Ratusan Hektar Lahan Konservasi jadi Pemukiman di Papua

ilustrasi

Kawasan hutan di Papua sudah mulai dijamah dan dirusak. Sebagian kawasan hutan konservasi di Kota dan Kabupaten Sorong telah terbuka alias dialih fungsi menjadi kawasan perumahan penduduk. Peralih fungsian kawasan hutan konservasi juga terjadi di Kabupaten Raja Ampat.

Luas kawasan konservasi yang disulap jadi pemukiman warga mencapai ratusan hektar. Tidak hanya di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat juga ada yang beralih fungsi. 

“Sebenarnya tidak bisa dipaksakan untuk jadi pemukiman, karena statusnya kan kawasan konservasi. Jadi PR untuk kami dan pemerintah daerah. Pemerintah sudah tetapkan kawasan konservasi jadi harus dijaga bersama,” jelas Kepala Seksi P3 (Perlindungan Pengawetan Perpetaan) BKSDA, Sollu Batara, S.Hut, MH, pada Radar Sorong (Jawa Pos Group), Rabu (20/1). 

Luas kawasan hutan konservasi di Kota Sorong terletak di Km 14 - Km 18 seluas 945.90 Ha. Di Kabupaten Sorong yakni daerah Klamono seluas 1.909.37 Ha. Dan di Kabupaten Raja Ampat di Kepulauan Raja Ampat, luasnya mencapai  60.000 Ha. 

Namun beberapa bagian kawasan hutan telah dibangun menjadi pemukiman dan pembangunan fasilitas umum. Di Kota Sorong, kawasan hutan konservasi di Km 14 dan Km 18 telah menjadi kawasan terbuka yakni dijadikan pemukiman warga. Di Km 14 pemukiman di kawasan konservasi seluas 6 Ha dan di Km 18 pemukiman seluas 90 Ha. 

Jika terus dibiarkan, maka dalam beberapa tahun kedepan Kota Sorong tak akan lagi memiliki kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia. 

“Tidak bolehn ada negosiasi lagi, untuk masyarakat yang masuk tinggal kawasan hutan. Kuncinya pemerintah harus tegas,” jelasnya.

Diakuinya bahwa jika yang menghuni kawasan hutan adalah warga adat, maka Negara memberi ruang bagi mereka untuk menempati hak-hak adat mereka. Namun, jika dibiarkan berkelanjutan tanpa adanya ketegasan, maka kawasan hutan akan menghilang dimakan waktu.(ayu/afz/JPG)

Jawapos.com 

Read more »

Petani Asli Papua: “Jangan Hanya Berikan Bibit, Tapi Kami Butuh Pendampingan”

Salah satu petani asli Papua di Sorong. (KabarPapua.co/Veyda Ody)

Sorong – Sebagai petani orang asli Papua, yang menyediakan lahan tidur tanah adat milik marga Malaseme, Kelurahan Giwu, Kota Sorong, A. Malaseme berharap agar dinas terkait dari pemerintah bisa memberikan pendampingan dalam bagaimana meningkatkan hasil panen yang lebik baik.

“Kami bertekad dukung pemerintah Kota Sorong dalam sektor pertanian. Tapi, kami butuh pendampingan dari dinas agar hasil panen yang telah diprogramkan pemerintah meningkat. Jangan hanya sebatas berikan bibit, lalu kami ditinggalkan begitu saja,” kata Malaseme kepada wartawan.

Menurut Malaseme, para petani asli Papua jelas berbeda dengan para petani dari luar Papua, yang sudah sejak lama menggarap pertanian seperti kedelai, jagung, padi dan sayur mayor. “Sementara masyarakat asli Papua belum terbiasa menggarap pertanian dengan lahan besar seperti itu. Makanya, kami butuh pendampingan agar ke depan masyarakat Papua bisa menjadi petani sukses seperti petani dari daerah lain,” katanya.

Sedangkan terkait bantuan dari Dinas Pertanian Kota Sorong, Malaseme mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta di atas kertas. Tapi kelompok petani Moja, hanya menerima Rp1,5 juta untuk membeli bibit bagi 15 orang anggota kelompok.

Menurut Malaseme, tanah di Kelurahan Giwu subur dan sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian, bahkan di daerah ini kedelai, sayur mayor, maupun buah-buahan tumbuh subur. “Kami berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan meningkatkan sektor pertanian dan memberdayakan petani lokal, sehingga Kota Sorong tak perlu lagi mensuplai sayur bahkan beras dari daerah lain,” katanya. ***(Vedya Ody)

 kabarpapua.co

Read more »

Masyarakat Adat Sorong Selatan Minta PT. BKI Berhenti Operasi

Kayu milik masyarakat adat Sorong
Selatan dieksploitasi PT. BKI. Foto:gstatic.com.

Sorong Selatan - Masyarakat adat Sorong Selatan yang tinggal di kampung Bagaraga, Wardik dan Tokas, didistrik Wayer dan distrik Moswaren (Marga Saman, Marga Yaru Homer, Marga Homer, Marga Tigori, Marga Smur, Marga Fna, Marga Wato)yang adalah pemilik sah atas tanah adat di daerah Nawir dan sekitarnya yang menjadi bagian dari areal konsesi PT. Bangun Kayu Irian (BKI)yang beroperasi di daerah itu, untuk segera angkat kaki dari daerah mereka, setelah lebih dahulu membayarkan kompensasi atas hak ulayat dan ganti rugi atas pengambilan dan pengrusakan atas hutan adat.

Demikian tulis masyarakat adat Sorong Selatan dalam press releasetertanggal 1 Agustus, yang diterima media ini, tanggal 4 Agustus 2013.

Mereka juga meminta  MRP Papua Barat untuk memasilitasi pertemuan antara pemerintah kabupaten Sorong Selatan, Masyarakat adat (Ketujuh 7 marga pemilik hak ulayat) dan PT. Bangun Kayu Irian untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat adat pemilik hak ulayat tersebut.

Masyarakat adat Sorong Selatan juga mendesak menteri Kehutanan RI untuk membatalkan dan meninjau kembali SKMenteri Kehutanan Nomor: 01/KPTS-II/1993/ Tanggal  04 Januari 1993, dengan areal konsesi seluas 299.000 ha selama 20 tahun yang diberikan kepada PT. Bangun Kayu Irian.

"Ijin tersebut salah digunakan oleh perusahaan dan masa berlakunya SK Kementerian Kehutanan tersebut sudah berakhir pada tanggal 04 Januari 2013," tulis masyarakat adat yang mengaku sering mendapatkan ancaman, teror danintimidasi oleh aparat kepolisian dan anggota TNI AD yang bertugas menjaga dan mengawasi perusahaan, dalamreleasenya.

Masyarakt adat juga   mendesak Polda Papua Barat, Polres kabupaten Sorong Selatan untuk segera menghentikan semua aktivitas PT. Bangun Kayu Irian.

Sekaligus, mereka meminta Polres kabupaten Sorong untuk segera melakukan penyeledikan terhadap PT. Bangun Kayu Irian, karena  diduga telah melakukan penipuan dan merugikan negara di bidang kehutanan.

"Kami juga minta kepada Polres kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan penyidikan ulang terhadap kasus kematian misterius yang dialami oleh Bpk. Yoram Saman pada tahun 1997. Karena dicurigai ada indikasi diracuni oleh oknum pihak perusahaan yang saat itu mengundang bapak Yoram untuk makan malam bersama di Penginapan Nusa Indah Kota Teminabuan," tulis masyarakat adat dalam release.

Masyarakt tujuh marga lebih lanjut meminta kepada pelaksana ferivikasi untuk membatalkan hasil penilaian Audit Lapangan Penilaian Kerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) perusahaan BKI, karena tidak sesuai fakta di lapangan.

Diketahui, PT. Bangun Kayu Irian (BKI) beroperasi sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 01/KPTS II/1993/Tanggal  04 Januari 1993, dengan areal konsesi seluas 299.000 ha selama 20 tahun. 

Pada 4 Januari 2013, sesuai kesepakatan 20 tahun sebelumnya, PT. sudah harus berhenti beroperasi. Namun, ia masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan. (MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read more »

Wilayah Pelosok Sorong Sudah Miliki Akses Jalan

KABUPATEN SORONG Dari observasi lapangan yang dilakukan tim yang dipimpin langsung Bupati Sorong, dapat dipastikan bahwa jalan masuk ke pelosok kabupaten ini benar-benar sudah terakses. Bahkan, kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di daerah ini sudah diperiksa oleh BPK dan diawasi ketat BPKP Papua Barat dan dinyatakan tak bermasalah.

Hal itu diutarakan Bupati Sorong, Papua Barat, Dr Stefanus Malak M.Si melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Marthen Nebore S.Sos M.Si, kepada wartawan di KM 24 Aimas Sorong, akhir pekan lalu.

"Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sorong meliputi pembangunan jalan Sorong Pelabuhan Arar, pembangunan jalan Bandara Segun 30 km, pembangunan jalan Aimas ke Klaili ke Mega 80 km. Sedangkan peningkatan jalan meliputi Sorong - Klamono Klamono 48 km, Klamono Ayamaru 116 km, Sorong-Makbon-Mega-Sausapor 161 km dan Sorong - Seget 70 km," kata Nebore

Seperti diketahui, kata Nebore, luas wilayah Kabupaten Sorong 13.603,31 km2. Terdiri dari luas daratan 828.931,52 Hektare (Ha) atau 8.289,31 Km2. Sedangkan luas wilayah laut 514.636,39 Ha atau 5.146,36 Km2. Dengan jumlah penduduk hingga 2012 adalah 123.874 jiwa.

Upaya Bupati Malak, saat ini, lanjut Nebore, adalah membangun perumahan dan permukiman di Kabupaten Sorong. Yaitu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni di wilayah distrik dan daerah terpencil/terisolasi (kampung).

Pembangunan perumahan di wilayah perkotaan melalui pihak pengembang (swasta), dan peningkatan pembangunan rumah layak huni swadaya masyarakat. Penyediaan perumahan berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Relokasi perumahan penduduk yang tidak layak huni serta penataan dan perbaikan rumah rakyat tidak mampu.

Kabupaten Sorong juga, kata Nebore, memiliki Kawasan Industri Arar (KIA), dengan luas lahan sebesar 6.000 Ha. Saat ini di kawasan tersebut terdapat sejumlah investor. Antara lain menangani gudang dan aspal curah, pabrik Semen Gresik, pabrik semen Bosowa, pabrik minyak sawit, dan kapal roro (kapal feri). Di kawasan Arar tersebut rencanya juga akan dibangun Pangkalan Armada Timur TNI AL dan kawasan minopolitan.

Kabupaten Sorong, juga akan memiliki Bandara Internasional Segun. Bandara ini memiliki lahan 2.500 Ha. Hingga saat ini pembangunan sudah masuk tahap pembersihan dan pematangan lahan.

Bidang pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat salah satunya yang paling merakyat adalah beternak sapi, babi, kambing dan ayam. Masyarakat diberikan bibit. Kemudian dibimbing oleh instansi terkait. Upaya ini berhasil karena masyarakat saat ini sudah mulai menjual hasil ternaknya di pasar. "Oleh karena itu, kalau ada orang sakit hati yang menyatakan, pembangunan di Kabupaten Sorong tidak lancar itu karena mereka tidak lihat langsung percepatan pembangunan di Kabupaten Sorong saat ini," kata Nebore. (Yacob Nauly/SK)

Read more »

Integrasi Papua Dibuat Dalam Buku

SORONG -  (Saptu, 21/03/13) Peluncuran buku memperingati satu dasawarsa integrasi (Irian Barat (sekarang Papua) dilakukan oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, S.H, Kamis (21/3),di Hotel Mariat Kota Sorong.

Peluncuran buku tersebut, selain dihadiri Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, juga dihadiri Ketua Demokratik Centre Universitas Cenderawasih Dr. Mu’Saad, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong H.  Dr. Hermato Suaib, MM, anggota DPRD Kota Sorong, dan Ketua KNPI Papua Barat

Dalam kesempatan itu, rektor Universitas Muhammadiyah Sorong didaulat sebagai narasumber.

Usai mempresentasikan buku dengan sub topik “Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat Papua Demi Memperkokoh Integrasi Bangsa“, Jimmy Demianus Ijie ketika diwawancarai mengatakan pada prinsipnya  buku ini diluncurkan jauh dari kadar ilmiah.

Namun,  demikian, buku ini akan berguna dan bisa menjadi simulator yang baik untuk merangsang generasi muda Papua agar dapat menuangkan tulisan dan gagasan dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi bersama.

Ia menjelaskan, sedikit tulisan yang ada di dalam buku adalah tentang Otonomi Khusus (Otsus), di mana menurut terminologi pemerintah, otsus merupakan solusi. Namun menurut masyarakat Papua otsus gagal. “Bukan hanya kegagalan birokrasi, tapi juga kegagalan demokratis,” ujar Jimmy Idjie.

Kendala sosiologis dan antropologis sangat jelas terlihat, dan ternyata jika dirangkum dalam tulisan atau statemen di berbagai media massa, yang menjadi hambatan utama gagalnya otsus adalah soal letak geografis dan topografi wilayah di Papua.

Itulah sebabnya, kita perlu mempercepat pemekaran-pemekaran sehingga memudahkan persoalan implemnetasi dari pada otsus.

“Kita akan mendirikan suatu organisasi yang mendidik para pemuda untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin yang merakyat atau bagaimana kita melahirkan Jokowi-Jokowi muda di Papua agar mampu membangun Papua lebih maju dari yang saat ini,“ katanya.

Dia mengungkapkan  sebenarnya peluncuran buku dilakukan tanggal 27 Januari 2013 lalu, bertepatan dengan 1 dasawarsa otsus, hanya saja pada waktu itu, Jakarta sedang dilanda bencana banjir sehingga ditunda peluncurannya.

Selanjutnya,  ketika dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Abraham O.  Atururi, ia  menyarankan peluncuran buku sebaiknya tanggal 6 Februari 2013. Namun, lagi-lagi kantor percetakan masih dilanda bencana banjir.

  

“Peluncuran buku ini baru bisa terlaksana bertepatan dengan hari uang tahun saya yang ke-45 tahun,” tambahnya. (info/PAPOS)

Read more »

Rayakan Papua Merdeka 1 Desember KNPB Pastikan Tak Ada Pengibaran Bintang Kejora

Logo KNPB (lst)

SORONG – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Sorong Raya,  Jeck Badii menegaskan bahwa dalam perayaan 1 Desember mendatang tidak ada aksi menaikkan bendera Bintang Kejora. Jeck menyatakan akan melacak dan melakukan upaya pencarian terhadap pihak-pihak yang berani menaikkan bendera Bintang Kejora.

“Kita akan cari tahu apakah ada pihak ketiga atau dari orang Papua yang dibayar pihak ketiga untuk mengadu domba orang Papua. Kami dari KNPB tidak ada agenda menaikan bendera, atribut negara itu kami tidak bisa ganggu, bukan kayak layang-layang kasih naik kasih turun,” tegas Jeck Badii kepada wartawan saat mendampingi Ketua KNPB Wilayah Sorong Raya, Marthinus Yohame mendatangi Mapolres Sorong Kota, Senin (26/11).

Jeck menghimbau rakyat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, dan tidak perlu merasa takut dengan kegiatan perayaan 1 Desember, masyarakat silahkan beraktifitas sebagaimana biasanya, tidak perlu takut. Menurut Jeck, Bangsa Papua sudah merdeka sejak tahun 1961 lalu, sehingga 1 Desember mendatang, bangsa Papua melaksanakan ibadah ucap syukur.

Dikatakannya, agenda kegiatan 1 Desember mendatang, pihaknya dari KNPB akan melaksanakan ibadah syukur, mengingat 1 Desember merupakan hari besar bagi rakyat Papua. Jeck menghimbau kepada rakyat Papua di wilayah Sorong Raya atau khususnya di wilayah Domberai, untuk beribadah, baik di rumah sendiri maupun bersama-sama. “Kalau ada yang mengibarkan bendera, kami bersama-sama pihak keamanan akan mencarinya,” tegasnya.

Ketua KNPB Wilayah Sorong Raya, Marthinus Yohame menambahkan, Bendera Bintang Kejora merupakan harga diri orang Papua. Karena itu, ia mengharapkan agar tidak ada yang mengibarkan di sembarang tempat. Ketua KNPB ini menegaskan, jika ada yang berani mengibarkan bendera Bintang Kejora di sembarang tempat, ia dan pihak keamanan akan berusaha menangkap pelaku yang mengibarkannya. “Ibadah silahkan di rumah atau kita beribadah bersama. Untuk tempatnya, kita belum tentukan di mana,” tukasnya.

Kedatangan KNPB Wilayah Sorong Raya ke Mapolres Sorong Kota sekitar pukul 13.00 WIT, Senin (26/11) untuk menemui Kasat Intelkam Polres Sorong Kota guna menjaga kamtibmas bersama dalam kegiatan yang rencananya akan dilakukan tanggal 1 Desember mendatang. (reg/JPNN)

Read more »

Pelindo II Bangun Pelabuhan di Sorong

Ilustrasi (Foto: Koran SI)

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menyisir Indonesia bagian timur guna pengembangan usahanya. Pengembangan tersebut dilakukan dalam bentuk pengembangan jalur penghubung.

Pengembangan yang akan dijadikan pusat pelabuhan di Indonesia timur telah diperoleh di pelabuhan Sorong Papua.

"Saya meyakini Sorong akan jadi pusat pelabuhan di Indonesia Timur," ujar CEO Pelindo II RJ Lino saat menghadiri  acara Ikatan Alumni ITS di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu(24/11/2012).

Pelindo II, sebut Lino, akan membangun jalur perhubungan antarpelabuhan di seluruh Indonesia yang dimulai dari Pelabuhan Belawan di Sumatera, Pelabuhan di Batam dan pelabuhan yang terdapat di Jawa hingga Pelabuhan Sorong di Papua.

Pengembangan yang diarahkan ke Indonesia bagian timur diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi. "Diharapkan ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia," terangnya. (gna)
(rhs)

Okezone.com

Read more »

Warga Sorong Kembali Tuntut Polisi Mengusut Kasus Pengrusakan

Sorong: Selasa, 13 November 2012 10:02 WIT Ratusan warga Sorong, Papua, Selasa (13/11) kembali berunjuk rasa menuntut pengusutan kasus pembakaran puluhan rumah, beberapa waktu lalu. Sebab, kasus itu hingga kini tidak jelas status hukumnya.

Demonstrasi tersebut diwarnai cekcok mulut antara demonstran dan polisi.  Polisi beradu mulut saat demonstran melakukan longmars dari lapangan hoki Kampung Baru menuju Kantor Wali Kota Sorong.

Aksi dilakukan menyusul perselisihan antarkampung yang mengakibatkan rumah warga dibakar. Warga pun menuntut polisi segera memproses pelaku. Demonstran mengancam akan berdemo lebih besar, jika aspirasi mereka tidak ditanggapi.(TII)

Metrotvnews.com

Read more »

Kantin SMPN 6 Sorong Terbakar

SORONG – Selasa, 09 Oktober 2012 , 18:55:00, Kantin sekolah yang letaknya berdekatan dengan ruang kepala sekolah SMPN 6 Sorong di Malanu Kampung, Provinsi Papua Barat dibakar oleh orang tak dikenal (OTK). Api yang membakar dinding bangunan kanting yang berada di bagian tengah bangunan sekolah tersebut tidak sampai membesar, sehingga selamatlah bangunan sekolah tersebut.

Percobaan pembakaran ini diketahui dari adanya bekas nyala api berwarna hitam di dinding. Selain itu, kaca jendela pecah diduga tidak mampu menahan panas api yang sempat menyala. Kejadian pembakaran gedung ini diketahui sejumlah guru dan karyawan SMPN 6 Sorong usai mengikuti apel pagi sekitar pukul 08.00 WIT, Senin (8/10) dan telah dilaporkan ke Mapolsek Sorong Timur guna ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Anwar (56), security SMPN 6 Sorong yang ditemui koran ini mengatakan, dirinya mengetahui adanya bekas terbakar di jendela bagian luar kantin sekitar pukul 08.00 WIT usai mengikuti apel pagi.

”Saya dilapori oleh ibu pengelola kantin waktu habis upacara, saya langsung ke lokasi dan di depan jendela itu saya menemukan 1 botol aqua besar berisi minyak tanah yang masih penuh. Juga ada botol aqua besar yang berisi bensin, tapi isinya tinggal tiga perempat saja,” ungkap Anwar seperti yang dilansir Radar Sorong (JPNN Group), Selasa (9/10).

Menilik temuan tersebut, ia memperkirakan jika kejadian ini sengaja untuk membakar sekolah. ”Kemungkinan dia (pelaku,red) sengaja mau membakar sekolah. tapi untung saja tidak terbakar semuanya,” tuturnya.

Wakil Kepala Sekolah SMPN 6 Sorong, A. Sihombing, S.Pd yang ditemui di meja kerjanya mengatakan, pihaknya belum tahu motif pelaku pembakaran tersebut. ”Saya sendiri tahunya dilapori security setelah upacara. Kalau ditanya soal motif, kami sendiri belum tahu,” kata Sihombing.

Ditanyai apakah ada tindakan dari sekolah yang mungkin memicu pembakaran tersebut, Sihombing dengan tegas menjawa tidak ada. ”Kalaupun ada, itu hanya hal biasa, namanya juga anak-anak, kalau mereka tidak selesaikan tugas, ya pastinya dimarahi gurunya. Tapi saya rasa tindakan guru di sini masih dalam ambang wajarnya seorang pendidik. Jadi menurut saya, pelakunya tidak mungkin siswa yang masih sekolah di sini,” tandasnya.

