Showing posts with label Economic. Show all posts
Showing posts with label Economic. Show all posts

Rasakan Keunikan Kopi Dogiyai Papua

Foto Ilustrasi |Metrotvnews.com
Rasudo FM - Hasil produksi kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah daerah di Indonesia memiliki kekhasan cita rasa kopi yang berbeda satu sama lain. Salah satu daerah penghasil kopi yang telah dikenal adalah Papua.

Selain kopi Wamena yang telah populer. Kini muncul primadona baru kopi dari Papua. Adalah kopi Dogiyai. Kopi ini ditanam diketinggian 1.000 - 2.000 meter di atas permukaan air laut. Tepatnya di desa Mapia, kabupaten Dogiyai, Papua.

Biji kopi Dogiyai diproses dengan metode Honey Process. Proses pengeringan kopi dengan teknik ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan Naturral Process namun rasa kopi yang dihasilkan pastinya sepadan dengan effort yang dikeluarkan. Selanjutnya biji kopi dogiyai dipanggang dengan tingkat medium roast.

Kopi Dogiyai memiliki cita rasa yang khas. Perpaduan antara karamel yang legit dengann rasa akhir rempah-rempah dan cokelat. Kopi ini juga memiliki aroma kacang panggang yang gurih. Kopi unik itu dibandrol dengan harga Rp. 425.000 per kilogram. Dalam 5 hari kopi berkualitas premium dari Papua ini ludes terjual.

 goodnewsfromindonesia.id 

Pengrajin noken minta Pemkab Nabire bangun fasilitas

Mama-mama pengrajin penjual noken di pinggir jalan raya Yos Sudarso, tepatnya di depan taman Gizi depan pertokoan laut Oyehe, Nabire.
Nabire, Jubi – Mama-mama pengrajin noken yang telah lama jualan di pinggir jalan raya Yos Sudarso, tepatnya di depan taman Gizi dan depan pertokoan laut Oyehe, Nabire, meminta pemerintah setempat mendirikan fasilitas pendukung berupa pondok untuk memanjang daganganya.

“Bisa dibangun di depan bekas kantor DPRD, atau samping kiri pintu masuk terminal Oyehe,” kata seorang Pengrajin Noken, mama Albertina Waine, Senin, (6/11/2017).

Ia menilai selama ini pemerintah tidak melihat usaha kerajinan noken sebagai peluang usaha kerakyatan di Nabire.

“Padahal permintaan kami cukup sederhana, hanya kasih bangun pondok,” kata Albertina menambahkan.

Mama Waine  telah berjualan noken berbagai jenis sejak tahun 2013. Sebelumnya ia bersama pengrajin dan penjual noken lain berjualan di dalam pasar Oyehe, namun mereka diusir karena sengketa lapak di dalam pasar.

“Kalau kami mau jual di tempat lain itu kami selalu diusir. Jadi, pilihan terakhir kami jual di sini,” katanya

Seorang mama penjual noken lain, Fredrika Douw, mengatakan  hampir setiap saat selalu  mendapat pesanan noken dari para pejabat. “Mereka mendatangi membeli noken atau saat jalan santai,” kata Fredrida.

Menurut dia, keberadaan pondok noken sangat penting membantu kenyamanan para pembeli dan penjual sendiri.

Mama Gerfasia Waine  pedagang noken di depan pertokoan laut juga mendukung pentingnya pondok sebagai fasilitas pendukung. Karena menurut dia, payung yang digunakan saat jualan hasil bantuan mahasiswa Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Jawa dan Bali,  sudah rusak.

Pemilik toko Mega Baru di pertokoan Oyehe, Amrin, 44, tahun, menilai penjual noken yang dilakukan mama-mama Papua di depan tokonya justru membuat kumuh . “Hampir tiap hari banyak orang yang kunjungi sering biarkan sampah tanpa dibersihkan,” kata Amrin.

Ia mengaku masih mentolerir, tapi mama-mama Papua yang jualan kadang abai, sehingga perlu tempat khusus buat jualan. “ Baiknya mereka jualan di tempat khusus,” katanya. (jubi)

Perusahaan Asal Perancis Kucurkan US$ 240 Juta untuk Papua

Bryse Gaboury (EVI), Didier Holleaux (ENGIE) bersama dengan tim ENGIE setelah proses penandatanganan kesepakatan kerjasama.
Engie, perusahaan energi, baru saja menandatangani perjanjian kemitraan usaha dengan Electric Vine Industri (EVI) (4/6/2017). EVI merupakan pengembang jaringan mikro swasta yang memiliki komitmen dalam penyediaan energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola jaringan mikro fotovoltaik untuk 2,5 juta penduduk di seluruh provinsi Papua dengan menyediakan listrik terbarukan bagi 3 ribu desa selama periode 20 tahun. Total investasi yang dikucurkan untuk pembangunan proyek ini mencapai  US$ 240 juta selama 5 tahun ke depan.

Didier Holleaux, Wakil Presiden Eksekutif Engie Group, menegaskan pihaknya ingin menjadi pelopor dalam industri energi terbarukan dengan melakukan inovasi bersama untuk merancang dan mengembangkan model energi terbarukan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mendukung peluang pertumbuhan bisnis dan komunitas sekitar.”Proyek ini sangat sesuai dengan visi Group Engie,” tegas Didier.

Proyek ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi 100% elekrtifitas di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Perlu diketahui, saat ini Papua memiliki rasio elektrifitas terendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Di lain pihak, Co Founder dan CEO Electric Vine Industri, Bryse Gaboury menjelaskan kemitraan ini merupakan langkah besar untuk perusahaanya dalam menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil di Indonesia. “Kami sangat antusias dengan dukungan yang diberikan Angie untuk mewujudkan proyek ini.”
Sebagai tambahan, Saat ini, EVI telah berhasil menyediakan listrik untuk 250 orang masyarakat Papua selama 24 jam per hari selama 7 hari dalam seminggu. ini merupakan peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya mampu menyediakan listrik selama 3 jam per malam.

Pewarta : Anastasia Anggor Editor : Eva Martha Rahayu - SWA.co.id

Nelayan Merugi, Bupati Merauke Larang Menteri Susi Datang

Merauke -- Moratorium kapal eks asing, yakni larangan beroperasi sementara bagi kapal-kapal produksi luar negeri di Indonesia, membuat industri perikanan di Papua lesu. Sejumlah perusahaan berhenti beroperasi, menyebabkan perekonomian warga setempat merosot drastis.

Pemerintah Merauke berharap agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait moratorium kapal eks asing itu bisa ditinjau ulang demi mengembalikan kesejahteraan nelayan.

Bupati Merauke Frederikus Gebze bahkan menyatakan tanah Merauke terlarang untuk diinjak Menteri Susi sebelum kehidupan nelayan di sana membaik.

"Saya minta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang namanya Susi untuk mengerti kehidupan kami di tanah Papua. Dia tidak boleh datang ke Merauke sebelum masyarakat kami sejahtera. Itu pesan saya sebagai Bupati Merauke," kata Frederikus.

