap di pasar baru topako, dan diprioritaskan pedagang asli pribumi,” Janji Bupati.

Dalam proses pemindahan ini, sebanyak 1.500 orang PNS yang ada di lingkungan kabupaten Dogiyai diturunkan, selain personil pengamanan diturunkan, diantaranna anggota TNI/[OLRI , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dogiyai,

Auwe mengatakan, seluruh pedagang diminta untuk segera menempati ruko, toko dan hamparan, yang telah dibangun Pemerintah, sedangkan bagi pedagang yang belum menempati ruko akan dibangun beberapa gedung pasar di Tokapo, namun jika pedagang masih tidak mau pindah, ya itu nantinya urusannya kepada masyarakat, karena mereka yang berwenang untuk lokasi lapangan tersebut,” jelasnya.

Dalam proses pemindahan ini, banyak mama pedadang asli dogiyai berjualan diatas terik matahari, kena abu, sehingga banyak mama pedang asli dogiyai terserang penyakit inikan tanggung jawab pemerintah mama saya punya tanggung jawab kepada masyarakat tentang kesehatan mereka,”Katanya.

Sementara itu, ditempat yang sama, sekretaris Kampung Dikiyouwo, Damianus Tebay juga menyampaikan ucapan terimah kepada pemerintah kabupaten Dogiyai, dalam hal ini walaupun bapak Plt Bupati baru umur tiga hari menjabat namun dengan kebijakkan yang memihak kepada rakyat dogiyai maka bapak plt Bupati Dogiyai telah berhasil menertibkan mama pedadang asli dogiyai di pasar baru ini,

“ semoga bapak bupati akan diberkati oleh Tuhan dan alam dogiyai,” ujarnya.(rsdfm/Herman Anou)


 
Copyright © 2013. RASUDO FM DOGIYAI - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger