Pemusnahan Miras Tutup Tahun 2017 Teluk Wondama

Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Y Indubri pada pemusnahan miras di
Wasior Minggu (31/12/2017) (Foto Antaranews Papua Barat/Zack T Bala)

Wasior - Ratusan Botol minuman beralkohol berbagai merk termasuk minuman lokal dimusnahkan menjelang tutup tahun, Minggu petang di halaman Mapolres Teluk Wondama Papua Barat di Wasior.

Minuman beralkohol tersebut merupakan hasil sitaan jajaran Polres Teluk Wondama juga Koramil Wasior sepanjang tahun 2017. Sebagian besar merupakan minuman lokal jenis Cap Tikus yang diproduksi oleh masyarakat setempat yang dikena dengan sebutan 'Mita' alias Minuman Tandia.

Pemusnahan dilakukan bersama oleh Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri, Kapolres AKBP Mathias Krey, Sekda Denny Simbar, Danramil Mayor Inf Andri Risnawan juga sejumlah tokoh masyarakat.

Minuman beralkohol sudah menjadi momok yang selama ini sering menjadi pemicu utama berbagai tindak kejahatan termasuk kecelakaan lalulintas yang merenggut korban jiwa. Karena itu Kapolres menegaskan peredaran minuman keras akan menjadi salah satu fokus pengawasan jajarannya di tahun 2018.

"Minuman keras ini memang masih menjadi PR kami. Untuk itu tahun depan kita akan perketat pengawasan agar minuman keras ini bisa kita batasi,"ujar Krey.

Wabup Paul Indubri menyatakan Pemkab Teluk Wondama mendukung langkah tegas aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman beralkohol.

"Minuman keras selama ini sudah merusak kehidupan masyarakat. Terjadi kekerasan dalam keluarga karena suami suka mabuk-mabuk. Juga orang kecelakaan karena kebiasaan minum -minum jadi tahun 2018 saya ajak kita semua bahu membahu kita sadarkan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat dengan menjauhi minuman beralkohol," ujar Indubri. (*)  

Pewarta : Zack Tonu Bala
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018 

Read more »

Di Kaimana, Anak Jalanan Hirup Popok Bayi Untuk Mabuk

Sat Pol PP Kaimana,Yang Mengungkap Popok Bayi Memabukkan

KAIMANA: Aneh tapi nyata, di Kaimana Papua Barat anak-anak jalanan menghirup popok bayi (Pampres) untuk  membuat  mabuk di tempat.

“Memang kami yang  menangkap anak-anak jalanan  itu, dan mereka mengaku bahwa popok bayi  membuat orang bisa mabuk  berat hingga tak tahu diri. Oleh karena itu, kami melarang anak-anak jalanan itu  membawa pampres tersebut,”kata  Kepala bagian Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kaimana,  Slamet Lawey kepada wartawan di  Kaimana, Senin (1/1/2018).

Dikatakan Slamet, pampres tersebut diperas hingga mengeluarkan semaca cairan jeli. Cairan tersebut  aromanya dihirup  atau  cairannya diusap ke wajah orang langsung mabuk di tempat.

Memang, setiap  anak-anak jalanan  yang ditangkap  di tas mereka selain aibon tapi juga pampres itu. Sejumlah masyarakat di Kaimana, juga mengaku sering melihat anak-anak jalanan  dan terlantar itu membawa pampres .

“Kami mulanya tidak mencurigai anak-anak tersebut membawa pampres itu, padahal dalam jumlah banyak. Belakangan,  diketahui ternyata popok bayi  itu  bisa memabukkan  dan  daya  mabuknya lebih tinggi dari lem aibon,”kata  Marthinus, warga Kaimana.

Memang, sudah sering masyarakat melihat  anak-anak itu mencari  pampres yang sudah dibuang di tong sampah. Namun , warga tidak curiga  bahan  tersebut diambil untuk  dimanfaatkan sebagai bahan memabukkan.

Kalau terbukti memang pampres itu memabukkan, sebaiknya ditarik dari toko-toko  setempat. Dan, dijual kepada masyarakat  di toko khusus yang diawasi polisi

Pemda Kaimana harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan generasi penerus di daerah ini. Dibanding masyarakat yang  melakukan swiping  ke toko-toko  setempat sebaiknya, polisi atau  Pemda    yang menghubungi pengusaha toko agar menjual popok bayi  itu, harus dalam pengawasan polisi.

 Bagi pengusaha yang tidak mengindahkan  pengaturan seperti tersebut, silakan tidak membuka usaha di Kaimana. Kemudian, agar tidak menimbulkan fitnah, sebaiknya, pampres itu diperiksa di laboratorium, apakah  mengandung jeli yang memabukkan atau  tidak.

Hal itu, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat yang menggunakan bahan tersebut sebagai popok bayi, demikian Ahmad, warga Kaimana lainnya. ***

  Suara Karya
 Penulis: Yacob Nauly
 Editor : Laksito Adi Darmono

Read more »

GKI Menghasilkan Seorang Perempuan Papua Sebagai Pemimpin Exekutive Word Di Dewan Gereja Sedunia

Waisai ( 11-03-2017) Inmas- Ungkapan kata berbahagia dan berkat disampaikan oleh Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua Pdt. Albert Yoku, S.Th kepada seluruh Pejabat, Pesrta dan para tamu undangan serta semua pelayan dan petugas Gereja di seluruh Tanah Papua saat acara pembukaan Sidang Sinode XVII Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua pagi tadi di Pantai Waisai Torang Cinta ( WTC ) Kabupaten Raja Ampat.

Dalam masa bakti 2012-2017 Badan Pekerja Am Sinode GKI telah mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari Pemerintah Pusat RI, dimana situs pulau peradaban pulau Injil pulau Mansinam dapat diselesaikan dengan anggaran negara yang cukup besar, kita juga berhasil menjalin hubungan dengan mitra di luar negeri, menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak dan itu terbukti karena keajaiban Tuhan bagi GKI Di Tanah Papua.

Pada kesempatan tersebut Ketua Sinode GKI memperkenalkan mitra GKI dari luar negeri dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan salam buat warga GKI di Tanah Papua dan hal lain yang menonjol adalah GKI menghasilkan seorang perempuan Papua memimpin dalam extekutive word di Dewan Gereja Sedunia yang hadir dalam acara pembukaan saat ini dan atas nama seluruh anggota Dewan Gereja Sedunia yang berjumlah 395 negara menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Sidang bagi GKI Di Tanah Papua semoga sukses selalu.

