Ini Tujuh Rumah Sakit di Provinsi Papua “Yang Sakit”

drg. Aloysius Giyai, M.kes, Kadinkes Kesehatan Provinsi Papua. (Foto : Amri/ Lingkar Papua)

Jayapura (Lingkar Papua) – Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melakukan pemeringkatan 25 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan rumah sakit mitra yang ada di  Provinsi Papua dengan membuat semacam Rapor dan peringkat dengan status merah tua (skor 61 – 94), status merah muda (skor 118 – 144), status kuning tua (skor 154 – 163), status kuning sedang (skor 175 – 190), dan kuning muda (skor 201 – 212).

Sedangkan untuk pemeringkatan rumah sakit yang memiliki rapor bagus di mulai dari warna hijau muda (skor 213 – 228), status hijau sedang (skor 229 – 238), dan status hijau tua (skor 263 – 277).

Dari 25 RSUD dan RS mitra yang ada di Provinsi Papua, ada 7 rumah sakit yang masuk kategori buruk dalam hal pelayanannya atau bisa dikatakan sakit, yakni RS Lanny Jaya di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dengan skor 61, berada di urutan paling tertinggi “kadar sakitnya” karena berada di urutan pertama rumah sakit yang memiliki rapor merah.

 

Di urutan kedua, ada RSUD Deiyai di Kabupaten Deiyai dan RS Bergerak Mindiptana di Boven Digoel berada di urutan kedua rapor merah, dengan skor yang sama masing – masing 80, selanjutnya RSJ Abepura yang berada di urutan ketiga dengan skor 94, RSUD Hendrik Fintay berada di urutan keempat dengan skor 118.

Sedangkan RS Pratama Karubaga mendapatkan skor 120 dan berada di urutan kelima rumah sakit dengan rapor merah.

“rumah sakit yang statusnya merah ini harus jadi perhatian, tahun ini kita akan memulai juga akreditasi terhadap Rumah Sakit, jadi kita berharap Bupati dan Kadinas Kesehatan di masing – masing daerah harus lebih serius meningkatakan standar pelayanan dan indicator penilaiannya yang sudah ditetapkan”, kata drg. Aloysius Giyai, M.Kes usai acara Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Papua, Jumat (2/6/2017) di salah satu hotel di Kota Jayapura.

 

Menurutnya ada 5 indikator global yang menjadi parameter dalam menilai sakit tidaknya sebuah rumah sakit, yakni (1) prosentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, (2) indicator rawat inap rumah sakit yang terdiri dari BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR), (3) progress persiapan akreditasi Rumah Sakit, (4) pemantapan mutu eksternal malaria, TB, data 3 tahun (2014 – 2016), laporan kasus HIV/AIDS, (5) data SDM Kesehatan di Rumah Sakit.

“kalau pendapat saya pribadi, setelah akreditasi ternyata beberapa rumah sakit di daerah yang rapornya tetap merah, menurut saya sudah seharusnya di berikan sanksi, bisa pemotongan anggaran kesehatan, atau bila perlu sanksi tegas kita putuskan total saja anggaranya dan di alokasikan ke Rumah Sakit yang terdekat yang punya niat untuk menolong masyarakat dan meningkatkan pelayanan, tapi ini sanksi kalau pandangan saya pribadi yah, tapi semua itu kembali ke Gubernur”, kata Aloysius Giyai.

Menurutnya dalam waktu dekat ini Gubernur akan memberikan award kepada daerah – daerah yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kesehatan. (amr/R1)

 LingkarPapua.com
 

Read more »

Kecelakaan Transportasi di DOGIYAI, PAPUA

 

Keluarga Korban Saat memeluk korbanya Foto : YG/KM

Dogiyai - Informasi Awal Pusat Krisis Kesehatan terhadap bencana Kecelakaan Transportasi yang terjadi di 1 kecamatan, yaitu Dogiyai, DOGIYAI, PAPUA pada tanggal 02-05-2017.

Sebanyak 9 orang meninggal akibat truk pengangkut pasir terbalik di Kabupaten Dogiai, Papua, Selasa 2 Mei 2017. Seorang sopir M. Anshori (31) dan sembilan pelajar itu tewas setelah bus bermuatan pasir dalam perjalanan dari Kampung Kimupugi menuju Egubutu tak kuat menanjak dan terbalik. Korban yang meninggal yaitu Selvina Edowai (10), Laurence Auwe (8), Simon Pigome (10), Elevina Dimi (10), Yohanes Dimi (10), Nando Anouw (12), Alfrida Pekei (8), Rita Auwe (11), Paulina Dimi (11). Korban luka berat/rawat inap 3 orang di RSUD Madi : Agustina Dimi, Yohanes Pekei, Oktovina Dimi

Dalam data awal yang diperoleh dari dinas kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait maka jumlah korban yang dapat diinformasikan adalah sebanyak 0 Orang, terdiri dari 0 orang meninggal, 0 orang hilang, 0 Luka Berat/Rawat Inap , 0 Luka Ringan/Rawat Jalan dan 0 Orang pengungsi.

