Aksi Mendesak PBB Tuntaskan Genosida West Papua

Aksi damai yang digelar oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua yang meminta PBB bertanggungjawab atas genosida dan gagalnya dekolonisasi West Papua yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta

JAKARTA,  – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi damai mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk meluruskan sejarah penentuan pendapat rakyat dan aneksasi West Papua untuk Indonesia.

Salah satu peserta aksi membawa atribut poster bergambar Bintang Kejora yang dibawa dalam aksi yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta.

 Aksi damai digelar di depan gedung perwakilan PBB Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari Senin (3/4) yang diikuti puluhan mahasiswa dengan membawa atribut berupa spanduk dan juga poster.

“Kami meminta kepada PBB untuk mencari resolusi untuk kemerdekaan bagi West Papua sesuai dengan hukum internasional,” kata salah satu peserta demo saat berorasi.

Aparat polisi yang berusaha merebut atribut poster bergambar Bintang Kejora untuk diamankan yang dibawa oleh peserta aksi yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta

Selain itu mereka menuntut PBB harus bertanggungjawab atas genosida dan gagalnya dekolonisasi West Papua dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan nasib sendiri pada tahun 1969 yang berdampak panjang sampai saat ini.

Sempat terjadi ketegangan ketika polisi ingin mengamankan sebuah poster bergambar Bintang Kejora yang dibawa oleh para peserta aksi. Mereka menilai, aparat berlebihan karena itu bukan bendera, namun atribut poster.

Aksi berlanjut dengan melakukan orasi di depan gedung perwakilan PBB yang dijaga oleh puluhan aparat di Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Pusat. (SATUHARAPAN.COM)

Read more »

Karyawannya Demo Pemerintah, Freeport : Bukan Kami yang Biayai

Ratusan karyawan Freeport yang berdemo di Jakarta, Selasa (7/3) lalu.

PT. Freeport Indonesia (PTFI) menolak tudingan bahwa demonstrasi karyawan yang dilakukan di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (07/03/2017) lalu sengaja dibiayai perusahaan untuk menekan pemerintah.

Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama mengatakan aksi karyawan yang datang dari Timika ke Jakarta merupakan inisiatif sendiri dan tidak ada dukungan biaya sepeser pun dari Freeport.

“Mereka ke Jakarta inisiatif sendiri, biaya tiket hingga penginapan dan makan ditanggung dengan biaya mereka sendiri,” ujar Riza, Rabu (08/03/2017) kemarin.

Sebelumnya Bupati Mimika Eltinus Omaleng menaruh curiga PTFI sengaja membiayai karyawannya untuk datang berunjukrasa di Jakarta. Hal ini didasari karena para karyawan disebut sempat meminta bantuan Pemkab Mimika untuk menyediakan transportasi berupa dua buah pesawat.

Massa sebanyak 200-an karyawan Freeport datang ke Jakarta dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memaksa Freeport menerima Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena sangat berdampak buruk bagi nasib karyawan.

Para karyawan ini juga beralasan selama ini Freeport telah banyak membangun di Papua secara khusus Kabupaten Mimika lewat pajak hasil menambang konsentrat mentah.

Negosisasi Kontrak

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini masih bernegosiasi dengan Freeport untuk mencari jalan terbaik bagi kedua pihak. Meski begitu, banyak masyarakat berharap Pemerintah dapat tegas kepada Freeport soal kelanjutan kontrak karya.(HARPA)

Read more »

LP3BH Telah Mengirim Laporan Jatuhnya Korban Sipil di Manokwari ke PBB

Aparat kepolisian dan Brimob membersihkan blokade Jalan Yos Sudarso pasca bentrok warga dengan aparat yang dipicu insiden penikaman Rabu malam.

LP3BH Kirim Laporan Bentrok Manokwari ke PBB

MANOKWARI, —  LP3BH Manokwari menyatakan telah mengirim laporan jatuhnya korban sipil yang tertembak polisi dalam bentrok Sanggeng, Rabu malam (26/10), ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy Kamis (27/10) mengatakan laporan tersebut dikirim melalui jaringan advokasi HAM internasional untuk Papua Barat di Jenewa – Swiss dan London – Inggris Raya.

“Kami mengirim laporan lengkap dengan kronologis kejadian dan data foto para korban yang mengalami luka tembak,” kata Warinussy dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua Kamis.

Dalam laporan itu LP3BH mendesak investigasi independen oleh KOMNAS HAM dengan pantauan pihak internasional termasuk mendesak kehadiran pelapor khusus Sekjen PBB urusan anti penyiksaan untuk masuk ke Manokwari.

Selain itu, LP3BH juga mendesak KOMNAS HAM meminta keterangan langsung dari Kapolres Manokwari (AKBP Christian Roni Putra) beserta Kasat Brimob Polda Papua Barat (Kombes Desman Tarigan) maupun Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Royke Lumowa.
 
