Gelapnya Kebebasan Pers di Papua

Ilustrasi Tertutubnya Kebebasan Pres (istimewa)

 Pers, menurut UU Nomor 40 Bab I Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1999 tentang Pers, adalah Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Fungsi pers juga diatur dalam Bab II Pasal 3 Ayat 1 dan 2. Fungsi pers dinyatakan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial. Pers nasional dapat berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Pengertian pers dan fungsi pers turut ditunjang oleh hak pers dan peranan pers.

Akhir-akhir ini, kabupaten Asmat, Papua sedang menjadi perbincangan hangat terkait gizi buruk. Masyarakat beramai-ramai menyuarakan suaranya agar pemerintah segera memberi bantuan. Peristiwa ini lantas menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah di era Joko Widodo.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo dinggap belum mampu menyejahterakan rakyat. Terutama setelah berita mengenai gizi buruk di Asmat terekspos. Pembangunan pun turut dianggap kurang memperhatikan kebutuhan rakyat.

Selain kasus gizi buruk, Papua juga menjadi tempat kasus kekerasan kepada jurnalis terjadi. Beberapa saat yang lalu, jurnalis Rebecca dari BBC untuk Indonesia diusir dari Papua setelah mengunggah cuitannya di media sosial Twitter. Mereka dipulangkan ke tempat asalnya setelah diinterogasi petugas.

Para jurnalis ini pada dasarnya memiliki izin untuk meliput kasus gizi buruk di Asmat, Papua. Namun setelah salah satunya mengunggah cuitan di Twitter, para jurnalis langsung dipanggil. Menurut petugas keamanan, cuitan jurnalis ini mencemarkan nama Indonesia dan dapat merusak Indonesia.

Organisasi Wartawan Tanpa Batas (Reporters Sans Frontieres / RSF) mengungkapkan bahwa Indonesia mengalam tren peningkatan kebebasan pers. Indonesia menempati urutan ke 138 pada tahun 2015 dari 180 negara. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke 124.

Meskipun demikian, jurnalis asing mengalami kesulitan ketika ingin melakukan peliputan di Papua. Sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016, hanya ada 15 jurnalis asing yang diizinkan masuk ke Papua menurut AJI. Ini dapat dikatakan bahwa Indonesia belum membebaskan pers secara utuh dan demokrasi, terutama di Papua.

Kehidupan pers di tanah Papua masih sangat dibatasi ruang geraknya. Tidak semua topik dapat diliput dengan leluasa. Sebelum kejadian jurnalis BBC untuk Indonesia dipulangkan, masih ada beberapa kasus yang serupa terjadi. Padahal masyarakat dunia memerlukan informasi yang sesungguhnya mengenai Papua.

Presiden Joko Widodo setelah menghadiri hari peringatan pers pun enggan menjawab ketika disinggung mengenai Papua. Sikap Joko Widodo dapat menuai tanda tanya besar. Namun beliau menegaskan bahwa pemerintah setempat lah yang harus memiliki andil besarmengatasi kejadian luar biasa ini. Mungkin Joko Widodo kurang peduli, atau bisa jadi beliau sedang mempersiapkan pembangunan yang lebih baik.

Ditulis Oleh : Sisilia Novenda

Read more »

Internasionalisasi Kasus Biak Berdarah, Berhasilkah?

 Biak Berdara fotoTabloid Jubi

Oleh : Alexa Christina, Peneliti di LSISI, Jakarta

Peristiwa “Biak Berdarah” atau dikenal dengan peristiwa Tower terjadi pada 6 Juli 1998. Peristiwa ini diawali dengan tindakan pengibaran bendera Bintang Kejora yang merupakan milik kelompok separatis di Papua disebuah tower berketinggian 35 meter yang berada dekat pelabuhan laut Biak, Papua Barat.

 Bendera tersebut berkibar sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Juli 1998. Massa yang diduga pendukung separatis Papua merdeka menari dan menyanyi serta meneriakkan merdeka-merdeka. Bahkan mereka menggelar mimbar terbuka, dimana salah satu aktivis yang bergabung dengan massa saat itu yaitu Yopy Karma menyampaikan atau membacakan tuntutan aspirasi yang mengatasnamakan masyarakat Biak untuk merdeka atau lepas dari NKRI.

Mengingat situasi yang tidak kondusif saat itu, Bupati Biak waktu itu didampingi unsur aparat keamanan dari TNI dan Polri menghimbau agar unjuk rasa tersebut dihentikan, namun himbauan ini kurang dihargai atau digubris oleh massa pengunjuk rasa yang didominasi sejumlah anggota dan simpatisan organisasi separatis Papua, sehingga saat itu aparat Polri dan TNI melakukan tindakan yang dinilai berbagai kalangan di Biak, Papua Barat dengan sinis karena berlebihan bahkan sarat pelanggaran HAM berat.

Bahkan, pasca kejadian tersebut upaya internasionalisasi terhadap kasus Biak berdarah ini dilakukan oleh sejumlah kalangan sampai saat ini, dengan alasan mereka tidak puas dengan langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Seorang tokoh Dewan Adat Biak misalnya menilai peristiwa Biak sebagai peristiwa pembantaian kemanusiaan karena tidak manusiawi dan tidak menghormati nilai-nilai universal HAM. Oleh karena itu, mengatasnamakan Dewan Adat Biak, tokoh ini meminta dukungan dari Uni Eropa dan masyarakat international untuk dapat membantu mengugat peristiwa pembantaian tersebut, bahkan menuntut penentuan nasib sendiri dalam rangka penyelamatan rakyat Papua.

Konon, para korban pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk korban Biak Berdarah 1998 menolak solusi apapun yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Pendamping para korban Biak Berdarah, Ferry Marisan mengatakan para korban sudah frustasi terhadap langkah-langkah pemerintah selama ini, dan mereka hanya punya satu keinginan yaitu merdeka. Ferry mengatakan para korban sudah kecewa karena pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah memperhatikan kasus pelanggaran itu selama belasan tahun.



Lebihnya  Baca Disini

http://www.neraca.co.id/article/86865/internasionalisasi-kasus-biak-berdarah-berhasilkah


 

Read more »

Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM di Papua

Oleh: Ardian Wiwaha

MENARIK untuk dibahas bahwa pada hari ini 10 Desember 2016 merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Terlebih apabila pembahasan hal tersebut, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kesejahteraan di bumi cenderawasih yang hingga detik ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

Metamorfosis hingga transformasi dari berbagai aspek dan lini kehidupan di Papua yang kian membaik, seolah mematahkan sekaligus membatah beberapa pernyataan berbagai macam media provokatif yang seolah secara terus menerus mengintimidasi pemerintah Indonesia yang dieluh-eluhkan tidak pernah peduli atau bahkan menganaktirikan wilayah-wilayah di luar pulau Jawa.

Publik dikejutkan dengan prestasi yang diraih oleh bumi Cenderawasih, ditengah perlambatan ekonomi yang melanda nasional maupun global dewasa ini, Papua semakin menunjukan jati dirinya tatkala Pemerintah Provinsi Papua mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian daerahnya berada dikisiran angka 8,76 persen di periode Desember atau akhir tahun 2016.

Sehingga hal tersebut seolah mematahkan stigma negatif masyarakat yang selalu menempatkan Papua sebagai daerah yang terbelakang dan kurang sukses dalam mengelola kewenangan khususnya sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia.

Senada dengan penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik dapat diukur dari data statistik yang menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun kemarin sebesar 1,88 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Papua juga mengklaim bahwa tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnnya mulai membaik. Hal ini dapat digambarkan melalui tren perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan baru, yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 pada tahun 2014.

Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik Papua (BPS), dalam kurun periode 2010 hingga 2014, Pemprov Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen dan menempatkan Papua sebagai provinsi dengan peringkat delapan dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

Keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperbaiki penegakan hukum dan HAM di ibu pertiwi seolah telah mematahkan statemen negatif media-media provokatif yang seolah selalu memandang Papua sebagai pulau yang krisis akan penghormatan HAM.

Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM diperlihatkan melalui komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrumen-instrumen yang mendorong dan melindungi penegakan HAM.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam menegakan HAM juga dibuktikan dengan semakin membaiknya indeks penegakan HAM di Papua yang ditandai dengan berkurangnya bentuk dan berbagai macam pelanggaran HAM dan pengakuan Indonesia sebagai salah satu negara dari 47 negara didunia yang termasuk kedalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dapat dibayangkan bahwa bumi cenderawasih saat ini telah mengalami perubahan yang semakin meyakinkan. Komitmen dan janji pemerintah perihal perbaikan ekonomi, kesejahteraan hingga penegakan HAM perlahan mulai ditepati dengan berbagai macam bukti yang tak dapat dipungkiri.

Namun perlu disadari dan dipilah secara seksama bahwa pemberitaan positif terkait Papua seolah terus diupayakan tenggelam oleh beberapa media dalam maupun luar negeri yang terus menggencarkan aksinya untuk mendeskreditkan peran pemerintah di bumi Papua. Hal ini dapat dilihat dari gencarnya media-media provokatif dalam menyebarkan berbagai isu dan polemik yang seolah tidak menggambarkan perbaikan di wilayah timur Indonesia tersebut.

Tidak bermaksud untuk mendukung pemerintah Presiden Jokowi apalagi mengatakan bahwa pemerintahan kali ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Namun sudah waktunya kita masyarakat Indonesia untuk bijak dan dewasa dalam membaca sekaligus menyeleksi pemberitaan yang tersebar dibeberapa media terkait Papua.

Karena antara informasi dan provokasi, seolah media kini rawan akan kepentingan dan kekuasaan terselubung. *

Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia

Batamtoday.com

 

Read more »

Moncong Senjata Tanamkan Nasionalisme?

Foto anak-anak SD yang berbaris dan hormat dua anggota TNI yang dimuar di Kompas cetak edisi 19 Agustus 2016. (Benny Mawel - SP)

Oleh: Benny Mawel

Situasi pagi itu lain dari hari biasa. Halaman utama Koran kompas cetak edisi 19 agustus 2016 menurunkan sebuah foto anak-anak Papua. Orang Papua yang melihat saja, termasuk saya, sudah bangga dan juga penasaran. Banga karena koran sebesar Kompas menampilkan wajah orang Papua di halaman utama yang menjadi perhatian 20-an juta orang Indonesia dan tidak sabar inggin membaca ulasannya.

Saya mengambil Koran kompas. Perhatikan judul tulisan ke judul lain tidak ada topik yang fokus mengulas soal Papua. Fokus ulasannya, pertama, wawancara menteri keuangan tentang membangun dan memperkuat fondasi Indonesia. Kedua, Nasib 22 Juta penduduk Indonesia yang terancam tidak bisa akses layanan publik lantaran tidak mengurus e-KTP dan ketiga, perlunya reaktualisasi nasionalisme Indonesia.

Kompas tidak mengulas Papua mengikuti foto karya mantan wartawan Kompas di Papua yang kini menjadi redaktur Kompas di Jakarta, Josie Susilo Hardianto itu. Namun, menurut saya, foto itu menceritakan realitas Papua yang sebenarnya. Kompas nampak tidak mau mengambil resiko, namun foto yang berukuran kurang lebih 4×6 itu terlihat jelas ada sejumlah anak-anak perempuan siswa sekolah dasar berbaris. Mereka mengenakan seragam merah putih.

Mereka memberikan hormat kepada anggota TNI yang melintas di depan barisan. Dua anggota TNI dengan atribut militer lengkap: serangam loreng, senjata M16 dipalang di dada si anggota TNI itu. Pisau sangkur tergantung di piggang. Mereka pun memberikan hormat dan melemparkan senyuman kepada anak-anak. Senyum, mungkin anak-anak itu yang lucu atau pura-pura senyum.

Ketika perhatikan foto itu secara serius, ada dua hal menarik. Pertama, ekspresi wajah dari anak-anak itu. Kebanyakan anak-anak bermimik senyum seolah ada yang lucu. Padangan mereka tidak fokus ke dua anggota TNI. Ada yang nampak memperhatikan cameramen foto. Ada yang nampak melihat objek dibelakang dua anggota TNI itu.

Kedua, atribut sekolah yang mereka gunakan. Mayoritas anak-anak tidak mengenakan alas kaki. Hanya dua siswi yang mengenakan alas kaki. Masing-masing ada yang pakai sandal jepit dan ada yang sepatu hitam. Mayoritas siswi itu berseragam merah putih, Ada 6 siswi yang mengenakan kaos oblong. Dua dari mereka yang baju kaos oblong itu berwarna unggu dan putih berbaris di depan.

Sangat jelas terlihat gambar dan tulisan di baju kedua anak itu. Siswi yang baju unggu, di bagian depan bajunya, persisnya di dada terlihat bergambar peta pulau Papua. Peta itu diukir dengan tiga warna. Warna merah, putih dan biru. Warna merah memerahkan semua bagian dari garis perbatasan peta Papua New Guinea dan Papua (Indonesia) ke dalam peta hingg wilayah Sarmi sampai turun ke Asmat. Di tegah-tegah cat merah itu ada sebuah lukisan bintang dengan cat warna putih.

Sementara, cat biru dan putih ditarik horizontal dari batas merah ke kepala wilayah kepala burung dari batas warnah merah. Garis putih ada enam dan garis biru ada tujuh. Orang yang melihat dan tahu dengan gerakan Papua merdeka akan berkesimpulan ukiran itu gambar Pulau Papua bergambar bendera Bintang Fajar.

Bintang Fajar adalah Labang perlawanan rakyat Papua terhadap pendudukan Indonesia di Papua sejak 1961. Gara-gara bendera Bintang Fajar ribuan orang mengalami kekerasan fisik, mental dan bahkan riabuan orang telah mati. Puluhan orang terpenjara dan terbunuh dengan penganiayaan maupun penembakan mengunakan tima panas. Wanita-wanita menjadi pelampisan nafsu birahi militer.

Misalnya, gara-gara mengibarkan bendera Bintang Fajar, puluhan orang menjadi korban Biak Berdarah 1998. Gara-gara mengibarkan bendera Bintang Fajar di lapangan Trikora pada 2004 silam, Filep Karma dan Yusak Pakage divonis 15 tahun penjara. Gara-gara mengibakan bendera Opinus Tabuni ditembak mati di lapangan Sinapuk Wamena pada 9 Agustus 2008. Ada banyak orang lain yang menjadi sama nasibnya dengan Karma dan Opinus Cs.

Kita kembali ke siswi baju unggu. Nampak, wajah anak perempuan pemilik peta Papua bergambar bendera Bintang Fajar itu tidak peduli dengan anggota TNI yang membawa senjata. Moncong senjata dalam upaya Negara menghapus Ideologi Papua Merdeka dan menanamkan nasionalisme Indonesia.

Ia namak berani memperlihatkan simbol perlawanan. Satu perlawanan bisu kepada anggota TNI yang membawa senjata. Ia hendak mengatakan isi hatinya bintang kejora dalam bisu, bukan merah putih yang membungkus tubuh dengan ancaman moncong sejata itu. Ia mau mengatakan dirinya ingin bebas dalam bisu, bukan inggin bebas dalam kebencian dan kekerasan.