  

Selasa Siang (02/5/2017), pukul 13.00 WIT Terjadi kecelakaan maut di Jalan baru Tetode samping kantor Polsek Moanemani. Peristiwa kecelakaan maut itu menelan korban 9 orang dan tiga orang mengalami luka berat.

Kecelakaan tunggal tersebut, berawal ketika truk yang dikemudikan Ansori warga Jawa, meluncur dari arah ekemanida menuju kampung Egebutu,Distrik Dogiyai dengan kecepatan sedang dengan membawa muatan pasir dan ditumpangi belasan anak sekolah dasar (SD) Egebutu.

Berdasarkan kronologis yang dihimpun media ini,truk yang mengendarai dengan sopir bernama Ansori bermuatan pasir pembangunan Gereja Khatolik St. Petrus Egebutu,Distrik Dogiyai hendak mengikuti  Jalan Baru disamping Polsek Kamu dan diduga muatanya lebih hingga truk mengundur kebelakang.

Berikut Nama-nama korban Kecelakaan Maut. 

1. Nando Anouw (12)

 2. Selpina Edowai (8)

 3. Simon Pigome (9)

4. Yohanes Dimi (10)

5. Novela Dimi (8)

6. Laurens Auwe (10)

 7. Rita Auwe (8)

8. Paulina Dimi (9)

9. Alfrida Pekei (10)

Sementara itu, tiga orang yang mengalami luka berat dibawah ke RSUD Madi,Pania.tiga orang yang mengalami luka berat diantaranya: 

10. Agustina Dimi

11. Yohanes Pekei

12. Oktovina Dimi

Sumber : http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id

http://beritahangat157.blogspot.com

Pewarta : MP

Read more »

Pelapor Khusus PBB Cek Pelayanan Kesehatan di Papua

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Husyen Abdillah)

Jakarta -- Pelapor Khusus PBB di bidang kesehatan Dainius Puras menyambangi Indonesia untuk mengecek bagaimana tingkat kesehatan negara yang berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo tersebut. Provinsi Papua pun dipilih sebagai lokasi penelitian kesehatan untuk kemudian dijadikan sebagai perbandingan dengan provinsi lain.

Puras melakukan penelitian di Indonesia selama kurang lebih dua pekan, yakni sejak 22 Maret 2017 hingga kemarin. Khusus di Papua, dia menghabiskan waktu selama 30 jam untuk mengecek pemenuhan hak kesehatan bagi warga.

"Pelapor khusus sangat tertarik dalam mengamati berbagai tema selama kunjungan, terutama dalam kerangka kerja kesehatan yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Puras saat membacakan hasil laporannya di United Nation Information Center, kemarin (3/4).

 Masalah kesehatan yang cukup meresahkan di Papua adalah soal kasus HIV/AIDS yang diidap oleh masyarakat. Belum tersedianya pelayanan kesehatan yang mumpuni juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga medis yang tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang mengidap penyakit.

Sebagai laporan awal dari kunjungan ke Papua, Puras belum membeberkan secara rinci temuannya selamadi Papua. Dia hanya menjelaskan bahwa beberapa hal yang diteliti di sana mencakup juga pada kesehatan ibu dan anak, karena angka kematian ibu dan anak di Papua cukup tinggi, kesehatan seksual, hingga kesehatan mental.

Angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi pun membuat dia turut mengamati situasi kelompok atau populasi tertentu yang ada di Papua, terutama mereka yang berada di situasi rentan.

 Untuk mendapatkan perbandingan fasilitas kesehatan di Papua dan kota lain, khususnya DKI Jakarta selaku Ibukota Indonesia, Puras pun menyempatkan diri mengecek fasilitas kesehatan di ibu kota.