Akhirnya Albert Yoku, S.Th menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh Masyarakat Raja Ampat yang telah berupaya keras untuk melaksanakan Sidang Sinode Ke-CXVII GKI Di Tanah Papua, kiranya Tuhan akan memperhitungkan segala jerih payah Bapak Ibu sekalian. Mengingat daerah Kepulauan Raja Ampat adalah daerah Wisata bahari yang bagaikan perempuan cantik yang setiap saat pingin diminang maka pada kesempatan ini Sinode GKI telah menghadirkan Mitra dari luar negeri yang akan melihat secara langsung daerah wisata Raja Ampat dan sekaligus sebagai promosi. (JK/papuabarat.kemenag)

Read more »

ESDM tolak PLN bangun PLTU di Papua

JAKARTA. Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 - 2026 yang diserahkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikembalikan. PLN diminta kembali merevisi beberapa ketentuan.

Revisi itu terutama mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kementerian ESDM meminta, supaya PLN mengganti PLTU dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

"Pekan lalu sudah diserahkan, tapi ada yang tidak cocok. Terkait dengan PLTU salah satunya di Papua. Pak menteri (Ignasius Jonan), meminta supaya di Papua menggunakan PLTG," terang Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Allihudin Sitompul, kepada KONTAN, Jumat (10/3).

Seperti diketahui, kata Allihudi, sumber gas yang ada di Papua melimpah. Khususnya, milik British Petroleum (BP) Indonesia di Kilang tangguh Train III. Sementara untuk pembangkit berbasis batubara akan membutuhkan biaya pengangkutan yang mahal.

"Dengan melimpahnya sumber gas yang disana kan bisa mendukung jalannya pembangunan PLTG supaya pasokan gasnya juga tidak membutuhkan waktu dan harga yang mahal. Sementara batubara sumbernya jauh-jauh. Pak menteri minta PLN mendorong gas di Papua sana," tandasnya. Sementera untuk revisi yang lain, kata Allihudin, tidak ada masalah.

Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka mengamini hal tersebut, bahwa PLTU yang ada di Papua harus diganti dengan PLTG. Itu karena sumber batubara hanya bisa diambil dari Sumatra. Sedangkan untuk gas sudah tersedia dari Train III.

"Sebenarnya PLTU disana baru satu, jadi memang kalau diganti ya tidak masalah. Karena juga kan suplai gasnya juga ada. Akan lebih hemat ongkosnya," urainya kepada KONTAN, Jumat (10/3).

Sejauh ini, kata Made, dalam Revisi RUPTL yang diajukan kemarin tidak ada yang harus dirubah kecuali PLTG tadi. Untuk tarif listrik berbasis pembangkit listrik tenaga uap baik mulut tambang maupun nonmulut tambang yang mengacu pada biaya pokok produksi listrik (BPP) PLN pun tidak jadi soal.

"Idealnya kan begitu, kalau bisa semua pembangkit di depan ada tambang supaya harganya murah," tandasnya.

Skema itu, kata Made, sudah berlaku pada harga jual listrik untuk energi baru terbarukan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2017. Berdasarkan permen tersebut, tarif listrik dari pembangkit EBT ditetapkan maksimal 85% dari BPP PLN di masing-masing wilayah.

Ia mengatakan skema semacam ini juga segera diterapkan pada pembangkit berbasis batubara. "Tujuannya adalah mendapat harga keekonomian, yang mana tarif listrik tidak lagi bergantung pada biaya ditambah margin (cost plus margin) seperti yang berlaku sebelumnya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan akan memajukan penyelesaian pembangunan transmisi listrik 500 kilovolt (kv) di seluruh Sumatra sepanjang 1.400 km, dari sebelumnya selesai tahun 2019 menjadi akhir 2018. Kepastian pembangunan itu masuk ke dalam RUPTL 2017-2026. Juga, penunjukan langsung pembangunan PLTU mulut tambang. Serta perubahan jumlah PLTU Mulut Tambang di Sumatra dan Kalimantan. (KONTAN)

Read more »

Belasan Penduduk Papua Barat Derita Tumor Misterius

sxc.hu

Manokwari - Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) Hugo Asrouw mengeluhkan adanya penyakit benjolan jenis tumor yang diderita 19 warga Kampung Kensi, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. “Selama ini, belum ada pemeriksaan tim medis yang dapat mendiagnosis jenis penyakit yang diderita 19 warga Kampung Kensi,” katanya di Manokwari, Jumat, 23 Desember 2016. 

Dia mengklaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kampung Kensi sangat memprihatinkan. Pasalnya, penyakit yang diderita belasan warga ini sudah terjadi belasan tahun. Bahkan ada penduduk yang menderita penyakit serupa hingga 20 tahun lamanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap membeberkan jatah APBD, termasuk dana otonomi khusus (otsus), yang digelontorkan untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat tidak pernah lebih dari 5 persen. Kondisi itu ia alami sejak bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2007 hingga saat ini.

“Padahal, menurut undang-undang, seharusnya untuk kesehatan itu dianggarkan minimal 10 persen dari APBD Provinsi atau 15 persen dari dana otsus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 bagi Papua dan Papua Barat," ujarnya, Jumat, 23 Desember 2016.

Ironisnya, di wilayah Distrik Arguni Atas, tempat para penderita tumor itu, terdapat sebuah klinik milik salah satu perusahaan kayu. Namun masyarakat Kampung Kensi harus menukar biaya pengobatan untuk kesehatan mereka dengan hak ulayat kepada pihak perusahaan. 

“Menurut pengakuan masyarakat Kensi, di sekitar wilayah itu ada puskesmas pembantu (pustu), tapi tidak ada petugas kesehatan. Jika warga berobat ke klinik tersebut, ongkosnya dipotong melalui pembayaran hak ulayat,” tutur Arnold.

Hal ini juga mendapat sorotan aktivis pembela HAM di Papua Barat, Yan Christian Warinussy. Dia mengusulkan Bupati Kaimana dan Gubernur Papua Barat mengintervensi kondisi kesehatan masyarakat itu dengan segera membentuk tim. Tim ini harus turun langsung ke lapangan. 

“Kalau tidak ditindaklanjuti, ini fakta yang mengindikasikan ada satu pelanggaran serius terhadap HAM, khususnya hak atas kesehatan yang dijamin di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ucapnya. Warinussy menambahkan, undang-undang mengamanatkan 15 dana otsus harus dialokasikan untuk perbaikan gizi dan kesehatan.

HANS ARNOLD/TEMPO.CO

Read more »

Anggota DPRD Sebut Polisi Menembaki Massa di Manokwari

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menerima laporan dari anggota DPRD Papua Barat soal peristiwa Manokwari. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Jakarta -- Anggota DPR Papua Barat dari fraksi otonomi khusus, Dominggus Sani menyebut aparat kepolisian diduga menembaki massa saat terjadi kerusuhan di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Sepuluh orang menjadi korban penembakan, satu di antaranya tewas.

"Sembilan orang (luka) menjadi korban penembakan dari angkatan bersenjata. Satu orang meninggal," kata Dominggus saat ditemui di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (28/10).

Hari ini, Dominggus bersama 16 orang lainnya dari unsur pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat mendatangi Komnas HAM. Mereka melaporkan kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk peristiwa penembakan yang terjadi di Manokwari Rabu lalu.

