Pembatik Papua diajarkan membatik prada

Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk batik di Provinsi Papua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar pelatihan membatik prada kepada 30 orang perwakilan UMKM dan pelajar di Jayapura.

Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Yon Widiyono mengatakan, pelatihan membatik prada ini menjadi salah satu bagian Bank Indonesia dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan hasil produk batik di Jayapura khususnya batik prada yang selama ini belum pernah ada dibuat.

“Nah selama ini BI sendiri mengamati pembatik belum ada yang menghasilkan batik prada. Makanya kita buat pelatihan ini agar mereka bisa membuat batik prada dan mempunyai kelebihan motof tersendiri dalam batik yang dihasilkan,” kata Yon Widiyono di Sanggar Batik Mama Ibo Sentani, Senin (13/11), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Lebih lanjut kata Widiyono, pada pelatihan kali ini, peserta tidak hanya diajarkan membuat batik prada, tetapi juga memproduksi bahanya serta teknik membatik tulis.

"Kalau kita beli dari Jawa satu botol 20 ml harganya Rp60 ribu, sementara kalau buat senidiri, untuk satu botol biayanya hanya Rp2.500, jadi efisiensinya luar biasa," kata dia.

Widiyono menyebutkan, pihaknya dalam upayanya mengembangkan perekonomian Papua, BI menggunakan dua strategi pengembangan UMKM. Yaitu UMKM Pangan dan UMKM unggulan.
"UMKM Pangan lebih untuk membantu upaya BI menekan inflasi daerah, sementara UMKM unggulan seperti yang kita lakukakn di Kelompok pembatik Dobonsolo ini bersifat keberpihakan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi lokal," ujarnya lagi.

Menurutnya, pelatihan membatik prada ini berlangsung selama empat hari, dengan mendatangkan pembatik binaan BI Jawa Timur, yaitu dari kelompok Batik Bhre Tumapel, Malang.

Ia menambahkan, dalam pelatihan yang dilakukan di "Sanggar Batik Mama Ibo", Sentani, Kabupaten Jayapura, pihaknya juga akan memberikan materi tentang perdagangan daring (online) yang kini hampir dilakukan untuk semua sektor perdagangan.

“Kita harapkan para pembatik di Papua, harus siap menghadapi persaingan pasar yang saat ini telah berlangsung,” ungkapnya.
 @ElshintaDotCom

Read more »

Ini Komentar Indra Sjafri, Setelah Dengang Papua Bicar

Pelatih timnas U-19, Indra Sjafri menyambut baik niatan pelatih Persipura U-19, Abdul Munap yang mengundang dirinya untuk datang ke Papua untuk mencari pemain timnas U-19.

Indra Sjafri sendiri sebelumnya secara khusus kepada TopSkor.id mengatakan bahw
a dirinya mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih U-19 di Papua, karena menurut Indra timnas akan hambar bila tidak ada pemain Papua.
 
“Kita ada kriteria, siapapun pelatihnya ada empat kriteria,  taktik, kemampuan taktikal, fisik, dan mental. Saya lagi berkomunikasi kepada semua pelatih dari U-19 dan saya kemarin berkoordinasi dengan coach Thomas dari Persipura, karena tidak ada orang Jayapura akan hambar timnas ini,” ujar Indra.

Lebih lanjut Indra juga mengatakan akan erencanakan untuk bertolak ke Bumi Cendrawasih untuk melihat bakat terpendam di Papu

“Lagi kita rencanakan (ke Papua) siapa tahu ada pemain berbakat lainnya di luar pemain Persipura U-19 yang ikut kompetisi,” ujar Indra kepada TopSkor.id

Indra juga mengakui bahwa ada yang kurang dari tim besutannya bila tidak ada orang Papua.
“Dari awal saya sudah tekankan, bahwa agak kurang rasanya kalau tidak ada pemain dari Papua, sebenarnya ada satu nama,” beber Indra.

Read more »

TNI dinilai abaikan HAM, legislator tak ingin warga sipil korban

"Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM,"

Ilustrasi Prajurit TNI - Jubi. Dok 

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengkritik pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit yang mengesampingkan HAM dalam menindak kelompok bersenjata di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Legislator dari daerah pemilihan Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Nabire itu khawatir, sikap aparat ini akan menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan aksi penembakan di Tembagapura belakang ini.

"Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM," kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, selama ini salah satu hal yang selalu disoroti di Papua adalah ketika aparat keamanan menindak pihak yang dianggap mengganggu keamanan, karena terkadang pengejaran tidak sesuai prosedur dan mengorbankan warga sipil.

"Kepolisian, TNI dan pihak yang mengklaim bertanggung jawab dalam aksi penembakan di Tembagapura segera mencari solusi. Ini untuk keselamatan warga sipil," ujarnya.

Katanya, jangan sampai karena kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ada masyarakat sipil korban. Apalagi belakang ini, masyarakat di sekitar Tembagapura mengungsi ke daerah yang dianggap aman.

"Kini masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka sulit beraktivitas, pendidikan anak-anak mereka dikorbankan. Pelayanan kesehatan juga," katanya.

Dikatakan, ada ratusan aparat keamanan dikerahkan mengejar pelaku penembakan di Tembagapura. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ini.

"Pelanggaran HAM di Papua banyak yang belum selesai. Jangan tambah lagi. Pemerintah negara ini akan semakin pusing jika ada pelanggaran HAM lagi," ucapnya.

Awal pekan ini, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit mengatakan, pihaknya mengesampingkan HAM dalam menindak kelompok bersenjata di wilayah Tembagapura, sebab aksi mereka telah memakan banyak korban, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan.

"Sekarang kita kesampingkan HAM, tolong sampaikan ke sana. Sudah banyak korban, baik kepolisian maupun masyarakat sipil ditembak sama mereka," katanya di Timika, Senin (6/11/2027).
 
Menurutnya, TNI mendukung penuh kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata ini. Berapa pun jumlah bantuan personel TNI yang diinginkan kepolisian, pihaknya siap memberikan. (JUBI)

Read more »

Persipura Sindir Indra Sjafri Usai Jadi Juara Liga 1 U-19

Pelatih Persipura U-19 Abdul Manaf (Amalia Dwi Septi/detikSport)

Bekasi - Persipura Jayapura sukses menjadi kampiun Liga 1 U-19. Keberhasilan tersebut sekaligus membuktikan bahwa pemain Papua layak masuk timnas Indonesia U-19.

Persipura menjadi juara Liga 1 U-19 setelah mengalahkan Persib Bandung di babak final yang dihelat di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (7/11/2017). Persipura menang 1-0 berkat gol tunggal Todd Rivaldo.

Pelatih Persipura U-19, Abdul Manaf, menegaskan bahwa kesuksesan timnya menjadi bukti bahwa pemain Papua tak kalah kualitas dari pemain-pemain dari daerah lain. Namun, Abdul heran tak ada satu pun pemain Papua yang masuk ke dalam skuat timnas U-19 besutan Indra Sjafri.

"Pemain-pemain ini adalah mantan pemain timnas dari banyak kelompok umur. Kendala apa sampai mereka tidak diambil oleh timnas. Kami di Jayapura sangat kecewa dengan itu," ujarnya.

Abdul Manaf pun menceritakan bahwa Indra Sjafri belum pernah datang ke Papua untuk melakukan seleksi pemain. Dia hanya diwakili oleh stafnya saja.

"Waktu seleksi di Jayapura, bukan Indra yang datang. Tapi, perwakilan saja. Dia bukan turun sendiri. Ini kelemahan PSSI. Kami sangat kecewa, talenta-talenta di Papua sangat banyak cuma karena dia tidak datang hanya perwakilan. Kelemahan PSSI ada di situ," tambahnya.

Menurut Abdul, timnas adalah kesatuan pemain dari seluruh daerah di tanah air, tanpa terkecuali. Dia merasa julukan 'Skuat Garuda Nusantara' yang disematkan ke timnas U-19 tak sesuai dengan artinya.

"Saya sendiri sudah sampaikan ke Indra Sjafri di Jakarta, timnas itu bukan timnas, tapi timnas Jawa. Karena tidak ada pemain Papua. Karena dari timnas ke timnas, pasti ada pemain Papua. Mereka anggap kami bukan bagian NKRI. Makanya pemain Papua tidak terlibat ke timnas. Apa hasilnya," katanya.

"Luis Milla sendiri katakan bahwa dia akan seleksi pemain dari Papua dulu, makanya dia datang. Makanya Indra Sjafri harus seperti itu. Harusnya 25:25, 25 pemain asal Jawa dan 25 pemain Papua," ujar Abdul.

Oleh karena itu, Abdul berharap Indra bisa memberikan kesempatan kepada seluruh pemain, tanpa memandang asal daerah. Dia juga menyoroti hasil pertandingan timnas U-19 di babak Kualifikasi Piala Asia U-19 2018.

"Coach Indra harus tahu itu karena ini timnas beda dengan klub. Kenapa persiapan hampir setahun tapi hasilnya begitu. Secara logika lihat saja, mereka di awal-awal menang tapi lawan Korea Selatan, Malaysia mana hasilnya," tegasnya.