Gubernur Papua : Kopi Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Gunung

Papua - Dikalangan pecinta dan industri kopi nasional, kopi Papua memiliki keunggulan tersendiri, hal ini terbukti dari kopi Papua cukup diminati baik di dalam dan luar negeri, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan gerai kopi luar negeri.

Mengutip laman infopublik.id, Senin (4/7), Kepala Dinas Perkebunan Papua John D. Nahumury menyampaikan permintaan kopi Papua dari kalangan pemilik cafe ataupun eksportir dari Jakarta dan Surabaya cukup besar saat ini. Bahkan, pemerintah Polandia menyatakan minatnya untuk mendapatkan kopi Papua sebagaimana yang disampaikan wakil kedutaan besar Polandia untuk Indonesia saat kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu.

Dalam upaya memenuhi permintaan pasar, Dinas Perkebunan Papua melakukan berbagai program peningkatkan produksi, baik itu program perluasan, intesifikasi dengan memberikan bantuan bibit dan pupuk organik. Selain sarana produksi juga diberikan bantuan sarana pengolahan dan pasca panen, pemkab juga mendirikan sejumlah gudang penyimpanan kopi.

Menurut data dari Dinas Perkebunan Provinsi Papua bahwa luas area kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 hektar, dengan produktivitas per hektar hanya 438 kg. Dengan wilayah sentra adalah Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa kabupaten di pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara , Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Mimika.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan untuk membantu masyarakat yang bermukim di Pegunungan Papua, bukan hanya membangun infrastuktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarakat salah satunya dengan kopi.

“Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka kembangkan kopi. Dengan kopi masyarakat Papua bisa mendapatkan penghasilan yang menarik sehingga kesejahteraan lebih baik. Serta membuka interaksi orang gunung dengan orang luar,” kata Lukas Enembe di Papua.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi masyarakat Papua dapat bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.

Lukas menambahkan, pemerintah daerah menurutnya terus melakukan berbagai upaya meningkatkan luasan dan produksi kopi Papua agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang layak dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahetera, yaitu masyarakat Papua bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Papua, Harga Bawang Merah Rp 80 Ribu per Kilogram

Di Papua, Harga Bawang Merah Rp 80 Ribu per Kilogram.
 Harga bawang merah di beberapa pasar tradisional di Kota Jayapura, Papua, melonjak. “Harga bawang merah sebelumnya Rp 53 ribu menjadi Rp80 ribu per kilogram, sedangkan harga bawang putih Rp 78 ribu per kilogram,” kata Handayani salah seorang pedagang bumbu dapur di Jayapura, Senin, 2 Mei 2016. Dia mengatakan, kenaikan harga bawang tidak hanya yang dipasok dari Papua.

tapi juga yang berasal dari luar Papua, khususnya Jawa. “Biasanya saya pesan dari Surabaya, baik bawang merah maupun bawang putih. Saya juga jual bawang lokal biar stoknya ada terus,” ujarnya. Muryono salah seorang pedagang bumbu dapur lainnya di Pasar Youtefa Abepura mengatakan, menjual bawang merah Rp 78-80 ribu per kilogram.

“Semua pedagang bawang juga menjual dengan harga yang sama,” kata dia. Dari pantauan di lapangan, harga cabai merah Rp 60 ribu per kilogram, harga tomat Rp 14 ribu per kilogram, harga bawang putih Rp75 ribu per kilogram. Sedangkan telur ayam Rp 55 ribu per kilogram, harga telur puyuh Rp 36 ribu per kilogram dan gula pasir Rp 15 ribu per kilogram. Harga beras di Papua saat ini sebesar Rp 10 ribu per kilogram.

(red/endarmono/l/idarto/HAS)

redaksi.co.id

EKSPANSI PERUSAHAAN SAWIT: Masyarakat Papua Kirim Surat Protes Ke Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menpar Arief Yahya menyusuri kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat
JAKARTA --Masyarakat Papua dan aktivis hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi untuk memprotes keberadaan tiga perusahaan sawit yang  beroperasi di Papua.
 
Surat itu dikirimkan oleh 104 aktivis, termasuk di dalamnya dari Papua, terkait dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit yakni PT Nabire Baru, PT Bio Inti Agrindo dan PT ANJ Agri Papua. Ketiganya beroperasi di Nabire, Merauke dan Sorong Selatan (Papua Barat). Hal itu terkait dengan peluncuran Program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III oleh Presiden.
 
"Tuan Presiden, sejak awal kehadiran dan keberadaan ketiga perusahaan ini terlibat bersengketa dengan masyarakat adat setempat, karena menggunakan praktik-praktik kotor manipulasi dan intimidasi," demikian surat tersebut dalam situs Transformasi untuk Keadilan, yang dikutip Kamis (28/1/2016).
 
Menurut mereka, kehadiran perusahaan itu justru tidak membantu perbaikan dan peningkatan nasib perempuan Papua. Surat itu menyatakan sumber-sumber air bersih menjadi hilang serta tercemar, sehingga membuat perempuan dan anak-anak menjadi rentan terhadap penyakit.
 
Mereka mengatakan warga Papua semakin jauh menjangkau kebun dan dusun sagu maupun tempat berburu di hutan. Hal itu, membuat mereka kesulita mendapatkan bahan pangan berkualitas.
 
"Ancaman serius dari program ini adalah menghadirkan belasan ribu tenaga kerja dari luar Papua akan membawa tekanan sosial, ekonomi dan politik terhadap Orang Asli Papua," demikian surat tersebut.
 
Masyarakat Papua juga meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa kembali izin perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar orang Papua.
 
"Demikian Surat Terbuka ini dan kami berharap Tuan Presiden dapat bertindak memutuskan secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami," demikian surat tersebut. Surat lengkap itu bisa dibaca di sini
 
 
 

Petani Asli Papua: “Jangan Hanya Berikan Bibit, Tapi Kami Butuh Pendampingan”

Salah satu petani asli Papua di Sorong. (KabarPapua.co/Veyda Ody)
Sorong – Sebagai petani orang asli Papua, yang menyediakan lahan tidur tanah adat milik marga Malaseme, Kelurahan Giwu, Kota Sorong, A. Malaseme berharap agar dinas terkait dari pemerintah bisa memberikan pendampingan dalam bagaimana meningkatkan hasil panen yang lebik baik.

“Kami bertekad dukung pemerintah Kota Sorong dalam sektor pertanian. Tapi, kami butuh pendampingan dari dinas agar hasil panen yang telah diprogramkan pemerintah meningkat. Jangan hanya sebatas berikan bibit, lalu kami ditinggalkan begitu saja,” kata Malaseme kepada wartawan.

Menurut Malaseme, para petani asli Papua jelas berbeda dengan para petani dari luar Papua, yang sudah sejak lama menggarap pertanian seperti kedelai, jagung, padi dan sayur mayor. “Sementara masyarakat asli Papua belum terbiasa menggarap pertanian dengan lahan besar seperti itu. Makanya, kami butuh pendampingan agar ke depan masyarakat Papua bisa menjadi petani sukses seperti petani dari daerah lain,” katanya.

