Salah
satu Teori Konflik yang terkenal adalah yang dikembangkan oleh Karl
Marx dan Friedrich Engles dalam Communist Manifesto (1848). Dalam konsep
Economic Made of Production Mereka berdua mengganggap bahwa proses yang
terpenting dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan klas (class struggle).
Dalam pengertian sederhana bahwa dalam kelas struktur sosial
masyarakat, ada kelas penguasa dan ada kelas yang dikuasai. Sehingga
dalam system tersebut, kelas penguasa selalu memaksakan system dan nilai
yang harus dianut oleh masyarakat adalah system dan nilai atau norma
serta aturan dari kelompok-kelompok penguasa atau kelompok dominan yang
dipaksakan kepada masyarakat yang dianggap dikuasai.
Hal
yang sama juga terjadi di Indonesia dimana konflik yang terjadi adalah
sebagian besar karena ketimpangan ekonomi, antara penguasa dengan kaum
pekerja, buruh tani, nelayan, buruh pabrik, pedagang pasar tradisonal
yang bila dimasukan dalam teori konflik Karl Marx adalah sebagai
masyarakat yang dikuasai. Hal ini juga terjadi dengan masyarakat Papua
yang dianggap sebagai masyarakat yang dikuasai oleh para penguasa
negara.
Secarah
harafiah konflik dan Kekerasan yang terjadi Papua ditandai dengan
penyerahan Papua ke dalam tangan PBB pada tahun 1963 sambil menunggu
Penentuan Pendapat Rakyat dilaksanakan oleh PBB tahun 1969.
Ketidakpuasan Kelompok-kelompok masyarakat di Papua terhadap keberadaan
TNI yang memang sejak masuknya tahun 1963 sudah melakukan tindakan
kekerasan terhadap masyarakat Papua, hingga akhirnya TNI mendapatkan
perlawanan pertamanya dari masyarakat yang menamakan dirinya Organisasi
Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1965, yaitu dengan diserangnya markas TNI
di Arfai - Manokawri sekarang ibukota Propinsi Papua Barat. Sejak saat
itu, konflik terus terjadi antara masyarakat Sipil dan Militer terus
terjadi hingga kini.
Papua
adalah surga dunia, dengan begitu banyaknya kekayaan alam mulai dari
emas yang di kelola PT. Freeport dengan penghasilan hampir 600 Trilyun
per tahun, tembaga. gas di bintuni yang di kelola oleh
British Petrolium, minyak bumi, hasil laut, hasil hutan serta lahan
tidur yang di gunakan pemerintah untuk program pertanian skala
internasional seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)
di Merauke yang mengambil “paksa” lahan masyarakat asli seluas 1 juta
ha. Dari semua itu, pertanyaannya adalah dimanakah posisi masyarakat
asli Papua, apakah sebagai penguasa karena memiliki kekayaan alam yang
melimpah ruah, tentu realitasnya dapat kita lihat bahwa masyarakat Papua
tetap menjadi masyarakat yang dipaksakan harus mengikuti aturan, norma,
nilai dari masyarakat yang dikategorika sebagai penguasa dalam hal ini
adalah para penyelenggara negara di Jakarta.
Dalam
bulan Juni 2012 yang telah lalu, terjadi sekitar 4 sampai 5 penembakan
di Papua yang belakangan ini dikatakan oleh Polda Papua bahwa otak
dibelakang semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh almarhum Mako Tabuni
yang adalah wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memang
paling keras menentang dan menuntut kemerdekaan penuh terhadap Negara
Papua Barat yang menurut sejarah sejak tahun 1961 telah menyatakan
kemerdekaannya secara De Facto. Situasi tersebut tentunya menimbulkan
ketidaknyamanan dalam masyarakat, apalagi Papua sedang mempersiapkan
diri menyongsong pemilihan gubernur periode 2012 - 2017 dalam waktu
dekat.
Tidak
kalah menarik, tetapi seolah dilupakan oleh publik soal konflik dan
tarik ulur yang terjadi sekitar mekanisme pemilihan gubernur di Papua.
Berdasarkan UU No.32/2004 bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung
oleh masyarakat, sekalian menggantikan system pemilihan kepala daerah
di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 yang
dipilih oleh DPRD. Belakangan ada beberapa calon Gubernur Papua dari
kader partai politik yang menginginkan agar pemilihan gubernur di
kembalikan ke UU.No.22 Tahun 1999, yang mana gubernur di pilih oleh
DPRD. Sekali lagi Jakarta membiarkan konflik ini terus terjadi, atau
memang bahwa konflik dan pembunuhan yang terjadi di Papua selama bulan
Juni 2012 lalu hingga saat ini adalah sebuah langka pengkondisian
situasi untuk mendukung calon gubernur dari mesin partai politik
tertentu agar terpilih melalui mekanisme pemilihan UU. No.22 Tahun 1999
sehingga situasi ketidaknyamanan di tengah masyarakat terus diciptakan
untuk menjadi alasan bahwa pemilihan secara langsung memang tidak dapat
dilakukan karena alasan situasi dan kondisi yang tidak kondusif.
Dengan
Demikian pemaksaan nilai dan aturan tersebut, kelompok dominan
mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan kelompoknya. Pemegang
Kekuasaan menolak anggapan bahwa masyarakat Papua ada dalam situasi
stabil dan tidak berubah. Sebaliknya masyarakat Papua selalu dilihat
dalam suatu kondisi tidak seimbang atau tidak adil dan keadilan atau
keseimbangan dapat dicapai dengan penggunaan kekuatan. Yang bila
diasumsikan terdapat tiga asumsi dasar yang menjadi panduan konflik
yaitu bahwa setiap orang mempunyai kepentingan yang sering berbeda
bahkan bertentangan dengan orang atau kelompok lain didalam suatu
masyarakat, yang kedua adalah sekelompok orang mempunyai kekuatan yang
lebih dibandingkan kelompok-kelompok lainnya, dan terakhir adalah bahwa
kepentingan dan penggunaan kekuatan untuk mencapai kepentingan tersebut
dilegitimasi dengan sistem ide dan nilai-nilai yang disebut ideologi.
Dari ketiga asumsi dasar tersebut, sudah jelas bahwa terlalu banyak
kepentingan di Papua yang memang sengaja membiarkan semua konflik itu
terjadi.
0 komentar:
Post a Comment