Gereja, HAM, Papua

Pada pengujung Maret 2017, Tanah Papua kembali dikunjungi Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Kesehatan, Dainius Puras. Kunjungan semacam ini bukanlah hal rutin ke satu negara anggota PBB. Kunjungan ke Papua terakhir terjadi 10 tahun lalu oleh dua pelapor khusus PBB urusan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Anti-Penyiksaan (penulis sendiri terlibat dalam penyambutan mereka).

Kunjungan ini mengingatkan kita akan kondisi dan status pemenuhan HAM di Tanah Papua. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dua provinsi paling timur ini menduduki peringkat pertama dan kedua terendah dari 34 provinsi, menurut BPS Provinsi Papua tahun 2015. Rendahnya IPM berarti empat hal penting terjadi: pertama, angka harapan hidup relatif rendah, yakni 65 tahun, dibandingkan rata-rata nasional 70,78 tahun. Kedua, harapan lama sekolah 9,95 tahun, sedangkan tingkat nasional 12,55 tahun. Ketiga, rerata bersekolah anak di Tanah Papua hanya mencapai 5,99 tahun, sedangkan tingkat nasional 7,84 tahun; dan keempat, pengeluaran per kapita sebesar Rp 6,47 juta per tahun dibandingkan dengan rerata nasional Rp 10,15 juta per tahun.

Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendapatan layak kadang terlewati, saat kita berbicara mengenai HAM. Kerapkali situasi hak asasi manusia lebih banyak dikaitkan dengan “pelanggaran” dan ‘‘kekerasan negara’’. Kedua kategori ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus HAM di Papua dan Indonesia pada umumnya, tetapi tidak seluruhnya. Pemenuhan tiga hak tersebut tidak selalu terkait dengan tindak kekerasan negara, melainkan lebih terkait dengan ketidakmampuan negara memenuhi kewajiban.

Pertanyaannya, mengapa wacana HAM di Papua lebih banyak diwarnai berita mengenai kekerasan negara? Dalam dokumentasi Komnas HAM, memang dicatat berbagai kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat dan belum mampu diselesaikan pemerintah. Di era reformasi ini, Komnas HAM telah melakukan investigasi pro justitia kasus dugaan pembunuhan dan penyiksaan massal di Biak pada Juli 1998 saat aparat militer membubarkan warga Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan kekerasan senjata. Sama halnya aparat Brimob melakukan operasi besar di Wasior pada 2001 sesudah sejumlah anggota Brimob ditemukan tewas di lokasi HPH. Pola serupa terjadi di Wamena sesaat terjadi pembobolan gudang senjata di Kodim Wamena. Operasi pencarian senjata berubah menjadi penghukuman massal yang menelan korban jiwa tak sedikit. Perkara-perkara ini terus menggantung hingga hari ini, karena Kejaksaan Agung tak kunjung mengambil langkah penyidikan.

IPM yang rendah ditambah kekerasan negara menjadikan suasana hidup Tanah Papua jauh lebih berbahaya daripada wilayah lain di Indonesia. Fondasi hidup orang Papua ternyata cukup rapuh, sementara dalam insiden-insiden tersebut kita menyaksikan tindak kekerasan negara yang eksesif. Belum lagi kita mengikuti tarik ulur negosiasi Freeport dengan pemerintah mengenai perubahan izin usaha dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perkara ini jauh dari sederhana. Kedua belah pihak di satu sisi terikat pada perangkat Kontrak Karya yang belum berakhir, sementara aturan hukum yang baru mewajibkan kedua belah pihak beralih ke IUPK. Lebih dari itu, bagaimana nasib Mimika, khususnya Kota Tambang Timika jika Freeport tutup? Tak seorang pun, termasuk Freeport, mampu membeberkan skenario penutupan tambang yang secara rinci memberikan gambaran apa yang kita bisa bayangkan sesaat tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ini tutup. Dengan segala himpitan masalah yang sudah mengendap lebih dari 50 tahun ini, jangan heran jika orang Papua menggunakan kata “merdeka” dan “penentuan nasib sendiri” untuk mengungkapkan isi hati mereka yang terdalam. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita, Gereja!