Perlawanan bisu itu muncul dalam diri seorang anak sekolah dasar, bukan anak pasca sekolah dasar. Anak-anak yang masih berada di tingkat sekolah yang gencar dengan pendidikan nasionalisme Indonesia melalui seragam merah putih yang identik dengan benderah merah putih. Upacara bendera setiap hari senin dengan membacakan Pancasila dan Pembukaan UU 1945. Kurikulum pendidikan Kewarga Negaraan dan memperkenalkan sejarah kerajaan-kerajaan dan sejarah perlawanan kemerdekaan Indonesia di Jawa.

Di sela-sela upaya itu, pembangkangan sudah tumbuh jauh sebelum bergerak ke pedidikan lebih. Pendidikan lebih lanjut, kiranya bagi anak perempuan ini, menjadi proses pemantapan berfikir dan puncak dari pebangkangan nyata. Pembangkangan nyata dengan terlibat dalam kamampane penentuan nasib sendiri secara terbuka.

Apakah itulah yang sedang terjadi dengan perlawanan damai rakyat Papua yang didominasi anak-anak mahasiswa yang sedang berlangsung di kota-kota di Papua dan luar Papua sejak 2008? Kalau itu yang sedang terjadi, apakah Indonesia akan terus mamaksakan nasionalisme dengan moncong sejata? Berapa lamakah nasionalisme dengan moncong senjata itu bertahan?

Penulis adalah wartawan di Koran Jubi dan Jubi Online.

Sumber: http://suarapapua.com/2016/09/01/moncong-senjata-tanamkan-nasionalisme/

Read more »

Mutu Pendidikan Di Papua : Dari Guru Berkualitas Jatuh Ke Tangan Guru Tanpa Methode Ajar

Misionaris  Australia membina dan mendidik Orang papua di alam terbuka

Oleh : Benni Pakage 

Bapak saya adalah seorang guru tamatan ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) yang jadi kuli negara ini selama sekitar 70 tahun dengan gaji pertama hanya 700 rupih, dan bertugas di daerah Asmat dari tahun 1968-1980 dan menjadi guru pagar negara di perbatasan Merauke Papua Neuw Guinea di tahun berikutnya. Kami menjadi saksi bagaiman dia membangun sekolah dengan dinding gaba – gaba (pelepa sagu) dan atap daun sagu. Dan untuk anak - anak bisa datang ke sekolah, dia datangi rumah mereka dan ajak anak - anak sambil menciptakan permaian di halaman sekolah agar mereka mudah di ajak masuk kelas untuk belajar membaca dan berhitung.

Dampak dari keseriusan dia terhadap pendidikan ini, membuat dia lupa urus kenaikan gaji dan kenaikat pangkat. Sehingga saat pensiun, gaji terakhirnya, Rp.2,750,000; tahun 1998, dan pension dengan pangkat II-d. Waktu itu, untuk menutupi kekurangan uang, dia harus mengakali gajinya dengan cara, 2 tahun sekali ambil gaji di kota tanpa pusing untuk urus kenaikan pangkat dan gaji. Setelah ambil gajinya lain di pakai untuk kebutuhan keluarga, dia juga membeli pakaian untuk bagi warga yang saat itu mayoritas belum berbusana pakaian.

Berdasarkan latar belakang diatas muncul ide saya untuk menulis artikel ini, setelah membaca tanggapan Menteri Pendidikan Indonesia Anis Baswedan yang beranggapan, Separatisme Papua lahir karena Tingkat Pendidikan yang rendah kepada wartawan CNN Indo pada 15/7 2016). Dimana kami awalnya heran dengan pernyataan pak menteri yang mengeluarkan pernyataan seakan negara ini baru merdeka, sehingga Kita harus bicara mengenai sarana belajar dan kemampuan guru yang akan akan berdampak pada kwalitas Sumber Daya Manusia orang Papua. Pada hal memasuki 71 tahun Indonesia Merdeka dengan tingkat pendapatan negara yang besar, Indonesia telah gagal membangun pendidikan di tanah Papua tidak seperti sebelumnya.

Sebenarnya sedikit logis, bila pak menteri katakan “Pemerintah telah membongkar pondasi Pendidikan di tanah Papua”. Karena menurut kami, pondasi pendidikan dahulu di masa kekuasaan Belanda di tanah Papua, telah menciptakan Sumber Daya Manusia Papua khusunya orang tua kami melalui sekolah yang di kelola gereja dengan baik. Walau mereka mengenyam pendidikan setingkat SD - SMA, mereka memiliki kwalitas pendidikan dan tingkat pengabdian yang luar biasa. Dengan dasar pemahaman itu, Kami berusaha untuk menelusuri, apa keunggulan Belanda dan gereja meletakan pondasi pendidikan di tanah papua dengan berbagai keterbatasan yang ada saat itu?. Dari hasil penelusuran, Kami menemukan jawaban, dimana Belanda bersama gereja menerapakan sistim pendidikan Kontekstual (Contextual teaching and Learning) yang awalnya diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa yang di populerkan oleh “United state departement of Education” dengan gaya belajar lebih pada gaya belajar Visual. Penerapan teory ini seakan Belanda telah mengetahui bahwa orang papua yang sekolah ini akan mengerti dalam proses belajar.

Demikian hal proses digereja sebagai pengelola pendidikan. Mereka hanya berperan membentuk Moral dan etika dalam pelayanan kedepan di luar pendidikan umum yang di siapkan pemerintah. Sehingga proses kecil ini menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik saat itu. Mengapa? Sebagai contoh; Kami tertarik dengan sebuah foto yang di naikan di status Facebook sdr. Jhon Anari di Plaza 777 Amerika beberapa waktu lalu. Dimana tokoh Injil sekaligus guru orang papua I.S.Kijne mengajar lagu paduan suara kepada anak - anak kampung Yoka Sentani Timur di alam terbuka yang berlatar belakang Danau Sentani dan gunung Cycloop yang Indah. Belajar di alam terbuka (Visual) ini membuat kami mengagumi I.S Keije yang pada tahun 1947 telah menerapkan teory pendidikan kontektual dengan gaya belajar secara Visual, dimana dia berusaha menyatukan anak - anak Yoka yang di latar belakangi danau Sentani dan gunung Cycloop yang indah dengan kalimat dan not yang ada di dalam teks latihan. Dalam pendidikan demikian, I.S Kijne bukan hanya sekedar mengajar lagu, namun sedang memasukan nilai seni, dan keindahan alam dalam hati dan pikiran anak – anak Papua yang belajar ini sehingga mereka di jadikan satu antara kata dalam teks latihan dan keindahan alam di sekeliling mereka. Kami yakin pasti mereka hebat semua saat itu karena lagu mereka adalah ungkapan hati mereka yang sesungguhnya.

Wajar saja mayoritas orang tua kami dahulu bisa menyanyikan berbagai lagu dengan berbekal pengetahuan kesenian. Padahal Teory Kontektual dengan gaya belajar Visual, Kinestetik dan Auditory ini sendiri baru mulai, dan coba di ajarkan negara ini, setelah pemerintah Indonesia mulai menerapkan guru bersertifikasi pada tahun 2011. Hahaheee itu yang rendahka?. Sehingga kita kritisi, berapa tahun lamanya Indonesia menerapkan teory Kontektual yang dominan populer di Amerika hingga menjadi negara super power saat ini?. Ini bukti, pengelola pendidikan yaitu pemerintah telah menunjukan mereka memiliki kwalitas yang rendah, dan merusak pondasi sistim pendidikan buat orang Papua yang di bangun gereja, hanya karena kecurigaan mereka terhadap Politik Papua Merdeka. Sekitar 50 tahun bangsa Indonesia caplok papua,proses pendidikan jalan tanpa methode belajar dan pembelajaran serta pendekatan dengan pemaksaan dan kekerasan.