Sihombing menceritakan, memang pada minggu lalu ada mantan siswa yang datang ke sekolah dan melempar kaca kelas hingga pecah. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, meski saat polisi datang, si pelaku sudah kabur, namun identitasnya seudah diketahui polisi.

“Kalau untuk saat ini (Kejadian percobaan pembakaran,red) kami tidak bisa lah menduga-duga lah apa motif dan kira-kira siapa pelakunya,” pungkasnya. Akibat kejadian tersebut, terdapat bekas gosong di dinding kayu serta beberapa kaca jendela retak di bagian luar kantin.

Kapolsek Sorong Timur, AKP Asmala Yullinar membenarkan adanya laporan dari pihak sekolah SMPN 6 tersebut. Menurut Kapolsek, diduga pelaku yang identitasnya belum diketahui, mencoba membakar dengan cara menyiram bensin di dinding, namun api yang dinyalakan tidak berhasil membakar dinding dan padam dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari bekar nyala api di dinding yang gosong, sementara pecahnya kaca jendela dikarenakan panas api yang sempat menyala. Belum diketahui motif pelaku yang hendak membakar sekolah itu, karena pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus percobaan pembakaran tersebut dengan memintai keterangan saksi-saksi untuk mengungkap dan mencari pelaku. (reg/JPNN)

Read more »

Stok Beras Aman hingga Delapan Bulan Mendatang

SORONG - Kepala Sub Divre Bulog Sorong, Drs Junaedi Jamila mengatakan, warga Sorong Raya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw dan Raja Ampat di Papua Barat, jangan khawatir dengan stok beras yang ada, karena beras Bulog di daerah ini melimpah. Stok beras aman sampai delapan bulan mendatang

Lebih lanjut Junaedi merinci, stok beras Bulog di Sorong Raya untuk delapan bulan ke depan masih melampaui konsumsi masyarakat akan bahan makanan ini. Lalu stok beras Bulog di gudang Kota Sorong hingga kemarin sebesar 8.212 ton dan baru masuk lagi 3 ribu ton, jauh dari konsumsi warga daerah ini per bulan yang hanya 1.500 ton.

Khusus untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, konsumsi beras bulog dipasok dari Kantor Bulog Teminabuan. 

Tapi khusus konsumsi beras Bulog di wilayah kerja Sub Divre Sorong, untuk golongan Raskin tercatat Kota Sorong 1.971 ton, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw 1.115 ton dan Kabupaten Raja Ampat 609 ton dan baru saja ditambah lagi 500 ton.Junaedi Jamilla kepada wartawan di Sorong, kemarin menjelaskan, harga beras Bulog di pasaran setempat Rp 7.500/kg. sedangkan untuk harga beras raskin Rp 1.600/kg.

Ia menambakan, penyaluran beras Bulog dilakukan dari gudang Bulog hanya sampai ke ibu kota distrik (kecamatan ). Sedangkan dari ibu kota distrik ke kampung-kampung (warga penerima ) bukan kewenangan Bulog lagi.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras khusus Bulog pada Ramadhan, dalam waktu dekan diadakan operasi pasar. "Pihak Bulog akan bekerjasama dengan Pemda setempat dalam urusan operasi pasar tersebut," kata Junaedi.

Menyangkut transportasi raskin dari ibu kota distrik sampai di warga penerima, selama ini menjadi kendala utama bagi warga daerah ini. Karena itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Sorong, mulai mendukung masalah tranportasi raskin tersebut.

Kepala Humas Kabupaten Sorong Marthen Nebore M.Si, mengatakan, untuk transportasi Raskin ke kampung-kampung pelosok kabupaten ini tak masalah. 

"Kami bekerjasama dengan Bulog Sorong. Jadi dari gudang Bulog hingga ibu kota distrik urusan Bulog Sub Divre Sorong. Sedangkan dari ibu kota distrik hingga ke kampung-kampung pelosok, transportasinya ditanggung oleh Pemda Kabupaten Sorong," kata Nebore, kepada pers di Aimas,ibu kota Kabupaten Sorong, kemarin.

 

Ia meyakinkan, menghadapi puasa Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya, Raskin di Kabupaten Sorong lancar sampai ke warga penerima. Ia selalu berupaya agar raskin sampai ke kampung-kampung pedalaman dengan lancar dan harganya tetap Rp 1.600/kg. (Yacob Nauly) 


http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=308037

Read more »