Menurut Warinussy, para pihak tersebut diduga bertanggungjawab atas peristiwa kekerasan tersebut.
LP3BH juga mencatat peristiwa ini yang paling terburuk pasca Manokwari Berdarah September 1999 yang menewaskan John Wamafma dan belum pernah diselesaikan secara hukum hingga saat ini.
“LP3BH juga mendesak Kapolri segera memberhentikan dengan tidak hormat ketiga petinggi polisi di Papua Barat tersebut dari jabatannya dan menyerahkannya untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya secara hukum hak asasi manusia yang adil, independen dan imparsial,” tandasnya.
Bentrok ini meletus akibat ditikamnya seorang warga Manokwari Vijay Paus Paus disebuah warung makan pada Rabu (27/10) malam sekitar pukul 22.00 WIT. Peristiwa itu memicu bentrok antar warga. Pos polisi Sanggeng menjadi sasaran amukan massa, dibakar.

Belakangan polisi yang tiba di lapangan untuk melerai bentrok melepaskan gas air mata dan sejumlah tembakan. 9 warga dilaporkan terluka, satu diantaranya meninggal dunia setelah terkena peluru.
Berikut adalah sembilan warga yang diduga menjadi korban tembak dan pemukulan yang dirilis LP3BH: Agus Wakum (17), Ruben Eppa (32), Antonius Rumbruren (25), Orgenes Asaribab (25), Paskal Mayor Sroyer (19), Martinus Urbinas (44), Kiki Suabey (35), Erikson Inggabouw-Yomaki yang identitas pastinya masih ditelusuri. Seorang lagi bernama Onesimus Rumayom (40) yang diduga meninggal setelah terkena peluru.

“9 (sembilan) warga sipil ini diduga keras telah mengalami luka tembak dari senjata api milik aparat keamanan Polda Papua Barat, Polres Manokwari dan Satuan Brimob Polda Papua Barat,” kata Warinussy.

Secara terpisah Kapolres Manokwari, AKBP Christian Roni Putra mengatakan, bentrokan antar polisi dan warga terjadi dipicu perlawanan warga. Menurut dia karena alasan itu aparat terpaksa memberikan tembakan peringatan. Kapolres mengaku, saat tiba di TKP bentrokan sudah reda dan korban kena tembak sudah dievakuasi ke rumah sakit.

“Pos polisi hancur dan terbakar, enam unit sepeda motor dinas juga ikut terbakar. Anggota juga melarikan diri karena terkepung. Kalau tidak lari mungkin jadi debu karena mereka menggunakan bom Molotov. Situasi ini, kami meminta bantuan brimob,” katanya. (ALF)

Sumber: CAHAYAPAPUA.com

 

Read more »

Ini Seruan 02 Agustus 2016, Aliansi Mahasiswa Papua

“PEPERA 1969 Tidak Demokratis,Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

SURABAYA - Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
 

Dari 1.025 orang utusan dalam DMP yang sebelumnya sudah dikarantina, cuma 175 orang yang memberikan pendapat (secara lisan). Sudah dapat ditebak hasilnya, PEPERA berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan suara mutlak. Fakta ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan PEPERA 1969 adalah ilegal, penuh rekayasa dan tidak demokratis.

Maka dalam peringatan 47 tahun PEPERA yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Megajak seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua untuk dapat melibatkan diri dalam aksi damai yang akan Dilakukan Pada;

Hari/Tgl : Selasa, 02 Agustus 2016

Tempat : Serentak Di Setiap Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [KK-AMP]

Demikian seruan aski ini kami buat, atas partisipasi seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua sebagai bentuk pegabdian kami kepada rakyat dan Tanah air Papua, kami ucapkan Jabat Erat.

Colonial Land,30 Juli 2016 (Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua [KP-AMP])

 

 

 kribo.com

 

 

 

 

 

Read more »

Hapus Diskriminasi Terhadap Orang Papua

TOLAK INTIMIDASI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) menggelar aksi solidaritas di depan kampus UKSW Salatiga, kemarin.(DhinarSasongko/RadarSemarang/JawaPos.co)

SALATIGA - Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) menggelar aksi solidaritas terhadap kasus kekerasan yang dialami mahasiswa Papua di Jogjakarta. Mimbar bebas digelar di depan kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

 

"Kami hanya menyuarakan persamaan hak sebagai warga negara. Kami bukan mahasiswa Papua dan kami sangat peduli terhadap kasus kekerasan yang mereka alami. Namun mereka tidak banyak yang ikut aksi ini," tutur Evan Adiananta, penanggung jawab aksi saat ditemui wartawan di sela aksi, kemarin pagi. 

Dijelaskan Evan, setelah pihaknya menyampaikan pemberitahuan aksi, dirinya telah mendapatkan imbauan untuk membatalkan aksi. "Namun karena sebatas imbauan, maka aksi terus dilakukan dan banyak mahasiswa Papua yang tidak ikut karena berbagai alasan," tuturnya. 

Aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa ini mendapatkan kawalan ketat aparat kepolisian karena khawatir akan muncul gesekan. Terlebih selama aksi beberapa organisasi masyarakat lain dengan menggunakan seragam tampak bersliweran di depan kampus namun tidak berhenti. 