Guru yang mereka kirim tidak mengeti banyak tentang teory - teory di kembangkan demi kemajuan peradaban dunia. Kami pernah membaca catatan pelayanan dan pendidikan dari I.S Kijne dan tokoh Pendidikan Katholik di Paniai Herman Tillemans. Dari tulisan mereka ini kami menarik kesimpulan bahwa mereka dalam proses belajar dan pembelajaran memahami betul berbagai Theory Belajar dan pembelajaran, seperti; teory Deskritif dan Preskreptif yang di kembangkan oleh Jerome Seymour Bruner (1/10/1915) yang membagi proses belajar dan pembelajaran yang artinya, proses dalam siswa belajar dan proses guru menyiapkan proses belajar yang lebih menekankan pada proses bukan pada hasil belajar,dengan asumsi proses kesiapan siswa dan guru harus bagus agar kwalitasnya baik. Kemudian mereka juga mengerti theory Behaviors yang di kembangkan oleh Professor psikologi pendidikan di Connecticut College Robert Mills Gagne (21/8/1916 - 28/4/2002), dan Emille Barlinear 1851 yang lebih menekankan tentang perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Teory Teory belajar Kongnitif yang di kembangkan oleh Psikolog Swiss Jean Piaget (9/8/1896) yang lebih menekankan pada proses kesiapan belajar lebih penting dari pada perubahan tigka laku, kemudian Teory Belajar kontruktivisme yang di kembangkan oleh Driver dan Arthur Clive Heward Bell yang lahir (16/9/ 1881- 1964), Theory Belajar Humanistik yang di populerkan oleh Abraham Harold Moslow (1 /4/1908- 8/06/ 1970) dan Carl Ransom Rogers (8/1/1902 – 4/4/1987) yang lebih menekankan pada bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal positif, Teory Sibermetik yang istilah nya di Populerkan oleh Norbet Wiener (1894–1964) yang mengatakan; belajar adalah proses pengelolaan informasi dan di kembagkan oleh Landa,Pask dan Scott, kemudian Theory Revolusi Sosiokultural yang di kembangkan oleh Piagiet dan psikolog asal Rusia Lev Vygotsky (5/11/1896 – 11/06/ 1934) yang menolak pembelajaran sentralistik,kemudian Theory Manusia pembelajaran dan Teory Quantum Learning yang di kembangkan oleh Georgy Lasanov yang lebih menekankan pada aspek - aspek pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar seperti lingkungan bermain dan sekolah.

Selain mereka juga memahami Teory Belajar Komparatif dan Kolaboratif yang di kembangkan oleh Ted Panits yang lebih menekankan pada proses belajar pada kelompok kecil. Serta Teory Leason Study yang di kembangkan oleh Makoto Yosidha dan di kembangkan oleh Catharine Lewis yang mempengaruhi perkembangan Jepang yang lebih menekankan peningkatan kemampuan belajar siswa melalui perencanaan,dan penelitian hasil yang di capai siswa , serta Theory Problem Solving dan Proplem Posing yang di kembangkan untuk menyelesaiakn msalah - masalah siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin hasil dari mengerti itu semua, waktu kami jalan - jalan di Mall Jayapura, di sebuah Toko buku milik gereja, kami melihat sebuah buku bacaan yang berjudul “Kota Emas &Tom dan Regy” harganya 20 ribu. Kami dengan senang hati beli buku itu karena kami ingat buku itu adalah buku bacaan orang tua kami saat Sekolah Rakyat(SR) di Kampung Yakagopa (Bomou I) Deiyai sekarang tahun 1954. Menurut cerita, Tom adalah Tom Wospakrik (orang Papua) yang setia mendampingi Regi istrinya I.S.Kijne selama masa pelayanan keluarga Jerman ini di Serui (ambay). Ini sebuah buku muatan lokal yang di tulis I.S Kijne buat anak - anak jaman itu, yang lahir dari aktifitas Istri dan pembantu mereka Tom. 

Harapnnya membangun imaginasi Moral, etika dalam kebersamaan hidup. Sehingga Mama saya selalu tersenyum lebar bila cerita mengenai Tom dan Regy dia ceritakan buat kami. Katanya Tom itu kulit hitam dan Regy itu kulit putih. Saya kagum karena mereka sudah tua, tetapi masih juga mengingat isi lengkap buku itu. Dan kami sambut buku ini karena, I.S Keije telah mengetahui bahwa,mayoritas orang Papua di ajar oleh orang tuanya melalui pendidikan narasi atau cerita untuk membentuk watak dan kepribadian mereka. Dan buktinya, betul semua suku di papua, waktu di kampung sebelum tidur, di hutan, sungai, rawa, laut mereka di ceritakan tentang alam, dongeng anak yatim piatu, perang, menolong orang atau nilai baik dan buruknya. I.S Kijne sudah mendalaminya.

Sebagai perbandiingan,saya membaca sebuah buku yang di tulis oleh Moses Kilangin pioner orang Amungme yang sekitar tahun 1954 lulus sekolah di ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) Fak – Fak dengan judul; Moses Kilangin “ Uru Meky “ di terbirkan oleh penerbit Tabura Jayapura 2007. Sebagian dari buku ini menceritakan; pada tahun 1956 Moses dari Kugapa (bibida) Paniai bersama Pater Missael Kammarer orang Belanda berjalan kaki ke Amkayagama Tzinga Tebagapura untuk membangun gereja dan sekolah. Dimana mereka berjalan selama 1 minggu naik turun gunung hingga sampai di daerah orang Amungsa. Kemudian sendiri menebang kayu,gergaji dan membangun sekolah buat anak - anak dan mengajar. Bila kita baca buku ini, Moses juga mengajar dengan teory Kontektual tetapi berbasis Masalah. Dimana dia mengajar anak - anak melalu menyanyi bahasa daerah yang dia karang sendiri dan menggunakan alat praga batu dan kayu untuk menghitung. Ini yang di sebut pendidikan kontekstual. 

Kemudian lebih dari itu muncul pertanyaan lanjutan di luar proses pendidikan tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa Moses harus jalan selama 5 hari ke Tzinga Tembagapura? atau nilai apa yang mendorong Moses berjalan jauh.Spirit apa yang ada didalam diri Moses? Lalu apakah Moses di kasih uang yang besar sehingga bisa mengambil resiko perjalanan ini? Atau perhatian pemerintah belanda saat itu bagaimana?. Saya pikir jawaban dari pertanyaan - pertanyaan ini menjadi roh kemajuan pendidikan di papua saat itu. Dari hasil penelusuran saya, saya menemukan; Moses menjadikan guru bukan sebagai profesi dia tetapi sebagai pelayanan. Karena bila guru di jadikan profesi, maka dia harus profesional dan dia harus dinilai dengan profit (uang). Moses jadikan guru adalah pelayanan yang harus dia pertanggung jawabkan kepada Allah sehingga mengejar untuk mereka adalah nilai keselamatan pribadi yang berdampak pada orang lain. Fasilitas belajar ada atau tidak untuk kelompok ini bukan ukuran. Kesetian, ketabahan,kejujuran,etika dan Moral menjadi ukuran keberhasilan pendidikan di tanah papua saat itu. Bukan ukuran kepentingan dan Politik seperti sekarang.

