Demo akibat Seringnya Pemadaman Listrik Oleh PLN

Jayapura – Puluhan masyarakat yang menamakan dirinya dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan demo terhadap PT. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B).

Aksi demo damai merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini, hal ini sangat berdampak buruk terutama untuk pengguna barang-barang elektronik yang rusak akibat seringnya terjadi pemadaman listrik.

“gara-gara listrik mati-menyala terus, barang-barang elektronik di rumah rusak, padahal untuk pembayaran tagihan listrik, kita selalu bayar tepat waktu”, ungkap salah seorang pendemo.

Sebelum menuju ke PT.PLN rombongan pendemo ini berkumpul di Taman Imbi dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Menuntut Hak Sebagai Konsumen PT. Perusahaan Lilin Negara”, dan selanjutnya melakukan aksi Long March menuju ke Kantor PT.PLN WP2B.

Setibanya di kantor PT. PLN WP2B puluhan masyarakat ini langsung memulai orasinya, kelompok yang diketuai oleh Stenly Kaisiri dalam orasinya menyampaikan pihaknya menginginkan adanya  penyampaian dari PT. PLN kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura perihal pemadaman listrik yang sering terjadi bahkan dalam sehari terjadi tiga kali pemadaman listrik.

“Terjadi pemadaman listrik 3-4 kali dalam sehari, ini semua ada apa ? seharusnya PLN terbuka kepada masyarakat karna kami konsumen di Kota Jayapura sangat banyak yang dirugikan”, Tegas Stenly.

Dikatakan, masyarakat jangan dikorbankan oleh sistem atau program-program yang tidak benar, sistem yang dibangun oleh PLN harusnya masyarakat yang diutamakan sebab masyarakat merupakan konsumen.

“Siapa saja yang berada di Kota Jayapura harus mendapatkan pelayanan yang baik dari PLN, apalagi listrik ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sifatnya sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Satu hari saja listrik mati bisa sangat berpengaruh terhadap aktivitas kami”, ungkapnya.

 

Stenly berharap dengan adanya aksi demo damai ini PT.PLN (persero) WP2P yang dilakukan oleh MP3 ini dapat memberikan dorongan kepada PLN untuk segera menentukan kebijakan-kebijakan terbaik untuk masyarakat.

Disisi lain General Manager (GM) PT. PLN (persero) WP2B Yohanes Sukrislismono menyampaikan bahwa kondisi listrik di Kota Jayapura dan Keerom sedang mengalami krisis, krisis ini disebabkan oleh masalah teknis yang kini mempengaruhi pasokan listrik ke masyarakat.

Yohanes mengakui krisis ini terjadi akibat beberapa mesin yang ada saat ini sedang dalam tahap perbaikan, kondisi inipun makin diperparah lagi dengan kurang maksimalnya pengoperasian PLTA akibat kurangnya debit air.

“Kami melihat beban daya listrik di Kota Jayapura sangat tinggi, dan sebenarnya kami sudah mengantisipasinya dengan memasang pembangkit lainnya seperti PLTA Orya dan PLTU Holtekamp yang mana masing-masing memiliki kapasitas 2 x 10 atau sama dengan 65 MW, menurut prediksi kami hingga hari ini daya yang dibutuhkan sekitar 100 MW”, Jelasnya.

Untuk PLTD yang digunakan saat ini hanya 2 yaitu PLTD Yarmork dengan daya sebesar 4,7 MW dan PLTD Waena dengan daya 50 MW. “Untuk normal kembali listrik akan hidup sekitar 4 jam, jadi sebelum beban naik listrik akan kami padamkan dengan menggunakan alat pengontrol. Pemadaman ini berdasarkan beban pada daerah tersebut tergantung pamakaian pelanggan, Kami berharap tanggal (26/05) ini, perbaikan mesin tua kami yang saat ini telah berumur 25 tahunan ini dapat beroperasi kembali sehingga dapat menambah sekitar 3-4 MW”. (Mi/PAPUANEWS.ID)

Read more »

Mahasiswa Papua Jakarta Tolak Penjualan Gas ke China

Jakarta - Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Papua Jakarta (KAMPA Jakarta) melakukan aksi di kawasan SCBD. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menyetop penjualan gas murah ke China.

Massa yang didominasi oleh mahasiswa Papua ini menilai penjulan gas murah tersebut telah merugikan rakyat Indonesia khususnya rakyat di Papua. Mereka menyatkan tidak rela jika Kekayaan alam bumi Papua dieksplorasi untuk kepentingan asing, sementara rakyat Papua menjerit dalam kelaparan.

“Kami menolak kebijakan ini. Ini telah merusak alam di Papua. Stop penjualan gas murah ke China,” kata Koordiantor Aksi Noval Hutomo di depan kawasan SCBD Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Noval mengaku heran, Pemerintah lebih senang menjual gas dari Papua ke Fujian China ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga yang tidak sewajaranya. “Penjualan gas ke China hanya US$ 3,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sementara harga yang dipatok untuk internasional sebesar US$18 MMBTU, dan anehnya lagi harga jual gas di Indonesia sendiri dijual US$ 10 pe MMBTU. Jadi harga untuk kepentingan rakyat sendiri, lebih mahal hampir tiga kali lipat dibanding yang dijual ke China!, ini kan aneh,” tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Kampa-Jakarta mengutuk keras aksi ‘BIADAB’ yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ditengah kemiskinan yang melanda sebagian rakyat Indonesia khususnya di Papua, para oknum-oknum pejabat dengan leluasanya merampok kekayaan milik sendiri. Dimana rasa cinta tanah air pejabat-pejabat korup tersebut. “Negara kehilangan pundi-pundi uangnya, hanya untuk kepentingan pribadi para pejabat korup,” bebernya.

Noval mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama turun ke jalan menolak penjualan gas ke China dan oknum-oknum pemerintah yang memainkan harga jual LGN murah ke China untuk digantung sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatan terhadap rakyat bangsa Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hanya ada satu kata, lawan dan usir penjajah China dari bumi Papua.

“Kami meminta kepada Presiden SBY untuk segera mengeluarkan keputusan stop penjualan gas murah ke China, dan sebaliknya pemerintah China untuk tidak lagi membeli gas dari Indonesia,” tandasnya. (OTK)


 Sumber: Nonstop Online

Read more »

Mahasiswa Deiyai Duduki Gedung DPRD Papua

Jayapura - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Deiyai, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua guna mempertanyakan kasus penembakan salah seorang pelajar di Deiyai yang terjadi pada Senin (23/9) lalu.

Puluhan mahasiswa ini, datang dengan membawa beberapa buah spanduk bertuliskan “Kami mahasiswa turut prihatin atas penembakan terhadap siswa SMA N 2 Kabupaten Deiyai, Kapolri segera copot Kapolda Papua, dan Kapolda segera copot jabatan Kapolres Paniai dan Kapolsek Deiyai”.

Serta spanduk bertuliskan “DPR Papua harus bentuk tim investigasi dan harus turun ke Kabupaten Deyai”. Merekapun langsung melakukan orasi di halaman kantor DPRD Papua.

Merekapun akhirnya ditemui Ketua Komisi A Ruben Magai dan anggota Komisi D Nason Utti. Salah seorang koordinator aksi, Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat perlu mengawal kasus penembakan tersebut, jika tidak kasus serupa akan kembali terjadi dan menelan korban yang lebih banyak.

“Kami minta agar DPR tetap mengawal kasus ini. Tanyakan kepada Polda apa tindak lanjut kasus penembakan ini, dan sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan kepolisian,” ujar Agus, Rabu (26/9/2013).

Menurut Ketua Komisi A, Ruben Magai, DPRD Papua terus mengawal kasus penembakan yang terjadi di Papua, bukan saja di Deiyai, tetapi juga di Kabupaten lainnya. Ruben juga mengakui, pihak DPR Papua juga telah membentuk tim investigasi yang akan bersama-sama pihak kepolisian menangani kasus penembakan di Deiyai.

“Kami di DPRD terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kami juga akan mempertanyakan sejuhmana penyelidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami akan desak Polisi untuk ungkap kasus ini,” terang Ruben.