Sedangkan terkait bantuan dari Dinas Pertanian Kota Sorong, Malaseme mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta di atas kertas. Tapi kelompok petani Moja, hanya menerima Rp1,5 juta untuk membeli bibit bagi 15 orang anggota kelompok.

Menurut Malaseme, tanah di Kelurahan Giwu subur dan sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian, bahkan di daerah ini kedelai, sayur mayor, maupun buah-buahan tumbuh subur. “Kami berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan meningkatkan sektor pertanian dan memberdayakan petani lokal, sehingga Kota Sorong tak perlu lagi mensuplai sayur bahkan beras dari daerah lain,” katanya. ***(Vedya Ody)

2016 Disperindag Pacu Produksi Kopi, Buah Merah dan Ikan

Seorang Warga di Wamena Sedang Memanen Kopi (foto Kopikopen.com)
JAYAPURA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua mulai tahun ini bakal mendorong dan memacu peningkatan hasil produksi komoditi kopi, buah merah dan ikan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal demikian ditegaskan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Elsye Pakade kepada awak media, Sabtu (9/1) kemarin, di Jayapura.

Upaya memacu produksi tiga komoditi tersebut, merupakan tindaklanjut instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe, sebagaimana program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua  yang disingkat Gerbang Mas Hasrat Papua.

“Untuk tahun lalu produksinya ada hanya memang masih skala kecil dan belum fokus. Sebab itu pada tahun ini bapak Gubernur menginstruksikan kami sehingga kita memberikan perhatian (untuk dorong peningkatan produksi tiga komoditi itu),” jelasnya.

Untuk hasil laut ikan Disperindah Papua berencana mengembangkan di wilayah adat Saireri. Sementara komoditi kopi dan buah akan diarahkan ke Lapago dan Mepago. 

“Kemungkinan untuk sementara ini difokuskan dulu di daerah Dogiyai dan Tolikara. Nanti di tahun berikutnya secara bertahap menjangkau seluruh wilayah yang memiliki potensi serupa. Hanya untuk tahun ini dua kabupaten itu,” tutur dia.

Sementara disinggung mengenai pembangunan pabrik pengalengan ikan di Papua, Elsye mengatakan prosesnya masih pada penelitian dan survey awal sebab untuk mewujudkannya mesti ada koordinasi dengan berbagai sektor terkait.

“Ada banyak hal yang pasti akan dibahas sebab untuk membangun pabrik pasti harus ada studi dan lainnya. Tapi saat ini saya katakan prosesnya masih pada survey awal, sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dibangun. Kita tunggu saja ini masih berproses, harapannya bisa segera direalisasi sehingga industri dapat benar-benar bertumbuh di negeri ini,” harap dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menyatakan pihak pemerintah provinsi tengah berupaya menjadikan “bumi cenderawasih” sebagai kota industri.

Meski sadar hal itu cukup sulit untuk dilakukan, pihaknya menghimbau seluruh SKPD bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Elia juga menghimbau pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat membangun mewujudkannya. “Sebab hal ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk dapat mewujudkannya,” tutup dia.JAYAPURA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua mulai tahun ini bakal mendorong dan memacu peningkatan hasil produksi komoditi kopi, buah merah dan ikan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal demikian ditegaskan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Elsye Pakade kepada awak media, Sabtu (9/1) kemarin, di Jayapura.

Upaya memacu produksi tiga komoditi tersebut, merupakan tindaklanjut instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe, sebagaimana program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua  yang disingkat Gerbang Mas Hasrat Papua.

“Untuk tahun lalu produksinya ada hanya memang masih skala kecil dan belum fokus. Sebab itu pada tahun ini bapak Gubernur menginstruksikan kami sehingga kita memberikan perhatian (untuk dorong peningkatan produksi tiga komoditi itu),” jelasnya.

Untuk hasil laut ikan Disperindah Papua berencana mengembangkan di wilayah adat Saireri. Sementara komoditi kopi dan buah akan diarahkan ke Lapago dan Mepago. 

“Kemungkinan untuk sementara ini difokuskan dulu di daerah Dogiyai dan Tolikara. Nanti di tahun berikutnya secara bertahap menjangkau seluruh wilayah yang memiliki potensi serupa. Hanya untuk tahun ini dua kabupaten itu,” tutur dia.

Sementara disinggung mengenai pembangunan pabrik pengalengan ikan di Papua, Elsye mengatakan prosesnya masih pada penelitian dan survey awal sebab untuk mewujudkannya mesti ada koordinasi dengan berbagai sektor terkait.

“Ada banyak hal yang pasti akan dibahas sebab untuk membangun pabrik pasti harus ada studi dan lainnya. Tapi saat ini saya katakan prosesnya masih pada survey awal, sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dibangun. Kita tunggu saja ini masih berproses, harapannya bisa segera direalisasi sehingga industri dapat benar-benar bertumbuh di negeri ini,” harap dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menyatakan pihak pemerintah provinsi tengah berupaya menjadikan “bumi cenderawasih” sebagai kota industri.

Meski sadar hal itu cukup sulit untuk dilakukan, pihaknya menghimbau seluruh SKPD bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Elia juga menghimbau pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat membangun mewujudkannya. “Sebab hal ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk dapat mewujudkannya,” tutup dia.

papua.go.id


 

Masyarakat Papua Diminta Lindungi Hutan Sagu

Sorong - Sebagai sumber pangan lokal, masyarakat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, diminta agar melindungi hutan sagu.

"Hutan sagu harus dilindungi tidak boleh dimusnahkan untuk lahan pertanian dan kepentingan lainnya," kata tokoh pemuda Malamoi Benny Osok di Sorong, Selasa (3/11/2015).

Dia mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya petani, agar waspada membakar lahan karena saat ini musim kemarau sehingga mudah terjadi kebakaran hutan terutama hutan sagu.

Menurut Benny, tanaman sagu tidak hanya sumber pangan lokal, tapi juga melindungi sumber air untuk kehidupan masyarakat setempat.

Karena itu, kata dia, masyarakat adat Kabupaten Sorong tidak boleh membakar hutan sagu atau memusnahkan tanaman itu untuk lahan pertanian lain.

Ditegaskan Benny, sagu adalah makanan pokok masyarakat adat Papua turun-temurun dan budaya ini harus terus dilestarikan jangan sampai punah di masa yang akan datang.

"Sagu juga dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan untuk di konsumsi masyarakat setempat maupun diekspor ke luar negeri," ujar dia.

Bennny berharap, masyarakat adat menolak investor yang ingin menjadikan hutan sagu sebagai lahan pertanian kepala sawit. dpupapuabarat.com

Wah...47% Masyarakat Papua Belum Nikmati Listrik !

Aktivitas penduduk desa di Papua (dok. Gatra)
Jayapura - PT PLN wilayah Papua dan Papua Barat mengklaim masih sekitar 47% masyarakat di dua provinsi itu yang belum menikmati penerangan dari PLN. Salah satunya karena sulitnya kondisi geografis didaerah tersebut.