"Selama kunjungan pelapor khusus juga melakukan kunjungan ke pusat kesehatan primer, serta menghabiskan waktu di luar ibu kota untuk memahami pemenuhan hak atas kesehatan di seluruh negeri," ujar Puras.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian dan pengecekan tersebut, Puras akan menyerahkan laporan lengkapnya ke Dewan HAM pada 2018 mendatang. Nantinya, laporan tersebut akan ditetapkan hingga akhirnya dibuat rekomendasi bagi Indonesia khusus untuk membenahi sektor kesehatan. (gil/ CNN Indonesia)

Read more »

Belasan Penduduk Papua Barat Derita Tumor Misterius

sxc.hu

Manokwari - Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) Hugo Asrouw mengeluhkan adanya penyakit benjolan jenis tumor yang diderita 19 warga Kampung Kensi, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. “Selama ini, belum ada pemeriksaan tim medis yang dapat mendiagnosis jenis penyakit yang diderita 19 warga Kampung Kensi,” katanya di Manokwari, Jumat, 23 Desember 2016. 

Dia mengklaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kampung Kensi sangat memprihatinkan. Pasalnya, penyakit yang diderita belasan warga ini sudah terjadi belasan tahun. Bahkan ada penduduk yang menderita penyakit serupa hingga 20 tahun lamanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap membeberkan jatah APBD, termasuk dana otonomi khusus (otsus), yang digelontorkan untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat tidak pernah lebih dari 5 persen. Kondisi itu ia alami sejak bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2007 hingga saat ini.

“Padahal, menurut undang-undang, seharusnya untuk kesehatan itu dianggarkan minimal 10 persen dari APBD Provinsi atau 15 persen dari dana otsus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 bagi Papua dan Papua Barat," ujarnya, Jumat, 23 Desember 2016.

Ironisnya, di wilayah Distrik Arguni Atas, tempat para penderita tumor itu, terdapat sebuah klinik milik salah satu perusahaan kayu. Namun masyarakat Kampung Kensi harus menukar biaya pengobatan untuk kesehatan mereka dengan hak ulayat kepada pihak perusahaan. 

“Menurut pengakuan masyarakat Kensi, di sekitar wilayah itu ada puskesmas pembantu (pustu), tapi tidak ada petugas kesehatan. Jika warga berobat ke klinik tersebut, ongkosnya dipotong melalui pembayaran hak ulayat,” tutur Arnold.

Hal ini juga mendapat sorotan aktivis pembela HAM di Papua Barat, Yan Christian Warinussy. Dia mengusulkan Bupati Kaimana dan Gubernur Papua Barat mengintervensi kondisi kesehatan masyarakat itu dengan segera membentuk tim. Tim ini harus turun langsung ke lapangan. 

“Kalau tidak ditindaklanjuti, ini fakta yang mengindikasikan ada satu pelanggaran serius terhadap HAM, khususnya hak atas kesehatan yang dijamin di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ucapnya. Warinussy menambahkan, undang-undang mengamanatkan 15 dana otsus harus dialokasikan untuk perbaikan gizi dan kesehatan.

HANS ARNOLD/TEMPO.CO

Read more »

YKI: Kesadaran Perempuan Papua Memeriksakan Diri Meningkat

Yayasan Kanker Indonesia (lst)

Jayapura – Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Papua menyatakan kesadaran perempuan di wilayahnya memeriksakan diri dari tahun ke tahun meningkat.

Ketua YKI Cabang Papua Regina Karma di Jayapura, Kamis, mengatakan peningkatan itu ditunjukkan dengan presentase yaitu pada Desember 2016 sekitar 80-90 persen perempuan Bumi Cenderawasih datang ke kantornya untuk memeriksakan diri.

“Jika di 2015 hanya sekitar 60 persen saja perempuan yang datang untuk memeriksakan diri hingga di-papsmear, kini di 2016 angkanya sudah naik lebih tinggi,” katanya.

Menurut Regina, peningkatan itu juga disebabkan oleh seringnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya mengenai kanker serviks.

    “Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebanyakan penyebab kanker serviks adalah pola hidup hingga pola makan yang salah, kebersihan daerah kewanitaan hingga virus Human Papilloma Virus (HPV),” ujarnya.

Dia menuturkan belum lama ini di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sekitar 90 wanita akar rumput (perempuan asli Papua) datang memeriksakan diri setelah mengikuti sosialisasi dari YKI.

“Dari 90 wanita tersebut, 75 di antaranya bersedia dan meminta untuk diperiksa melalui papsmear,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan sisanya takut, tidak mau dan sedang berhalangan seperti sedang mengalami haid atau hamil sehingga tidak bisa diperiksa.(anjas/jurnalsumatra.com)

Read more »

Kejati Telusuri Penyalahgunaan Dana Program Kartu Papua Sehat

Kartu Papua Sehat (KPS) (tabloidjubi.com)

JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan dana program Kartu Papua Sehat (KPS) dari tahun 2013 hinga 2014. Program tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.


Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar ketika dikonfirmasi terkait temuan dugaan penyalahgunaan dana KPS di Jayapura, Kamis (31/8/2016).

Fachruddin mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah warga secara tertulis terkait penyalahgunaan dana KPS sejak sebulan yang lalu.

“Dalam laporan warga, ada penyalahgunaan dana KPS pada tahun anggaran 2013 senilai Rp 15 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar,” ungkap Fachruddin.

Ia pun menuturkan, sejumlah warga dalam laporannya menyatakan ada dugaan pembayaran premi KPS kepada pasien tertentu tak sesuai dengan peruntukannya.

“KPS merupakan program yang alokasi dananya bersumber dari dana otonomi khusus. Tentunya penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Fachruddin.

Ia pun menambahkan, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua belum memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana KPS hingga kini.

“Saat ini kami masih fokus untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan laporan warga. Karena itu, kami merasa belum saatnya untuk memeriksa saksi-saksi yang mengurus pengelolaan dana KPS,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giai ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya belum menemukan adanya penyalahgunaan KPS selama beberapa tahun terakhir.

“Selama ini kami tak menemukan adanya penyalahgunaan dalam laporan pertanggungjawaban dana KPS. Selain itu, dana KPS tersalurkan dengan baik ke seluruh rumah sakit pemerintah di Papua dan empat rumah sakit swasta,” kata Aloysius.

Ia pun menuturkan, alokasi anggaran untuk KPS tahun 2016 sebesar Rp 300 miliar.

“Dana ini untuk pelayanan warga Papua yang tak mampu di rumah sakit setempat dan biaya untuk sejumlah maskapai penerbangan apabila ada warga yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar Papua. Terakhir, biaya pelayanan rumah sakit di luar Papua seperti Makassar dan Jakarta,” papar Aloysius.

Read more »

Dinkes Mimika Distribusikan Kartu Papua Sehat

Kartu Papua Sehat (tabloidjubi.com)

TIMIKA - Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mendistribusikan Kartu Papua Sehat (KPS) kepada warga di setiap distrik, kelurahan, dan kampung.

Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra di Timika, Rabu (31/8/2016), mengatakan Mimika menerima alokasi 183.260 KPS dari Dinkes Provinsi Papua.

Hingga memasuki akhir Agustus 2016, KPS yang telah didistribusikan 26.714 kartu kepada 44 kelurahan dan kampung pada delapan dari 18 distrik di Mimika.

"Terakhir kami lakukan pembagian KPS di delapan kampung di Distrik Agimuga yaitu pada 18-19 Agustus dengan jumlah 849 kartu. Kami menugaskan petugas puskesmas dan pustu di wilayah Agimuga untuk melanjutkan pendataan dan pembagian KPS ke masyarakat yang belum menerima," kata Reynold.

Ia mengatakan penyaluran KPS merupakan komitmen Pemprov Papua dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat asli Papua.

"Pada prinsipnya, KPS mendukung kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Mimika Sehat (KMS)," kata Reynold.

"Terakhir kami lakukan pembagian KPS di delapan kampung di Distrik Agimuga yaitu pada 18-19 Agustus dengan jumlah 849 kartu. Kami menugaskan petugas puskesmas dan pustu di wilayah Agimuga untuk melanjutkan pendataan dan pembagian KPS ke masyarakat yang belum menerima," kata Reynold.

Ia mengatakan penyaluran KPS merupakan komitmen Pemprov Papua dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat asli Papua.

"Pada prinsipnya, KPS mendukung kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Mimika Sehat (KMS)," kata Reynold.

KPS tersebut, katanya, menanggung penuh biaya rujukan pasien dari puskesmas pedalaman ke fasilitas kesehatan di Kota Timika, bahkan rujukan ke rumah sakit berfasilitas lengkap di luar Papua.
"Bagi orang asli Papua yang sulit memiliki keturunan, KPS juga siap menanggung biaya untuk program bayi tabung," kata Reynold.

Dengan adanya tiga kartu jaminan kesehatan masyarakat di Mimika, yaitu BPJS Kesehatan, KPS, dan KMS, katanya, seharusnya masyarakat setempat semakin terlindungi dalam hal pelayanan di bidang kesehatan.