Sejak menangani timnas U-19 di era Evan Dimas, pelatih asal Padang itu memang tidak pernah memasukkan pemain asal Papua dalam skuatnya. Hanya Yanto Basna dan Terens Puhiri yang sempat diseleksi, namun keduanya dicoret.

(ads/mfi)
Amalia Dwi Septi - detikSport

Read more »

Filep Karma: Penembakan Bukan Bagian Perjuangan Papua Merdeka

Tokoh Pejuang Kemerdekaan Papua, Filep Karma

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat.

“Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) .

Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan.

Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan.

“Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya.

 Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai.

 Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia.

“Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya.

Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara.

 Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

 "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya.

“Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata

Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Read more »

Legislator pertanyakan penetapan Wakil Ketua DPRD Paniai

"Dalam perolehan suara menurut daerah pemilihan (dapil) dan jumlah suara terbanyak tercatat saya memperoleh 3.000 suara lebih sedangkan Beni Yogi hanya 1.514 suara saja, namun yang ditetapkan justru yang suaranya lebih sedikit"

Anggota DPRD Kabupaten Paniai Marius Tekege menunjukkan SK Gubernur Papua mengenai penetapan Wakil Ketua II DPRD Paniai di Jayapura usai mengonfirmasi di Kesbangpol dan Biro Hukum Setda Provinsi Papua, pada Selasa (7/11) (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)

Jayapura (Antara) - Legislator mempertanyakan keabsahan penetapan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/246/Tahun 2017.

Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marius Tekege, di Jayapura, Selasa, mengatakan, pihaknya menganggap SK Gubernur Papua Nomor 155/246/Tahun 2017 yang mengangkat Beni Yogi sebagai Wakil Ketua II DPRD setempat tidak sah.

Pasalnya, dalam pleno penetapan melalui sidang dewan Kabupaten Paniai yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD setempat Filemon Kayame menyatakan bahwa dirinya (Marius Tekege) dengan suara terbanyak (3.000 suara lebih) berhak menjadi Wakil Ketua II.

Menurut Marius, ketika diterbitkan SK dari Gubernur Papua ternyata justru Beni Yogi dengan 1.514 suara dinyatakan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Paniai, padahal jumlah suaranya kalah banyak sehingga pihaknya mempertanyakan hal tersebut.

"Dalam perolehan suara menurut daerah pemilihan (dapil) dan jumlah suara terbanyak tercatat saya memperoleh 3.000 suara lebih sedangkan Beni Yogi hanya 1.514 suara saja, namun yang ditetapkan justru yang suaranya lebih sedikit," ujarnya.

Dia menjelaskan selain berdasarkan jumlah suara, pihaknya juga didukung oleh surat pleno penetapan sidang DPRD Kabupaten Paniai Nomor 173/38/DPRD/2017, rekomendasi Ketua DPW PKB Provinsi Papua Nomor 001/DPW-02/V/A-1/III/2015, SK Pimpinan DPRD Kabupaten Paniai Nomor 42/DPRD/2017 dan surat Bupati Paniai Nomor 170/670/BUP/2017 yang kesemuanya mengusulkan dan merekomendasikan Marius Tekege sebagai Wakil Ketua II DPRD setempat.

"Dengan memerhatikan legalitas hukum yang dijelaskan tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mempertanyakan penerbitan SK Gubernur Papua mengenai penetapan Beni Yogi sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Paniai," katanya.

Dia menambahkan, untuk mempertanyakan hal tersebut, pihaknya sudah menyambangi Kantor Kesbangpol dan Biro Hukum Setda Provinsi Papua pada Selasa (7/11) namun belum mendapatkan penjelasan karena pimpinannya sedang tidak berada di tempat. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Read more »

Duapuluh Tiga Motif Batik Papua Khas Nabire Diluncurkan

Nabire, Sebanyak 23 motif Batik Papua ciri khas kabupaten Nabire diluncurkan, Senin (6/11/17) di halaman kantor Bupati Nabire. Peluncuran batik Papua khas Nabire dirangkai dalam sebuah acara syukuran bersama prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2016, penghargaan Indonesia Awards 2017 dari MNC Grup, I News TV dengan kategori “Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pembukaan Isolasi Daerah Indonesia Bagian Timur”, penyerahakan Kartu Indonesia Pintar, serta penutupan dan penyerahan hadiah Voli Putra Bupati Cup 2017.

Rangkaian acara pemberian penghargaan dan peluncuran batik Papua ciri khas Kabupaten Nabire dihadiri oleh Kepala Seksi Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kasubdit Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkpimda), Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Unsur TNI dan Polri, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Nabire, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Organisasi Non-Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ribuan Aparatur Sipil Negara, dan perwakilan masyarakat.