Usai melakukan orasi dan mendengar jawaban anggota DPRD Papua melalui ketua Komisi A, Ruben Magai, perwakilan mahasiswa lalu menyerahkan draf pernyataan sikap kepada anggota DPRD, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Penembakan Siswa SMA N 2 Deiyai ini lalu membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Senin 23 September lalu, seorang warga sipil atas nama Julianus Mote ( 25 ) dilaporkan tewas, dengan luka tembak pada bagian rusuk kanan tembus ke belakang punggung. Julianus tewas dalam bentrok dengan aparat TNI/Polri  di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Bentrokan dipicu saat aparat keamanan menggelar razia sejumlah penyakit masyarakat yakni judi, minuman keras dan senjata tajam. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tigi, Indra Makmur mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjudian, menenggak miras dan membawa senjata tajam, tapi warga tak terima bahkan ada yang memprovokasi, sehingga melempari aparat dengan batu.

Dalam bentrokan itu, warga juga menyerang satu anggota TNI dari Koramil Wagete, atas nama Darsono. Akibatnya, aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke atas berulang kali untuk membubarkan massa. Polisi mengaku aksi penembakan yang dilakukan anggota di lapangan sudah sesuai prosedur.

Read more »

Unjuk Rasa Mahasiswa Papua untuk “Negara Papua Barat”

BANDUNG - Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (3/6). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Massa AMP berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung (Foto: Solihin)

Tidak hanya itu, mereka pun menuntut pemerintah segera menarik militer Indonesia dalam hal ini TNI-Polri Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (united nation), untuk segera mengakui kedaulatan Negara Papua Barat.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua tengah memperlihatkan spanduk tuntutannya di depan Gedung Sate Bandung (3/6). (Foto: Solihin)

Koordinator aksi, Lince Waker menuturkan bahwa meski Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), namun perjuangan mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua, tidak akan pernah surut.

Bahkan menurutnya, pergantian rezim pemerintahan mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, tidak mampu meredam gejolak ‘perlawanan Rakyat Papua.
Selain itu, berbagai kebijakan Indonesia saat ini, seperti otonomi daerah khusus, pemekaran dan UP4B (unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ), tak mampu meredam keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.
“Bisa kita saksikan bagaimana ‘penguasa’ Indonesia dimasa reformasi saat ini tetap menggunakan militer sebagai ‘tameng’ untuk menghalau perlawanan rakyat Papua yang justru memicu sejumlah kasus kejahatan manusia bahkan berimbas pada hilangnya nyawa Rakyat Papua,” kata Lince di sela aksinya.
Tidak hanya itu, hingga saat ini pelbagai skenario dilakukan pemerintah Indonesia untuk ‘menghancurkan gerakan-gerakan ‘perlawanan’ Rakyat Papua. Bahkan parahnya lagi, dengan tidak adanya demokrasi bagi Rakyat Papua untuk berekpresi menyampaikan pendapat di muka umum.
Dia mencontohkan sejumlah aksi ‘brutal’ pernah terjadi pada peringatan hari Aneksasi 1 Mei 2013 di Soeong, Biak dan Timika, dimana tiga orang meninggal . Dengan begitu, jelaslah bahwa persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau bahkan ketidaksetaraan ekonomi.
“Yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua kali ini adalah indentitas sebagai sebuah Negara yang tidak bisa diselesaikan dengan berbagai kebijakan Negara Indonesia di Tanah Papua,” pungkasnya. (**)

 Sumber:  FOKUSJabar.com

Read more »

Tuntut TNI Ditarik Dari Papua, Mahasiswa Papua Demo Di Depan Grahadi

Surabaya - Puluhan mahasiswa  Papua yang mengatasnamakan Aliansi mahasiswa Papua  melakukan aksi di depan Grahadi Surabaya, Rabu (15/5/2013). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua yang sesungguhnya.

”Otonomi khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah bukanlah mencari solusi yang baik bagi masyarakat Papua. Pemerintah seharusnya mengajak dialog masyarakat Papua bukan melalui perwakilan saja,” terang Koordinator aksi, Simon Wangibua.