Dalam rilis yang dibagikan kepada wartawan, mereka menyerukan beberapa poin yakni negara harus melindungi kebebasan berpendapat warga negaranya sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi. Mereka juga meminta penghapusan segala bentuk diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap orang Papua. 

Sementara itu terpisah, Rektor UKSW John Titaley kepada wartawan sehari sebelum aksi menandaskan jika aksi JSPP tidak ada kaitannya dengan kampus ataupun organisasi mahasiswa Papua di Salatiga. Disebutkan, itu merupakan aksi pribadi yang dimotori Evan dengan membawa nama JSPP. "Kami sudah mendapatkan surat resmi dari ketua himpunan mahasiswa Papua di Salatiga bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi yang dilakukan JSPP tersebut," terang John Titaley di depan mahasiswa sambil menunjukkan surat yang dikirimkan kepadanya. (sas/ton)

radarsemarang.jawapos.com

 

Read more »

Empat Aktivis KNBP yang Ditahan di Nabire Sudah Dibebaskan

Penangkapan terhadap aktivis KNPB di Jayapura, beberapa waktu lalu. (Foto: Dok SP)

JAYAPURA, — Des Goo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Nabire mengatakan, empat aktivis KNPB wilayah Nabire yang ditahan aparat kepolisian dari Polres Nabire saat antar suarat pemberitahuan aksi untuk tanggal 15 Juni (besok) telah dibebaskan siang tadi.

“Keempat aktivis KNPB yang ditahan kemarin sudah dibebasakan kembali hari ini sekitar pukul 14.00 WIT. Mereka  ditahan tanpa alasan yang jelas. Dan hari ini sudah dibebaskan,” ungkap Goo kepada suarapapua.com, dari Nabire, Selasa (14/6/2016).

Sebelumnya, kepada media ini, Des menjelaskan, empat aktivis KNPB wilayah Nabire juga telah ditahan di Polres Nabire saat antar surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian di Polres Nabire, Papua.

“Sekitar jam 9 WIT pagi, mereka antar surat pemberitahuan ke Polres. Tapi sampai saat ini mereka belum pulang. Kami sudah ke Polres dan mereka ada di tahanan Polres Nabire. Alasan mereka tangkap tidak jelas,” ungkap Goo.

Tekait penahanan empat aktivis KNPB di Nabire ini, Goo mengatakan, penahanan terhadap empat aktivis ini tidak akan membuat langkah KNPB Wilayah Nabire untuk turun pada 15 Juni surut.

“Kami akan tetap turun jaln tanggal 15 Juni. Silahkan polisi tangkap dan bawah ke tahanan. Kami akan jadikan penjara sebagai istana kami. Kami akan turun dengan kekuatan rakyat bangsa papua barat yang ada di Nabire. Kami minta Kaporles Nabire untuk kosongkan penjara Polres Nabire,” tegasnya.

Mereka yang ditahan dan dibebaskan hari ini adalah ketua KNPB wilayah Nabire Anton Gobai, Sekretaris KNPB Yakop Ugipa, Ketua PRD Akulian Mote dan anggota KNPB Melkizedik Yeimo.

Bersamaan dengan ini, kemarin pada 13 Juni 2016 di Sentani aparat kepolisian dari Polres Doyo, telah menangkap 65 aktivis KNPB dan mahasiswa, lalu kemudian dibebaskan pada sore hari. (Baca: Polisi Tangkap 65 Aktivis KNPB dan Mahasiswa di Sentani dan Empat Aktivis KNPB Ditahan di Nabire)

Pada hari ini, 14 Juni 2016, aparat kepolisian dari Polres Jayawijaya telah menangkap seorang mahasiswa yang sedang menjual baju bergambar Bintan Kejora di Wamena. Lalu dibebaskan setelah diinterogasi dan dipukul di Polres Jayawijaya. (Jual Baju, Satu Orang Ditangkap di Wamena)

Pewarta: Arnold Belau/SUARAPAPUA.com

Read more »

Ratusan PNS Papua Aksi Dukung Pengembalian Dana Otsus ke Pemerintah Pusat

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAYAPURA - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan aksi penandatanganan dukungan terhadap wacana Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengembalikan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat. Sebab dana tersebut dinilai tidak adil.

Aksi dukungan PNS ini dilaksanakan seusai apel gabungan di lapangan Kantor Gubernur Papua, Senin (7/3/2016), dengan menandatangi sebuah spanduk kosong.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan PNS ini meminta agar pemerintah pusat menarik kembali dana otsus karena dianggap tidak adil pembagiannya.

Ratusan pegawai yang tergabung dalam Solidaritas PNS Provinsi Papua ini mengancam akan mogok kerja jika permintaannya tidak digubris oleh pemerintah pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya menolak dana otsus di wilayahnya dikarenakan tidak adilnya pembagian anggaran tersebut.

"Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," katanya, dikutip laman Antara. 

Sebelumnya, Lukas Enembe mengancam akan mengembalikan dana otsus kepada pemerintah pusat, lantaran pemerintah pusat selalu mencurigai kepala daerah di Papua.