Peluncuran batik Papua ciri khas Kabupaten Nabire diawali dengan penjelasan tentang proses pembuatan batik khas Nabire oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Nabire, Ibu Yufinia Mote, S.SIT sebagai penggagasnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara resmi Hak Cipta dan Desain Industri dari Kepala Seksi Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Luter Pasande kepada Pemerintah Kabupaten Nabire.

Dijelaskan Yufinia Mote, S.SIT, batik Papua ciri khas Kabupaten Nabire dapat diluncurkan setelah melalui proses yang panjang. “Pada awalnya, ketika kami mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan di Provinsi Papua maupun di luar Provinsi Papua, kami selalu menggunakan Batik Papua sebagai busana dan ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami. Ditanyakan, apakah batik yang ibu gunakan adalah batik dari Kabupaten Nabire? "Sebagai seorang istri Bupati dan juga sebagai seorang Pimpinan saya merasa malu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada mereka. Tetapi untuk menutupi semuanya, saya hanya bisa katakan bahwa yang saya gunakan adalah Batik Papua,” kata Ibu Yufinia, isteri bupati Nabire.

“Berawal dari pengalaman-pengalaman inilah saya sebagai pimpinan termotifasi dan saya berkomitmen bahwa Kabupaten Nabire harus mempunyai Batik Khas Nabire. Kemudian saya memamnggil Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Matilda Mose dan saya menceritakan semua yang terjadi dengan satu harapan bahwa Batik Khas Nabire harus ada. Puji Nama Tuhan karena akhirnya kegiatan membatik ini mulai diperjuangkan melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2015 dengan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Desain Batik Papua Ciri Khas Nabire dengan ketua Panitianya adalah Bapak Agustinus Tatogo, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Nabire,” kata Yufinia menjelaskan.

Selanjutnya, ibu Yufinia menjelaskan bahwa sebelum Kegiatan Sayembara/ Lomba Desigen Batik dimulai, ia sebagai anak adat yang tahu dan menghargai nilai-nilai budaya mengundang Ketua Lembaga Adat, Kepala Suku, Para Seniman/Seniwati serta Budayawan Kabupaten Nabire guna memberikan kriteria / bentuk motif batik ciri khas Nabire dan memperoleh pengakuan serta penerimaan terhadap motif tesebut.

“Pada tanggal 15 April 2015 rapat berama antara Panitia penyelenggara dengan Ketua Lembaga Adat Kepala Suku Para Seniman/Seniwati serta Budayawan Kabupaten Nabire sekaligus Penandatanganan Berita Acara 'Ppngakuan dan Penerimaan Motif Batik Papua Ciri Khas Nabire. Pada tanggal 16 Aprll 2015 dlumumkan Lomba Sayembara Desain Motif Batik Papua Ciri Kahs Nabir,” katanya melanjutkan penjelasan.

Persyaratan yang ditetapkan bersama untuk Sayembara adalah dalam batik khas Nabire harus memuat unsur kebudayaan pegunungan dan pesisir pantai. Pegunungan berupa Panah, jubi, Koteka, Moge dan Wupi. Daerah Pesisir dan Kepulauwan dengan motif Rumah Adat, Keyakinan (Dewa yang di Puja), Sisir Bambu, Tifa, Tali Persahabatan/Persatuan, Gelang Batu, Kulit Bia, Paseda, dayung, dan Penokok Sagu. Kemudian, kekayaan alam seperti Hiu, Paus dan Emas.

“Pada tanggal 20 April 2015, saya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Juri untuk mengadakan penilaian terhadap motif batik yang dilombakan. Tim Juri dipimpin oleh Daniel Maipon, S.STP dengan Sekretaris Matilda Mose, S.Sos dan anggota antara lain (alm) Yakobus Muyapa, (Alm) Yuuan Yaap Marei, Drs. Blasius Nuhuyanan, Menasye Yoteni, SH, Yufinia Mote, S.Si.T, Septinus Bamnsano, S.Pd, Derek Nurlete, S.STP, Albert Runaweri (Dewan Kesenian Provinsi), Lamech Niwari, Nyoman Dana,” jelasnya lagi.