Menurutnya, kejadian di Manokwari karena diawali tindakan kriminal biasa. Seorang anak muda, Vijay Pauspaus, belum mampu membayar uang makan di warung. Keributan pun terjadi. Vijay dikejar-kejar dan ditikam dari belakang.

Kasus itu memantik amarah masyarakat hingga kerusuhan disertai penembakan aparat keamanan pun pecah.

"Orang Papua itu sampai kapan pun pasti dia akan datang (kembali ke warung) untuk bayar, karena perasaan malu kami lebih besar. Tapi cuma persoalan itu, terjadi konflik berdarah," ujarnya.

Dominggus mengatakan, jika saat itu aparat kepolisian segera bertindak menangkap pelaku penikaman dan melanjutkan proses hukum terhadap pihak yang terlibat kerusuhan, persoalan tidak akan berbuntut panjang.

Namun sayangnya perlakuan aparat keamanan di Papua Barat dianggap terlalu berlebihan. Dia menilai sistem pengamanan di Papua Barat berbeda dengan daerah lain.

"Kalau saya lihat itu kan persoalan kriminal biasa. Tapi akhirnya jadi luar biasa karena ada penembakan warga sipil. Ini kan bagian dari pengamanan aparat yang terlalu berlebihan," katanya.

Onisimus Rumayon, seorang korban yang tewas ditembak aparat, kata Dominggus, bukan bagian dari pihak yang terlibat kerusuhan. Onisimus bukan pelaku penikaman.

"Kebetulan dia keluar dari rumahnya, mau belanja sesuatu. Mungkin karena tiarap (saat terjadi kerusuhan) dianggap pelaku, lalu ditembak. Sistem pengamanan di Papua sangat memprihatinkan sekali," katanya.

Meminta Sikap Jokowi

Dominggus telah membicarakan persoalan ini dengan pimpinan dewan. Pihaknya akan memanggil pimpinan Kepolisian Daerah Papua Barat untuk mengusut kasus ini lebih lanjut.

Dia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas kejadian tersebut. Sebab menurutnya, peristiwa penembakan warga sipil makin melukai warga Papua.

"Saya bilang untuk presiden, pecat saja pelaku-pelaku (penembakan) di sana, karena kejadian itu citra negara jadi bulan-bulanan di daerah," kata Dominggus.

Foto: Rusman/Setpres Jokowi saat berada di Papua. (Rusman/Setpres)

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada Komnas HAM segera melakukan investigasi ke Manokwari.

Menanggapi laporan tersebut, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai berjanji akan menindaklanjuti penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya akan membahas peristiwa Manokwari ini dalam rapat paripurna dan akan mengutus perwakilan Komnas HAM dari Jakarta ke Manokwari.

"Komnas HAM sudah meminta perwakilannya di Papua Barat turun ke lapangan untuk investigasi," kata Natalius.

Dia menduga, penembakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam peristiwa Manokwari dilakukan secara sadar dan disengaja.

"Komnas HAM menduga, aparat kepolisian secara sadar dan sengaja melakukan kekerasan dengan menggunakan alat senjata yang dibeli oleh rakyat," ujar Natalius.

Dia mengatakan aparat kepolisian dalam menangani kasus kerusuhan atau penanganan massa seringkali tidak sesuai dengan stadar operasional prosedur yang berlaku.

Padahal kata Natalius, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian di dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dia meminta Kapolri melakukan proses penegakan hukum secara adil atas kasus ini. Pelaksanaan proses hukum, kata Natalius, harus berbasis kepada tindakan pidana, karena ada fakta korban meninggal dunia dan luka-luka karena ditembak. Selain itu, proses pemberian hukum juga harus berorientasi pada penegakan disiplin.

"Jadi dua-duanya harus berjalan secara simultan. Jangan sampai dilokalisir pada hukuman disiplin sementara hukuman pidananya tidak dijalankan," kata Natalius.

Di pihak lain, Kapolda Papua Barat Brigadir Jenderal Royke Lumowa menduga, Onisimus meninggal bukan karena tembakan. Tembakan yang bersarang di tubuh korban dinilai tidak mengenai organ yang mematikan. Karena itu tidak terjadi pendarahan. (asa/CNN Indonesia)

Read more »

MAHASISWA FAK FAK PAPUA MEMBERIKAN CONTOH TERTIB BERLALU LINTAS DI YOGYAKARTA

PAGUYUBAN KELUARGA MAHASISWA FAK FAK PAPUA MEMBERIKAN CONTOH TERTIB BERLALU LINTAS DI YOGYAKARTA

Mhasiswa Fakfak memberi contoh
tertib lalin di Yogyakarta

Yogyakarta (facta-news.com) Pemuda Papua Fakfak kembali menggelar aksi simpati kepada masyarakat Yogyakarta dalam rangka mendukung Tertib Undang Undang Lalin dan Wajib Helm di kota Yogyakrta.

Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua (PKMFP) se Yogyakarta yang bejumlah sekitar 50 orang ini pada hari Minggu 4 Juli 2016 mengadakan pawai simpatik lalu lintas Orang Papua Asli (OAP) di Yogyakarta.

Pawai yang dipimpin oleh Bapak Bashir sesepuh OAP mahasiswa Fak Fak Papua dimulai pada jam 1600 wib star dari Asrama Fakfak Papua Jln. Wijaya, Melati Wetan, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dengan berkendaraan sepeda motor lengkap menggunakan helm standar.
Route pawai  PKMFP  adalah Jln. Melati wetan – Melati kulon – Jl. Lempuyangan – Jl. Tunjung – Jl. Andong –  Jl. Kenari  – Jl. Gondosuli – Jl.melati wetan – Jl.  Ipda Tut Harsono – Melati wetan dan Finish di Asrama Fakfak pada jam 1700 wib

 

Selama pawai simpati mahasiswa OAP Fakfak mendapat acungang jempol dari masyarakat

Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua

Menurut penjelasan dari bapak Bashir sebagai ketua OAP mahasiswa Fakfak “Kita bersama mahasiswa Fakfak berkumpul pada jam 1530 wib untuk pembagian helm dan pengarahan terlebih dahulu” katanya.

Bashir merasa bangga dan berterima kasih atas dukungan helmnya.
Masih dari bashir “Bahwa untuk masalah tertib lalu lintas memang sangat susah, di Papua sering tidak memakai  helm jika menggunakan sepeda motor. Semoga dengan pawai simpati berlalu lintas dapat menjadi awal pertama warga Papua di Yogyakarta untuk berlalu lintas dengan baik dan mahasiswa Papua dari Fakfak sebagai pemberi contoh dan berharap kepada  mahasiswa Papua asal Kab Fakfak supaya memakai helm dan tertib berlalu lintas” ujarnya memberi penjelasan mahasiswa Fakfak peserta pawai.

Pawai tertib lalin mahasiswa Fakfak

Nampak mahasiswa Fakfak selama pawai motor simpatik oleh OAP di perjalanan routeyang di lewati, terlihat bahwa masyarakat di jalan melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada peserta pawai yang tertib dan sopan.

Setelah selesai pawai pawai motor simpatik terlihat para OAP asal melanjutkan dengan buka bersama di Asrama mahasiswa OAP Fakfak.

By Markus Adii

(facta-news.com)

Read more »

Telkom Gunakan Satelit untuk Layanan Internet di Pegunungan Papua

JAYAPURA - PT Telkom Witel Papua menggunakan satelit untuk menjangkau masyarakat dalam layanan internet di daerah pegunungan di Papua.

"Harus gunakan satelit untuk layanan internet di daerah pegunungan, tetapi memang biayanya cukup besar, berbeda di daerah kabupaten/kota atau daerah pesisir dilalui oleh kabel fiber optik, sehingga secara bandwidth lebih cepat dan lebih murah tarifnya, "kata General Manager PT Telkom Witel Papua, Agus Yudha Basuki.

Khusus di daerah pegunungan, kata dia, baru Kabupaten Jayawijaya dan Tolikara yang terlayani internet menggunakan satelit. Kendati membawahi 28 kabupaten satu kota di Papua, namun diakuinya, akses internet beberapa kabupaten di Papua dilayani oleh Telkom Witel Papua Barat. "Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kepulauan Yapen dilayani oleh Witel Papua Barat.

Jadi kita hanya layani 26 kabupaten/kota, "terang Agus Yudha kepada Papua Pos, di kantor Telkom Witel Papua, baru-baru ini. 

Sebelumnya, Agus Yudha mengatakan, di kawasan pegunungan Papua, baru dua kabupaten yang terlayani internet. "Masih terbatasnya pelayanan Telkom di kawasan Pegunungan Papua karena mahalnya investasi sehingga pelanggannya juga lebih banyak instansi, "kata Agus Yudha dikutip dari antaranews.com. Kendati pelayanannya masih menggunakan satelit, namun saat ini kapasitasnya sudah mencapai 200 megabyte.

 "Jika ada daerah yang ingin bekerjasama, kita siap menginvestasikan dan memberikan pelayanan ke daerah tersebut, tetapi butuh biaya besar dan jaminan keamanan, khususnya investasi yang telah ditanamkan, "terangnya. [srb] 

Ditulis oleh  Sari/Papos 

Read more »

Lima Objek Wisata Utama di Provinsi Papua Barat

Berencana liburan ke Papua Barat tapi bingung memilih objek wisata yang cocok? Berikut kami rangkumkan 5 destinasi utamanya.

Banyak hal menarik yang bisa Anda lihat di Papua Barat. Mulai dari wisata bahari di Kabupaten Raja Ampat yang sudah sangat mendunia, situs purbakala Tapurarang di Kabupaten Fakfak, Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama dan lain-lain.

1. Situs Purbakala Tapurarang, Fakfak

Situs yang terletak di Disrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, ini merupakan peninggalan zaman prasejarah. Situs ini berupa sebuah lukisan telapak tangan manusia dan binatang di sebuah tebing bebatuan yang sangat terjal. Lukisan prasejarah yang terdapat di tebing ini bisa Anda jumpai di Andamata, Fior, Forir, Darembang dan Goras. Yang membuat situs ini jadi sangat menarik adalah fakta bahwa meski sudah berumur ratusan tahun, lukisan yang dibuat dengan pewarna dari bahan-bahan alami tersebut masih tetap terlihat jelas hingga saat ini. Warna merah pada lukisan tebing ini menyerupai warna darah manusia sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai lukisan cap tangan darah.

2. Wisata Bahari di Kabupaten Raja Ampat

Keindahan alam bawah laut di wilayah Kabupaten Raja Ampat sudah sangat mendunia. Dari sekitar 610 pulau kecil yang bberada di areanya, hanya sekitar 35 pulau saja yang dihuni oleh penduduk. Terumbu karang di perairan Raja Ampat dinilai sebagai yang terlengkap di dunia karena dari 537 jenis karang yang ada di dunia ini, 75 persennya berada di perairan ini. Selain itu, setidaknya ada 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska dan 537 jenis hewan karang yang terdapat di seluruh wilayah perairannya.

Jika Anda berniat ke Raja Ampat pada bulan Agustus ini, datanglah pada minggu ketiga karena mulai tanggal 22 Agustus perhelatan akbar “Sail Raja Ampat 2014” akan dibuka.

3. TWA Gunung Meja, Manokwari

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja terletak di pusat kota Manokwari. Tempat ini memiliki fungsi utama untuk pariwisata dan rekreasi alam, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan keunikan alam. Di tempat ini Anda bisa melakukan aktivitas trekking, _hiking _dan lain-lain. Mata Anda akan dimanjakan oleh flora hutan tropis yang sangat beragam dan memiliki bentuk unik. Tempat ini dipercaya memiliki ratusan jenis pohon, puluhan jenis perdu, semak, liana dan paku serta tanaman herbal. Selain itu, belasan jenis anggrek dan beberapa jenis palem dan rotan juga hidup di sini.

Untuk mencapai tempat ini, Anda bisa naik ojeg dari pusat kota Manokwari dengan ongkos Rp10.000,00-Rp15.000,00. Perjalanan menuju tempat ini pun cukup memanjakan mata karena Anda bisa melihat Kota Manokwari dan Teluk Doreri yang menyembul di sela-sela pepohonan.

4. Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Teluk Wondama

Selain Raja Ampat, tempat ini juga sudah sangat mendunia di kalangan pecinta alam bawah laut, khususnya pecinta kegiatan diving. Tempat ini adalah taman nasional laut yang terluas di Indonesia yang 89,8% wilayahnya merupakan wilayah perairan lautan. Tercatat ada sekitar 209 jenis ikan yang menghuni kawasan ini. Diantaranya adalah butterflyfish, angelfish, damselfish, parrotfish, rabbitfish, dan anemonefish. Selain itu, terdapat empat jenis penyu yang sering mendarat di taman nasional ini yaitu penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang dan penyu belimbing. Bahkan duyung (dugong), paus biru, ketam kelapa, lumba-lumba dan hiu pun sering sekali terlihat di perairan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Selain wisata bahari, di tempat ini juga terdapat goa alam yang merupakan peninggalan zaman purba, sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam di Pulau Misowaar, goa dalam air di Tanjung Mangguar. Sejumlah peninggalan dari abad 18 masih bisa dijumpai pada beberapa tempat seperti di Wendesi, Wasior dan Yomber. Umat Kristiani banyak yang berkunjung ke gereja di desa Yende (Pulau Roon), hanya untuk melihat kitab suci terbitan tahun 1898.