General Manager PLN wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Sitorus mengatakan jika dipisahkan, untuk di Provinsi Papua baru sekitar 44% masyarakatnya mendapatkan penerangan dari PLN dan untuk di Papua Barat sudah sekitar 74% masyarakatnya teraliri listrik dari PLN.

“Wilayah Papua paling banyak di daerah pegunungan tengah yang belum teraliri listrik, sementara untuk Papua Barat, paling banyak daerah pemekaran kabupaten baru yang belum teraliri listrik. Walau begitu, pemda setempat juga giat membangun listrik untuk masyarakat setempat,” katanya, Rabu (18/11)

Lanjut Robert, pada dasarnya sejumlah energy terbarukan yang ada di Bumi Cenderawasih bisa digunakan, namun potensi sumber energy terbarukan itu letaknya jauh dari pusat beban atau pemukiman. Misalnya saja pembangunan PLTA di Genyem, untuk dapat dialiri listrik hingga ke pelanggan membutuhkan 222 tower.

PLN menyebutkan saat ini sejumlah energy terbarukan ada dibeberapa lokasi, diantaranya di Walesi-Kabupaten Jayawijaya, lalu di Werbeg di Kabupaten Fakfak, Prafi di Manokwari dan Genyem, kabupaten Jayapura.

“Semua sumber energy terbarukan ini masih menggunakan air, tetapi skalanya masih kecil, yang paling besar baru PLTA Genyem,” kata Robert menambahkan. GATRAnews

Maluku Masuk Empat Besar Provinsi Termiskin Padahal Punya 25 Blok Migas

[foto: int]
Jakarta – Potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku cukup besar diantaranya memiliki 25 blok minyak dan gas bumi (migas). Namun sayang, meski memiliki kekayaan minyak dan gas yang melimpah, warga Maluku masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan bahwa dengan 25 blok Migas yang ada di Maluku, semestinya Maluku harus sejahtera.

“Tidak pantas berada di posisi empat besar provinsi termiskin di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir PikiranRakyat, 06/07.

Dia menegaskan bahwa, semua pihak harus mencari cara bagaimana kekayaan besar itu berguna untuk kesejahteraan Maluku yang masuk provinsi termiskin.

“Dengan kekayaan seperti itu, pemerintah dan masyarakat Maluku harus memastikan kekayaan itu memiliki dampak nyata untuk kesejahteraan rakyat Maluku,” jelasnya.

Sementara itu, praktisi Migas, Boetje HP Balthazar mengatakan bahwa dari ke-25 blok itu, Blok Masela dengan cadangan gas abadi memiliki jangka waktu produksi komersil 30 tahun. Begitu juga candangan gas besar ada di Blok Babar Selaru.

“Saat ini, perusahaan Migas rakasasa dunia yang masuk ke Maluku, yakni Inpex dari Jepang, Shell BV dari Belanda dan Stat Oil dari Norwegia,” terangnya.

Selanjutnya, Boetje menyebut, potensi Migas luar biasa di Maluku yakni selain Blok Masela, Blok Babar Selaru, juga ada Blok Pulau Moa Selatan, dan Blok Roma.

“Blok itu berada di laut dalam dan berbatasan dengan negara lain. Untuk itu, perlu perhatian penuh sehingga tidak terjadi negara lain mengambil migas di wilayah Indonesia,” tuturnya. (aK)

http://indonesiatimur.co

Terkait Gugatan Jokowi & PT Freeport, Warga Papua Gelisah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan rekomendasi final perpanjangan izin PT Freeport Indonesia pada April 2015 bersamaan dengan rencana perubahan lisensi Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Di balik masa tunggu serta ada gugatan hukum dari sebagian masyarakat, ada kegelisahan yang muncul dari para pekerjanya.
"Kami tidak menginginkan bahwa kemudian PT Freeport ini berhenti atau kemudian ekspornya tidak diperpanjang karena kalau itu terjadi  dampaknya kepada kami sangat luar biasa," ujar juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia Juli Parorongan, dalam rilisnya, Sabtu (21/3). 

Menurutnya, masa depan sekitar 30.004 orang pekerja dipertaruhkan. Juli kemudian menceritakan pengalaman serupa saat tahun 2013. Saat itu menjelang penetapan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. 

Dampaknya, tidak ada aktivitas ekspor selama empat bulan. "Pada saat itu kita sudah merasakan betapa sulitnya kita di sana. Penjualan kita tidak menghasilkan apa-apa. Dampaknya, ada rumah sakit gratis itu darimana dananya kalau tidak ekspor," ujar Juli. 

Pihaknya pun tahu diri. Sehingga mereka tidak mau mengurus masalah gugatan, namun ia ingin agar publik berpikir secara adil dan berimbang. "Jadi kita tidak mau ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin," ujarnya.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Energi dan Pertambangan (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika Virgo Salosa ikut mengapresiasi pemerintah yang memberikan ruang pada Freeport untuk melakukan ekspor.

"Kami juga apresiasi kepada mereka yang mengatasnamakan Indonesia Menggugat, tapi kenapa mereka tidak melihat kami. Kami juga rakyat Indonesia yang menerima dampak langsung," urainya. 

Maka, ia berharap para penggugat mempertimbangkan nasib sekitar 150.020 orang pekerja Freeport di Mimika yang terimbas langsung jika gugatan tadi dikabulkan. Presiden Joko Widodo, sebelumnya digugat class action terkait diperpanjangnya kontrak Freeport oleh empat aktivis melalui gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit (gugatan warganegara).
 
- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/03/warga-papua-gelisah.html#sthash.5Lxypi5D.dpuf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan rekomendasi final perpanjangan izin PT Freeport Indonesia pada April 2015 bersamaan dengan rencana perubahan lisensi Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Di balik masa tunggu serta ada gugatan hukum dari sebagian masyarakat, ada kegelisahan yang muncul dari para pekerjanya.
"Kami tidak menginginkan bahwa kemudian PT Freeport ini berhenti atau kemudian ekspornya tidak diperpanjang karena kalau itu terjadi  dampaknya kepada kami sangat luar biasa," ujar juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia Juli Parorongan, dalam rilisnya, Sabtu (21/3).
Menurutnya, masa depan sekitar 30.004 orang pekerja dipertaruhkan. Juli kemudian menceritakan pengalaman serupa saat tahun 2013. Saat itu menjelang penetapan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
Dampaknya, tidak ada aktivitas ekspor selama empat bulan. "Pada saat itu kita sudah merasakan betapa sulitnya kita di sana. Penjualan kita tidak menghasilkan apa-apa. Dampaknya, ada rumah sakit gratis itu darimana dananya kalau tidak ekspor," ujar Juli.
Pihaknya pun tahu diri. Sehingga mereka tidak mau mengurus masalah gugatan, namun ia ingin agar publik berpikir secara adil dan berimbang. "Jadi kita tidak mau ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin," ujarnya.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Energi dan Pertambangan (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika Virgo Salosa ikut mengapresiasi pemerintah yang memberikan ruang pada Freeport untuk melakukan ekspor.
"Kami juga apresiasi kepada mereka yang mengatasnamakan Indonesia Menggugat, tapi kenapa mereka tidak melihat kami. Kami juga rakyat Indonesia yang menerima dampak langsung," urainya.
Maka, ia berharap para penggugat mempertimbangkan nasib sekitar 150.020 orang pekerja Freeport di Mimika yang terimbas langsung jika gugatan tadi dikabulkan. Presiden Joko Widodo, sebelumnya digugat class action terkait diperpanjangnya kontrak Freeport oleh empat aktivis melalui gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit (gugatan warganegara).