Apalagi melalui sistem kapitasi, puskesmas telah dibayar di muka.
"Jadi, tidak ada alasan petugas kesehatan tidak melayani masyarakat atau membiarkan fasilitas kesehatan kosong tanpa petugas," kata Reynold.

Hingga kini, KPS belum menggunakan sistem kapitasi karena belum terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Meski demikian, puskesmas tetap mendapatkan bantuan operasional kesehatan dari dana Otsus yang diserahkan per tahun.

Pemerintah menargetkan seluruh kartu jaminan kesehatan akan terintegrasi pada 2019 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Pada tahun itu juga, ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia memilki jaminan kesehatan.

NETRALNEWS.COM

Read more »

Dinas Kesehatan Deiyai Bersama Puskesmas Waghete & Koramil 1705-03/Waghete Gelar Pengobatan Massal

Deiyai - Bertempat di lapangan SD Inpres Bomou I, Distrik Tigi kabupaten Deiyai, Papua, telah dilaksanakan kegiatan pengobatan massal bagi kurang lebih 100 orang warga.

Kegiatan pengobatan massal ini merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Deiyai bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Koramil 1705-03/Waghete.

Turut hadir dalam pengobatan massal ini, Kepala Puskesmas Waghete, Oktovianus Mote, dr. Marlon, dr. Arista dan para perawat yang berjumlah 15 orang.

Sementara dari Koramil 1705-03/Waghete, diikuti Danramil Waghete, Batuud Pelda Elias Pakage, Serka Doni, Sertu Sawal, Serda Joko R, Serda Luther, Serda Dahrul dan Kopda Suharman.

(Pendam17) nabire.net

Read more »

Soal Pelayanan Tak Berjalan , DPRD Dogiyai Akan Panggil Dinkes

Pemalangan Loket Pelayanan Puskemas Moanemani

Nabire,18/01/2016 –  Persoalan pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes ) Kabupaten Dogiyai masih belum terselesainya,hingga kini aktivitas pelayanan kesehatan tidak berjalan lantaran tidak dipenuhi hak –hak medis ditempat.

Kondisi tersebut sorotan dari berbagai pihak,salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai. Jangan dianggap persoalan kecil,tetapi ini dampaknya sangat besar. “Manusia akan hilang kalau pelayanan tidak berjalan secara efektif,kita harus bekerja serius untuk menangai masalah ini” ungkap Yeheskiel Anou ,Sekertaris Komisi C DPRD Kabupaten Dogiyai,melalui via Seluler ,Senin (18/01/16)

Dijelaskan Yeheskeil,dengan tidak berjalannya aktivitas pelayanan tersebut pihaknya akan dipanggil Kepala Dinas Kesehatan ,Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas. “Kami akan mengecek letak masalahnya,bila kalau menemukan ada masalah antara di Dinkes sendiri ,pertama berikan peringatan dan teguran . Kalau masih saja berulang kedua dan ketiga kali jelas kami akan tahan kinerjanya mereka “ jelasnya.

Bila,kata dia ,letak masalahnya ada di pimpinan daerah baik di Ketua atau Bupati akan panggil untuk menanyakan persoalan . Sebagai lembaga yang membidangi Komisi Pendidikan dan Kesehatan tak segan – segan menyikapi masalah tersebut “Kami tetap akan panggil Dinas bersangkutan kehambatan dimana,apa letak masalahnya. Tetap akan dipanggil untuk dipertanggungjawabkan “ bebernya.

Sementara,Markus Waine Anggota DPRD menyebutkan atas ulah dari Kepala Dinas,Direktur da
n Kepala Dinas aktiviats pelayanan tak berjalan secara efektif bahkan banyak pasien yang korban .” Setiap pasien selalu rujuk ke Paniai dan Nabire,mobil Ambulance selalu dijadikan sebagai mobil pribadi . Contohnya, setelah Korban Kecelakaan atas nama Martina Waine sekitar tanggal 8 Januari dilarikan ke RSUD Paniai“ Jelasnya.

Menurutnya, Kami akan memanggil tiga oknum diatas ini, karena Rumah sakit Pratama Moanemani kondisi sudah di Palang Pintunya karena Penggunaan anggaran tidak sesuai mekanisme.

AGUS TEBAI

PAPUALIVES.COM

Read more »

Warga Kimupugi Keluhkan air bersih

Dogiyai, rsdofm: Warga Kampung Kimupugi dan sekitar Moanemani Distrik Kamu Moanemani, Dogiyai saat ini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi memprihatinkan itu terutama dirasakan oleh warga yang bermukim di kampong Kimupugi, Digikotu, Ikebo, dan sekitar Moanemani.