Ada 2 akses untuk mencapai tempat ini, yaitu dari Manokwari atau Nabire. Dari Manokwari ke lokasi taman nasional (Pulau Rumberpon), Anda bisa menggunakan longboat dengan waktu tempuh sekitar 5,5 jam. Atau dari Manokwari ke kota kecamatan Ransiki dengan mobil sekitar tiga jam dan dilanjutkan dengan motorboat sekitar 2,5 jam.

5. Wisata Kuliner di Tembok Berlin, Sorong

Sorong bukan sekdar tempat transit sebelum menuju ke Raja Ampat karena banyak hal menarik yang bisa Anda lihat dan cicipi di sini, wisata kuliner di “Tembok Berlin” adalah salah satunya. Nama “Tembok Berlin” memang diambil dari nama tembok yang dulu memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, meski yang ada di sini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tembok Berlin di Sorong adalah tembok pembatas antara pantai dengan jalan raya tepi pantai yang bentuknya memanjang. Di sore hari, kawasan ini sering dijadikan lokasi berkumpulnya turis dan penduduk untuk melihat matahari terbenam dan pada malam hari tempat ini akan beralih menjadi tempat makan, khususnya seafood.

Berbagai jenis ikan dengan beragam ukuran dipajang di depan warung. Tepat sebelah ikan, ada alat pemanggang lengkap dengan orang yang siap membakar ikan yang dipilih. Selain area wisata kuliner, di sekitar tempat ini juga terdapat beberapa penjual suvenir khas Papua.

 

Akses Transportasi

Di wilayah Provinsi Papua Barat, bandara yang paling besar adalah Bandar Udara Dominique Edward Osok yang terletak di Sorong (SOQ). Selain itu, ada juga Bandar Udara Fakfak (FKQ), Bandar Udara Rendani di Manokwari (MKW) dan Bandar Udara Utarom di Kaimana (KNG). Penerbangan utama ke area Papua Barat dari Jakarta, Surabaya dan Makassar biasanya melalui bandara di Sorong atau pun Biak, baru dilanjutkan lagi dengan pesawat yang lebih kecil.

 Sumber Photo : travel.detik.com
 Editor Niko
 www.skyscanner.co.id

Read more »

ELSHAM Papua: Anak-anak di Fak-fak Dilecehkan Polisi

Ilustrasi pelecehan seksual pada anak. Foto: ANTARA

Jakarta - Lembaga Studi dan Advokai Hak Asasi Manusia, ELSHAM Papua meyebut adanya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di wilayah Fak-fak yang dilakukan aparat kepolisian.

Salah satu aktivis ELSHAM Papua, Freddy Warpopor mengungkapkan, tiga anak yang berusia di bawah 18 tahun itu mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual sesaat setelah ditangkap seperti disuruh merokok dan dipaksa menyaksikan film porno dan melakukan kegiatan seksual.

"Di dalam ruangan, korban ditanya; merokok atau tidak? Kemudian mereka menjawab tidak. Lalu polisi memaksa mereka untuk merokok. Setelah itu polisi juga bertanya; pernah melihat film porno atau tidak? Mereka jawab tidak. Lalu kemudian polisi menggunakan HP nya untuk memutar film porno dan memaksa korban untuk menyaksikan adegan dalam film tersebut," paparnya pada KBR, Kamis (12/5/2016).

Freddy menambahkan, penangkapan anak-anak itu dilakukan bersamaan dengan penangkapan seribuan lebih aktivis Papua saat melangsungkan unjuk rasa damai.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan langkah hukum terkait perlakuan polisi terhadap anak-anak di bawah umur tersebut.

"Untuk sementara ini kami sedang mengumpulkan bahan-bahannya. Kami mendampingi ketiga korban dan akan melakukan upaya hukum," ujarnya

Pada 29 April dan 1 Mei lalu sebanyak 50 aktivis KNPB ditangkap di Jayapura, Wamena, dan Merauke. Para aktivis ditangkap karena membagikan selebaran berisi ajakan untuk berdemonstrasi mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah kelompok pendukung kemerdekaan Papua Barat.

Sementara pada 2 Mei ada sekitar 1.700 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, Wamena, Semarang, dan Makassar.

Namun akhirnya, polisi melepaskan seribuan orang yang ditangkap tersebut.



Editor: Quinawaty Pasaribu /KBR

Read more »

Ratusan Hektar Lahan Konservasi jadi Pemukiman di Papua

ilustrasi

Kawasan hutan di Papua sudah mulai dijamah dan dirusak. Sebagian kawasan hutan konservasi di Kota dan Kabupaten Sorong telah terbuka alias dialih fungsi menjadi kawasan perumahan penduduk. Peralih fungsian kawasan hutan konservasi juga terjadi di Kabupaten Raja Ampat.

Luas kawasan konservasi yang disulap jadi pemukiman warga mencapai ratusan hektar. Tidak hanya di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat juga ada yang beralih fungsi. 

“Sebenarnya tidak bisa dipaksakan untuk jadi pemukiman, karena statusnya kan kawasan konservasi. Jadi PR untuk kami dan pemerintah daerah. Pemerintah sudah tetapkan kawasan konservasi jadi harus dijaga bersama,” jelas Kepala Seksi P3 (Perlindungan Pengawetan Perpetaan) BKSDA, Sollu Batara, S.Hut, MH, pada Radar Sorong (Jawa Pos Group), Rabu (20/1). 

Luas kawasan hutan konservasi di Kota Sorong terletak di Km 14 - Km 18 seluas 945.90 Ha. Di Kabupaten Sorong yakni daerah Klamono seluas 1.909.37 Ha. Dan di Kabupaten Raja Ampat di Kepulauan Raja Ampat, luasnya mencapai  60.000 Ha. 

Namun beberapa bagian kawasan hutan telah dibangun menjadi pemukiman dan pembangunan fasilitas umum. Di Kota Sorong, kawasan hutan konservasi di Km 14 dan Km 18 telah menjadi kawasan terbuka yakni dijadikan pemukiman warga. Di Km 14 pemukiman di kawasan konservasi seluas 6 Ha dan di Km 18 pemukiman seluas 90 Ha. 

Jika terus dibiarkan, maka dalam beberapa tahun kedepan Kota Sorong tak akan lagi memiliki kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia. 

“Tidak bolehn ada negosiasi lagi, untuk masyarakat yang masuk tinggal kawasan hutan. Kuncinya pemerintah harus tegas,” jelasnya.