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/03/warga-papua-gelisah.html#sthash.5Lxypi5D.dpuf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan rekomendasi final perpanjangan izin PT Freeport Indonesia pada April 2015 bersamaan dengan rencana perubahan lisensi Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Di balik masa tunggu serta ada gugatan hukum dari sebagian masyarakat, ada kegelisahan yang muncul dari para pekerjanya.
"Kami tidak menginginkan bahwa kemudian PT Freeport ini berhenti atau kemudian ekspornya tidak diperpanjang karena kalau itu terjadi  dampaknya kepada kami sangat luar biasa," ujar juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia Juli Parorongan, dalam rilisnya, Sabtu (21/3).
Menurutnya, masa depan sekitar 30.004 orang pekerja dipertaruhkan. Juli kemudian menceritakan pengalaman serupa saat tahun 2013. Saat itu menjelang penetapan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
Dampaknya, tidak ada aktivitas ekspor selama empat bulan. "Pada saat itu kita sudah merasakan betapa sulitnya kita di sana. Penjualan kita tidak menghasilkan apa-apa. Dampaknya, ada rumah sakit gratis itu darimana dananya kalau tidak ekspor," ujar Juli.
Pihaknya pun tahu diri. Sehingga mereka tidak mau mengurus masalah gugatan, namun ia ingin agar publik berpikir secara adil dan berimbang. "Jadi kita tidak mau ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin," ujarnya.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Energi dan Pertambangan (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika Virgo Salosa ikut mengapresiasi pemerintah yang memberikan ruang pada Freeport untuk melakukan ekspor.
"Kami juga apresiasi kepada mereka yang mengatasnamakan Indonesia Menggugat, tapi kenapa mereka tidak melihat kami. Kami juga rakyat Indonesia yang menerima dampak langsung," urainya.
Maka, ia berharap para penggugat mempertimbangkan nasib sekitar 150.020 orang pekerja Freeport di Mimika yang terimbas langsung jika gugatan tadi dikabulkan. Presiden Joko Widodo, sebelumnya digugat class action terkait diperpanjangnya kontrak Freeport oleh empat aktivis melalui gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit (gugatan warganegara).

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/03/warga-papua-gelisah.html#sthash.5Lxypi5D.dpuf

Semen di Papua Rp 1 Juta, Pemerintah Diminta Perbaiki Infrastruktur

Papua - Perbaikan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu harapan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang saat ini sudah berjalan dua pekan. Dengan infrastruktur yang baik maka akan berpengaruh pada distribusi barang-barang ke pedalaman termasuk semen yang harganya mencapai Rp 1 juta per sak di Papua.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Agung Wiharto saat ditemui di Gresik. Ia mengatakan jika infrastrutur baik maka bisa mengerucutkan biaya yang tidak perlu.

"Harapannya infrastruktur semakin baik di darat ataupun laut. Bisa mengerucutkan biaya yang tidak perlu termasuk untuk petani atau nelayan, pendapatan (mereka) bisa lebih baik," kata Agung kepada detikcom, Sabtu (1/11/2014).

Selain itu menurut Agung, perekonomian akan meningkat di sektor properti, perumahan, dan perkantoran sehingga meningkatkan konsumsi semen dengan infrastruktur yang bagus. Distribusinya pun akan lebih mudah sehingga membuat harga menjadi turun.

"Ekonomi bagus, perbankan juga bagus, baik untuk properti, perumahan, perkantoran. Meningkatakan konsumsi semen," tegasnya.

Secara khusus terkait harga semen, lanjut Agung, infrastruktur sangat berpengaruh dengan harga semen di pedalaman seperti di Papua. Saat ini harga di Jayapura memang hanya terpaut Rp 10 ribu per sak semen dari pulau Jawa yaitu sekitar Rp 70 ribu. Namun di pedalaman seperti Wamena, harganya mencapai Rp 1 juta per sak.

"Termasuk di Papua (perbaikan Infrastruktur).. Karena kalau dibawa ke Wamena harganya sampai Rp 1 juta, itu Rp 900 ribu dari ongkos pesawat," tandas Agung.

Sementara itu sebelumnya Jokowi pernah mengatakan memiliki konsep membangun sistem logistik kelautan yang efektif dan efisien dengan 'Tol Laut'. Hal itu diungkapkan sebelum mantan Wali Kota Solo itu terpilih sebagai presiden.

"Seharusnya dengan adanya tol laut harga semen di Papua bisa sampai Rp 60 ribu saja, masih masuk akal. Kalay sekarang harga di Papua sampai Rp 1,5 juta/sak, bagaimana rasa keadilan kita," kata Jokowi tanggal 11 Juni 2014 lalu .( Detik)

Bupati Merauke Adakan Pertemuan Dengan Pedagang Asli Papua

Merauke  – Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT di Ruang Rapat Bappeda Merauke kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat pedagang asli Papua di Pasar Wamanggu, Senin  (28/4), guna membahas berbagai permasalahan yang tak kunjung berakhir, seperti  penempatan los dan kios yang masih kurang pas atau tidak cocok dengan barang atau dagangan yang akan dijual, dan penarikan retribusi yang biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali dinilai cukup membebankan pedagang.
Menanggapi masukan dan keluhan dari pedagang ini, Buapti Merauke menyampaikan, penarikan retribusi akan diupayakan dilakukan setiap bulan, sehingga tidak memberatkan pedagang, los dan kios yang masih kosong akan diserahkan  bagi yang lebih membutuhkan dan penempatan los dan kios antara pedagang pakaian dan sayuran atau kios akan ditata sesuai kebutuhan. 
Terkait bantuan permodalan, Buapti Merauke meminta waktu selama dua bulan untuk pembangunan terminal, karena penyerahan modal akan dilakukan setelah terminal selesai dibangun.
“Setelah terminal pindah, semua taxi akan digeser dan akan dilanjutnkan dengan penyerahan modal. Penyerahan bantuan modal akan dilengkapi dengan pernyataan bantuan modal kepada pemilik kios dan los khusus yang asli Papua dan pernyataan pedagang mengunakan modal yang diberikan untuk bergulir,” terangnya
Bupati juga meminta kalau ada asosiasi dari pedagang asli Papua segera dimanfaatkan dan segera melaporkan ke Bupati untuk memberikan masukan serta penguatan modal terhadap asosiasi tersebut.
“Saya akan memberikan modal 300-500-an juta rupiah sebagai modal awal. Tetapi harus diatur dengan baik, Ketua asosiasinya siapa, akan saya ikuti, kapasitasnya atau pemahamannya tentang bagaimana modal bisa bergulir. Kalau tidak saya akan siapkan orang dari luar untuk membantu membangun,” pungkasnya. (rsdfm/mcmerauke/Kus/ InfoPublik)

Bank Papua Kini Hadir Di Yogyakarta

Jogja - Kepedulian terhadap pendidikan sebagai pondasi untuk mencerdaskan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus utama Bank Papua hadir di Yogyakarta.