“Setelah mengujian dan penilai tertulis maupun secara lisan akhirnya Pengumuman pemenang Lomba Desain Batik Papua Ciri Khas Nabire dapat diumumkan secara resmi Pada tanggal 24 April 2015 dengan pemenang lomba adalah Juara I, Marthen Giyai, Juara II, Koresac.Mobalen, Juara Ill, Fransiskus Tekege. Selanjutnya, tanggal 24 April 2015 kami lakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Desain Motif Batik Papua Ciri Khas Nabire dari pemenang Lomba Motif Batik Papua Ciri Kas Nabire kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, Bapak Bupati Nabire Bapak, Isaias Douw, S.Sos., MAP untuk dijadikan sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire,” kata Yufinia.

Dijelaskannya lagi, selama tahun 2016  kegiatan memproduksi Batik Papua ciri khas Nabire kembali diusulkan dan diperjuangkan namun tidak dapat dilanjutkan karena tidak tersedianya dana dalam memfasilitasi kegiatan dimaksud. Tahun 2017 kembali lagi diperjuangkan. "Puji Tuhan karena mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama dari bapak Bupati Nabire sehingga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada tahun 2017 ini kami dapat melewati tahapan-tahapan, salah satunya adalah mendaftarkan di di Kementerian Hukum dan HAM guna memperoieh Lesiansi/ Hak Paten Batik Papua Ciri Khas Nabire dan kegiatan pelatihan membatik di Yogyakarta diikuti oleh 20 peserta pelatihan.” jelasnya.

“Akhirnya, hari ini tanggai 6 Nopember 2017 adalah merupakan hari bersejarah bagi perjalanan batik Papua ciri khas Nabire, yakni dilakukan acara Penyerahan Sertifikat Hak Paten Batik Papua Khas Nabire dan Launching Perdana Batik Papua Ciri Khas Nabire. Selaku Pimpinan SKPD penyelenggara dan Pencetus Batik Papua Ciri Khas Nabire, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan pemilik alam semesta ini,” tutur Yufinia.

Dengn pencapian itu Ibu Yufinia mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah berjuang serta berkorban demi terciptanya batik Papua ciri khas Nabire, antara lain Pak Bupati, lbu Direktur Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kemenkumham Jayapura, Ketua Asosiasi Batik dan Tenun Nusantara, Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Nabire, Ketua Ketua Lembaga Adat Kabupaten Nabire, Kepala-Kepala Suku, Seniman/Seniwati, Para Budayawan, Panitia Penyelenggara, Tim Juri, serta kepada ketiga pemenang Lomba Desigen Motif yang dengan rela hati tanpa ada paksaan telah menyerahkan basil karyanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk dijadikan sebagai Aset Kabupaten Nabire, dan juga kepada semua staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kerjasama yang baik.
Di tempat yang sama, dalam sambutannya, Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP mengungkapkan rasa syukurnya atas Batik Papua khas Nabire. “ Hari ini, kita bersyukur bahwa Kabupaten Nabire resmi memiliki batik Papua ciri khas Nabire yang unik, kombinasi unsur-unsur kebudayaan daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan.”

“Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para seniman dan budayawan yang telah ikut terlibat dalam proses terwujudnya batik Papua ciri khas Nabire,” kata Isaias.

Dijelaskan Bupati Isaias, yang dimaksud dengan karya seni batik Papua ciri khas Nabire adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

“Batik Papua khas Nabire ini adalah kebanggaan kita, orang Nabire. Karena itu, saya minta agar semua ASN wajib mengenakan batik ciri khas Nabire pada setiap hari Kamis dan dapat digunakan sebagai tablak meja, kain jendela, latar belakang spanduk, kop surat dan, dapat digunakan di sekolah-sekolah, BUMD, BUMN dan organiasi non-pemerintah sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah kabupaten Nabire,” pinta Isaias.

‘Saya minta kepada dinas teknis agar segera menyediakan sarana berupa mesin dan bahan kain serta melatih tenaga-tenaga untuk memproduksi sebanyak-banyaknya batik ini. Mari kita lestarikan seni dan budaya melalui batik Papua ciri khas Nabire,” harap Isaias mengakhiri sambutannya. (Oleh : Yermias Degei )
KabarIndonesia 


 

Read more »

Konser ‘Tribute To Rio Grime’ Bukti Papua Punya Segudang Musisi

Konser Papua Dalam Cinta Tribute to Rio Grime yang berlangsung Selasa, (31/10) malam di Graha Bhkati Budaya( GBB) TIM, Jakarta membuktikan bahwa Papua memiliki segudang musisi yang mumpuni. Lebih dari 100 orang musisi, termasuk penari, tampil memukau di hadapan ratusan penonton yang membludak hingga banyak yang berdiri tak kebagian kursi.
 