Dimana saat ini seorang guru bisa mendapat gaji hingga 7 juta dan yang sertifikasi 12 juta, bahkan ada gaji 13,gaji kekurangan dan sebaginya.Namun para guru mayoritas malas ke tempat tugas dengan berbagai alasan karena spirit pertanggung jawaban iman dia telah di musnahkan dengan sistim baru yang indonesia kembangkan. Kami temukan di kecamatan Yigi Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu. Guru datang ke tempat tugas hanya menjelang ujian sekolah. Itu juga guru menyuruh siapkan ayam satu ekor kepada sorang siswa agar bisa lulus dan jawaban sekolah di isi oleh guru buat siswanya karena di berikan ayam. Padahal di tahun 70 an tempat ini sudah berhasil meloloskan anak Sekolah dasar saat sekolah di kelola gereja. Pemerintah bukannya mendukung sekolah yang di kelola gereja namun mengelola kelemahan dari sekolah yang di kelola gereja untuk merusak kwantitas dan Kwalitas pendidikan dengan mendirikan sekolah Inpres dan negeri sebagai tandingan. 

Dengan awalnya memberikan jatah pelayaanan yang dianggap cukup untuk saat itu. Dimana beras,gaji,kenaikan pangkat, lancar di urus melalui kantor Camat di Kecamatan. Dampak banyak guru dan murid pindah ke sekolah yang di anggap murah dan mudah ini. Namun lambat laun,sekolah baru yang mudah dan murah ini mempersulit mereka sehingga masa depan mereka tidak jelas. Sekolah Yayasan yang sejak dahulu di kelola oleh Gereja mati karena eksodus guru ke sekolah negeri. Sprit guru sebagai pelayan di ganti dengan menjadi pekerjaan guru sebagai Profesi (guru upahan) yang dinilai dengan harta benda. Sebenarnya tindakan ini, dampak dari ketakutan Indonesia akan Politik Papua Merdeka. Dimana pemerintah beranggapan bahwa,sekolah swasta ini memproduksi lulusan anti negara. Sekian.

 Penulis adalah Pemerhati Pendidikan Papua

 Artikel Ini Dapat Di Baca Juga Di:

  1: http://kagaitadiyoka.blogspot.co.id

 2: www.kabarmapegaa.com

 3: www.umaginews.com

Read more »

Putus Harapan Dengan Indonesia

Putus Harapan Dengan Indonesia (Dok. The Papua Journal)

Oleh: Heriet Hegemur*

Manusia Papua harus bangkit melawan pemusnahan terhadap hak-hak keaslian di negeri sendiri dari Sorong sampai Samarai, sebab total jumlah penduduk Papua saat ini sebanyak 3.600.000 jiwa, terbagi menjadi Orang Asli Papua 1.700.000 jiwa, dan pendatang 1.980.000 jiwa. Hingga pertengahan 2010 jumlah Orang Asli Papua mencapai 1,730.336 atau 47.89% . Sementara non Papua mencapai 1,882,517 atau 52,10%. Diakhir tahun 2010, orang asli Papua mencapai 1,760,557 atau 48.73%. Populasi non Papua mencapai 1,852,297 atau 51.27%.

Jadi, jumlah keseluruhan penduduk Papua hingga 2010 sebanyak 3,612,854 atau 100%. Sebagai anak asli, kami merasa kehilangan nanti jika orang Papua mengalami kepunahan secara halus. Papua dianjurkan untuk wajib mengikuti Program Keluarga Berencana sedangkan wilayah Jawa mengalami kepadatan penduduk dan sebagian masyarakat Jawa tinggal di bawah kolong jembatan. Miras sesungguhnya bukan budaya bagi orang Papua, kini seluruh masyarakat nusantara kenal memiliki kebiasan miras/budaya miras.

Di bidang pendidikan seharusnya orang Papua memiliki pendidikan cukup namun dan bila menghitung jenjang pendidikan jika diperioritaskan seharusnya ratusan lulusan S1,S2 dan S3 berada di Papua. Di bidang kesehatanpun demikian banyak dokter asli Papua melayani di Papua, namun faktanya sebagian dokter didikan Indonesia saat ini mengutamakan gaji tinggi dari pada pelayanan dan ekonomi yang seharusnya berkembang namun tidak berdaya di negerinya sendiri. Kekayaan sumber daya alam Papua seharusnya menghasilkan orang-orang Papua yang mampu di segala bidang.

Ketidakberdayaan selalu melekat pada orang Papua dengan embel-embel malas, bodoh dan lain sebagainya, namun benar atau tidak kita bisa melihatnya dari pembangunan sarana dan prasaranan dengan konsisten di Papua semenjak Papua berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan papua menjadi urutan pertama dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia (Data diolah oleh Tim IDeAS) namun orang Papua tidak pernah mengemis dan bahkan menjadi pengemis.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 78 perusahaan dan Penanaman Modal Asing (PMA) 122 perusahaan dan menghasilkan ratusan triliyunan rupiah sejak 2014 namun apa dampak dari pendapatan tersebut bagi rakyat Papua? Hasilnya masih sama ‘Tidak Berdaya.’ Hasil pembangunan dari Indonesia adalah perbedaan dan perpecahan, contoh sederhananya, penghasilan pembagian hasil PT Freeport dan LNG Tangguh yang nyatanya harus merata masyarakat Papua, namun nyata lebih diutamakan terutama pemilik hak ulayat yakni suku yang berada di sekitar lokasi areal Freeport sedangkan daerah lain sifat persenan untuk kabupaten lain.

Indonesia hanya membangun perpecahan antara masyarakat pribumi dan membangun fondasi ketidakadilan bagi masa depan orang Papua.

Masyarakat Papua yang dulu dikenal dengan kebiasaan jiwa sosialnya terkesan hilang. Bagi kami, bukan globalisasi yang menjadi indikator utama akan tetapi sistem penjajah yang dilakukan aktor utamanya adalah Indonesia. Beberapa tokoh budaya Papua seperti Arnold Clemens Ap, Theys Hiyo Eluays dan lainya dibunuh hanya untuk memutuskan rasa persaudaraan antara sesama orang Papua. Contoh sederhana lain pembagunan sanggar-sanggar seni di Papua, hal-hal tersebut menunjukan bahwa Papua sesungguhnya sedang rapuh dan tinggal menunggu waktu untuk runtuh total.

Kami sebagai generasi muda masa depan Papua tidak ingin kehilangan keaslian kami di berbagai aspek kehidupan, terutama budaya kami sebagai pribumi Papua. Analisis kami saat ini terkait pembangunan di tanah Papua yang ada saat ini adalah bagaimana negara saja tidak serius membangun Papua apalagi pemerintahnya. Dengan demikian prinsip kami, kebenaran dan keadilan tujuan masa depan Papua dan kami ingin membagun manusia Papua lebih baik disesuaikan dengan budaya leluhur kami. (***)

*Heriet Hegemur adalah aktivis Nasional Papua Solidarity (NAPAS)

 papuajournal.com

Read more »

Hana Salomina Hikayobi, Pejuang Hak-Hak Wanita Papua

Foto: Adele

Di tengah semrawutnya kondisi sosial politik di bumi Cendrawasih, ada satu sosok wanita yang berani menentang arus dan membuat perubahan. Hana Salomina Hikayobi, namanya. Wanita kelahiran 7 Juni 1966 ini memakai tulisan sebagai medium pergerakan untuk menyuarakan kaumnya yang selama ini dibungkam oleh sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak berpihak kepada wanita. Sederet perubahan dibuatnya, tapi bagi penerima penghargaan SK Trimurti tahun 2015 lalu, perjuangan masih panjang!