"Jadi daripada menjadi isu politik yang mendiskreditkan pejabat di Papua, bisa-bisa semua masuk penjara, lebih bagus kita kembalikan saja dana otsus itu, pikiran saya seperti itu," katanya. (iy)

 (TEROPONGSENAYAN)

Read more »

Buruh Demo Gedung Sate, Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Teatrika

Massa buruh yang tergabung dalam GOBSI mulai berorasi di depan Gedung Sate, Jumat (1/5/2015).

Bandung - Di tengah buruh yang beraksi memperingati Hari Buruh, puluhan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Bandung melakukan long march dari Jln. Cisangkuy menuju Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (1/5/2015).

Para mahasiswa tersebut menyuarakan aspirasi dengan melakukan aksi teartrical di Depan Gedung Sate. Para mahasiswa ini mengecam kekerasan yang terjadi di Papua.

Kordinator massa AMP, Nas Karoba menyebut, kejahatan negara Indonesia melalui kaki tangannya militer (TNI-Polri) masih berlanjut di tanah Papua hingga saat ini.

Dia mengungkapkan, kebrutalan pada (6/1/2015) di Timika, aparat gabungan militer dan polisi menyisir kampung Utikini dan mengamankan setidaknya 200 orang, dan pada tanggal (21/3/2015) polisi membubarkan paksa kegiatan penggalangan dana kemanusiaan KNPB Yahukimo untuk bencana badai POM Vanuatu, yang menewaskan Obagma Sanegil dan empat orang luka-luka akibat tertembak dalam insiden tersebut.

"Untuk itu, hari ini kami meminta kepada perintah Indonesia dan PBB untuk segera menarik Militer (TNI-Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah Papua, hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperealis dan berikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis," harapnya

Mukhlis Dinillah/ galamedianews.com

------------------------------------------------------------------------------------

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Laisa Khoerun Nissa

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Selain buruh, Aliansi Masyarakat Papua (AMP) turut berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jumat (1/5).

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa asal pulau paling timur di Indonesia ini menuntut hak menentukan nasib sendiri siolusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Selain itu, AMP juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di tanah Papua. "Kejahatan kemanusian di tanah Papua terus menerus terjadi, bahkan sejak tahun 1963," ujar orator aksi, Pian.
Untuk itu dalam peringatan 53 tahun hari Aneksesi Papua, AMP menuntut beberapa hal kepada pemerintah dan PBB.

Adapun tuntutan mereka adalah bubarkan dan menarik militer organik dan non organik di Tanah Papua, hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis serta berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis. (*)



 

Read more »

Ratusan mahasiswa demo Komnas HAM perwakilan Papua

Papua - Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus di kota Jayapura menggelar aksi turun jalan, dan berencana berdemo di halaman kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Dok V Bawah, Distrik Jayapura Selatan.
Pada Selasa pagi, kelompok mahasiswa itu mulai berkumpul di sejumlah titik di Distrik Heram dan Abepura sejak pukul 08.00 WIT, seperti terlihat di Lingkaran Perumnas III Kelurahan Yabansai Distrik Heram, dan di halaman Kampus Universitas Cenderawasih Bawah, Kelurahan Hedam, serta di depan Kanwil Pos Abepura Kelurahan Kota Baru Distrik Heram.

"Kami ingin sampaikan aspirasi ke Komnas HAM Papua, agar segera dibentuk KPP HAM untuk kasus Paniai 8 Desember 2014," kata salah satu orator pendemo itu pula.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai Jhon NR Gobai mengemukakan bahwa aksi demo atau turun ke jalan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jayapura itu, untuk meminta pihak terkait terutama Komnas HAM Perwakilan Papua agar mendorong dibentuk KPP HAM kasus Paniai yang menewaskan empat warga sipil dan belasan lainnya terluka.

"Kini, kami sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sejumlah truk dan kendaraan menuju kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Dok V. Massa berjumlah kurang lebih 500 mahasiswa," katanya lagi.
Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, saat dihubungi lewat telepon seluler terkait rencana demo dari kelompok mahasiswa tersebut mengatakan, silakan saja yang penting berjalan tertib.

"Kalau menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, asalkan sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya. Intinya kami siap membantu," katanya pula.

Frits menambahkan, terkait permintaan mahasiswa Papua untuk mendorong agar Komnas HAM Papua membentuk KPP HAM untuk kasus Paniai, ia mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas perpanjangan tangan dari kantor pusat.

"Jika memang demikian, Komnas HAM Papua akan memberikan laporan bahwa ada dorongan, permintaan agar kasus Paniai dibentuk KPP HAM. Nah, selanjutnya rekan-rekan Komnas HAM di Jakarta yang akan memutuskan," ujarnya pula.(win12)

 http://kanalsatu.com

Read more »

SERUAN AKSI ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) KOMITE KOTA BANDUNG

Logo AMP

Amerika serikan dan Indonesia melalui PBB telah memainkan  peran Politik di atas tanah papua, rakyat papua yang masih memiliki Hak untuk Menentukan nasibnya sebagai bangsa yang merdeka. Namun karena kepentingan amerika dan Indonesia sehingga pada 1 mei 1963 administrasi Papua di masukan secarah paksa Oleh Indonesia

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan prokemerdekaan rakyat Papua.

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Hari ini 1 mei 2014, tepat 51 Tahun, Indonesia masih saja menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis  Papua.

Bertepatan 51 Tahun hari Aneksasi Papua Oleh Indonesia kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk terlibat ambil bagian dalam aksi massa yang akan dilakukan pada :

         Hari/Tanggal        : Kamis, 1 Mei 2014
         Waktu Star           : 08:00-selesai 
         Bentuk Aksi          : Long mach
         Titik Kumpul         : Depan Kampus Universitas Langlangbuana Bandung
    Titik Aksi  : Gedung Sate Bandung

         Tema Aksi             : “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA BARAT

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan dukungan Kawan-kawan, kami ucapkan jabat erat.
Salam Pemberontakan!!!

                               Bandung 29 Apil 2014
                                           Humas Aksi



 Sumber:

By ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) KOMITE KOTA BANDUNG on Senin, 28 April 2014 | 22.29

 

Read more »

Mahasiswa Papua di Surabaya Minta Papua Barat Merdeka

Surabaya, Sekitar 100 orang mahasiswa Papua yang kuliah di Surabaya melakukan aksi unjukrasa dan jalan kaki dari Jl. Pandegiling menuju Jl. Gubernur Suryo.

Dilaporkan AKBP Reydian Kokrosono Kasatlantas Polrestabes Surabaya lewat komunikasi BBM group Suara Surabaya-Satlantas Polrestabes Surabaya, Senin (2/11/2013).

Kata Reydian, massa mahasiswa Papua itu menuntut resolusi PBB untuk kemerdekaan Papua Barat. "Mereka sudah berjalan kaki dari Jl. Pandegiling sisi Barat menuju ke Gedung Negara Grahadi," kata dia.

Akibat aksi ini, lalu lintas Jl. Basuki Rahmat dilaporkan Kasatlantas, agak terhambat.(edy)

Editor: Eddy Prastyo
Sumber: Surabaya.net

Read more »

Aksi KNPB BIAK - WEST PAPUA

Aksi KNPB Biak untuk Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu

Biak – 4 Oktober 2013, KNPB Biak pada tanggal 3 Oktober 2013 telah mengumumkan hasil pandangan Pemerintah Vanuatu tentang West Papua pada sidang tahunan PBB September 2013. Rakyat dari kampung-kampung memadati halaman Pendopo Adat Sorido KBS untuk mendengar penyampain hasil tersebut yang diumumkan oleh KNPB Biak.

Aks ini dilakukan juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang telah mengangkat West Papua pada Debat Majelis Umum PBB pada sidang tahunan PBB September 2013.

 Sumber :KNPBnews.com

 

Read more »

Mahasiswa Deiyai Duduki Gedung DPRD Papua

Jayapura - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Deiyai, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua guna mempertanyakan kasus penembakan salah seorang pelajar di Deiyai yang terjadi pada Senin (23/9) lalu.

Puluhan mahasiswa ini, datang dengan membawa beberapa buah spanduk bertuliskan “Kami mahasiswa turut prihatin atas penembakan terhadap siswa SMA N 2 Kabupaten Deiyai, Kapolri segera copot Kapolda Papua, dan Kapolda segera copot jabatan Kapolres Paniai dan Kapolsek Deiyai”.

Serta spanduk bertuliskan “DPR Papua harus bentuk tim investigasi dan harus turun ke Kabupaten Deyai”. Merekapun langsung melakukan orasi di halaman kantor DPRD Papua.

Merekapun akhirnya ditemui Ketua Komisi A Ruben Magai dan anggota Komisi D Nason Utti. Salah seorang koordinator aksi, Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat perlu mengawal kasus penembakan tersebut, jika tidak kasus serupa akan kembali terjadi dan menelan korban yang lebih banyak.

“Kami minta agar DPR tetap mengawal kasus ini. Tanyakan kepada Polda apa tindak lanjut kasus penembakan ini, dan sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan kepolisian,” ujar Agus, Rabu (26/9/2013).

Menurut Ketua Komisi A, Ruben Magai, DPRD Papua terus mengawal kasus penembakan yang terjadi di Papua, bukan saja di Deiyai, tetapi juga di Kabupaten lainnya. Ruben juga mengakui, pihak DPR Papua juga telah membentuk tim investigasi yang akan bersama-sama pihak kepolisian menangani kasus penembakan di Deiyai.

“Kami di DPRD terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kami juga akan mempertanyakan sejuhmana penyelidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami akan desak Polisi untuk ungkap kasus ini,” terang Ruben.

Usai melakukan orasi dan mendengar jawaban anggota DPRD Papua melalui ketua Komisi A, Ruben Magai, perwakilan mahasiswa lalu menyerahkan draf pernyataan sikap kepada anggota DPRD, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Penembakan Siswa SMA N 2 Deiyai ini lalu membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Senin 23 September lalu, seorang warga sipil atas nama Julianus Mote ( 25 ) dilaporkan tewas, dengan luka tembak pada bagian rusuk kanan tembus ke belakang punggung. Julianus tewas dalam bentrok dengan aparat TNI/Polri  di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Bentrokan dipicu saat aparat keamanan menggelar razia sejumlah penyakit masyarakat yakni judi, minuman keras dan senjata tajam. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tigi, Indra Makmur mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjudian, menenggak miras dan membawa senjata tajam, tapi warga tak terima bahkan ada yang memprovokasi, sehingga melempari aparat dengan batu.

Dalam bentrokan itu, warga juga menyerang satu anggota TNI dari Koramil Wagete, atas nama Darsono. Akibatnya, aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke atas berulang kali untuk membubarkan massa. Polisi mengaku aksi penembakan yang dilakukan anggota di lapangan sudah sesuai prosedur.

Read more »

Pemuda Papua tuding keterlibatan aparat dalam KLB di GOR Nabire

Pemuda Tuntut Kapolda Papua dan Kapolres Nabire dicopot dari jabatan (Foto: doni)

Nabire - Tragedi Kejadian Luar Biasa (KLB) di GOR (gelanggang Olahraga) Kota Lama Nabire, 14 Juli 2013 lalu merupakan salah satu dari daftar KLB di Tanah Papua. Peristiwa itu menjadikan para mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/8/2013).

Martinus, selaku koordinator aksi juga menyuarakan dalam orasinya, bahwa peristiwa itu tersebut merupakan kesempatan yang tepat untuk menciptakan sebuah konflik oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan di atas tanah Papua secara sistematis, terstruktur dan terencana.

“Kalau di analisis peristiwa ini secara mendalam, memang ada oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan dan sengaja menciptakan situasi politik yang mengarah pada konflik horizontal, yaitu konflik antara orang papua satu sama lain,” paparnya pada LICOM saat ditemui di depan gedung negara Grahadi Jl Pemuda Surabaya.

Dugaan itu mencuat ketika adanya Orang Asli Papua (OAP) yang sengaja dibunuh melalui berbagai macam upaya atau kegiatan seperti tragedi kerusuhan GOR Kota Lama Nabire Papua dalam sebuah pertandingan tinju 14 Juli 2013 lalu yang mengakibatkan 18 orang tewas.

Disamping itu, mereka juga menuntut untuk segera dicopotnya jabatan Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnivan, Ph.D dan Kapolres Nabire, AKBP Bahara Marpaung karena dianggap telah melalaikan tugasnya.

“Dalam rangka 40 hari tragedi GOR Nabire, kami atas nama solidaritas untuk Papua mendesak pertanggungjawaban negara dan menuntut SBY-Boediono segera mencopot jabatan Kapolda Papua dan Kapolres Nabire, juga mencopot Ilyas Douw dari jabatannya sebagai Bupati. Selain itu kami berharap penarikan TNI/Polri yang diduga ada di balik terjadinya kejahatan kemanusiaan di Papua,” tegas Martinus.

@dony/lensaindonesia.com

Read more »

Sambut Aktivis HAM, Warga Papua Bentangkan Bintang Kejora

Bendera Bintang Kejora, yang dibentangkan oleh kelompok WPNA, dalam unjuk rasa yang mendukung kedatangan kapal Freedom Flotilla, Selasa (27/8/2013). | kompas.com/Budy Setiawan Kontributor Kompas TV Manokwari

MANOKWARI - Ratusan masyarakat Papua Barat, yang tergabung dalam West Papua Nasional Autority ( WPNA), Selasa (27/8/2013), menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap kedatangan tim aktivis HAM dan lingkungan, yang akan bertandang ke Papua dan Papua New Guinea, awal September 2013.

Aksi long march yang berlangsung di dalam kota Manokwari itu, diwarnai dengan pembentangan ratusan bendera bintang kejora. Saat long march, massa juga membawa sejumlah spanduk dan membagikan selebaran sebagai bentuk dukung terhadap kedatangan kapal Freedom Flotilla ke pelabuhan Merauke, Papua, yang membawa aktivis kelompok Papua merdeka serta sejumlah jurnalis dari Australia.

Long march massa ini menyusuri ruas jalan protokol dalam kota Manokwari dan finish di kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan, Sanggeng. Dalam orasinya, mereka mengecam pemerintah Indonesia atas rencana penurunan pasukan guna menghalau kedatangan para aktivis lingkungan dan HAM tersebut. Mereka menilai, intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap upaya kemerdekaan tanah Papua.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menurunkan pasukan TNI dan Polri guna menghalangi aksi murni kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktivis HAM tersebut.

Akibat aksi long march, ruas jalan protokol menjadi macet. Bahkan sejumlah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari ditutup oleh pemiliknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski dua jam lebih lamanya melakukan aksi long march, aparat tidak berupaya mengamankan sejumlah bendera bintang kejora yang dibawa massa.

Editor : Farid Assif/ KOMPAS.com

Read more »

Unjuk Rasa Mahasiswa Papua untuk “Negara Papua Barat”

BANDUNG - Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (3/6). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Massa AMP berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung (Foto: Solihin)

Tidak hanya itu, mereka pun menuntut pemerintah segera menarik militer Indonesia dalam hal ini TNI-Polri Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (united nation), untuk segera mengakui kedaulatan Negara Papua Barat.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua tengah memperlihatkan spanduk tuntutannya di depan Gedung Sate Bandung (3/6). (Foto: Solihin)

Koordinator aksi, Lince Waker menuturkan bahwa meski Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), namun perjuangan mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua, tidak akan pernah surut.

Bahkan menurutnya, pergantian rezim pemerintahan mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, tidak mampu meredam gejolak ‘perlawanan Rakyat Papua.
Selain itu, berbagai kebijakan Indonesia saat ini, seperti otonomi daerah khusus, pemekaran dan UP4B (unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ), tak mampu meredam keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.
“Bisa kita saksikan bagaimana ‘penguasa’ Indonesia dimasa reformasi saat ini tetap menggunakan militer sebagai ‘tameng’ untuk menghalau perlawanan rakyat Papua yang justru memicu sejumlah kasus kejahatan manusia bahkan berimbas pada hilangnya nyawa Rakyat Papua,” kata Lince di sela aksinya.
Tidak hanya itu, hingga saat ini pelbagai skenario dilakukan pemerintah Indonesia untuk ‘menghancurkan gerakan-gerakan ‘perlawanan’ Rakyat Papua. Bahkan parahnya lagi, dengan tidak adanya demokrasi bagi Rakyat Papua untuk berekpresi menyampaikan pendapat di muka umum.
Dia mencontohkan sejumlah aksi ‘brutal’ pernah terjadi pada peringatan hari Aneksasi 1 Mei 2013 di Soeong, Biak dan Timika, dimana tiga orang meninggal . Dengan begitu, jelaslah bahwa persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau bahkan ketidaksetaraan ekonomi.
“Yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua kali ini adalah indentitas sebagai sebuah Negara yang tidak bisa diselesaikan dengan berbagai kebijakan Negara Indonesia di Tanah Papua,” pungkasnya. (**)

 Sumber:  FOKUSJabar.com

Read more »

WEST PAPUA : ABC RADIO REPORTS CITIES INDONESIAN ‘TERROR UNITS KILLINGS CLAIM

West Papuans raise the banned pro-independence Morning Star flag at an unspecified

Activists says 11 people were killed and 20 more are missing after a combined military and police crackdown on support for the pro-independence Free Papua Movement (OPM) in April.

The names of victims and several grisly photographs have been provided to ABC’s PM programme by the armed wing of the movement.

It is impossible to verify the claims, but Indonesia’s Embassy in Canberra has agreed to take up the matter.
Indonesian police say the claims are untrue. The Papua police spokesman, Inspector Gede Sumerta Jaya, says the killings did not happen and that unit does not operate in the Papua provinces anymore.

The disputed Indonesian Papua province is the least populated but most restive corner of Australia’s vast near neighbour.

For 50 years Papuans have agitated for independence from their Javanese masters in a campaign fought bitterly on both sides………..Read More >>>

Read more »

Tuntut TNI Ditarik Dari Papua, Mahasiswa Papua Demo Di Depan Grahadi

Surabaya - Puluhan mahasiswa  Papua yang mengatasnamakan Aliansi mahasiswa Papua  melakukan aksi di depan Grahadi Surabaya, Rabu (15/5/2013). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua yang sesungguhnya.

”Otonomi khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah bukanlah mencari solusi yang baik bagi masyarakat Papua. Pemerintah seharusnya mengajak dialog masyarakat Papua bukan melalui perwakilan saja,” terang Koordinator aksi, Simon Wangibua.

Simon menjelaskan bahwa selama ini pembangunan di Papua tidak bisa berkembang karena tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

”Hal ini tidak pernah terjadi, dan seharusnya pemerintah memahami ini,” lanjutnya

Tak hanya mengajak masyarakat Papua, kata Simon, pemerintah harus menarik semua personel militernya dari Papua.

”TNI yang selalu membuat onar dan menembaki masyarakat di Papua. Ini sangat meresahkan kami sehingga kami mendesak pemerintah secepatnya menariknya,”lanjutnya.

Simon menambahkan, bahwa Aliansi Mahasiswa Papua mendesak pemerintah agar menghapuskan stigma bangsa Papua sebagai bangsa yang sparatis.” Kami bukan pemberontak dan bukan golongan sparatis sehingga bangsa Papua tak pantas ditembaki,”tandasnya. [Yud/Seruu.com]

Read more »

Dituding Makar, 72 Warga Papua Di Tahan

Koordinator Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) Zely Ariane mengatakan, sejak 2 tahun terakhir kepolisian membatasi berbagai kegiatan publik. Setidaknya terdapat 72 warga Papua yang harus menjalani penahanan dengan tudingan makar.

"Untuk kasus yang lama sejak Kongres Papua III tahun 2011, ada 40 orang dan yang baru kemarin sejak 1 Mei ada 32 orang. Umumnya mereka dituduh makar," ujar Zely kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/5/2013).