Cover CD Rio Grime

Dari deretan bangku VVIP nampak Menpora Imam Nahrawi, Mempupera Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, serta tokoh–tokoh masyarakat Papua seperti Yorris Raweyai. Hadir pula Judhi Kristianto dari JK record yang menjadi produser dua album kelompok Rio Grime.

 Selengkapnya Baca PACEBRO

Read more »

Musim ini Persipura selalu kebobolan

 “Ini partai penentu untuk bersaing juara, juga tidak bisa diamankan. Tidak ada strategi tim yang kompak, masa lengah terus dan kebobolan lagi,” ucapnya lewat pesan WhatsApp yang dikirim kepada Jubi, Sabtu (4/11/2017).

Pemain Persipura saat latihan di Mandala – Jubi/Jean Bisay

Jayapura, Jubi – Kesempatan serta peluang Persipura bersaing menuju juara Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 sudah tertutup, setelah dihentikan PS TNI pada pekan ke-33 dengan skor 2-1, Sabtu (4/11/2017) sore.

Sempat unggul 1-0 lewat gol Osvaldo Haay menit 61. Mutiara Hitam akhirnya takluk lewat dua gol balasan yang dicetak Ahmad Nufiandani menit 72 dan Manahati Lestusen menit ke-83.

Richard Safkaur, penggemar berat Persipura di  perantauan mengomentari penampilan Persipura saat kalah dari PS TNI. Menurutnya Persipura tidak pernah amankan kemenangan sampai pluit akhir berbunyi. Selalu saja mudah kebobolan.

Persipura hingga pekan ke-33 menempati rangking 5 dengan perolehan 59 poin terpaut empat angka dari pimpinan klasemen Bhayangkara FC poin 63. Mutiara Hitam sudah mencetak 62 gol dan kebobolan 35 kali.

“Ini partai penentu untuk bersaing juara, juga tidak bisa diamankan. Tidak ada strategi tim yang kompak, masa lengah terus dan kebobolan lagi,” ucapnya lewat pesan WhatsApp yang dikirim kepada Jubi, Sabtu (4/11/2017).

Richard Safkaur yang kini menjabat General Manajer PT PLN (Persero) Kaliman Barat, mutasi dari PLN Nusa Tenggara Timur, juga bilang sama sekali tidak ada man to man marking atau penjagaan pemain satu lawan satu.

Pemain depan banyak membuang peluang gol yang dimiliki. Ia mensoroti penampilan kapten tim Boaz Solossa, meski senior di tim, tapi kematangan dan emosi sangat buruk.

Ramses Rumbekwan, mantan pemain Persipura menambahkan peluang juara sudah tidak ada lagi sejak kalah dari Serui dan Madura United serta draw dengan Bandung.

“Racikan pelatih untuk setiap pemain yang diturunkan  juga nampaknya tidak mantap,” ujarnya.
Dulu jaman Jackson Tiago, harus ada lini yang diandalkan. Contoh lini depan dulu terkenal dengan trisula maut Boaz, Beto  dan Jeremiah.

Lini tengah ada Wanggai, Pangkali, Kabes dan Zah Rahan. Lini belakang ada Bhio Paulin, Ricardo dan Victor Igbonefo.

“Tim musim ini  sangat lemah. Setiap kali tanding masa kebobolan terus, walaupun berakhir dengan kemenangan Persipura,” katanya.

Bertanding di kandang saja, bisa kebobolan. Liga kali ini terburuk bagi Persipura. Perlahan sudah bukan lagi tim yang disegani, tapi sudah setara dengan tim-tim seperti Persela,  PSS Semarang  dll. (jubi)

Read more »

Pengrajin noken minta Pemkab Nabire bangun fasilitas

Mama-mama pengrajin penjual noken di pinggir jalan raya Yos Sudarso, tepatnya di depan taman Gizi depan pertokoan laut Oyehe, Nabire.

Nabire, Jubi – Mama-mama pengrajin noken yang telah lama jualan di pinggir jalan raya Yos Sudarso, tepatnya di depan taman Gizi dan depan pertokoan laut Oyehe, Nabire, meminta pemerintah setempat mendirikan fasilitas pendukung berupa pondok untuk memanjang daganganya.

“Bisa dibangun di depan bekas kantor DPRD, atau samping kiri pintu masuk terminal Oyehe,” kata seorang Pengrajin Noken, mama Albertina Waine, Senin, (6/11/2017).

Ia menilai selama ini pemerintah tidak melihat usaha kerajinan noken sebagai peluang usaha kerakyatan di Nabire.

“Padahal permintaan kami cukup sederhana, hanya kasih bangun pondok,” kata Albertina menambahkan.