JALAN GERILYA
Karier politiknya berawal saat ia terjun sebagai Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia pernah menjadi Wakil Ketua II MRP (2006-2011), meski kemudian ditolak oleh Menteri Dalam Negeri (saat itu Gamawan Fauzi), menjadi anggota MRP periode 2011-1016 dengan tuduhan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masih lekat di ingatannya saat asap pekat akibat kebakaran hotel memenuhi kamar tempatnya menginap bersama sang suami di Papua Barat. Ketika kembali ke kamar, beberapa barang tidak bisa diselamatkan dan kamera yang mendokumentasikan diskusi bersama masyarakat adat tentang sebuah upaya mediasi, hilang,” kisah Hana. Meski tidak jelas apakah kebakaran itu disengaja atau tidak,   hingga kini ia tidak menerima klarifikasi tentang kejadian tersebut.
Waktu itu, ia diminta datang oleh masyarakat adat setempat untuk menjadi penyambung lidah dalam upaya mediasi dengan salah satu perusahaan penambangan batu bara milik asing. Masyarakat lokal ingin lebih dilibatkan. Tidak hanya dijadikan sebagai office boy atau pencuci pakaian, tapi juga diberi kesempatan yang layak, termasuk mendapatkan bagian dari saham atas hasil tambang yang dikeruk dari bumi mereka.

Peristiwa itu hanyalah segelintir saja dari berbagai risiko yang harus dihadapinya sebagai aktivis yang banyak menyuarakan hak-hak rakyat Papua, terutama kaum wanita. Di dunianya ini, Hana tak banyak duduk di balik meja, tapi turun ke bawah, bertemu masyarakat untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal-hal yang harus ia perjuangkan.

Otonomi khusus daerah di tahun 2001 era reformasi menjadi salah satu pembuka jalan baginya untuk bergerak dan menciptakan ruang bagi wanita di Papua. Di kesempatan inilah ia mengumpulkan beberapa aktivis perempuan, baik itu yang fokus mengurusi HAM, mereka yang bekerja sebagai PNS, aktivis gereja, aktivis lingkungan dan komunitas lokal yang ada di kampung-kampung.

“Kami sama-sama membangun komunikasi, dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengumpulkan persepsi. Hingga akhirnya kami melakukan deklarasi bahwa nasib perempuan ada di tangan perempuan juga,” ungkap Hana. Bentuk nyata dari deklarasi itu adalah terbitnya Tabloid Suara Perempuan Papua (TSPP) pada 6 Agustus 2004, dengan edisi perdana 1.500 eksemplar.

Nama tabloid itu sengaja diambil karena suara dan pembangunan bagi wanita dan anak-anak sangat terabaikan. Ia memilih media sebagai alat yang dapat menghubungkan suara masyarakat dan ikut menjadi penentu bagi arah kebijakan. “Perempuan dan laki-laki duduk bersama menghasilkan suatu keputusan. Itulah ukuran keadilan yang kami nantikan dan perjuangkan saat ini,” ungkapnya. Menurutnya, jika porsi keberpihakan ini tertata ulang dengan baik, maka masa depan yang mereka impikan itu akan terjadi.

Melalui TSPP, ia mengajak para wanita pedagang pasar untuk memperjuangkan hak atas kehidupan yang layak lewat berbagai bantuan modal. Tabloid ini juga wanita untuk berani melangkahkan kaki ke dunia birokrasi atau berkarier di dunia legislatif, yang pada waktu itu hanya bisa dihitung dengan satu atau dua jari.
Tak berhenti di situ, demi melengkapi para wanita di Papua, Hana dan rekan-rekan sekerjanya kerap mengadakan kelas-kelas pelatihan menulis atau jurnalistik kepada wanita-wanita lokal. Apabila selama ini para wanita di Papua hanya bisa mengobrolkan apa yang terjadi di antara sesamanya, maka Hana menantang mereka untuk memindahkan apa yang mereka lihat, kecap, dan rasakan itu ke dalam bentuk tulisan. Apakah itu absennya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kehidupan ekonomi yang memprihatinkan, atau penderitaan mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Saya yakin bahwa membaca dapat mengubah mindset seseorang yang nantinya dapat menjadi kekuatan yang membawa perubahan. Mungkin tidak dalam satu atau dua tahun, tapi kami percaya perubahan itu akan terjadi,” ujarnya, dengan keyakinan tinggi.

Harapan Hana berangsur menjadi nyata. Tabloid ini berhasil merebut hati masyarakat Papua dengan berita-beritanya yang lugas dan berani menyuarakan politik, hukum, kesehatan, lingkungan hidup, dan pendidikan yang masih belum memberikan akses dan ruang berekspresi serta berpendapat bagi wanita di Papua. Tidak heran jika di tahun 2004 tersebut terjadi gerakan yang luar biasa terbangun dalam kehidupan berdemokrasi, terutama di antara kaum wanitanya.
Beberapa alumni pelatihan jurnalistik yang pernah diadakannya banyak yang berhasil mengembangkan karier profesionalnya di dunia jurnalistik. Beberapa ada yang sudah bergabung di RRI, media televisi, dan media-media lain di Wamena. Tak sedikit juga yang bergabung di media ternama seperti Tempo.   


BEKAL JIWA PENDIDIK
Meski tak pernah dituntut untuk kuliah hingga ke jenjang tinggi, setelah merampungkan jenjang sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, Hana melanjutkan ke program Pasca Sarjana Kebijakan Publik di universitas yang sama. Ia sempat berkarier sebagai staf di bagian pembinaan LP Anak Pria di Tangerang (1996-2001). Di kesempatan itu ia juga dipercaya untuk mengajar di SMU Istimewa, yang murid-muridnya adalah para penghuni LP yang masih di usia sekolah.

“Bapak saya seorang guru. Sejak kecil beliau selalu menekankan pentingnya bagi kami untuk sekolah dan menimba ilmu sebanyak mungkin,” ungkap Hana, saat mengisahkan keluarganya. Dalam kebersahajaan hidup, ia dan ketujuh saudara saudarinya bisa merampungkan sekolah. “Dengan belajar, kamu bisa mencapai masa depan yang lebih baik,” begitu nasihat bapaknya, kembali terngiang di telinganya.

Nasihat ini pula yang meyakinkan dirinya untuk terus membawa pencerahan bagi wanita dan anak-anak di Papua. Ia banyak membangun taman bacaan di kampung-kampung, dan sebisa mungkin mengawal pendidikan anak-anak di wilayah pelosok, termasuk merawat gedung-gedung sekolah. Suatu kali, ia mengundang salah satu pimpinan dinas pendidikan saat itu untuk menilik salah satu sekolah yang mereka rawat.

“Jalan menuju lokasi sekolah itu penuh dengan lubang, dan jika hujan lumpurnya bisa sampai ke pinggang,” ujar Hana, menceritakan kondisi akses pendidikan yang menyedihkan di tanah Papua. Menghadapi medan yang berat ini, pejabat dinas yang awalnya berpakaian rapi itu  mulai mencopot jasnya. “Kami sengaja mengajaknya melewati ruas jalan itu supaya akses menuju sekolah cepat diaspal,” ujar Hana, tertawa.

Dari yang pernah menjabat Wakil Ketua II di MRP, kini ia dipercaya sebagai Kepala Bapedda Kabupaten Jayapura. Secara garis hierarki birokrasi, maka posisi Hana yang tadinya setingkat dengan Gubernur Papua, kini justru menjadi turun. Tetapi, menjadi bagian rantai birokrasi dengan posisi strategis justru membuatnya punya peluang lebih besar dalam membuat perubahan.

“Saya ubah strategi untuk mendorong perekonomian rakyat, mendorong para wanita yang sering menjadi korban KDRT untuk mandiri secara ekonomi sehingga bisa menyekolahkan anak-anak mereka,” ujar Hana, yang di tahun 2011 ikut mendirikan sebuah koperasi untuk membantu wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya. Selain fungsi simpan pinjam, koperasi ini juga dilengkapi toserba yang menjual sembako dengan harga miring.