Kantor Cabang Bank Papua yang berada di kompleks Ruko Raflesia Babarsari Depok Barat Sleman merupakan kantor cabang ke-lima di luar propinsi Papua dan Papua Barat dari total 165 jaringan kantor di seluruh pelosok Nusantara.

Pilihan Yogyakarta sebagai lokasi baru menurut Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar, SE. MM, banyak warga Jogja di Papua berkontribusi membangun Bumi Papua, sehingga pihaknyapun berupaya untuk bisa hadir di Yogyakarta, sebagai imbal balik hubungan baik tersebut, turut berpartisipasi menyediakan modal usaha terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang secara dinamis di Jogja.

Sasaran yang akan dicapai Bank Papua di tahun 2014 adalah menjadi BPD Regional Champion, dan untuk itu pihaknya telah mencanangkan tiga pilar utama yakni ketahanan kelembagaan yang kuat, kemampuan Bank sebagai Agent of Regional Development serta kemampuan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Bermodalkan 10,9 Trilyun Rupiah di tahun 2010 maka memasuki tahun 2014 ini modal tercatat menjadi 17,8 Trilyun rupiah. Mengingat luasnya bumi Papua seluas tiga kali pulau Jawa dengan demografi penduduk yang sedikit namun terpencar, maka hal itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk menekan Net Interest Margin (NIM) dari 7 % menjadi 5,5 % di tahun 2014.
Dari indikator pencapaian Regional Champion tersebut, pihaknya terus mengupayakan menaikkan modal inti minimal sebesar satu trilyun rupiah di tahun 2014 dan memiliki rasio Return On Assets (ROA) minimal 2,5 %.

Sebagai Agent of Regional Development, Bank Papua mengacu pada pertumbuhan kredit minimal 20 % per-tahun dan portofolio kredit produktif menjadi minimal 40 % di tahun 2014. Kemudian untuk rasio Loan To Deposit (LDR) di tahun 2014 berada pada level 78 hingga 100 %. Sedangkan pada penghimpunan dana msyarakat di luar dana Pemerintah Daerah sebesar 70 %.

Kini seluruh Kantor Cabang Bank Papua dengan 2400 karyawan, sudah menerapkan layanan On Line dan Electronic Banking System, dengan 248 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan layanan ATM Bersama guna mempermudah akses bagi masyarakat, sesuai misi sebagai Bank yang berdaya saing tinggi dengan layanan prima dari sebuah bank komersial yang unggul dan terpercaya.

 RRI-Jogja



Rute Merpati Air di Papua Direbut Susi Air

Ilustrasi: (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berhentinya pengoperasian maskapai perintis BUMN, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) nampaknya membawa keuntungan bagi maskapai perintis lainnya, yaitu Susi Air. Di mana, setelah stop operasi untuk rute Papua, Susi berhasil memenangkan konsesi rute tersebut.

CEO Susi Air Susi Pudjiastuti mengatakan, kemenangan konsesi jalur perintis Merpati memang hanya dilayani dengan pesawat kecil di daerah tersebut. Dengan kemenangan konsesi itu, Susi juga menyebutkan bahwa Susi Air menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dimenangkan Merpati untuk menyelesaikan rute Merpati.

"Saya enggak tahu kalau yang besar-besar itu di mana. Tapi seingat. saya yang bisa kita terbangi itu hanya di Papua," kata Susi saat konferensi pers di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Namun, Susi menjelaskan, untuk rute timur Indonesia lainnya, yakni Merauke, Susi Air telah membangun dengan jumlah 15 pesawat. Namun, dari 15 penerbangan tersebut tidak dilayani hanya dengan satu tipe pesawat, melainkan dilayani dengan pesawat jenis tertentu.

"Setahu saya Merpati itu MA60 dan Boeing, Wamena kita kerjakan, sebagian Sentani, total Papua itu 32 destinasi dan 84 rute," tukas dia.

Dapat kita ketahui, sejak berdiri pada 2005, hingga saat ini Susi Air telah memiliki 113 destinasi dan 160 rute. Sedangkan total kepemilikan pesawat, Susi mengaku telah memiliki 49 pesawat dengan berbagai tipe. (rzy)

Okezone


 

Penjajahan Freeport Diperkuat oleh Elite TNI di Papua. Selamatkan TNI, Jangan Terlibat Freeport lagi! (2)

Masuknya Freeport di Papua Barat adalah sejarah kelam atas Manipulasi Politik terhadap PEPERA yang tidak adil, Pencurian Sumber Daya Alam Papua, Perampasan Hak Adat, Pelanggaran HAM, Perusakan Lingkungan dan Pembunuhan Nilai-nilai Demokrasi yang merupakan bentuk nyata dari sebuah Penjajahan oleh Freeport, yang harus diadili oleh pengadilan Amerika dan KPK di Indonesia !

Freeport-Rio Tinto dan Pelanggaran HAM Rakyat Papua.

Manipulasi politik yang terjadi antara Multi National Coorparaion (MNC) terhadap negara-negara dunia ketiga menjadi sebuah kenyataan sejarah yang saat ini telah menunjukan betapa buruknya peran enonomi kapitalistik terhadap situasi politik, situasi social-budaya, perusakan lingkungan hidup dan situasi pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap rakyat di negara-negara tersebut. MNC memiliki peran dalam hal mempengaruhi kebijakan sebuah regime yang berkuasa dan bahkan mendikte kehendak-kehendak ekonomi-politiknya kepada negara-negara tersebut. Adalah AS dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan politik saat ini sedang merajai pasar modal internasional dengan konsepsi pasar modal atau yang lebih sering disebut sebagai jamannya Neo-Liberalisme. Oleh karena itu, sebagai salah satu Multi National Coorporation (MNC) yang ada di Indonesia, PT.Freeport-Rio Tinto juga hadir dengan membawa semua petaka politik, ekonomi dan HAM bagi rakyat Papua.

Sejak 1962, melalui New York Agreement, sudah jelas terlihat kepentingan ekonomi-politik Barat (AS) sangat berperan secara politis terhadap upaya memasukan Papua ke wilayah Indonesia dengan jaminan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua yang kaya mineral, pertambangan, energi dan kehutanan serta perikanan. Melimpahnya cadangan tembaga, emas, gas alam dan uranium, menjadikan negara-negara dunia pertama (AS dan UE) memiliki kepengtingan langsung terhadap wilayah-wilayah tertentu yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah, dalam konteks ini Papua memiliki makna ekonomi dan politik yang kemudian harus menjadi korban keserakahan negara-negara barat dengan pemerintah Indonesia sebagai komprador nomor wahid.