“Beberapa daerah terutama di wilayah Distrik Kamu Moanemani yang jauh dari sumber mata air, dan hanya mengharapkan air hujan turun, dan juga memang dikenal paling rawan kekeringan. Kondisi ini diperparah karena pipanisasi belum masuk ke sana,” Kepala Kampung Ambrosius Tigi, Jumat (4/12/2015), kemarin.

Beberapa warga mengeluhkan hal serupa. Mereka mengaku, kesulitan mendapatkan air bersih, hanya mengharapkan air hujan untuk mendapatkan air, warga bahkan harus berjalan jauh menuju pedalaman lereng gunung Tetode, atau di lereng Gunung Mago, untuk mendapatkan air bersih.

Kepala Kampung, Ambrosius Tigi juga mengaku bahwa beberapa kali siding Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, dan pembahasan Musyawarah Daerah (Musrembangda) Tingkat Kabupaten Dogiyai sudah beberapa kali mengusulkan untuk pengadaan air bersih di wilayahnya namun upaya itu sekarang tidak membuahkan hasil maksimal, Tak hanya itu, beberapa peternak di Kabupaten Dogiyai belum ditertibkan sehingga menyebabkan beberapa sumber mata air dirusak oleh ternak bebas tersebut,”ujar Tigi.

“Jika ingin membeli air, kebanyakan dari kami merasa keberatan karena harga yang harus dibayar cukup mahal, sekitar Rp 1.500/jerigen ukuran 10 liter,” ujar Kepala Kampung, Karena itu mereka berharap pada pemerintah daerah setempat untuk membangun jaringan pemipaan atau sumur bor.

Sedangkan di wilayah Kampung Kimupugi, Kampung Ikebo, lanjut Tigi, belum tersentuh program pipanisasi dari pemerintah, sehingga kami sangat mengharapkan pengadaan air bersih di wilayah ini,” Harap Tigi.(rsdofm/Herman Anou)

Read more »

Infeksi Cacing Pita yang Menyerang Otak Ditemukan di Pedalaman Papua

dr Beeri Wopari

Dinas Kesehatan menyebut infeksi cacing pita di Provinsi Papua dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun dalam satu kasus, ditemukan infeksi cacing pita yang menyerang otak dan menyebabkan epilepsi.

Temuan tersebut diungkap oleh dr Beeri Wopari, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Papua dalam perbincangan dengan wartawan baru-baru ini di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Satu kasus ditemukan di daerah tambang, di Tembagapura. Infeksi cacing pita masuk ke peredaran darah, sampai otak lalu menyebabkan epilepsi,” kata dr Beeri seperti ditulis pada Jumat (20/11/2015).

Di masa lalu, infeksi cacing pita banyak dikaitkan dengan tradisi memasak daging dengan teknik bakar batu.

Panas yang dihasilkan dengan cara tersebut cukup tinggi untuk mematangkan daging, tetapi tidak selalu bisa membunuh kista cacing pita.

“Dagingnya sih matang, tapi kadang-kadang kistanya cukup kuat,” kata dr Beeri.
Menurut dr Beeri, kasus infeksi cacing pita yang menyebabkan pasien mengalami epilepsi masih dalam proses investigasi. 

Karena ditemukan di daerah tambang, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus tersebut berasal dari luar daerah dan dibawa masuk oleh pendatang.

“Dari Kementerian Kesehatan akan datang dalam minggu ini untuk investigasi,” tutup dr Beeri.


Sumber : http://berita24h.com/seleb/2015/11/20/infeksi-cacing-pita-yang-menyerang-otak-ditemukan-di-pedalaman-papua.html

Read more »

Papua Butuh 250 Lembar Kelambu Malaria

JAKARTA – Sembilan kabupaten di Provinsi Papua masih membutuhkan bantuan 250 lembar kelambu untuk dibagikan kepada masyarakatnya. Pembagian kelambu secara gratis dimaksudkan untuk mengurangi penderita malaria di tanah Papua.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Papua, dari 550 lembar kelambu gratis yang diminta Dinas Kesehatan Papua, hanya 300 lembar yang disumbangkan oleh Kementrian Kesehatan.

“Tahun lalu, dinas kesehatan setempat menyebarkan 1 juta kelambu kepada masyarakat di 16 kabupaten/kota dengan bantuan Global Fund” ungkap Dokter Ni Yoman Sri Antari selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS TB Malaria (UPT ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura pada Rabu (22/4).

Pembagian kelambu gratis ini dilakukan karena Papua dikenal sebagai daerah endemik malaria dan merupakan daerah tertinggi penderita malaria di Indonesia. Saat ini, Papua masih menempati urutan pertama penderita malaria di Indonesia yaitu 43/100 atau dimana 100 orang terdapat 43 penderita malaria.

Menurut Ni Yoman, dibutuhkan penanganan komprehensif untuk menurunkan jumlah penderita malaria di Papua, salah satunya dengan membagikan kelambu gratis kepada masyarakat.

Dengan adanya total kekurangan kelambu sebanyak 250 lembar itu. Ni Yoman mengaku, pihanya masih berharap agar kekurangan ini bisa dipenuhi tahun depan atau dapat diupayakan oleh pemerintah daerah setempat dengan usaha sendiri.(rika)

  (tubasmedia.com)

Read more »

Sambil Menungggu Jawaban Pasti Pemerimaan Siswa Akper, Dinas Kesehatan Dogiyai Dipalang

Foto : Ketika salah satu peserta test Kelas Pemda Dogiyai di Akademi Nabire ketika melakukan Pemalangan Kantor Dinas Kesehatan Dogiyai, karena dianggap tidak memperhatikan prioritas Putra Daerah dalam penerimaan siswa Akademi Kesehatan Kelas Pemda Dogiyai

.(Insert Foto : Herman Anou)

Dogiyai (rasudofm): Karena dalam pemerimaan siswa Akademi Kesehatan Nabire Kelas Pemda Dogiyai yang tidak memperhatikan prioritas putra Daerah Dogiyai dan yang dinyatakan sebagai siswa pada siswa Kelas Pemda Dogiyai bukan marga dari Daerah Kabupaten Dogiyai, maka Kantor Kesehatan Dogiyai Dipalang oleh salah satu putra Daerah Putra Daerah Kabupaten Dogiyai, “Stepanus Goo,” Sabtu 9/8.2014, di Dogiyai, 

Kepada Wartawan Media ini, Usai dilakukan Pemalangan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai, Stefanus Goo, Menjelaskan  bahwa saya melakukan Pemalangan Kantor Dinas Kesehatan ini sambil menunggu Kepastian dari Panitia Penerimaan Kelas Pemda Dogiyai di Akper Nabire, karena dalam penerimaan siswa akper ini dilakukan secara tertutup, sementara itu, saya sebagai Putra Daerah Kabupaten Dogiyai telah mengantongi memo dari Kepala Daerah Dogiyai, Namun yang dinyatakan sebagai siswa akademi Kesehatan Nabire tidak diakomodir,” Kata Stefanus. 

Lanjut Goo, Pada Hal dirinya telah diberikan memo Dari Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, tertanggal 13/6 2014, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai agar atas nama Stefanus Goo dapat diakomodir dalam kuliah Akademi Kesehatan (Akper) Nabire pada Kelas Pemerintah Kabupaten Dogiyai, namun memo Bupati Dogiyai tersebut tidak diperhatikan oleh Panitia Pemerimaan Akper Kelas Pemda Dogiyai,” Ujar Goo.

Lanjut Lelaki Alumni SMU YPK Tabelnakel Nabire, menjelaskan bahwa berdasarkan memo bupati tersebut dirinya telah menemui Kepala Dinas Kesehatan dan Panitia Penerimaan Kelas Pemda Dogiyai di Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai, namun memo Kepala Daerah tersebut tidak di indahkan.

Ia juga menjelaskan bahwa, Penerimaan Kelas Dogiyai berjumlah 38 Orang namun semuanya tidak memperhatikan prioritas Putra Daerah Kabupaten Dogiyai, sedangkan kami sebagai putra daerah tidak diterima sebagai siswa Kelas Dogiyai Pada Akademi Kelas Pemerintah Kabupaten Dogiyai,” Ujar Goo.

Sementara itu, ia juga menjelaska bahwa nama – nama siswa kelas pemda yang telah lulus di Akademi Kesehatan Nabire tidak diumumkan di Dinas Kesehatan Dogiyai namun nama – nama yang telah dinyatakan lulus sebagai peserta Kelas Pemda Dogiyai di lakukan secara diam-diam,” Katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ada siswa kelas Pemda Dogiyai yang telah diterima tanpa test, sedangkan kami yang telah melakukan test di Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai namun tidak diterima,” Katanya.

Selain itu, ia juga menduga peserta tes dijadikan sebagai Panitian Pemerimaan kelas Pemda Akper Nabire, sehingga nama siswa peserta test saling mengamankan sebagai siswa kelas pemda pada akademi Kesehatan Nabire,”Jelasnya.

“Saya melakukan pemalangan kantor Dinas Kesehatan ini agar kami sebagai putra  daerah dan juga sebagai keluarga yang tidak mampu dapat diperhatikan dalam kelas pemda, apalagi saya telah menerima memo kepala daerah, maka pemalangan kantor ini saya lakukan sampaikan kami diterima sebagai kelas Pemda di Akper Nabire,” Harap Stefanus.

Pemalangan ini tetap dilakukan sampai ada penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai dan Panitia Pemerimaan Kelas Pemda Dogiyai lalu akan dibuka tetapi sementara belum ada penjelasan dari Kepala Dinas maupun dari Panitia Penerimaan Kelas Pemda di Akper Nabire maka Kantor Dinas Kesehatan Dogiyai tetap dilakukan pemalangan,” Tegasnya. (rsdfm/Herman Anou).

Read more »

Mahalnya Arti Kesehatan Di Distrik Kurulu

Bukit Kurulu. Foto: Imanuel Mabel

Puncak Jaya - Kurulu adalah sebuah distrik yang terdapat di pinggiran kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Mata pencaharian masyarakat yang mendiami distrik tersebut, pada umumnya di bidang pertanian lokal dan ternak babi. Daerah ini mempunyai alam yang indah. Namun sayang, dibalik alam yang indah dan menakjubkan itu, masih saja terdengar jeritan tangis anak pemilik negeri, yang disebabkan berbagai penyakit. Penyakit kecil yang sebenarnya bisa diobati dan dapat tertolong, akhirnya menjadi berat bahkan sampai meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tenaga kesehatan.

Suatu pengalaman yang pernah saya lihat yaitu ketika melihat ada seorang anak kecil yang terjatuh dari atas pohon hingga patah tangannya, dan oleh orang tuanya anak tersebut dibawa kepuskesmas Kurulu. Namun sayang mereka (perawat) menolak dengan alasan tidak ada dokter. Akhirnya dengan perasaan yang sangat sedih orang tua dari anak tersebut akhirnya membawa kembali anak mereka pulang tanpa mendapat pengobatan.

Foto: Imanuel Mabel

Saya sendiri juga pernah mengalami pengalaman, yang tidak pernah bisa saya lupa hingga saat ini. Saat itu saya pernah mengalami penyakit paru-paru. Oleh orang tua, saya dibawa Puskesmas Kurulu. Namun, di sana tidak ada dokter yang bisa menangani penyakit tersebut. Akhirnya dengan keadaan serta keterbatasan yang ada, orang tua membawa saya ke sebuah apotek yang terdapat di kota.  Tujuannya, agar saya bisa mendapatkan pelayanan di apotek. Sebab, selain menjual obat, beberapa apotek membuka praktek pengobatan.

Dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akhirnya saya dapat pelayanan di apotek tersebut. Bayangkan saja, hanya dua kali berobat dan dua kali melakukan pemeriksaan medis, orang tua saya mengeluarkan biaya hingga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah).

Setelah melihat hal tersebut, terlintas pertanyaan dibenak saya. Secara pribadi kita memang dituntut untuk menjaga kesehatan. Namun masih adakah di luar sana yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di Distrik Kurulu tercinta ini? Apalagi dengan kondisi serta tuntutan ekonomi yang semakin keras di zaman ini.

Foto: Imanuel Mabel

Masalah ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa, pemerintah tidak mampu memperhatikan kesehatan masyarakat di Distrik Kurulu sampai tuntas,  hingga saat ini. Hal serupa  pernah terungkap dari orang tua saya, ketika mengantar saya ke apotik tersebut. Ia mengatakan “Seandainya di daerah ini semua orang mengalami penyakit paru-paru, bagaimana pemerintah mampu mengatasinya? Pasti semua tidak akan tertolong (meninggal). Percuma didirikan puskesmas jika tidak ada dokter yang bisa mengobati penyakit yang serius,  seperti penyakit paru-paru.”, ungkap bapak saya. Ungkapan tersebut bila dianalisa, sebenarnya menandakan ketidakpercayaan dan keputusasaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, yang tidak menempatkan tenaga-tenaga handal untuk mengobati penyakit yang serius. Khususnya di Puskesmas-Puskesmas.

Di atas adalah kasus yang saya lihat dan pernah saya rasakan, dari sekian banyak kasus yang terjadi dan sedang berlangsung di sana, di Distrik Kurulu. (Imanuel Mabel/Halamanpapua )

Read more »