Bagaimanapun, ia mengakui bahwa menjadi penyambung lidah akar rumput, sekaligus menyirami mereka agar tumbuh menjadi kuat dan berdampak, bukan hal yang mudah. Ketika ia berbicara dengan berpihak kepada rakyat, ia tetap dilihat miring juga oleh pemerintah. Tapi, baginya itu sudah risiko. “Kalau bukan kami, siapa lagi yang mau bicara? Saya harus bisa menjalankan tugas ini dengan tanggung jawab saya kepada negara, Tuhan, dan rakyat. Itu prinsip yang saya pegang. Saya tidak mau terbeli dengan apa pun,” tegas Hana. (f)




Naomi Jayalaksana

Read more »

Tidak Ada Jalan Lain, Selain Papua Merdeka

Jokowi berjanji akan mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan. Namun, cita-cita Jokowi ini kelihatan macet di lapangan. Papua tetap "ditutup". Ikuti ulasan Made Supriatma berikut ini.

West Papua Indonesische Soldaten

Akhir Maret yang lalu Menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, Luhut Panjaitan berziarah ke makam tokoh nasional Papua Theys Hiyo Eluay. Menteri Luhut meletakkan karangan bunga di atas makam tokoh yang dibunuh lewat operasi intelijen Kopassus tahun 2001.

Luhut Panjaitan, yang adalah juga bekas perwira Kopassus, bermaksud untuk meraih simpati. Selepas itu, dia akan bertolak ke Papua Nugini dan Fiji. Indonesia memiliki kepentingan terhadap Papua Nugini, Fiji dan negara-negara Melanesia karena dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua.
 

Selain itu, kunjungan ke makam Theys bisa dilihat sebagai sikap (gesture) yang ditujukan kepada rakyat Papua. Hanya saja, ada yang tidak pas. Beberapa saat sebelum kunjungan Luhut, lambang Bintang Kejora besar di atas makam Theys dihapus dan dicat putih. Bagaikan menyiram bensin, para aktivis kemerdekaan Papua langsung bereaksi keras. Mereka marah dengan penghilangan lambang Bintang Kejora itu. Lambang ini sudah dianggap sebagai identitas politik bangsa Papua.

Di pihak Indonesia, tidak banyak yang menyadari bahwa masalah Papua sudah memasuki tahapan penting. Administrasi pemerintahan presiden Jokowi pernah berjanji akan memperbaiki situasi di Papua. Presiden Joko Widodo berjanji akan mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan.

Para tentara anti huru hara di Jayapura, 30 November 2000 mengantisipasi peringatan 29 tahun Papua Barat .

Namun, kenyataan berbicara sangat berlainan. Cita-cita Presiden Jokowi ini kelihatan macet di lapangan. Ada dua hal yang dilihat dari perspektif Papua yang tidak mungkin diselesaikan dengan ‘pendekatan kesejahteraan.' Keduanya persoalan itu adalah impunitas dan kebebasan serta hak-hak asasi manusia.

Impunitas

Rakyat Papua tentu tidak bisa melupakan bagaimana Theys dibunuh. Mereka juga masih ingat ucapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat itu Panglima TNI, ketika Theys dibunuh. Ryamizard memuji prajurit dan perwira Kopassus yang membunuh Theys sebagai “pahlawan NKRI.”

Pelanggar HAM diserahi mendidik generasi penerus TNI

Selain itu mereka menyaksikan bagaimana perwira-perwira yang katanya dihukum dan dipecat dari dinas TNI justru terus mendapat kenaikan pangkat. Bekas Komandan Satgas Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo (Akmil 1987), misalnya, sekarang berpangkat Mayor Jendral dan menjadi Gubernur Akademi Militer. Tentu sulit dimengerti bahwa perwira yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM berat diserahi mendidik generasi penerus TNI.

Perwira-perwira lain juga terus menerus mendapat promosi. Kapten Inf. Rionardo (Akmil 1994) sekarang sudah berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai komandan Brigif 1 Pam Ibukota/ Jaya Sakti. Sedangkan Mayor Inf. Donny Hutabarat (Akmil 1990) terakhir diketahui juga berpangkat Letnan Kolonel dan menjadi Assisten Intel di Kodam Bukit Barisan. Kapten Inf. Agus Supriyanto (Akmil 1993) juga sudah menjadi Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Kodim 1607 Sumbawa.

Kebebasan dan HAM

Tidak dapat disangkal bahwa setelah kematian Theys Hiyo Eluay gerakan pembebasan Papua telah mengambil bentuk yang sama sekali lain. Jika sebelumnya, gerakan-gerakan pro-kemerdekaan Papua lebih berorientasi elitis sambil tetap memelihara sayap militer dalam berhadapan dengan pemerintah Indonesia, maka saat ini yang muncul adalah kekuatan organisasi massa.

Kita menyaksikan lahirnya aktivis-aktivis Papua dari generasi yang lebih muda. Mereka lebih berdisiplin, memiliki ikatan ke dalam yang jauh lebih kuat, dan lebih terbuka dalam mengadopsi taktik dan strategi baru dalam gerakan.

Itulah yang direpresentasikan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Organisasi ini bergerak di lapisan kaum muda terdidik Papua terutama mahasiswa dan pelajar. KNPB juga sangat mengerti teknologi. Operasi dan jaringan media sosial KNPB, misalnya, cukup maju sehingga mereka bisa mengorganisasi gerakan dengan cepat.

Tidak pelak lagi, KNPB menjadi organisasi Papua yang paling militan. Gerakan aksi massa KNPB tidak saja dijalankan di Papua namun juga di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. 

Tampaknya, aparat keamanan Indonesia tidak berdaya dalam mengendalikan KNPB. Jalan pintas diambil oleh aparat keamanan. Kepemimpinan dan anggota KNPB menjadi target pembunuhan oleh aparat-aparat keamanan. Sejak organisasi ini didirikan tahun 2008 hingga 2014 ada 29 anggotanya dibunuh dan puluhan lainnya di penjara. Pada tahun 2012, wakil ketua KNPB, Mako Tabuni dibunuh oleh aparat berpakaian preman.

Tidak ada organisasi di Indonesia yang menjadi korban pembunuhan tepat sasaran (targeted killings) sebesar KNPB. Bahkan organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris sekalipun.

Aparat keamanan Indonesia juga melakukan banyak penangkapan terhadap peserta aksi-aksi unjuk rasa yang digelar seakan tidak kenal lelah oleh para aktivis Papua. Pemerintahan presiden Jokowi cukup ‘berprestasi' dalam melakukan penangkapan ini. Organisasi Papua itu Kita mencatat bahwa ada 653 penangkapan terjadi antara April 2013-Desember 2014 dan 479 penahanan aktivis dari 30 April-1 Juni 2015. Tentu, penangkapan-penangkapan itu juga kerap disertai dengan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan.

Pertarungan Internasional

Saat ini tengah terjadi pertarungan antara Indonesia dan pihak pejuang kemerdekaan Papua di Pasifik Selatan. Pihak Papua diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi ini selama beberapa tahun belakangan ini dengan gigih melakukan gerilya diplomatik dalam upaya mendapatkan keanggotaan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi regional negara-negara Melanesia.

Saat ini, Indonesia adalah associate member dari MSG. Sementara ULMWP diakui stastusnya sebagai pengamat (observer). Indonesia berusaha menjadi anggota penuh MSG. Namun aktivis pro-kemerdekaan Papua gigih berkampanye menentangnya. Seminggu yang lalu, ribuan demonstran Papua turun ke jalan untuk menolak keanggotaan Indonesia dalam MSG dan menuntut pengakuan ULMWP sebagai anggota penuh.