Sejak tahun 1967 PT Freeport Indonesia telah menambang di Tembagapura, sudah 40 tahun lebih proses pencurian hak rakyat Papua terjadi. Sejak tahun 1977 terjadi pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah Indonesia (baca TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia lalu memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, sejak tahun 1978 – 5 Oktober 1998, walau secara resmi DOM telah dicabut pada tahun 1998 tetapi kenyataan berbicara lain, penambahan pasukan, pembukaan lembaga-lembaga ekstra-teritorial baru di Papua dan pembunuhan terhadap tokoh Papua Merdeka, Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001 adalah bukti nyata dimana represifitas TNI atas rakyat Papua bukannya menyurut bahkan sebaliknya semakin meningkat intensitasnya.

 Selengkapnya baca di : RIMANEWS



Profil Kegelisahan Seorang "Pahlawan" Kopi di Moanemani

Ir. Didimus Tebay. Foto: Yermias Degei
Kalau saya masuk dalam pemerintahan, saya akan jadi tamu di atas tanah saya sendiri"

Dogiyai, MAJALAH SELANGKAH -- Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu pernah menyebut Papua sebagai 'si cantik yang sedang tertidur lelap'. Pantas, sebutan itu dialamatkan kepada pulau ini karena ia berbentuk burung dan memiliki panorama yang indah.

Ia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah (flora, fauna dan aneka tambang, pariwisata, hutan, kebudayaan, hasil perkebunan dan tentu saja luas wilayah dengan letaknya yang strategis.

Kopi adalah salah satu hasil perkebunan di Papua, khususnya di pegunungan yang dikenal banyak orang. Pegunungan di bagian Timur kita kenal Kopi Wamena dan pegunungan bagian barat kita kenal Kopi Moanemani. Kopi dikenal luas karena murni, 100% organic. Produk kopi dari dua daerah ini diekspor hingga keluar negeri.

Bagaimana kisah kopi Moanemani?
Kopi Moanemani dikelola oleh salah satu putra terbaik Papua, Ir. Dominikus Tebay. Ia memilih kembali ke kampung halamannya (Kampung Mauwa) untuk kelola potensi yang ada di pegunungan Mapiha dan Lembah Kamuu (kopi), kini Kabupatem Dogiyai setelah menyelesaikan pendidikan pertanian di negeri Belanda. 

Ketika itu, kehadirannya member warna baru bagi masyarakat. Ia membangkitkan rakyat dengan potensi yang ada di sana dengan membuat perusahaan kopi dan mengajarkan berbagai ketrampilan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat. 

Tapi, waktu terus berjalan dan zaman berubah, semua yang ia ajarkan itu kini tinggal kenangan. Program-program instan dari pemerintah dan akses pasar yang sulit membuat warga di sana, pelan-pelan meninggalkan semua yang telah diajarkan Ir Tebay, cara menanam, merawat, panen, dan lainnya.

Tempat produksi kopi yang dikenal P5 itu telah lama redup. Selain karena larangan bantuan luar negeri oleh negara, juga karena masyarakat tidak lagi menanam dan merawat kopi yang dimilikinya sebagai bahan mentah. Koperasi Kopi Moanemani (P5)  yang beralamat Jalan  Kimuupugi, Kampung Kimupugi, Moanemani, Kab. Dogiyai itu kini hanya diproduksi dalam jumlah terbatas.

Nama besar P5 yang dikenal luas sejak puluhan tahun itu kini hampir tidak terdengar. Ironis, Kabupaten Dogiyai yang merupakan pusat produksi kopi justru dibanjiri kopi olahan dari luar yang dibawa oleh para pedagang dari Bugis.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang sudah lebih dari 5 tahun hadir itu belum memperlihatkan komitmennya untuk hidupkan kembali Kopi Moanemani sebagai produksi unggulan.

Melihat kondisi ini, beberapa waktu, reporter majalahselangkah.com menemui Ir. Dominikus Tebay di koperasi P5. Berikut petikan wawancara bersamanya.

Selamat pagi Bapak, senang bisa bertemu dengan Bapak. Bapak, usaha kopi ini, Bapak mulai sejak kapan?

Saya mulai usaha kopi ini sudah puluhan tahun. Tidak ada modal pada awalnya, saya mulai bermodalkan 'komitmen'. Saya memulai dengan membuka koperasi kopi. Karena di sini ada potensi kopi. 

Apakah kondisi saat ini masih sama seperti dulu?


Menurut pandangan saya, memang ada perubahan. Khusus untuk di bidang penanaman dan penjualan kopi di Kamuu sudah ada perubahan.

Setelah hadirnya kabupaten, ada berbagai tawaran kerja/borongan yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan uang lebih besar dari menjual kopi. Kalau sebelum masuknya pemerintahan, waktu hanya masih distrik itu, kopi merupakan salah satu kerja yang paling laris buat masyarakat Kamuu di mana dengan cepat mendapatkan uang melalui penjualan kopi. Sekarang keadaan sudah terbalik.

Kopi semakin terkenal (mungkin karena juga kehadiran pemerintah) di mana-mana bahkan hingga di luar negeri tetapi orang yang membudidayakan kopi (buah kopi dikebun) sudah mulai tidak ada, padahal waktu masih distrik banyak orang yang sangat antusias untuk menjual kopi bahkan hingga setiap kampung ada kebun kopi.

Dulu kopi belum terkenal banyak masyarakat yang menjual, sekarang kopi terkenal, antusias masyarakat terhadap mulai kurang bahkan terancam tidak ada. Nama sudah mulai besar, peminat tambah banyak tetapi yang tanam kopi mulai tidak ada.

Apakah masih ada masyarakat yang masih tanam kopi sekarang?


Saya melihat masih ada yang tanam, tetapi tidak bisa saya pungkiri, tidak seramai dulu. Fakta bahwa, kopi masih dipegang oleh generasi tua yang sudah biasa bawa ke sini dari dulu. Belum ada generasi muda yang saya lihat secara serius untuk usaha kopi di tiap kampung.

Saya berharap harus ada "Pahlawan Kopi" di lembah Kamuu ini. Saya juga berharap kepada generasi muda, semoga ada yang jadi pahlawan-pahlawan di bidang ini lagi. Saya melihat peluang ekonomi sangat terbuka lebar sekali untuk usaha kopi untuk ke depan.

Sekarang sudah ada jurang pemisah yang tercipta antara generasi tua dengan generasi muda untuk usaha kopi ini di tiap kampung. Belum ada anak-anak muda yang berani mengambil alih untuk melanjutkan usaha kopi. Sekarang yang menjadi tugas berat yang harus dilakukan oleh semua pihak termasuk  saya itu, membangun sebuah komitmen pahlawan kopi kepada generasi muda.

Petani model harus dibangun. Ia lebih fokus kepada generasi muda, karena mereka yang melanjutkan nanti ke depan. Sekali pun ada generasi tua tetapi akan kita fokus kepada generasi muda. Dalam usaha semacam kopi itu memang berat rasanya, tetapi modal utama yang perlu dimiliki oleh para generasi muda yang mau kembangkan usaha kopi ke depan itu, sebuah komitmen.