Simon menjelaskan bahwa selama ini pembangunan di Papua tidak bisa berkembang karena tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

”Hal ini tidak pernah terjadi, dan seharusnya pemerintah memahami ini,” lanjutnya

Tak hanya mengajak masyarakat Papua, kata Simon, pemerintah harus menarik semua personel militernya dari Papua.

”TNI yang selalu membuat onar dan menembaki masyarakat di Papua. Ini sangat meresahkan kami sehingga kami mendesak pemerintah secepatnya menariknya,”lanjutnya.

Simon menambahkan, bahwa Aliansi Mahasiswa Papua mendesak pemerintah agar menghapuskan stigma bangsa Papua sebagai bangsa yang sparatis.” Kami bukan pemberontak dan bukan golongan sparatis sehingga bangsa Papua tak pantas ditembaki,”tandasnya. [Yud/Seruu.com]

Read more »

Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman

Jakarta : Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.

Selain itu, aparat kepolisian seperti Brimob, Dalmas Polresta dan Polda Papua juga melakukan pembubaran paksa terhadap aksi damai yang dilakukan Solidaritas Peduli Penegakan HAM (SPP HAM), pada 13 Mei 2013 di Jayapura, Papua. Akibatnya berujung pada penangkapan 4 orang peserta aksi dan penyiksaan seorang Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura.

"Kami datang ke sini dalam rangka mengadukan Kapolda Papua Kombes Pol Yakobus Marjuki yang tidak mau mengeluarkan izin terhadap gerakan sipil yang dilakukan teman-teman dan masyarakat di Papua. Paling tidak selama menjelang 1 Mei 2013," ujar Kordinator Napas Zely Ariane kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Padahal, lanjut Zely, aksi damai SPP HAM ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013.

Menurut Zely, penolakan tersebut mengakibatkan setidaknya 32 orang ditahan sejak 2 minggu belakangan. Mereka mayoritas dikenai pasal makar. Penolakan ini menurutnya tidak beralasan, karena penyelenggaraan aksi melalui prosedur kepada pihak yang berwajib.

"Menurut kami penolakan itu tidak beralasan. Misalnya karena oragnisasi itu tidak terdaftar di Kasbang. Sementara yang melakukan aksi-aksi ini bukan organisasi, tapi solidaritas atau komite aksi. Di manapun aksi seperti ini tidak masalah, asalkan sebelum aksi memberitahukan kepada kepolisian," tegasnya.

Patah Tangan

Ia berharap ada tindak lanjut dari Ombudsman, minimal sorotan terhadap tindakan aparat terhadap pelarangan itu sendiri dan tindakan di lapangan. "Itu kita bawakan data-datanya, misalnya saat penangkapan itu terjadi pemukulan, kekerasan, ada yang patah tangan dan tindakan tak lazim lainya," kata Agus.

Sementara empat nama yang ditahan dan seorang yang disiksa antara lain Victor Yeimo (30) (penanggung jawab aksi), Marthen Manggaprouw (30) (penanggung jawab aksi), Yongky Ulimpa (23) Mahasiswa Uncen (peserta aksi), Elly Kobak (17) (peserta aksi) dan Markus Giban Mahasiwa Uncen (19) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura.

Umumnya mereka dikenakan Pasal 106, 107, dan 110 KUHP, dengan alasan seperti pengibaran bendera. Namun, 32 orang ini semuanya tidak melakukan pengibaran bendera. "Sehingga soal pasal masih bisa diperdebatkan. Mereka sekarang ini terpisah di Lapas, jadi aneh, tidak didampingi pengacara, langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke Lapas," jelas Agus.

Khusus untuk yang kasus di Sorong, lanjut dia, ada saksi seorang pendeta, yang melihat kejadian aksi ini langsung. Namun saksi tersebut ketakutan karena ada intimidasi dari kepolisian. Setelah melapor ke Ombudsman, rencananya mereka akan mengadukan hal serupa ke Kompolnas dan Komnas HAM. (Mut/*)

Sumber:

@liputan6dotcom

Read more »

Aksi Damai di Jayapura Berujung Penangkapan

Tawar menawar antara aparat kepolisian Polsa Papua dengan Massa aksi. ( Foto: Hengky Y.)