Jalan diplomatik Indonesia tampaknya tidak akan mulus. Sekalipun diplomat-diplomat Indonesia terkesan meremehkan kekuatan kecil ULMWP. Dalam pertarungan diplomatik ini, Indonesia kembali menghadapi sejarahnya sendiri. Persis inilah yang terjadi ketika Indonesia menghadapi gerilya-gerilya diplomatik Timor Leste.

ULMWP agaknya tidak akan berhenti di Pasifik Selatan. Mereka sudah bergerak ke negara-negara yang menjadi kekuatan internasional dunia. Yang terpenting adalah bahwa mereka mampu membangun basis kekuatan di dalam negeri serta kekuatan-kekuatan masyarakat sipil non negara di tingkat internasional.

Membuka Papua

Kenyataan-kenyataan seperti diatas sangat jarang diketahui oleh publik Indonesia. Sekalipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi namun akses warga negaranya terhadap informasi khususnya yang terkait dengan Papua masih sangat terbatas. Wartawan asing tidak diperbolehkan meliput di Papua. Walaupun pemerintahan Jokowi mengatakan sudah mencabut larangan itu, namun di praktiknya, masih sangat sulit perizinannya bagi wartawan asing meliput di sana.

Sementara, wartawan-wartawan Indonesia yang bekerja di sana sebagian besar mendapatkan informasinya justru dari aparat keamanan dan intelijen. Seperti dalam kasus Tolikara, misalnya. Para jurnalis Indonesia hanya meneruskan informasi yang berasal dari pihak kepolisian.

Papua sesungguhnya memiliki wartawan-wartawan lokal yang cukup bagus. Mereka memiliki akses terhadap sumber-sumber berita lokal sehingga lebih mudah melakukan verifikasi berita. Akan tetapi, berita-berita mereka umumnya diterbitkan untuk masyarakat lokal dan sangat jarang dijadikan rujukan media nasional.

Dalam soal Papua, pemerintah Indonesia agaknya tidak hanya ingin menyembunyikan persoalan dari dunia internasional. Pertama-tama, pemerintah Indonesia menutup informasi untuk rakyat Indonesia sendiri. Sebab jika informasi dibiarkan bebas mengalir maka ia akan membuka borok-borok pemerintahan itu sendiri. 

Soal Papua seharusnya menjadi perdebatan di kalangan publik Indonesia sendiri. Jika itu tidak terjadi, kita membiarkan satu daerah diperintah secara otoriter sementara wilayah lainnya menikmati kehidupan demokrasi. Konsekuensinya adalah bahwa kita sesungguhnya tidak mengakuinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Made Supriatma peneliti dan jurnalis independen. Tulisan dan laporannya sering muncul di majalah online IndoProgress. Fokus penelitiannya adalah politik militer, konlfik dan kekerasan etnik, serta politik identitas.

@supriatma

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

 MUYE VOICE

Read more »

53 Tahun Bangsa Papua Dalam Pendudukan Asing

Minggu 1 Mei 2016, hari ini tepat 53 Tahun pendudukan indonesia atas tanah Papua demikian sudut pandang dari bangsa Papua terhadap kehadiran negara indonesia di Papua terhitung sejak 1 Mei 1963.
Pada tahun 1963 terjadi penyerahan administrasi dari UNTEA kepada indonesia; apa yang terjadi, padahal sesuai perjanjian New York bangsa Papua akan menentukan pilihan bebas untuk bergabung dengan negara indonesia atau bernegara sendiri sesuai hasil manifesto 1961.

Dasar perjanjian new york yang sebenarnya tidak tepat karena negara lain yang mengatur dan membahas soal bangsa Papua. Bangsa Papua sendiri tidak dilibatkan dalam proses perjanjian itu. Bangsa Papua menggunakan hak pilihnya namun dengan cara indonesia yaitu sistem perwakilan. Masa 800ribu jiwa yang ada hanya diwakili oleh 1026 orang. Itupun orang-orang Papua telah dipaksa untuk harus memilih indonesia.

Hanya ada 1 suara yang menolak bergabung dengan indonesia. Penyerahan papua ini terjadi pada tahun 1963, pada tahun 1967 terjadi kontrak karya Pt. Freeport dengan indonesia. Padahal Papua baru dinyatakan bergabung/integrasi pada tahun 1969 setelah penentuan pendapat rakyat dilaksanakan.
Apa yang terjadi selanjutnya, indonesia diatas tanah Papua mulai membuka pemerintahan di 7 wilayah adat. Lahan-lahan adat diberikan untuk transmigrasi, kedatangan berbagai macam suku bangsa menambah jumlah penduduk di Papua.

Kesadaran sebagai bangsa dan negara yang telah di siap tak serta merta hilang. Perjuangan bangsa Papua terus digelorakan.
Pada tahun 1971 proklamasi sepihak dikumandangkan, lengkap dengan posisi dan jabatan serta memenuhi syarat-syarat sebuah negara merdeka. Punya rakyat, wilayah, punya pemerintahan yang dipimpin seorang presiden. Tindakan bangsa asing atas sikap bangsa Papua yang berupaya menegakan hak-haknya ini dibantai hais-habisan. Ada beberapa jenis operasi yang dilakukan oleh pihak indonesia dimasa rezim soeharto berkuasa.
Rezim kekuasaan di indonesia berganti dari sampai saat ini joko widodo pun masih sama suara dan tuntutan bangsa Papua untuk diakui sebagai bangsa yang merdeka tetap diperjuangkan.
Generasi bangsa Papua yang tumbuh dimasa penjajahan tetap sadar bahwa tanah airnya masih ditindas. Bangsanya belum terbebas dari penjajahan dengan melihat fakta sejarah dan realita hari ini.

Sampai kapan pembungkaman dan pengabaikan dilakukan oleh negara indonesia terhadap bangsa Papua terjadi? Bukankah mukadimah UUD 1945 menjamin bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, demikian pula hak bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat diatas tanah airnya. Bila secara arif dan bijaksana tanpa menambah luka bagi bangsa Papua akan terjalin sebuah hubungan antar negara yang terbaik dimasa depan; Antara negara Indonesia dan Negara Papua jika tidak maka jangan bermimpi akan ada kerja sama dimasa depan.

Sudah cukup 53 tahun dalam bingkai palsu persatuan, biarkan Bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri diatas tanah airnya.

Salam Juang!

Catatan: Phaul Heger

Read more »

Papua Butuh Dokter Dan Guru Indonesia Malah Kirim Tentara

Ekspedisi NKRI yang diprakarsai oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kembali dipertanyakan.

Aroma militerisme terasa dalam Ekspedisi NKRI yang awalnya dikatakan untuk melakukan pemetaan kekayaan alam dan sumber daya manusia tersebut namun dalam Ekspedisi NKRI tersebut bukanlah didominasi oleh para peneliti melainkan anggota militer.

“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik” kata Veronica Koman, Pengacara publik LBH Jakarta dilansir via Rimanews, Selasa (9/2/2016).

Papua dikatakan Veronica lebih membutuhkan Guru dan Dokter namun apa daya Indonesia hanya mampu untuk terus-terusan mengirimkan tentara militernya sehingga Papua dibuat tak berdaya oleh negaranya sendiri.

“Kami orang Papua tidak butuh ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru” kata salah seorang mahasiswa Papua, Vicky Tebay, dalam aksi penolakan ekspedisi NKRI yang dilakukan di depan istana negara, Selasa (9/2/2016) kemarin.

 FOKUSPAPUA

Read more »