Banyuwangi - Sebanyak 32 perangkat desa asal Kabupaten Nabire,
Papua melakukan studi banding ke Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuannya untuk
mempelajari program smart kampung dan e-village budgeting yang
dicetuskan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
"Kami ingin
melihat potensi desa, pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan
mengenal program smart kampung. Itu masih diterapkan satu-satunya di
Banyuwangi. Smart city saja belum semua kota menerapkan dan malah smart
kampung bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Kami juga berharap e-village
budgeting bisa diaplikasikan ke Nabire," kata bendahara Kampung Wanggar
Makmur, Eko Adi Purnomo saat ditemui di Desa Kemiren, Banyuwangi, Jumat
(22/7/2016).
Eko menyebut 32 perangkat desa itu berasal dari distrik Wanggar, Nabire
Barat, Makimi, Uwapa, dan Napan. Dia berharap program smart kampung
dapat diterapkan di Nabire. Dia ingin memotong mata rantai birokrasi
untuk memberikan pelayanan bagi warga kampungnya.
"Untuk
integrasi smart kampung perlu proses untuk mengusulkan ke pemda
setempat. Kalau daerah transmigran dan pesisir itu bisa cepat langsung
kita layani, kalau daerah yang tranportasinya susah butuh waktu 3-7 hari
karena jalan kaki dari desa ke kecamatan," cetusnya.
Soal
kendala jarak, diakui Eko memang menjadi penghalang untuk memberikan
pelayanan yang cepat. Tak hanya itu masalah telekomunikasi yang belum
merata juga menjadi hambatan untuk membangun infrastruktur IT di
wilayahnya.
"Sebenarnya kami langsung melayani warga hanya memang
ada kendala jarak. Misalnya saja dari kampung ke kota ada yang harus
menempuh perjalanan sejauh 32 Km bahkan harus menyewa pesawat helipad
dengan biaya sampai Rp 45-48 juta untuk sekali ngantar. Terhambatnya
pembangunan di Papua karena masalah transportasi dan biaya," cetusnya.
"Sinyal
ponsel pun tidak selalu ada tapi kami bisa memulai dengan aplikasi
offline. Mencoba memulai supaya tertib administrasi, pelayanan lebih
cepat dan transparan mengingat dana desa yang dikucurkan tiap tahun
cukup besar sekitar Rp 600-700 juta," tambahnya.
Eko menjelaskan
untuk melaksanakan studi banding ini dianggarkan oleh perangkat desa
dari 12 kampung di 5 distrik sejak setahun yang lalu melalui Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (RAPBK). Transmigran asal
Sumbermulyo, Banyuwangi ini berharap dapat menyerap ilmu mengenai
transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dari program
e-village budgeting dan smart kampung.
"Kita susun ini dari
tahun lalu dimasukkan ke RAPBK. Jadi ini inisiatif muncul dari
keprihatinan teman-teman pengelola desa, kami menyadari SDM kami masih
minim namun dituntut untuk mengelola dana pusat yang besar dengan
pertanggungjawaban. Kami masih kesulitan dan diharapkan kalau melihat
proses administrasi desa, kami ingin proses perencanaan pembangunan,
penyaluran anggaran dana desa sampai ke pelaporan bisa dilaksanakan
dengan transparan," tandasnya.
Mantan tenaga ahli Kabupaten
Nabire bidang pembangunan dan partisipatif masyarakat, Rutherford
Maniagasi, menambahkan pariwisata di daerahnya tidak kalah dengan
Banyuwangi. Oleh karenanya Rutherford berharap dengan perencanaan dan
pengelolaan anggaran dengan baik potensi pariwisata di daerahnya dapat
dikelola dengan maksimal.
"Di Nabire motifnya tidak kalah jauh
dari Banyuwangi, misalnya di kabupaten Nabire ada daerah pesisir, lembah
ada beberapa Sumber Daya Alam khususnya di lima kampung. Ada
sungai-sungai yang potensial tapi belum dikembangkan masyarakat daerah.
Ada juga wilayah pantai di Watisore dengan pemandangan hiu putih tapi
belum ada sentuhan dari pemda. Banyak obyek wisata yang bagus tapi belum
ada sentuhan, khususnya daerah pariwisata laut (pantai) di daerah
Makimi, Masipawa dan kampung Weinami," tukas Rutherford.
Sementara
itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD)
Suyanto Waspo Tando menjelaskan materi yang diberikan sesuai dengan
permintaan dari pihak perangkat desa Kabupaten Nabire. Materi yang
mereka ingin pelajari soal perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dan
BUMDes.
"Kemarin belajar soal penatausahaan keuangan desa dan
BUMDes.di Desa Sumber Bulu, Songgon dan Sumber Arum. Mereka ingin
menerapkan sistem perencanaan anggaran berbasis IT seperti e-village
budgeting tapi mereka juga mengeluhkan soal infrastruktur IT yang belum
seperti di Banyuwangi. Saya menyarankan yang penting ada niat dan mulai
dicicil dari kampung terdekat dengan kota. Saya juga mengingatkan perlu
adanya harmonisasi kepala kampung dengan badan musyawarah kampung dan
bendahara kades," jelas Suyanto.
Pria
yang akrab disapa Yayan ini mengapresiasi semangat yang dimiliki oleh
perangkat desa di Kabupaten Nabire yang ingin memajukan daerahnya. Dia
juga membuka diri untuk saling berbagi pengalaman.
"Mereka
mengakui SDM yang dimiliki masih kurang, adanya transmigran juga
diterima dengan tangan terbuka. Tidak ada perbedaan mencolok antara
pribumi dengan pendatang semuanya sudah membaur jadi mudah untuk saling
bertukar pikiran. Soal studi lanjutan, kami pada posisi pasif namun
sudah kami beri kontak telepon atau email kalau misal masih kurang soal
penataan keuangan pasti kami kirimkan," tukasnya.
(ams/try)