Diakuinya bahwa jika yang menghuni kawasan hutan adalah warga adat, maka Negara memberi ruang bagi mereka untuk menempati hak-hak adat mereka. Namun, jika dibiarkan berkelanjutan tanpa adanya ketegasan, maka kawasan hutan akan menghilang dimakan waktu.(ayu/afz/JPG)

Jawapos.com 

Read more »

Petani Asli Papua: “Jangan Hanya Berikan Bibit, Tapi Kami Butuh Pendampingan”

Salah satu petani asli Papua di Sorong. (KabarPapua.co/Veyda Ody)

Sorong – Sebagai petani orang asli Papua, yang menyediakan lahan tidur tanah adat milik marga Malaseme, Kelurahan Giwu, Kota Sorong, A. Malaseme berharap agar dinas terkait dari pemerintah bisa memberikan pendampingan dalam bagaimana meningkatkan hasil panen yang lebik baik.

“Kami bertekad dukung pemerintah Kota Sorong dalam sektor pertanian. Tapi, kami butuh pendampingan dari dinas agar hasil panen yang telah diprogramkan pemerintah meningkat. Jangan hanya sebatas berikan bibit, lalu kami ditinggalkan begitu saja,” kata Malaseme kepada wartawan.

Menurut Malaseme, para petani asli Papua jelas berbeda dengan para petani dari luar Papua, yang sudah sejak lama menggarap pertanian seperti kedelai, jagung, padi dan sayur mayor. “Sementara masyarakat asli Papua belum terbiasa menggarap pertanian dengan lahan besar seperti itu. Makanya, kami butuh pendampingan agar ke depan masyarakat Papua bisa menjadi petani sukses seperti petani dari daerah lain,” katanya.

Sedangkan terkait bantuan dari Dinas Pertanian Kota Sorong, Malaseme mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta di atas kertas. Tapi kelompok petani Moja, hanya menerima Rp1,5 juta untuk membeli bibit bagi 15 orang anggota kelompok.

Menurut Malaseme, tanah di Kelurahan Giwu subur dan sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian, bahkan di daerah ini kedelai, sayur mayor, maupun buah-buahan tumbuh subur. “Kami berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan meningkatkan sektor pertanian dan memberdayakan petani lokal, sehingga Kota Sorong tak perlu lagi mensuplai sayur bahkan beras dari daerah lain,” katanya. ***(Vedya Ody)

 kabarpapua.co

Read more »

Passing Grade Universitas Papua (UNIPA) 2016

Passing Grade UNIPA 2016 - Aura persaingan masuk ke perguruan tinggi sudah semakin terasa, apalagi persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Apakah kamu salah satu orang yang siap bersaing dengan puluhan ribu calon mahasiswa lain untuk masuk ke PTN yang kamu impikan? Jika iya, maka kamu harus mempunyai strategi jitu agar tidak salah siasat. Salah satunya adalah dengan mencari peluang melalui passing grade jurusan PTN yang kamu incar. Dipostingan kali ini admin bakal ngasih info passing grade untuk kamu yang berminat masuk ke  Universitas Papua.

Logo UNIPA

Universitas Papua atau disingkat menjadi Unipa terletak di Jalan Gunung Salju, Amban Kota Manokwari, Papua. Universitas ini dulunya bernama Universitas Negeri Papua. Pergantian nama ini berdasarkan  Peraturan presiden no. 155 tahun 2014. Unipa didirikan tanggal 3 November 2000. Unipa merupakan perkembangan dari Universitas Cenderawasih. Saat ini, Unipa memiliki tiga kampus unggulan di Provinsi Papua Barat.
Passing grade adalah batas nilai minimal yang dipakai sebagai salah satu acuan untuk memilih jurusan di suatu universitas. Umumnya passing grade tidak bisa dipatok secara pasti sebab passing grade timbul dari nilai-nilai pesaing yang memperebutkan jurusan tersebut dan selalu berubah setiap tahunnya. Meskipun begitu, passing grade dapat diprediksi dengan melihat daya tampung dan kuota yang diterima serta tingkat keketatan persaingan tahun sebelumnya. Nilai dari passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk rata-rata passing grade biasanya berkisar 40-50 %. Jika passing grade kurang dari 40 %, maka dapat disimpulkan bahwa persaingannya relatif mudah.

#Passing grade Unipa jurusan IPA (Saintek) 2016

Kode    Program Studi    Passing Grade      
961121    Manajemen Sumberdaya Perairan    20 , 68%      
961135    Ilmu Kelautan    21 , 67%      
961236    Kehutanan    21 , 17%      
961222    Peternakan    21 , 91%      
961165    Matematika    21 , 06%      
961173    Fisika    21 , 83%      
961181    Biologi    23 , 46%      
961195    Kimia    19 , 67%      
961206    Agribisnis    21 , 33%      
961214    Agroteknologi    20 , 65%      
961105    Tek Hasil Pertanian    20 , 11%      
961121    Manajemen Sumberdaya Perairan    20 , 68%      
961135    Ilmu Kelautan    21 , 67%    

#Passing grade Unipa jurusan IPS (Soshum) 2016

Kode    Jurusan    Passing grade      
962012    Ekonomi Pembangunan    25,62%      
962026    Bahasa dan Sastra Inggris    23,61%   

Demikian info passing grade Unipa ini admin sampaikan, untuk info lebih lanjut kunjungi website resmi Unipa di http://www.unipa.ac.id dan website resmi SBMPTN di www.sbmptn.or.id. 

 

pedidikanindonesia.com

 

Read more »

Masyarakat Papua Diminta Lindungi Hutan Sagu

Sorong - Sebagai sumber pangan lokal, masyarakat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, diminta agar melindungi hutan sagu.

"Hutan sagu harus dilindungi tidak boleh dimusnahkan untuk lahan pertanian dan kepentingan lainnya," kata tokoh pemuda Malamoi Benny Osok di Sorong, Selasa (3/11/2015).

Dia mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya petani, agar waspada membakar lahan karena saat ini musim kemarau sehingga mudah terjadi kebakaran hutan terutama hutan sagu.

Menurut Benny, tanaman sagu tidak hanya sumber pangan lokal, tapi juga melindungi sumber air untuk kehidupan masyarakat setempat.

Karena itu, kata dia, masyarakat adat Kabupaten Sorong tidak boleh membakar hutan sagu atau memusnahkan tanaman itu untuk lahan pertanian lain.

Ditegaskan Benny, sagu adalah makanan pokok masyarakat adat Papua turun-temurun dan budaya ini harus terus dilestarikan jangan sampai punah di masa yang akan datang.

"Sagu juga dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan untuk di konsumsi masyarakat setempat maupun diekspor ke luar negeri," ujar dia.

Bennny berharap, masyarakat adat menolak investor yang ingin menjadikan hutan sagu sebagai lahan pertanian kepala sawit. dpupapuabarat.com

Read more »

Korupsi Berjamaah, Seluruh Anggota DPRD Papua Barat Tidak Ditahan

Uang  (foto lst)

Papuan (Rasudo Fm): Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura menvonis satu tahun penjara kepada seluruh anggota DPR Papua Barat, Namun majelis hakim tidak langsung mengeksekusi seluruh anggota DPRD tersebut. Hal itu dinilai mengurangi semangat antikorupsi yang sekarang sedang disoroti. Hal itu dikatakan oleh ketua DPP Partai Golkar yang juga wakil ketua MPR Hajriyanto Y Thohari saat dihubungi Media Indonesia (grup Lampost), Rabu (12/2).