Untuk itu, Zely mengaku bersama Komisi Untuk Korban dan Orang Hilang (Kontras) akan mengadukan kasus ini kepada sejumlah pihak di antaranya ke Ombudsman, Kompolnas, dan Komnas HAM. "Kita akan kordinasi dengan LB3H juga, Napas, dan Kontras. Kita juga akan meneruskan advokasi terhadap 40 yang ditahan sebelumnya dan ditambah yang 32 orang ini paling tidak," ucap dia.

Selain melakukan upaya advokasi politik, pihaknya juga akan melakukan advokasi hukum melalui judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang mengatur tentang makar.

"Terhadap judicial pasal makar dan sebagainya dan akan berfokus terhadap pasal makar ini. Karena nantinya teman-teman akan ke sini larinya. Ini untuk advokasi segi hukumnya. Sementara untuk advokasi politiknya, kita akan mengadukan Polda ke Kompolnas nanti," terang Zely.

Padahal, kata dia, jika ditelaah lebih jauh, warga yang ditahan ini umumnya bukan termasuk melakukan tindakan makar. Karena hanya sebatas membawa bendera Papua.

"Ini hanya pengibaran bendera. Sebenarnya juga itu bukan makar. Kalau melanggar, itu hanya Peraturan Pemerintah (PP). Karena sebenarnya itu tidak membahayakan, tidak sedang apa-apa. Gus Dur aja menghadiahkan bendera untuk Papua. Jadi ini hanya politis," jelas Zely.

"Makanya PP ini juga problematis sekali, karena hanya ditemukan senjata. Padahal kita temen-temen tahu semua, kadang kita tidak tahu-menahu tiba-tiba ditemukan senjata," sambungnya.

Dia menegaskan akan mengadukan Kapolda Papua atas pembatasan kegiatan publik ini kepada Kompolnas. Pengaduan itu mengacu terhadap kode etik yang dilakukan kepolisian.

"Harusnya hari ini, cuma karena komunikasi tadi tidak bisa mungkin besok," tandas Zely. (Ali/*)


 Sumber: @liputan6dotcom

Read more »

Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman

Jakarta : Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.

Selain itu, aparat kepolisian seperti Brimob, Dalmas Polresta dan Polda Papua juga melakukan pembubaran paksa terhadap aksi damai yang dilakukan Solidaritas Peduli Penegakan HAM (SPP HAM), pada 13 Mei 2013 di Jayapura, Papua. Akibatnya berujung pada penangkapan 4 orang peserta aksi dan penyiksaan seorang Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura.

"Kami datang ke sini dalam rangka mengadukan Kapolda Papua Kombes Pol Yakobus Marjuki yang tidak mau mengeluarkan izin terhadap gerakan sipil yang dilakukan teman-teman dan masyarakat di Papua. Paling tidak selama menjelang 1 Mei 2013," ujar Kordinator Napas Zely Ariane kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Padahal, lanjut Zely, aksi damai SPP HAM ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013.

Menurut Zely, penolakan tersebut mengakibatkan setidaknya 32 orang ditahan sejak 2 minggu belakangan. Mereka mayoritas dikenai pasal makar. Penolakan ini menurutnya tidak beralasan, karena penyelenggaraan aksi melalui prosedur kepada pihak yang berwajib.

"Menurut kami penolakan itu tidak beralasan. Misalnya karena oragnisasi itu tidak terdaftar di Kasbang. Sementara yang melakukan aksi-aksi ini bukan organisasi, tapi solidaritas atau komite aksi. Di manapun aksi seperti ini tidak masalah, asalkan sebelum aksi memberitahukan kepada kepolisian," tegasnya.

Patah Tangan

Ia berharap ada tindak lanjut dari Ombudsman, minimal sorotan terhadap tindakan aparat terhadap pelarangan itu sendiri dan tindakan di lapangan. "Itu kita bawakan data-datanya, misalnya saat penangkapan itu terjadi pemukulan, kekerasan, ada yang patah tangan dan tindakan tak lazim lainya," kata Agus.

Sementara empat nama yang ditahan dan seorang yang disiksa antara lain Victor Yeimo (30) (penanggung jawab aksi), Marthen Manggaprouw (30) (penanggung jawab aksi), Yongky Ulimpa (23) Mahasiswa Uncen (peserta aksi), Elly Kobak (17) (peserta aksi) dan Markus Giban Mahasiwa Uncen (19) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura.

Umumnya mereka dikenakan Pasal 106, 107, dan 110 KUHP, dengan alasan seperti pengibaran bendera. Namun, 32 orang ini semuanya tidak melakukan pengibaran bendera. "Sehingga soal pasal masih bisa diperdebatkan. Mereka sekarang ini terpisah di Lapas, jadi aneh, tidak didampingi pengacara, langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke Lapas," jelas Agus.

Khusus untuk yang kasus di Sorong, lanjut dia, ada saksi seorang pendeta, yang melihat kejadian aksi ini langsung. Namun saksi tersebut ketakutan karena ada intimidasi dari kepolisian. Setelah melapor ke Ombudsman, rencananya mereka akan mengadukan hal serupa ke Kompolnas dan Komnas HAM. (Mut/*)

Sumber:

@liputan6dotcom

Read more »