Natalius Pigai: Pernyataan Ketua DPR Membuat Rakyat Papua Takut

Tokoh nasional asal Papua Natalius Pigai

Tokoh nasional asal Papua Natalius Pigai tidak sepakat dengan pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tentang operasi militer selain perang di Papua. 

"Saya harus respons bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan sampah. Karena itu pernyataan di luar mekanisme ketatanegaraan atau extra parlementary," kata Pigai, Jumat (14/12).

Menurutnya, ada mekanisme untuk pernyataan perang dan operasi militer, yaitu Presiden mengirimkan surat ke DPR, dibahas di Komisi I selanjutnya persetujuan operasi militer di sidang paripurna dan presiden keluarkan Kepres.

"Kalau operasi militer selain perang itu sudah dijalankan sejak orde baru melalui sistem binomial yaitu militer sebagai panglima dalam perang dan militer sebagai panglima dalam pembangunan, jadi bukan hal baru dan tidak akan ada berpengaruh pernyataan ketua DPR RI," tutur Pigai.

Jelas dia, ketua DPR hanya membuat rasa ketakutan publik yaitu rakyat Papua baik orang asli maupun pendatang dan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu freedom of fears.

"Ketua DPR dianggap melakukan ancaman kekerasan verbal terhadap rakyatnya sendiri yaitu menciptakan rasa ketakutan publik," ujar Pigai.

Ditambahkan mantan komisioner Komnas HAM ini, ketua DPR boleh berbicara demi kepentingan nasional tetapi tidak berarti nalar publik tergiring dalam opini yang jauh dari akal sehat dan esensi bernegara.

Papua hari ini tersorot mata dunia sebagai daerah tragedi terlupa yang masih tersisah di abad ini. Karena itu akan berpotensi memancing intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention), merugikan bangsa.

"DPR justru menekan Presiden Jokowi karena kebijakan pembangunan integrasi politik di Papua melalui politik pendudukan dan tingginya ekskalasi kejahatan negara di Papua telah mengurasi rasa kebangsaan dan simpati rakyat Papua terhadap Indonesia. Itulah yang membuat kami semua meminta Presiden Jokowi harus diganti di 2019," tutu Pigai. [rus/RMOL]

Read more »

Mahasiswa Papua di Makassar Tak Nyaman 'Dibayangi' Polisi

Suasana sepi terlihat dari depan asrama papua di Makassar yang berada di kawasan Jalan Lanto Dg. Pasewang, 8 Desember 2018. (CNNIndonesia/Ancha

Sejumlah mahasiswa yang mendiami asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar mengaku tak nyaman dengan tindakan polisi membayang-bayangi mereka.

Salah satunya yang dialami sejumlah pelajar di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar pada Sabtu (8/12). Polisi bersenjata lengkap setidaknya dua kali mendatangi asrama tersebut.

"Pertama mereka datang pagi, lalu kedua sore," kata Faisal, seorang penjual bakso di sekitar Asrama Mahasiswa Papua kepada CNNIndonesia.com.


Minus Lambrau, salah seorang penghuni asrama, mengatakan bukan hari itu saja polisi bersenjata lengkap mendatangi tempat mereka. Itu, kata dia, sering dilakukan apalagi semenjak 1 Desember dan teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.

"Terus terang kami tidak nyaman," katanya.

Lihat juga: Rentetan Panjang Insiden Peringatan Papua di Surabaya

Sambil setengah berbisik, Minus yang tak ingin dicurigai mengatakan meski tidak melakukan apa-apa, kedatangan polisi cukup mengganggu aktivitas penghuni asrama. Para penghuni asrama pun diimbau untuk tidak bepergian lebih jauh. Minus mengatakan, situasi itu membuat saling curiga antarsesama penghuni asrama.

Sekretaris Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Makassar Martinus Go mengatakan kedatangan polisi ke asrama mahasiswa bukan hanya terjadi di Jalan Lanto. Nyaris semua asrama ikut diintai polisi. Mereka baik dalam seragam lengkap hingga pakaian biasa sering menunggui asrama-asrama mahasiswa Papua.

"Saya dengar soal kejadian hari ini di Jalan Lanto, tapi saya belum bisa bercerita lebih banyak," katanya.

Salah seorang penghuni asrama mahasiswa Kabupaten Gogiyai Papua di Jalan Hertasning Makassar, Agus Wensiwor, juga mengaku tempat mereka mendapati hal yang sama. Ia bahkan keberatan dengan kedatangan polisi 1 Desember 2018 lalu. Saat itu polisi datang ditemani Ketua RT/RW di lingkungannya.

"Saya tanya surat izinnya, tapi mereka bilang tidak ada, cukup RT/RW saja," kata Agus menirukan ucapan polisi.

Tidak jelas apa maksud kedatangan polisi itu kata Agus. Mereka biasanya datang menanyakan apakah ada acara di dalam asrama atau tidak. Beberapa kali juga meminta data, mulai dari nama lengkap, alamat asal, hingga kuliah di mana di Makassar.

Sejak 1 Desember lalu, kata Agus, polisi-polisi itu selalu datang. Ia sempat menanyakan ke salah satu polisi yang selalu menungguinya di depan asrama.

"Katanya, Kami mengawasi kalian," tutur Agus.

Tapi ia tidak habis pikir. Diawasi dari apa dan siapa? Ia dan kawan-kawannya mengaku tidak tenang, karena sebelum tanggal 1 Desember tidak pernah ada polisi yang selalu datang.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Dicky Sondani membenarkan perihal polisi yang sering datang ke asrama Papua di kota Makassar. Tapi ia berdalih hal itu sebagai bentuk patroli biasa saja.

"Antisipasi jangan sampai terjadi apa-apa," katanya.

Dicky tidak menjelaskan lebih rinci bentuk gesekan apa yang diantisipasi. Ia hanya mengatakan, korban penembakan pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua baru-baru ini banyak orang dari Sulawesi Selatan. Sehingga ditakutkan risiko 'aksi balas dendam' dari penembakan di Nduga tersebut.

Abdul Azis Dumpa dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar mengatakan, intimidasi dan diskriminasi kepada mahasiswa Papua di kota tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul.

"Pembatasan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Minggu, 09/12/2018 00:57 WIB  (anc/kid) CNN Indonesia

Read more »