"Secara legal formal memang keputusan sepenuhnya ada di majelis hakim, mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan yang khusus menyangkut seluruh anggota DPR Papua Barat dari majelis hakim," kata Hajriyanto.

Menurutnya, majelis hakim mungkin mempertimbangkan kinerja seluruh anggota DPR Papua Barat dengan Pemerintah Daerah. "Pada bulan ini melihat memutuskan APBD dengan Pemda. Banyak APBD belum diketok, mungkin melihat pertimbangan seperti itu,"jelas Hajriyanto.

Namun, imbuh Hajriyanto, pertimbangan majelis hakim seperti itu kurang sejalan dengan semangat anti korupsi yang memang sedang diperangi untuk saat ini. "Kalau betul pertimbangan seperti itu , kurang sejalan dengan memberantas korupsi. Hanya saja diletakan jika dalam konteks pemberantasan korupsi kurang sejalan,"imbuhnya.

Dia mengungkapkan, kasus ini sangat unik dimana tindakan korupsi secara 'berjamaah' yang dilakukan oleh seluruh anggota DPR Papua Barat. "Untuk melakukan PAW pun sangat sulit, karena yang melantik anggota PAW adalah pimpinan DPRnya. Sedangkan seluruh anggota termasuk ketua menjadi terpidana,"tutur Hajri.

Hajri menilai, tindakan korupsi 'berjamaah' anggota DPR Papua Barat ini sangat menyalahi semangat zaman antikorupsi saat ini. "Sangat menyalahi zamannya, dalam sebuah era antikorupsi kok bisa total, menyalahi semangat antikorupsi," tandasnya.(*)

Sumber : MI
Editor :Nick

Read more »

Kasus HIV/AIDS Baru di Papua Tinggi

MANOKWARI - Memperingati Hari AIDS se Dunia,1 Desember, Minggu sore sejumlah aktifis kesehatan menggelar aksi simpati dengan membagi-bagikan pita kepada pengguna jalan di perempatan Wosi, Sanggeng. Ia mengajak warga untuk peduli mencegah penyebaran virus HIV/AIDS yang sudah mengkuatirkan.

Dr Astrid Kartika, Senior Program Manager Kesehatan AusAid menyatakan bahwa secara persentasi kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua sangat tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, persentasi kasus HIV/AIDS mencapi 2,4 persen dari total jumlah penduduk.

‘’Jadi,bisa dihitung saja, berapa jumlah penduduk sekarang. Jangan lupa, di Papua ini jumlah penduduknya sedikit. Dengan jumlah penduduk yang sedikit tapi meyumbang 20 persen dari total kasus baru di Indonesia,’’ beber dokter Astrid saat penyusunan program kerja AIPD di Swiss-belhotel Manokwari beberapa waktu lalu.

 

Perlu dilakukan pemerintah daerah serta segenap stakeholder yakni pengupayakan pengendalian dan pencegahan. Virus HIV/AIDS sudah menyebar diberbagai lapisan masyarakat tanpa mengenai profesi,usia dan lainnya. Bahkan menurut Astrid, berdasarkan penelitian, kasus HIV/AIDS banyak ditemukan pada ibu-ibu mencapai 24 persen. Dan kelompok usia produktif paling tinggi terinfeksi virus mematikan ini.

‘’Yang memeriksakan diri tentang status HIV/AIDS lebih banyak perempuan dibanding  laki-laki. Ini yang menjadi alasan mengapa kasus HIV/AIDS lebih banyak ditemukan pada ibu-ibu daripada laki-laki,’’ ujarnya.

 

Dikatakan, ada lembaga terkait dalam waktu dekat akan kembali melakukan penelitian tentang kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat maupun Prov Papua. Menurutnya dokter Astrid, sekitar 20 persen kasus HIV/AIDS baru di Indonesia akan berasal dari Provinsi Papua Barat dan Prov Papua, sedangkan 80 persen lainnya dari daerah lain di Indonesia.

 

Astrid mengatakan, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian ataupun pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Beberapa upaya diantaranya penguatan masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi hidup sehat, perbaikan pelayanan kesehatan.(jpnn)

 

Read more »

Sambut Aktivis HAM, Warga Papua Bentangkan Bintang Kejora

Bendera Bintang Kejora, yang dibentangkan oleh kelompok WPNA, dalam unjuk rasa yang mendukung kedatangan kapal Freedom Flotilla, Selasa (27/8/2013). | kompas.com/Budy Setiawan Kontributor Kompas TV Manokwari

MANOKWARI - Ratusan masyarakat Papua Barat, yang tergabung dalam West Papua Nasional Autority ( WPNA), Selasa (27/8/2013), menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap kedatangan tim aktivis HAM dan lingkungan, yang akan bertandang ke Papua dan Papua New Guinea, awal September 2013.

Aksi long march yang berlangsung di dalam kota Manokwari itu, diwarnai dengan pembentangan ratusan bendera bintang kejora. Saat long march, massa juga membawa sejumlah spanduk dan membagikan selebaran sebagai bentuk dukung terhadap kedatangan kapal Freedom Flotilla ke pelabuhan Merauke, Papua, yang membawa aktivis kelompok Papua merdeka serta sejumlah jurnalis dari Australia.

Long march massa ini menyusuri ruas jalan protokol dalam kota Manokwari dan finish di kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan, Sanggeng. Dalam orasinya, mereka mengecam pemerintah Indonesia atas rencana penurunan pasukan guna menghalau kedatangan para aktivis lingkungan dan HAM tersebut. Mereka menilai, intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap upaya kemerdekaan tanah Papua.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menurunkan pasukan TNI dan Polri guna menghalangi aksi murni kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktivis HAM tersebut.

Akibat aksi long march, ruas jalan protokol menjadi macet. Bahkan sejumlah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari ditutup oleh pemiliknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski dua jam lebih lamanya melakukan aksi long march, aparat tidak berupaya mengamankan sejumlah bendera bintang kejora yang dibawa massa.

Editor : Farid Assif/ KOMPAS.com

Read more »

Masyarakat Adat Sorong Selatan Minta PT. BKI Berhenti Operasi

Kayu milik masyarakat adat Sorong
Selatan dieksploitasi PT. BKI. Foto:gstatic.com.

Sorong Selatan - Masyarakat adat Sorong Selatan yang tinggal di kampung Bagaraga, Wardik dan Tokas, didistrik Wayer dan distrik Moswaren (Marga Saman, Marga Yaru Homer, Marga Homer, Marga Tigori, Marga Smur, Marga Fna, Marga Wato)yang adalah pemilik sah atas tanah adat di daerah Nawir dan sekitarnya yang menjadi bagian dari areal konsesi PT. Bangun Kayu Irian (BKI)yang beroperasi di daerah itu, untuk segera angkat kaki dari daerah mereka, setelah lebih dahulu membayarkan kompensasi atas hak ulayat dan ganti rugi atas pengambilan dan pengrusakan atas hutan adat.