Budi Hernawan
HIDUPKATOLIK.com
 

Read more »

Uskup di Papua Canangkan Gerakan Stop Jual Tanah

Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr didampingi pastor paroki Santa Maria Rosario Modio, P. Biru Kira, Pr bersama umat (Foto: Yamoye'AB)

DOGIYAI - Dalam rangka melindungi dan mengelolah sumber hak hidup masyarakat Mee di wilayah Keuskupan Timika, Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr mendeklarasikan gerakan tungku api "Stop Jual Tanah" di Paroki Santa Maria Bunda Rosario Modio, Dekenat Kamuu-Mapiha, Dogiyai, Senin, (26/06).

"Deklarasi tersebut dibuat  untuk melindungi dan mengelolah sumber hak hidup masyarakat Mapia atau suku Mee. Dengan ada jalan dan perkembangan di mana-mana bahwa tanah masyarakat terjual, para tokoh adat dan gereja mencanangkannya," jelas Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr kepada satuharapan.com, Jumat, (30/6/2017).

Uskup John mengatakan, umat Katolik di keuskupan yang dipimpinnya berharap agar generasi muda dan selanjutnya masih punya dusun.

Oleh karenanya, ia mengharapkan tahap selenjutnya perlu dukungan dari pemerintah daerah diantaranya Nabire, Dogiyai, Paniai dan Deiyai untuk melegalkan supaya menjadi kebijakan bersama.

Menurut uskup pertama Keuskupan Timika ini, gerakan tidak boleh menjual tanah ibarat menyelamatkan hidup masyarakat dan generasi penerus. "Karena Orang Asli Papua (OAP) tak bisa hidup tanpa tanah, walaupun banyak uang. Jangan menjual tanah agar tidak kehilangan harta benda berharga para pendahulu yang akan menyulitkan anak cucu di kemudian hari," jelasnya.

"Tanah itu mama, mama yang memberi hidup. Maka, jaga baik-baik dari ancaman jual beli tanah yang semakin meningkat ini," papar dia.

Ia menambahkan, program gerakan tungku api yang dijalankan bukan hanya sekadar melindungi, lebih dari itu ialah cara mengelolanya guna menghidupi kebutuhan keluarga demi menyiapkan jalan bagi Tuhan sesuai moto keuskupan yakni Parate Viam Domini.

Editor : Eben E. Siadari  SATUHARAPAN.COM

Read more »

15.000 jemaat hadiri pembukaan sidang sinode GKI di Waisai

Lokasi pembukaan sidang sinode ke-17 Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kelurahan Sapar Danco, Distrik Waisai Kota, Raja Ampat – Jubi/Niko MB

Waisai – Sekitar lima belas ribu jemaat menghadiri pembukaan sidang sinode ke-17 Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kelurahan Sapar Danco, Distrik Waisai Kota, Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (11/3/2017).

Belasan ribu jemaat itu merupakan utusan klasis-klasis yang berada di bawah naungan BP AM Sinode GKI di Tanah Papua.

Sidang yang berlangsung tanggal 11-17 Maret 2017 itu dilakukan untuk menghasilkan beberapa keputusan dan pemilihan badan pengurus BP AM Sinode periode 2017 – 2023.

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku yang membuka kegiatan tersebut mengharapkan ada instrumen-instrumen baru dalam  menjalankan pelayanan GKI dan misi Gereja, yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani, sehingga tercipta gereja yang mandiri dan modern.

“Gereja mempunyai tiga instrumen, maka gereja harus mandiri dan siap menjadi pelayanan umat ke segala pelosok,” katanya.

Ia melanjutkan, kini ada 300 lebih klasis dan 6.000 jemaat, serta 200 bakal jemaat yang bernaung di bawah Sinode dan GKI. Hal ini disebutnya menjadi catatan khusus betapa pesatnya perkembanggan GKI dari zaman ke zaman.

“Perkembangan GKI patut diapresiasi kepada seluruh jemaat dalam mengawal visi dan misi gereja,” katanya.

Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur Papua Barat, Eko Subowo dalam sambutannya mengapresiasi gebrakan GKI, apalagi menunjuk Raja Ampat sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang sinode ini.

Menurut Eko hal ini merupakan kebanggaan bai Raja Ampat dan Papua Barat pada umumnya.

Eko Subowo mengatakan, pemerintah dan gereja selalu bermitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gereja mengerjakan apa yang bidangnya. Begitu pula dengan pemerintah yang berperan pada tugas dan tanggung jawabnya. (JUBI)

Read more »

Gubernur Harapkan Dukungan Sinode GKI Perangi Miras di Tanah Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe memukul tifa bersama perwakilan tamu undangan lainny pada acara Pembukaan Sidang Sinode GKI ke XVII tahun 2017 di Pantai WTC, Waisai, Raja Ampat, Sabtu (12/3)/Foto:Istimewa

WAISAI– Gubernur Papua,Luka Enembe, mengharapkan dukungan Sinode GKI di Tanah Papua untuk bersama pihaknya memerangi minuman keras (miras) yang menjadi salah satu penyebab orang-orang Papua meninggal.

Hal ini disampaikannya kepada pers di sela sela Pembukaan Sidang Sinode GKI ke XVII tahun 2017 di Pantai WTC, Waisai, Raja Ampat, Sabtu (12/3) kemarin.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua, saya mengharapkan dukungan dari Sinode GKI di tanah Papua untuk mendukung pemberantasan miras di Papua, saya pikir gereja sebagai mitra dari pemerintah tentunya harus benar-benar memperkuat keimanan dari umat, sehingga tidak mudah terjebak dalam minuman keras,”katanya.

Menurutnya, sebagai mitra pemerintah yang strategis pihaknya mengharapkan dukungan penuh dari pihak gereja, mengingat pemerintah punya masyarakat, tetapi gereja juga punya umat, sehingga butuh sinergitas.

“Kami harapkan dari Raja Ampat, dukungan untuk pemberantasan miras bisa terus disampaikan ke seantero Papua,”imbuhnya.

Senada dengan itu, Asisten Bidang Pemerintah, Hukum dan HAM Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa,SH menyebutkan bahwa dukungan dari berbagai pihak termasuk Sinode GKI merupakan spirit untuk memberantas miras di Papua, mengingat berbagai pihak telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pemberantasan miras di Papua.[Riri/WARTAPLUS]

Read more »

Bantuan Pemkab Dogiyai Untuk Gereja Merata

Peletakan batu pertama pembangunan Gereja Jemaat Eklesia Putapa, Dogiyai (Foto: Agustinus Dogomo/SP)

DOGIYAI — Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak membeda-bedakan dalam memberi bantuan dana keagamaan, terutama untuk pembangunan gedung gereja. Semua gereja yang ada di kabupaten itu dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hal ini dikemukakan Herman Auwe, Plt. Bupati Dogiyai saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Gereja Jemaat Eklesia Putapa, Sabtu (25/6/2016) di Putapa.

“Untuk bantuan bagi pembangunan gereja, saya tidak memilih dia dari agama mana, tidak beda-bedakan denominasi. Sebab, selama ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada beberapa gereja,” tuturnya.

Herman Auwe dalam sambutannya berjanji, “Kami siap membantu dalam memperlancar pembangunan gereja ini. Dana yang akan kami bantu bukan uang dari saya, tetapi uang pemerintah Kabupaten Dogiyai, dan ini hak masyarakat.”

Dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan baik untuk membangun rumah Tuhan. “Bukan lihat besar kecilnya uang, tetapi sedikit yang dikasih dapat berguna untuk bangun gereja ini,” imbuhnya.

Barnabas Anou, ketua Koordinator Dogiyai mengatakan, pemerintah juga ada dalam gereja, sehingga sangat layak untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja.

“Bangunan gereja ini besar, sehingga kita harus bersatu saling bahu-membahu hingga selesai nanti. Dengan bantuan Tuhan pasti kami dapat membangun gereja ini,” ujarnya di hadapan semua jajaran pemerintah Dogiyai dan hadirin.

Selain itu, ia yakin bahwa gereja harus dibangun sendiri agar kemudian menjadi gereja mandiri. “Gereja ini kita bangun sekarang, akan ada besok, lusa sampai Yesus datang ke dua kalinya,” tutur Anou.

Perlunya dukungan dan kerja sama disampaikan Marten Iyai, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Jemaat Eklesia Putapa, saat ditemui suarapapua.com di sela-sela acara peletakan batu pertama.

“Kami harus kerja gotong-royong, sebab gereja yang akan kami bangun ini agak besar ukurannya. Jadi, kami mengharapkan bantuan dari semua pihak, dan kami siap menerima,” kata Iyai.

 SUARAPAPUA.com

Pewarta: Agustinus Dogomo

Editor: Mary

Read more »

Pastor: Gereja Tidak Akan Diam Selagi Orang Papua Menderita

Pastor John Djonga Pr (Foto: Tabloidjubi.com)

Sebagai bagian dari panggilan profetis, Gereja tidak akan diam berhadapan dengan pelbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua, demikian kata Pastor John Djonga Pr, imam yang dikenal sebagai aktivis HAM di Papua.

Pastor John yang berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016 mengatakan, hingga kini, masalah di Papua sangat kompleks.

“Puluhan masyarakat mati. Masyarakat di pedalaman berpuluh-puluh tahun tidak mengenal apa yang namanya imuniasi. Kami sudah beri laporan kepada presiden, tapi tidak tahu apakah ia sudah baca,” katanya, menyinggung persoalan di sektor kesehatan.

Pastor John yang lahir di Flores, sudah 35 tahun hidup di Papua dan bergumul dengan masyarakat di kampung-kampung.

Dalam menjalankan tugasnya, ia beberapa kali berhadapan dengan aparat keamanan karena menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat.

Pada pertengahan Februari lalu, ia dipanggil polisi dan diperiksa sebagai saksi kasus makar, karena memberkati kantor Dewan Adat Papua di Wamena, di mana pada saat bersamaan juga diresmikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah organisasi pro kemerdekaan.

Terkait pemanggilan itu, ia mengatakan, itu merupakan teror untuk menakut-nakuti pimpinan agama.
“Melalui peristiwa ini, terlihat jelas bahwa aparat dengan gampang saja menuduh makar, tidak jelas kriteria-kriterianya mana saja. Pelayanan pastoral tidak bisa lepas dari kondisi apapun. Pelayanan pastoral harus menyentuh siapa saja,” katanya.

Waktu disebut bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi makar, katanya, ia berpikir jangan sampai dirinya akan dituduh makar, karena sampai sekarang belum ada yang dijadikan tersangka makar terkait peresmian kantor dewan adat itu.

“Sampai saat ini saya tidak merasa melanggar hukum. Saya tidak merasa takut, terancam. Kondisi seperti itu pasti akan kami hadapi terus, tapi saya tidak akan gentar,” katanya.

Kehadiran dalam acara itu, menurut dia, adalah bagian dari tugas pastoral.
“Saat saya hadir dalam acara itu yang membuat saya dipanggil, kepentingan saya hanyalah berada bersama umat, menggumuli persoalan umat yang saya layani,” katanya.

Dalam diskusi di Jakarta hari ini, dengan tema Tema Perjuangan Hak Asasi Manusia dan Kriminalisasi para Pembela HAM di Papua, hadir juga pembicara lain Pendeta Phil Erari dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pastor Paul Rahmat SVD dari Vivat International, dan Budi Hernawan dari Abdulrahman Wahid Center, Universitas Indonesia.

Diskusi ini juga untuk merespon laporan terbaru yang dikompilasi oleh International Coalition for West Papua (ICP) yang menunjukkan bukan saja pelanggaran yang sistematis dan berulang-ulang di Papua atas hak sipil-poliitik, dan ekonomi, sosial, dan budaya, melainkan juga kekerasan dan ancaman terhadap para pembela HAM.

Selain pola umum, ada sejumlah kasus yang darurat dan membutuhkan penangan serius, seperti masalah kesehatan dan kematian anak-anak di wilayah Pegunungan Tengah.
Aria/Katoliknews.com

Kini, jutaan pasang mata mengarahkan pandangannya ke Papua. Tanah Papua dirundung kemalangan berkepanjangan. Kemalangan itu masuk sampai ruang-ruang sakral, adat, bahasa, budaya dan agama. Adat dianggap bertentangan dengan nasionalisme sehingga dihancurkan secara perlahan. Bahasa ibu kian memudar. Jumlah penuturnya makin berkurang dan menunggu punah. Kelompok sanggar seni budaya yang peduli pada kemanusiaan seringkali diteror secara sistematis. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengembalikan Papua ke kondisi awalnya sebagai “surga kecil yang jatuh ke bumi”. Suatu tempat di mana semua makhluk hidup berdampingan sebagai saudara tanpa diskriminasi seperti yang terjadi saat ini. Dr. Neles Tebay, salah satu inisiator dialog Jakarta Papua meyakini bahwa dialog merupakan alternatif terbaik untuk membicarakan masa depan Papua. Dalam bukunya, “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua” dijelaskan bahwa kekerasan melalui berbagai operasi militer yang dilaksanakan di Papua tidak berhasilkan menyelesaikan konflik. Justru operasi militer menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi orang Papua. Otonomi khusus dan berbagai kebijakan lainnya belum mampu menyelesaikan permasalahan Papua. Bahkan orang Papua kian tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia. Untuk menjembatani berbagai kebuntuan itu, dipandang perlu menggelar suatu dialog terbuka antara pemerintah Indonesia di Jakarta dengan orang Papua.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/petruspitsupardijilung/jokowi-kapan-dialog-jakarta-papua-bisa-dimulai_56e3bdf26e7a61a61295c684

Kini, jutaan pasang mata mengarahkan pandangannya ke Papua. Tanah Papua dirundung kemalangan berkepanjangan. Kemalangan itu masuk sampai ruang-ruang sakral, adat, bahasa, budaya dan agama. Adat dianggap bertentangan dengan nasionalisme sehingga dihancurkan secara perlahan. Bahasa ibu kian memudar. Jumlah penuturnya makin berkurang dan menunggu punah. Kelompok sanggar seni budaya yang peduli pada kemanusiaan seringkali diteror secara sistematis. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengembalikan Papua ke kondisi awalnya sebagai “surga kecil yang jatuh ke bumi”. Suatu tempat di mana semua makhluk hidup berdampingan sebagai saudara tanpa diskriminasi seperti yang terjadi saat ini. Dr. Neles Tebay, salah satu inisiator dialog Jakarta Papua meyakini bahwa dialog merupakan alternatif terbaik untuk membicarakan masa depan Papua. Dalam bukunya, “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua” dijelaskan bahwa kekerasan melalui berbagai operasi militer yang dilaksanakan di Papua tidak berhasilkan menyelesaikan konflik. Justru operasi militer menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi orang Papua. Otonomi khusus dan berbagai kebijakan lainnya belum mampu menyelesaikan permasalahan Papua. Bahkan orang Papua kian tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia. Untuk menjembatani berbagai kebuntuan itu, dipandang perlu menggelar suatu dialog terbuka antara pemerintah Indonesia di Jakarta dengan orang Papua.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/petruspitsupardijilung/jokowi-kapan-dialog-jakarta-papua-bisa-dimulai_56e3bdf26e7a61a61295c684

Kini, jutaan pasang mata mengarahkan pandangannya ke Papua. Tanah Papua dirundung kemalangan berkepanjangan. Kemalangan itu masuk sampai ruang-ruang sakral, adat, bahasa, budaya dan agama. Adat dianggap bertentangan dengan nasionalisme sehingga dihancurkan secara perlahan. Bahasa ibu kian memudar. Jumlah penuturnya makin berkurang dan menunggu punah. Kelompok sanggar seni budaya yang peduli pada kemanusiaan seringkali diteror secara sistematis. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengembalikan Papua ke kondisi awalnya sebagai “surga kecil yang jatuh ke bumi”. Suatu tempat di mana semua makhluk hidup berdampingan sebagai saudara tanpa diskriminasi seperti yang terjadi saat ini. Dr. Neles Tebay, salah satu inisiator dialog Jakarta Papua meyakini bahwa dialog merupakan alternatif terbaik untuk membicarakan masa depan Papua. Dalam bukunya, “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua” dijelaskan bahwa kekerasan melalui berbagai operasi militer yang dilaksanakan di Papua tidak berhasilkan menyelesaikan konflik. Justru operasi militer menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi orang Papua. Otonomi khusus dan berbagai kebijakan lainnya belum mampu menyelesaikan permasalahan Papua. Bahkan orang Papua kian tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia. Untuk menjembatani berbagai kebuntuan itu, dipandang perlu menggelar suatu dialog terbuka antara pemerintah Indonesia di Jakarta dengan orang Papua.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/petruspitsupardijilung/jokowi-kapan-dialog-jakarta-papua-bisa-dimulai_56e3bdf26e7a61a61295c684

Read more »

Mengapa Gereja Jadi Corong Utama Suarakan Aspirasi Papua?

Ilustrasi. Gereja di tanah Papua. (Foto: hidupkatolik.com)

JAKARTA – Gereja menjadi salah satu institusi yang dipercayai masyarakat Papua untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah di tingkat pusat.

Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Phil Erari, karena gereja memiliki jaringan yang kuat di tingkat nasional dan internasional. Sehingga, suara gereja memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah pusat mengubah cara pendekatan yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua

“Tidak ada lembaga yang bisa membela masyarakat Papua kecuali gereja dan pemerintah adat. Namun pemerintah adat tidak seperti gereja yang memiliki jaringan hingga tingkat nasional dan internasional,” ucap Phil kepada satuharapan.com usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).

Menurutnya, gereja sangat bertanggung jawab menjaga keselamatan umat dari waktu ke waktu, karena banyak warga Papua yang terancam aksi peembunuhan.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat harus mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat Papua. Menurut Phil, gereja mendukung penegakan hukum di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut. “Tapi jangan langsung main tembak. Ini yang terjadi sekarang, orang bersalah tidak diproses hukum justru langsung ditembak,” ucapnya.

Dia pun mengharapkan, pemerintah pusat bersedia membuka pintu diskusi membahas masalah tanah Papua. Phil menyebutkan, sejumlah pemimpin gereja dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kingmi Baptis, Gereja Baptis, dan Katolik, bisa menjadi pihak-pihak yang diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat.

Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah pusat juga bisa mengajak sejumlah ‘Putra Papua’ seperti mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, dan mantan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, untuk mendiskusikan masa depan tanah Papua.

“Jadi tidak perlu trauma Papua ini seperti Timor Leste. Papua ini sangat strategis, Papua dibutuhkan Indonesia, sangat diperlukan,” ujar Phil.

“Kalau bisa dikelola dengan baik Papua akan bermanfaat bagi Indonesia,” dia menambahkan.

Sementara itu, Koordinator penelitian isu Papua di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Budi Hernawan, mengatakan gereja merupakan ruangan yang masih mengizinkan orang-orang berbicara dengan bebas tanpa terkena sanksi hukum.

“Secara historis, gereja juga jadi teman yang paling lama, dan secara de facto, gereja menjadi tempat dimana orang masih bebas bicara,” ucapnya.

Editor : Eben E. Siadari
SATUHARAPAN.COM

Read more »

Kalangan Gereja Tolak Ajaran Radikal di Tanah Papua

ilustrasi

Berkembangnya ajaran sesat terus diwaspadai berbagai kalangan, termasuk oleh Gereja Kristen Injili (GKI) Papua. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Albert Yoku, S.Th, menegaskan ajaran sesat dan radikal yang masuk ke Papua dapat mengganggu keutuhan NKRI.

“Kita bekerja baik itu pendeta, kyai, ustadz dan semua pemuka agama, bekerja sesuai dengan kitab suci yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab suci tersebut, kami sudah sepakat semua untuk menolak, termasuk Sinode GKI di Tanah Papua,” tegas Pdt. Albert Yoku. 

Diakuinya, pemimpin agama di tanah Papua dengan tegas telah menolak semua bentuk ajaran yang sesat dan bertentangan dengan kitab suci dari 6 agama yang diakui oleh bangsa dan negara. 

Begitu pula dengan Sinode GKI di Tanah Papua yang menolak segala bentuk kesesatan yang akhirnya membawa dampak bagi keutuhan rumah tangga, masa depan pendidikan yang baik, juga kebersamaan Indonesia sebagai bangsa yang beradab. 

“Jadi kita bersama-sama mendukung keputusan pemerintah untuk menolak segala bentuk ajaran yang menyesatkan termasuk Gafatar dan radikalisme agama dari kelompok apapun baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu,  dan Kong Hu Chu,” tuturnya. 

Terkait dengan ajaran sesat dan radikal ini, Pdt. Albert Yoku menghimbau seluruh seluruh pemimpin agama dan masyarakat untuk bersama-sama melihat di sekitar lingkungannya apabila ada ajaran yang masuk. 

Hal ini menurutnya perlu mendapat perhatian semua pihak, agar ajaran-ajaran yang menyesatkan tersebut tidak mengganggu kedamaian yang sudah tercipta dan terjaga di tanah Papua.

“Semua agama sudah hidup aman disini, sehingga kita semua mempertahankan Papua yang aman dan damai itu sebagai rumah besar untuk kita bersama,” pungkasnya. (jo/nat/afz/JPG)

 Jawapos.com

 

Read more »

Ribuan Umat Nasrani Di Nabire Merayakan Ibadah Malam Kudus & Misa Natal 25 December 2015

Perayaan Ibadah Malam Kudus Di GKI Siloam Sanoba Nabire

Nabire( rasudofm) - Ribuan Umat Nasrani Di Nabire Merayakan Ibadah Malam Kudus & Misa Natal 25 December 2015 Berjalan dengan hikmat 

Walaupun sedikit diguyur hujan gerimis, namun perayaan ibadah malam kudus di kota Nabire berjalan lancar dan aman.

Dari hasil pantauan kami jumat 25/12/2015, Salah satu perayaan ibadah malam kudus yang diselenggarakan di gereja GKI Siloam Sanoba Nabire berjaan dengan hikmat dan dalam keadaan aman. Ibadah ini sendiri dipimpin langsung oleh Pdt F. Samsanoy S.Th.

Berthemakan “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah” (Kej 9 : 16), Pdt F. Samsanoy menyampaikan khotbahnya yang diambil dari Titus 2:11-15 “Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia”.

Dalam pesannya, Pdt F. Samsanoy S.Th mengatakan bahwa dimalam persiapan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita harus bertobat dan meninggalkan semua perbuatan jahat agar kita dapat menerima kelahiran Yesus Kristus di hati kita yang akan membawa keselamatan abadi.       

                                                                              

Kebenaran Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang memberikan kasih karuniaNya bagi keselamatan kita dengan mengutus anak tunggalNya, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat untuk lahir ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dialah kasih karunia Allah yang meyelamatkan umat manusia.

Ibadah juga diselingi dengan Puji-pujian dari Vokal Grup disamping penyalaan lilin malam kudus.

Pohon Natal di Halaman GKI Siloam Sanoba Nabire

Selain di GKI Siloam Sanoba Nabire, ibadah juga dilangsungkan dengan penuh khidmat di beberapa Gereja seperti GKI Tabernakel Oyehe, GKI Immanuel Kotalama, Gereja Kingmi Sejahtera Nabire, Kingmi Efata Nabire, GKII Bikit Sion Nabire, Gereja Katolik Kristus Raja Siriwini Nabire, Kristus Sahabat Kita (KSK) Nabire dan seluruh gereja yang ada di kota Nabire berjalan hikmat, lancar dan aman.  (rdfm/kagane)

Read more »

Presiden GIDI: Saya Diperiksa Terkait Peristiwa Tolikara, Bukan Penghasutan

Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo [www.republika.co.id]

[JAYAPURA] Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo mengklarifikasi adanya pemberitaan media yang menyebutkan dirinya diperiksa penyidik Polda Papua terkait penghasutan massa dalam Insiden Tolikara.

“Saya klarifikasi ada media yang menulis saya diperiksa terkait pasal penghasutan. Itu tidak benar, saya hadir, karena memenuhi panggilan polisi,” kata Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo di Kantor Sinode GKI Papua, Rabu (5/8) siang.

Dalam pemeriksaan itu, Pendeta Dorman mengaku telah diperiksa selama 5 - 6 jam dengan ditanyai 38 pertanyaan. ”Selama ini masalah Tolikara itu simpang siur. Kronologis sebenarnya tak jelas, makanya saya hadir menjelaskan kronologisnya di Reskrim, seperti yang saya sampaikan ke Presiden Jokowi,”ujarnya.
Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa umat GIDI dan muslim di Tolikara, sudah ada kesepakatan damai pada 29 Juli lalu, melalui cara adat. Ia juga berharap aparat keamanan mendorong penyelesaian secara adat itu.

“Kalau hukum terus jalan, kami tahu kami GIDI bukan pihak pelaku. Tapi korban. Jika pihak korban ditahan, diperiksa terus, bukan lagi penyelesaian masalah, tapi menambah masalah. Kami tak pernah buat masalah. Kami di Papua lebih banyak jadi korban hukum, bukan melanggar hukum,” katanya.

Tekanan Pemerintah Pusat.

Mengenai penegasan Kapolda Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw yang menyatakan akan tetap memproses hukum pada para pelaku di Tolikara, Dorman menilai Kapolda berada dibawah tekanan Pemerintah Pusat.

“Pak Kapolda ditekan oleh pusat untuk melanjutkan proses hukum. Kami harap, sebagai anak Papua, Kapolda melihat ini dari dua sisi. Sisi hukum, tapi juga untuk keamanan di Papua melihat sisi adat. Ini kepentingan orang Jakarta,” ujarnya.

Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku mengklaim telah sudah menulis surat ke Polda Papua untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap pimpinan di GIDI dan pembebasan dua tersangka yang telah ditahan di Polda Papua.

“Semua proses hukum terhadap empat pimpinan GIDI kembali kepada kesepakatan, pada 29 Juli. Kami harap pemerintah memberi ruang untuk pihak yang sudah sepakat duduk bicara,” ujarnya. [154/L-8]


 http://sp.beritasatu.com

Read more »

Vatikan akui Palestina sebagai negara

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka.

Vatikan telah merampungkan dokumen perjanjian yang berisi pengakuan terhadap Negara Palestina.

Paus Fransiskus secara eksplisit menyebut Palestina sebagai negara dalam kunjungan ke Timur Tengah tahun lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. 

Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral.

 Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. 

Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. 

Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara.

 Sumber : www.bbc.co.uk

Read more »