Mama Waine  telah berjualan noken berbagai jenis sejak tahun 2013. Sebelumnya ia bersama pengrajin dan penjual noken lain berjualan di dalam pasar Oyehe, namun mereka diusir karena sengketa lapak di dalam pasar.

“Kalau kami mau jual di tempat lain itu kami selalu diusir. Jadi, pilihan terakhir kami jual di sini,” katanya

Seorang mama penjual noken lain, Fredrika Douw, mengatakan  hampir setiap saat selalu  mendapat pesanan noken dari para pejabat. “Mereka mendatangi membeli noken atau saat jalan santai,” kata Fredrida.

Menurut dia, keberadaan pondok noken sangat penting membantu kenyamanan para pembeli dan penjual sendiri.

Mama Gerfasia Waine  pedagang noken di depan pertokoan laut juga mendukung pentingnya pondok sebagai fasilitas pendukung. Karena menurut dia, payung yang digunakan saat jualan hasil bantuan mahasiswa Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Jawa dan Bali,  sudah rusak.

Pemilik toko Mega Baru di pertokoan Oyehe, Amrin, 44, tahun, menilai penjual noken yang dilakukan mama-mama Papua di depan tokonya justru membuat kumuh . “Hampir tiap hari banyak orang yang kunjungi sering biarkan sampah tanpa dibersihkan,” kata Amrin.

Ia mengaku masih mentolerir, tapi mama-mama Papua yang jualan kadang abai, sehingga perlu tempat khusus buat jualan. “ Baiknya mereka jualan di tempat khusus,” katanya. (jubi)

Read more »

Rapat sembilan jam, Prancis setujui referendum Kaledonia Baru

 Wilayah Prancis, Kaledonia Baru, akan mengadakan referendum untuk pemerintahan sendiri pada tahun 2018, yang diharapkan dapat membuka jalan menuju kemerdekaan penuh bagi gugusan pulau Pasifik tersebut.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berharap Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Prancis – The Guardian/Melanie Marriott / EyeEm / Getty Images / EyeEm

Paris, Jubi – Wilayah Prancis, Kaledonia Baru, akan mengadakan referendum untuk pemerintahan sendiri pada tahun 2018, yang diharapkan dapat membuka jalan menuju kemerdekaan penuh bagi gugusan pulau Pasifik tersebut.

Sebuah kesepakatan dicapai setelah pemimpin negara kepulauan tersebut, yang terletak 750 mil timur Australia, mengadakan pembicaraan selama sembilan jam dengan pejabat-pejabat negara di Paris.

Jika mayoritas penduduk Kaledonia Baru yang berjumlah 275.000 jiwa - 45% diantaranya penduduk pribumi Kanaks - memilih kemerdekaan, ini akan menjadi wilayah pertama Prancis yang memisahkan diri sejak Vanuatu pada tahun 1980.

Perdana Menteri Prancis, Édouard Philippe, mengatakan bahwa perundingan itu “menghasilkan sebuah kesepakatan politik dan, mungkin lebih dari itu, kami memiliki rasa saling percaya, yang sama pentingnya”.

Dia akan mengunjungi Kaledonia Baru akhir bulan ini.

Pada bulan Mei, Presiden Emmanuel Macron mengatakan dia berharap wilayah tersebut, yang sedang memerangi berbagai isu pengangguran, tingkat kecanduan alkohol yang tinggi, dan kenakalan remaja, dan kegagalan sistem pendidikan, akan tetap menjadi bagian dari Prancis.

Kehadiran Prancis “diperlukan untuk menjamin perdamaian dan pembangunan”, kata Presiden Macron.
Pada tahun 1988, milisi pro-kemerdekaan membunuh empat gendarmeries (anggota kepolisian Prancis) di Ouvéa, salah satu pulau di Kaledonia Baru, dan menyandera dua puluh tujuh gendarmeries, seorang jaksa penuntut umum, dan tujuh tentara. Prancis lalu mengirim pasukan militer dan para sandera melarikan diri tanpa cedera.

Kesepakatan Nouméa, sebuah perjanjian 20 tahun antara Paris dan Kaledonia Baru yang ditandatangani pada tahun 1998 dan dinamai sesuai dengan ibukota wilayah tersebut, merencanakan penarikan (pasukan) Prancis secara bertahap dari wilayahnya yang berjarak 10.000 mil jauhnya, dan sebuah referendum mengenai pemerintahan sendiri paling lambat tahun 2018.

Namun, referendum ini ditakutkan dapat menyebabkan bentrokan antara Kanaks dan etnis Eropa nasionalistik yang 30% diantaranya memilih kandidat nasonalis di putaran pertama pemilihan presiden tahun ini. (Jubi)

Read more »

Pemda Dogiyai dan Unhas menggelar Bimtek Pengelolaan dan Penyusunan Keuangan Daerah

Dogiyai (rasudofm)-Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai bekerja dengan Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah ( PPED) Universitas Hasanuddin Makasar, Menggelar kegiatan Bimbingan teknis penyusunan standar biaya umum dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 berbasis at cost, senin, 30/10, bertempat di Aula DPPKAD Kabupaten Dogiyai Pemerintah, 

Kegiatan ini pula dapat menghadirkan seluruh bendarawan yang ada di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai, 

Ketika Bupati Dogiyai yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai, Natalis Degei, S.sos dalam sambutannya menjelaskan bawa Bimbingan teknis penyusunan standar biaya umum dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 berbasis at cost, ini sangat penting dilaksanakan, karena sejumlah bendaharawan, Dinas, Badan, Bagian, belum memahami bagaimana cara menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehingga seluruh program yang diajukan tidak pada sasaran, sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Dogiyai tidak sesuai anggaran belanja daerah yang tersedia,” Jelas Degei.

Selain itu, Kegiatan Bimbingan  Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sudah di depan mata, maka setiap peserta bimbingan teknis agar dapat memahami betul cara penyusunan anggaran pendapatan belanda daerah di Kabupaten Dogiyai pada Tahun 2018 mendatang.

Dan juga, Kita akan segera lalui Tahun Anggaran 2017, maka dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam pengelolaan Anggaran tahun 2017  ini. Agar dapat di perbaiki segala kekurangan ini, kita terus berupaya memperbaiki yang salah, salah satunya berupa peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis ini, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 30 Oktober dan berakhir pada tanggal 3 November 2017 ini, Jelas Sekda.

Oleh karena itu, Tujuan dari Bimbingan teknis ini sangat penting untuk dilaksanakan  guna pengelolaan keuangan daerah,

“saya berharap agar para peserta memahami bagaimana  tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan dapat memahami tata cara menata anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Harap Degei.

Selain itu, menurut degei, agar para bendaharawan dan para pengguna anggaran, Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat penyusun program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta bendahara Penerimaan dan pengeluaran yang secara langsung terlibat dalam penyusunan dan penatausahaan anggaran pendapatan belanja daerah dapat memahami prosedur penggunaan dan pengusunan program kerja di satuan kerja perangkat daerah masing masing,”harapnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada para peserta bimbingan teknis dapat menyusun APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai waktu yang telah ditetapkan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Dogiyai, agar  ini dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara terpisah, ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para Narasumber  yang telah berupaya datang ke Kabupaten Dogiyai untuk membagi ilmu kepada pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai, terutama kepada para pengguna anggaran dan bendaharawan di kabupaten Dogiyai, semoga ilmu ini dapat bermanfaat  bagi pengelolaan keuangan di Kabupaten Dogiyai,

“kami sangat berterimah kasih kepada para narasumber dan juga Kami memohon maaf jika dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu para narasumber,”Kata degei.

Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah ( PPED) Universitas Hasanuddin Makasar, Dr Alimuddin SE, MM, Ak di Aula DPPKAD Kabupaten Dogiyai, menjelaskan bahwa, Bimbingan teknis penyusunan standar biaya umum dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 berbasis at cost, sangat penting untuk dilaksanakan, karena masalah keuangan daerah dalam penggunaannya, kadang kadang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanis yang ada, 

“bimbingan teknis ini, sangat bermanfaat bagi pengguna anggaran dan pengelola keuangan, karena banyak yang belum memahami cara mengelola keungan daerah,”

Kenapa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan, Kata Alimudin, karena banyak pengelola dan pengguna anggaran keuangan daerah dapat menyusun anggaran pendapatan belanja daerah yang lalai dengan sejumlah kebutuhan masyarakat,”

“tentunya ada sejumlah program pembangunan yang datang dari masyarakat, sehingga dalam penyusunan APBD tentunya kebutuhan masyarakat yang akan menjadi prioritas, hal ini membuat pemerintah membuka teliga untuk mendengarkan program yang diusulkan oleh masyarakat, dan juga tidak semuanya maunya masyarakat harus di penuhui, namun dilihat dari prioritas penyusunan anggaran yang telah diusulkan oleh masyarakat, Katanya.

Selain itu, semua program yang telah diusulkan oleh masyarakat, bisa juga di pending pada tahun mendatang. apabila tidak mencukupi anggaran belajan daerah yang tersedia, pada tahun berjalan,” Ujar Harap Alimuddin.(ris).

Read more »