Bagaimana dukungan pendanaan dan fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai saat ini?


Sekalipun ada dukungan dari pemerintah Dogiyai sama kami (usaha kopi Moanemani:red) tetapi secara nyata hingga saat ini belum ada. Memang kami sempat bicara tetapi sekarang ada tercecer di mana kami juga tidak tahu. Mereka (pemerinta Dogiyai:red) bisa jadi lupa karena mereka punya kesibukan banyak.

Ada perhatian yang nyata saat karateker saja (Bapak Drs. Adauktus Takerubun:red). Bupati karateker sempat menggunakan tenaga saya sebagai tenaga pemberi input kepada pemerintah bagian Perkebunan, pertanian dan perikanan.

Untuk baru-baru ini, waktu MUSREMBANG kemarin saya juga sempat diundang dan saya sempat memberikan beberapa ide dan pendapat saya terkait kopi ini. Saya sampaikan, pemerintah harus buat titik-titik pembelian kopi di tiap distrik dengan ongkos yang sama dengan yang kami beli. Pendapat saya itu sudah diterima oleh pemerintah dan ditanggapi positif jadi tidak tahu nanti akan dilaksanakan atau tidak, kita tunggu realisasi dari mereka.

Saya dibantu hanya waktu di sini distrik (distrik Kamuu). Tahun 2001, saat itu Bapak AP You menjadi Bupati Nabire, jadi saya merasa sangat berterimakasih kepada beliau.  Waktu itu kami ajukan proposal bantuan kepada beliau, beliau membantu kami 1 Milyar. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah kepada kami.

Bagaimana penggunaan uang itu?


Setelah kami terima uang itu kami pakai secara bertahap. Kami keluarkan banyak uang ketika kami pesan plastik untuk bungkus kopi dan kantong plastik, kami masih pakai sampai saat ini. Uang itu kami sudah kelola dan sudah kami pakai selama 13 tahun.

Stok untuk plastik dan pembungkus masih memadai hingga beberapa tahun ke depan. Uang itu telah member warna dan membangkitkan lagi koperasi ini dan masih jalan hingga saat ini.
Bapak, tempat ini  (Kopersi) dibangun puluhan tahun lalu. Fasilitas juga mungkin sudah lama.

Bagaimana dengan kondisi tempat dan fasilitas sekarang?


Seperti yang anak sendiri lihat ini. Kami masih pakai rumah yang lama dengan kondisi seperti ini (apa adanya). Kalau nanti ada dana, kami rencana perjelas status tanah ini terlebih dahulu karena tempat yang kami sedang pakai ini juga milik masyarakat di sini dan status belum jelas.

Fasilitas juga sudah lama semua. Harapan perhatian dari pemerintah daerah kepada koperasi Kopi Moanemani tentu ada, tetapi yang paling penting adalah harus ada 'petani model' kepada generasi muda dengan maksud usaha kopi ini terus ada terus hingga beberapa tahun mendatang.

Cara agar kopi tetap dipertahankan dalam perubahan, apa yang perlu dilakukan?


Saya pikir, pemerintah harus ajarkan skill yang memadai kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang sudah punya kebun kopi, agar kopi tetap ada terus untuk beberapa puluh tahun yang mendatang Kalau dibiarkan terus, siapa yang pertahankan kopi ini?

Pemerintah juga harus ajarkan petani dengan baik agar ada petani model di tiap distrik, lebih khususnya di bagian penanaman kopi dengan tujuan mereka yang akan dilatih itu memelihara kopi dan lahirkan kopi yang berkualitas.

Sementara yang biasa saya amati pada masyarakat Lembah Kamuu itu, sekalipun ada kebun kopi yang besar, masyarakat biarkan begitu saja. Petani model yang saya maksud itu, ajarkan masyarakat itu cara baik untuk menanam kopi yang baik, memelihara, melihat kopi mana yang sudah kena hama, cara memotong dahan dengan baik, dll.

Pokoknya ajarkan ketrampilan tentang pemeliharaan kopi yang baik kepada masyarakat di tiap distrik. Kalau hal itu diwujudkan oleh pemerintah melalui tiap distrik, saya yakin sekali, kopi tetap akan hidup di Lembah Kamuu.

Pak, selain karena ada tawaran baru, kadang-kadang masyarakat yang jauh kadang mengelu soal angkutan. Bagaimana Bapak melihat hal ini?


Untuk mempertahankan usaha kopi itu, saya sudah usulkan ke pemerintah Dogiyai untuk harus ada kendaraan khusus mengangkut kopi di tiap distrik, agar masyarakat tidak lagi datang jual di sini (Moanemani). Biar pemerintah beli di masyarakat langsung di tempat.

Apakah ada kekhatiran khusus bagi generasi muda dan kopi di Dogiyai?


Paling utama yang generasi muda tidak dipahami itu "kerja yang dengan muda kita mendapatkan uang itu, sangat muda juga kerja itu akan pergi". Kita tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Generasi muda sekarang itu lebih suka pada pekerjaan yang instan saja. Generasi muda harus ingat itu, pekerjaan instan akan melahirkan generasi bermental instan juga. Kalau kita bekerja pada sesuatu yang pekerjaannya yang membutuhkan waktu itu, akan ada hasil yang memuaskan. Untuk mencapai hasil yang memuaskan 'kan harus bayar dengan harga yang mahal.

Bapak itu salah satu figur masyarakat di sini. Banyak masyarakat menginginkan Bapak harus menjadi kepala dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (PPP). Bagaimana?

Saya secara pribadi suka apa adanya. Kalau masyarakat nilai saya begitu, itu terserah mereka. Saya suka yang ada ini hahahahahaha. Kalau saya dipanggil dari pemerintah untuk memberikan ide saya, saya siap berikan tetapi saya tidak suka masuk dalam sistim.

Kalau saya masuk dalam sistim, saya naik dalam mobil dan saya akan lupa dengan apa  yang saya kerjakan di kebun atau  di dalam lumpur, lebih baik saya jadi apa adanya.

Misalnya, kalau kalau uang datang atas nama kopi, kami berterimakasih tetapi yang saya lihat sekarang uang kebanyakan lari ke CV dan PT yang menang teori tetapi tidak pernah ada kenyataan kerja di lapangan.

Kami di sini itu Koperasi Kopi. Untuk pengaturan tentang Koperasi padahal sudah diatur dalam UUD 1945. Kita itu cinta miskin tetapi kita tidak cinta orang miskin.

Kalau saya masuk dalam pemerintahan (PPP), saya nanti akan jadi tamu di atas tanah saya sendiri. Lebih baik saya bekerja tanpa nama besar dan tanpa pakaian  dinas. Ada berbagai cara untuk datangkan uang, bukan hanya menjadi PNS saja. (Pilemon Keiya/MS)

Penulis : Pilemon Keiya
Sumber :  Majalahselangkah.com



 
Copyright © 2013. RASUDO FM DOGIYAI - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger