 |
| Ilustrasi alat kesehata (foto inilah.com) |
JAYAPURA - Inspeksi mendadak yang
dilakukan Komisi C dan Komisi E DPR Papua ke Rumah Sakit Umum Dok II
Jayapura, Senin (6/7) mendapati sejumlah problem. Rumah sakit terbesar
kebanggaan masyarakat Papua ini dianggap penuh masalah yang harus segera
diselesaikan.
Komisi C dan Komisi E berjanji akan segera memanggil direktur RSUD Dok II termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Achmad Hatari untuk dimintai keterangan.
Hasil pengecekan selama hampir tiga jam ini, enam anggota DPRP yakni Ketua Komisi C, Jan Ayomi, Ketua Komisi E Kenius Kogoya dan Melkias Yekegombo, Kayus Pahabol, Magdalena Matuan dan Amal Saleh mendengarkan banyak keluhan yang tidak saja disampaikan oleh pasien etapi juga perawat. Namun pada umumnya pasien juga tak banyak bicara dan hanya menerima bentuk fasilitas yang ada. Awalnya dua komisi ini mengecek ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Disini mereka ditemani dokter Anton Mote yang merupakan orang kedua di ruang tersebut.
Anton menunjukkan sejumlah fasilitas kesehatan yang dianggap sudah tak layak. "Saya sebenarnya malu pada pasien apalagi sebagai orang Papua dengan beberapa alat yang sudah tak layak," ujarnya sambil menunjukkan sebuah kursi roda yang pijakan kakinya diikan dengan banyak tali. Begitu juga dengan kain yang biasa digunakan untuk memisahkan satu pasien dengan pasien lainnya yang sangat kotor namun jika darurat tetap dipakai. Tak cuma itu pengecekan ke ruang bedah awal ternyata didapati tiga unit meja tindakan yang tak lagi layak.
Meja tindakan tersebut banyakyang berkarat dan bantalan busanya sudah banyak yang terlepas. "Kadang pasien juga tak mau naik kesini karena kondisi mejanya kotor dan tak layak lagi," kata Anton Mote. Begitu pula dengan kamar resusitasi atau ruang untuk pembantuan pembatasan yang mesin pernafasannya tak berfungsi dengan baik.
Menurut Anton Mote seharusnya di ruang IGD ada alat radiology dan lab mengingat ketika ada pasien yang akan difoto tak perlu lagi dibopong ke ruang belakang. Di sini, Jan Ayomi sempat bertanya atas informasi banyak pejabat yang bekerja di Papua tak setulus hati.
Kondisi yang cukup parah adalah di ruangan yang biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat medis. Wastafel berukuran besar dan keran air yang ternyata tak berfungsi. "Seharusnya jika mencuci itu di air mengalir tapi karena kadang air tidak ngalir akhirnya kami tampung di ember," tunjuk salah satu petugas medis. Setelah mengunjungi ruang bedah wanita, rombongan ke ruang radiology. Disini didapati alat rongent yang sudah berusia 30 tahun namun tetap digunakan. Di ruang ini AC dan kamar mandi juga tak berfungsi dengan baik termasuk alat CT Scan yang kabarnya sudah rusak.
"Mesin ronsen ini kami cat sendiri dan usianya sudah 30 tahunan padahal setiap hari banyak sekali pasien yang pakai alat ini," beber salah satu penanggungjawab ruangan.
Dari temuan ini Yan Ayomi berpendapat dalam KUA PPAS yang diajukan tahun in ternyata angaran untuk kesehatan tak sampai 10 persen."Kami juga mendapat banyak laporan dari kepala ruangan yang mengeluhkan alat sampai fasilitas lainnya termasuk air yang bermasalah. Oleh sebab itu kami coba cek dengan memanggil kepala badan dan direktur rumah sakitnya," tambahnya.
Lebih dalam Kenius Kogoya menambahkan bahwa pihaknya ingin mengetahui system penganggaran di RSUD Dok II ini seperti apa sebab setahunya tiap tahun dianggarkan cukup besar. "Tahun ini ada sekitar Rp 120 miliar untuk RSUD Dok II tapi kami tak melihat ada barang baru yang diadakan," imbuhnya.
Ada lagi yang menjadi catatan Komisi E adalah ada alat yang tak dimiliki rumah sakit dan ini dibebankan ke pasien. Seharusnya rumah sakit harus siapkan semua alat untuk berobat. "Untuk jenis penyakit apa saja dan bukan dibebankan ke pasien. Managemen juga harus dibenahi karena kami melihat informasi dari bawah terputus di tengah," tegasnya. (ade)
Komisi C dan Komisi E berjanji akan segera memanggil direktur RSUD Dok II termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Achmad Hatari untuk dimintai keterangan.
Hasil pengecekan selama hampir tiga jam ini, enam anggota DPRP yakni Ketua Komisi C, Jan Ayomi, Ketua Komisi E Kenius Kogoya dan Melkias Yekegombo, Kayus Pahabol, Magdalena Matuan dan Amal Saleh mendengarkan banyak keluhan yang tidak saja disampaikan oleh pasien etapi juga perawat. Namun pada umumnya pasien juga tak banyak bicara dan hanya menerima bentuk fasilitas yang ada. Awalnya dua komisi ini mengecek ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Disini mereka ditemani dokter Anton Mote yang merupakan orang kedua di ruang tersebut.
Anton menunjukkan sejumlah fasilitas kesehatan yang dianggap sudah tak layak. "Saya sebenarnya malu pada pasien apalagi sebagai orang Papua dengan beberapa alat yang sudah tak layak," ujarnya sambil menunjukkan sebuah kursi roda yang pijakan kakinya diikan dengan banyak tali. Begitu juga dengan kain yang biasa digunakan untuk memisahkan satu pasien dengan pasien lainnya yang sangat kotor namun jika darurat tetap dipakai. Tak cuma itu pengecekan ke ruang bedah awal ternyata didapati tiga unit meja tindakan yang tak lagi layak.
Meja tindakan tersebut banyakyang berkarat dan bantalan busanya sudah banyak yang terlepas. "Kadang pasien juga tak mau naik kesini karena kondisi mejanya kotor dan tak layak lagi," kata Anton Mote. Begitu pula dengan kamar resusitasi atau ruang untuk pembantuan pembatasan yang mesin pernafasannya tak berfungsi dengan baik.
Menurut Anton Mote seharusnya di ruang IGD ada alat radiology dan lab mengingat ketika ada pasien yang akan difoto tak perlu lagi dibopong ke ruang belakang. Di sini, Jan Ayomi sempat bertanya atas informasi banyak pejabat yang bekerja di Papua tak setulus hati.
Kondisi yang cukup parah adalah di ruangan yang biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat medis. Wastafel berukuran besar dan keran air yang ternyata tak berfungsi. "Seharusnya jika mencuci itu di air mengalir tapi karena kadang air tidak ngalir akhirnya kami tampung di ember," tunjuk salah satu petugas medis. Setelah mengunjungi ruang bedah wanita, rombongan ke ruang radiology. Disini didapati alat rongent yang sudah berusia 30 tahun namun tetap digunakan. Di ruang ini AC dan kamar mandi juga tak berfungsi dengan baik termasuk alat CT Scan yang kabarnya sudah rusak.
"Mesin ronsen ini kami cat sendiri dan usianya sudah 30 tahunan padahal setiap hari banyak sekali pasien yang pakai alat ini," beber salah satu penanggungjawab ruangan.
Dari temuan ini Yan Ayomi berpendapat dalam KUA PPAS yang diajukan tahun in ternyata angaran untuk kesehatan tak sampai 10 persen."Kami juga mendapat banyak laporan dari kepala ruangan yang mengeluhkan alat sampai fasilitas lainnya termasuk air yang bermasalah. Oleh sebab itu kami coba cek dengan memanggil kepala badan dan direktur rumah sakitnya," tambahnya.
Lebih dalam Kenius Kogoya menambahkan bahwa pihaknya ingin mengetahui system penganggaran di RSUD Dok II ini seperti apa sebab setahunya tiap tahun dianggarkan cukup besar. "Tahun ini ada sekitar Rp 120 miliar untuk RSUD Dok II tapi kami tak melihat ada barang baru yang diadakan," imbuhnya.
Ada lagi yang menjadi catatan Komisi E adalah ada alat yang tak dimiliki rumah sakit dan ini dibebankan ke pasien. Seharusnya rumah sakit harus siapkan semua alat untuk berobat. "Untuk jenis penyakit apa saja dan bukan dibebankan ke pasien. Managemen juga harus dibenahi karena kami melihat informasi dari bawah terputus di tengah," tegasnya. (ade)
0 komentar:
Post a Comment