Jayapura -- Aksi untuk menuntut pertanggung jawaban atas penembakan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2013 lalu berbuntut penangkapan terhadap ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan 3 orang anggota lainnya, di Jayapura, Papua, Senin (13/05/2013).

Awalnya Massa aksi melakukan orasi di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) dan melakukan long march ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Massa aksi kemudian dihentikan aparat kepolisian Polda Papua di Perumnas 3 Waena Jayapura. 

Sekitar 1 jam, terjadi tawar- menawar dengan aparat. Aparat meminta massa aksi untuk berhenti dan hanya beberapa wakil saja yang bertemu MRP untuk sampaikan maksud mereka.Tetapi, massa aksi menolak dan tetap melakukan aksi mereka.

Akhirnya, pukul 09.47 WIT, aparat membubarkan paksa massa aksi dan menangkap paksa Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprow Sekjen WPNA, Victor Yeimo Ketua KNPB, dan Noved Asso Anggota KNPB. Polisi beralasan, para aktivis itu ditangkap karena tidak memiliki izin dan juga KNPB dianggap tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Jayapura. (AE/HY/MS)

 Sumber: MAJALAH SELANGKAH

Read more »

Demo-Global Day of Action on Military Spending

On the Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) on April 15, a demonstration was held in  Broadway outside Health Minister Tanya Plibersek’s office  to highlight the government’s appalling waste of money on the military.

 

In cities around Australia and in over 100 centres world wide, demonstrations are being held to mark GDAMS which coincides with the publication by the Stockholm International Peace Research Institute of world military expenditures for the past year. 

Speakers included Dr Anne Noonan, Medical Association for the Prevention of War and Dr John Kaye, NSW Greens MLC. 

Anne Noonan also of AWPA (Sydney) said Many Australians did not realize that Australia helps fund and train the Indonesian military and in particular Detachment 88 which is Indonesia’s counter-terror unit. Detachment 88 was set up after the Bali bombing to target terrorists’ organisations in Indonesia. 

 

However Detachment 88 is also being used in West Papua to target West Papuan activists and human rights defenders involved in the self-determination struggle and is way outside their brief.

Posted by AWPA Sydney News at 2:27 AM

Read more »

Solidaritas Peduli Rakyat Papua (SPRP) Bandung Jawa Barat

Salam Demokrasi !

Foto aksi di Bandung@

Foto aksi di Bandung@

Bandung - Solidaritas Peduli Rakyat Papua (SPRP) Bandung Jawa Barat untuk menyikapi Situasi .95 Orang Meninggal di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dan 61 Orang Meninggal Kabupaten Yhukimo Provinsi Papua.

Saat ini, Serangan wabah dan kelaparan terjadi di Provinsi Papua barat (Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos) menyebabkan kematian 95 warga dan ratusan warga menderita sakit . Dan di Provinsi Papua (Kabupaten Yahukimo di distrik Kurima, distrik Muge, dan Distrik Samnage) menyebabkan kematian 61 warga dan ratusan warga menderita sakit dan hingga kini belum mendapatkan penanganan cepat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Maka itu kami dari Solidaritas Peduli Rakyat Papua (SPRP) Bandung Jawa Barat menggundang Seluruh Pagujuban atau Korwil  dan gerakan pro demokrasi di indonesia khususnya di Wilaya Kota Bandung Jawa Barat  untuk menekan pemerintah daerah di Papua hingga pemerintah pusat agar segera memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Papua !

Untuk itu, Solidaritas Peduli Rakyat Papua (SPRP)  Bandung Jawa Barat mengundang kawan-kawan dalam Diskusi dan Konsolidasi untuk Rakyat Papua.

Hari                 : Senin 15 April 2013

Tempat          : Sekretariat IMASEPA Belakang UNLA, Jl.Karapitan-Gang Melong Kidul ,No. 27.

Jam                 : 15.00

No HP Nama , Jekson,Ikomou 081223230842, Risal,Jigibalom 081312521650, Wenas Kobogau 082121657723.

Solidaritas Peduli Rakyat Papua (SPRP)

Read more »