Demikian tulis masyarakat adat Sorong Selatan dalam press releasetertanggal 1 Agustus, yang diterima media ini, tanggal 4 Agustus 2013.

Mereka juga meminta  MRP Papua Barat untuk memasilitasi pertemuan antara pemerintah kabupaten Sorong Selatan, Masyarakat adat (Ketujuh 7 marga pemilik hak ulayat) dan PT. Bangun Kayu Irian untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat adat pemilik hak ulayat tersebut.

Masyarakat adat Sorong Selatan juga mendesak menteri Kehutanan RI untuk membatalkan dan meninjau kembali SKMenteri Kehutanan Nomor: 01/KPTS-II/1993/ Tanggal  04 Januari 1993, dengan areal konsesi seluas 299.000 ha selama 20 tahun yang diberikan kepada PT. Bangun Kayu Irian.

"Ijin tersebut salah digunakan oleh perusahaan dan masa berlakunya SK Kementerian Kehutanan tersebut sudah berakhir pada tanggal 04 Januari 2013," tulis masyarakat adat yang mengaku sering mendapatkan ancaman, teror danintimidasi oleh aparat kepolisian dan anggota TNI AD yang bertugas menjaga dan mengawasi perusahaan, dalamreleasenya.

Masyarakt adat juga   mendesak Polda Papua Barat, Polres kabupaten Sorong Selatan untuk segera menghentikan semua aktivitas PT. Bangun Kayu Irian.

Sekaligus, mereka meminta Polres kabupaten Sorong untuk segera melakukan penyeledikan terhadap PT. Bangun Kayu Irian, karena  diduga telah melakukan penipuan dan merugikan negara di bidang kehutanan.

"Kami juga minta kepada Polres kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan penyidikan ulang terhadap kasus kematian misterius yang dialami oleh Bpk. Yoram Saman pada tahun 1997. Karena dicurigai ada indikasi diracuni oleh oknum pihak perusahaan yang saat itu mengundang bapak Yoram untuk makan malam bersama di Penginapan Nusa Indah Kota Teminabuan," tulis masyarakat adat dalam release.

Masyarakt tujuh marga lebih lanjut meminta kepada pelaksana ferivikasi untuk membatalkan hasil penilaian Audit Lapangan Penilaian Kerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) perusahaan BKI, karena tidak sesuai fakta di lapangan.

Diketahui, PT. Bangun Kayu Irian (BKI) beroperasi sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 01/KPTS II/1993/Tanggal  04 Januari 1993, dengan areal konsesi seluas 299.000 ha selama 20 tahun. 

Pada 4 Januari 2013, sesuai kesepakatan 20 tahun sebelumnya, PT. sudah harus berhenti beroperasi. Namun, ia masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan. (MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read more »

Freeport Harus Keluar dari Papua

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie (kiri) 

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Papua Jimmy Demianus Ijie meminta PT Freeport Indonesia ditutup. Ia menilai perusahaan tersebut tidak berkontribusi kepada Indonesia.

"Kaitannya dengan Freeport bukan hal yang baru. Ini erat dengan sejarah Papua. Bagaimana mengontrol Freeport bukan hal yang mudah," kata Jimmy dalam diskusi DPD, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Jimmy mengatakan masyarakat menginkan Freeport keluar dari Papua. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya tanda-tanda alam.

"Ada daerah secara kultur keramat. Itu tidak boleh disentuh. Kalau tidak ini akan lebih besar. Pada daerah yang sakral. Ini peringatan bagi pemerintahan," kata Jimmy.

Namun, Jimmy menilai Freeport akan tetap berproduksi di tanah Papua. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani bersikap atas hal itu.

"Masalahnya kita tidak memiliki presiden yang berani. Freeport sangat erat dengan konsensi pengembalian Irian ke Indonesia," ujar Jimmy.( TRIBUNNEWS.COM)

Read more »

LP3BH Minta Tekanan Internasional Atas Kapolres Sorong yang Mengintimidasi Pengacara dan Kliennya

JAYAPURA, rasudofm -  Di tengah sorotan dunia internasional atas tuntutan kemerdekaan Papua, aparat kepolisian justru membuat tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum.


Penasihat hukum tersangka Isal  Klaibin yang dtahan karena tuduhan makar,  Jumat (10/5) melayangkan protes keras terhadap Kapolres Sorong  akibat ulah beberapa anggota Polres Sorong yang telah melanggar hak dan kebebasan para pengacara saat berbicara dengan klien.

 Tindakan aparat kepolisian itu telah melanggar ketentuan Pasal 54, 55, 56, 57, 69, dan 70 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP], karena saat tim penasihat hukumnya sedang berbicara dengan tersangka Isak Klaibin, ada oknum anggota reskrim Polres Sorong yang mengambil rekaman dengan manggunakan camera video (handy cam) dan alat bantu rekam (voice recorder).

Advokat Yanti Gasperz merasa tidak nyaman dan terintimidasi dengan perbuatan anggota itu, sehingga dia melayangkan protes ke Kasat Reskrim Polres Sorong Menurut Yanti, Kasat Reskrim Polres Sorong menerima protes tersebut.

Tetapi ketika dirinya hendak berbicara dengan kliennya lagi,  ada 2 orang anggota polisi berpakaian preman kembali masuk. 

Yenti kecewa, marah, dan memprotes tindakan aparat kepolisian itu. Yenti pun memutuskan menghentikan pembicaraan dengan kliennnya tersebut.   

Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Cristian Warinusy  di Papua, sabtu (11/5), mengatakan,  LP3BH Manokwari  adalah organisasi yang menugaskan Yanti dan Semuel bersama para advokat lain untuk mendampingi 6  orang tersangka makar di Polres Sorong.

Pihaknya sangat berkeberatan dan  memprotes keras tindakan Kapolres Sorong dan jajarannya yang sangat tidak menghormati hukum acara pidana yang berlaku.

Terutama berkenenaan dengan hak-hak tersangka dan penasihat hukumnya tersebut.  

“LP3BH karena itu meminta dukungan dan tekanan semua pihak yang berkompeten di Indonesia terhadap Kapolres Sorong tersebut, dan juga tekanan internasional sangat diperlukan dalam kasus ini agar hukum benar-benar ditegakkan untuk membuktikan siapa sebenarnya yang ada di balik skenario poltik dari kasus Distrik Aimas-Sorong, Papua Barat, ” kata Yan, yang juga Sekretaris Komisi HAM, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan BP Klasis GKI Manokwari. [154/suarapembaruan.com]

Read more »