tas
tas

Advertisert

tas

Google+ Followers

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Papua Dipertanyakan

Leonardus O. Magai | Foto: Kabar Indonesia
Bandung - Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat (Sekjen IMASEPA JABAR) Leonardus O. Magai mengatakan bahwa kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Dogiyai patut dipertanyakan. “Tahun ini tidak ada perwakilan dari kabupaten Dogiyai yang lulus pada program Afirmasi Pendidikan Tinggi, padahal dari 27 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua hanya dari kabupaten Dogiyai tidak ada.” ucapnya.

Hal tersebut diungkapkan Leonardus terkait tidak adanya perwakilan program ADik dari Dogiyai sehingga Dinas Pendidikan dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak ada prestasi kerja yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan kabupaten Dogiyai.

“Saya berharap ke depan Dinas Pendidikan harus prioritaskan mutu dan akses pendidikan di kabupaten Dogiyai,” katanya kepada Pewarta KabarIndonesia, Sabtu, (3/6).

Menurutnya, program Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan satu akses yang dibuat oleh pemerintah pusat atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat demi mengejar mutu pendidikan. Pemerintah pusat telah menyediakan kebijakan pendidikan khusus bagi Papua dan Papua Barat.
Leonardus O. Magai mengaku kecewa atas kinerja Dinas Pendidikan Dogiyai yang tidak memanfaatkan program pusat ini sehingga mutu pendidikan 10 tahun ke atas tertinggal dan tidak ada perwakilan dari Dogiyai untuk melanjutkan pendidikan ke 48 PTN dan 22 Politeknik seluruh Indonesia.

“Seharusnya, pemerintah daerah kabupaten Dogiyai dapat membuka akses informasi dengan berbagai lembaga terutama Kemenristek Dikti sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.

Kalau tidak ada akses tentang informasi pendidikan maka mutu pendidikanpun akan lambat berkembang. Ke depan pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan di kabupaten Dogiyai harus diperbaharui,” tutupnya. (***/Barnabas Subagio)

Sumber: Kabar Indonesia
Metromerauke


Demo Di KPK Sarat Kepentingan Politik

JAYAPURA – Demo di kantor KPK Jakarta beberapa waktu lalu yang meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur Provinsi Papua Lucas Enembe atas dugaan keterlibatan Korupsi pembangunana jalan Kemiri – Depapre, dianggap sarat kepentingan politik.

Albertho G Wanimbo Forum Peduli Demokrasi Rakyat Papua, kepada awak media menuding jika aksi  demo segelintir orang di kantor KPK tersebut aktornya adalah lawan politik dalam Pilkada Gubernur 2018.
“Kami sangat menyayangkan aksi demo di kantor KPK Jakarta, dan kami menilai ada indikasi ada aktor dibalik ini yang ingin mengacaukan Papua, terlebih jelang Pilkada 2018,”kata Wanimbo di salah satu Hotel di Kotaraja Abepura Jayapura, Minggu (4/6/2017).

Menurutnya ada pihak-pihak lawan politik yang sengaja menggiring kasus yang menjerat kepala dinas PU Provinsi Papua Maikel Kambuaya atas proyek jalan Kemiri -Depapre Kabupaten Jayapura untuk di sangkutkan keterlibatan Gubernur Papua.

“Ini serangkaian, dan kawan-kawan ini mau menggiring kasus Ini dengan keterlibatan Gubernur,”katanya.
Ditanya apakah aktor tersebut adalah orang dari Papua, Wanimbo mengaku bisa saja aktor demo tersebut dari Papua, namun bisa juganda dari luar Papua.

“Aktornya bisa jadi orang Papua bisa juga dari luar Papua, dan yang jelas lawan politik. Dan yang jelas pelaku demo itu bukan orang Papua, mereka hanya dibayar dengan sebungkus nasi dan uang sedikit untuk demo,”ucapnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku akan mencari pelaku demo tersebut, dan jika nantinya setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya demo atas opini, maka pihaknya akan melaporkan kepada yang berwajib.

“Kita juga akan mencari tahu siapa siapa yang demo di jakarta, dan akan menanyakan materi materi demo itu, apakah mereka hanya main di opini atau ada alat bukti yang kuat,karena ini menyangkut pencemaran nama baik dan pemerintahan yang sah,”katanya.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan mobilisasi masa dan penandatanganan petisi dukungan terhadap pemerintahan yang sah saat ini.

“Kami dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa di Papua untuk membuat petisi yang mendukung pemerintah yang sah, dan ini sampai Pilkada dimulai nanti, Karena kalau kita tidak lakukan maka akan ada bola liar yang bergulir, dan menyurutkan pemerintahan, “pungkasnya. (Ed/Papua).

Caption foto : Albertho G Wanimbo Forum Peduli Demokrasi Rakyat Papua.

Kasus Alkitab terbakar, Gubernur : Gereja sedang tunggu penyelesaian oleh TNI

Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alexander Loen
Jayapura – Gubernur Papua, Lukas Enembe megatakan saat ini seluruh gereja di Papua sedang menunggu kelanjutan proses penyelesaian hukum pada kasus terbakarnya Alkitab di Mess Korem 172/PWY pada Kamis 25 Mei lalu.

“Saat ini gereja sedang menunggu penyelesaian oleh TNI. Saya minta agar Panglima segera memproses oknum yang terlibat secepatnya agar dihukum setimpal dengan perbuatannya itu,” kata Gubernur Enembe di Gedung Negara Provinsi Papua kepada Pangdam XVII Cenderawasih, Sabtu (3/6/2017).

Gubernur Enembe menegaskan, saat ini seluruh gereja dan umat nasrani di Papua sedang menunggu sikap TNI dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Walapun orang asli Papua dan umat Nasrani itu sangat mengasihi manusia lainnya, tapi kasus ini harus diselesaikan. Agar tidak menjadi pertanyaan bagi orang Papua dan umat Nasrani lainnya,” jelas Gubernur Enembe.

Lebih lanjut, Gubernur Enembe menekankan agar pihak-pihak dalam institusi TNI tidak menghambat proses penyelesaian hukum kasus ini. Proses persidangan harus secepatnya dilakukan dan terbuka.
“Pihak oditurat militer saya harap tidak menghambat. Proses hukum harus berjalan sesuai aturan,” tegas Gubernur Enembe.

Pangdam XVII Cenderawasih dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus yang disebutkan oleh Gubernur.

“Jabatan dan pangkat saya ini saya pertaruhkan untuk itu jika saya tidak memproses itu (kasus Alkitab terbakar) dengan benar,” janji Pangdam.

Ia menghimbau masyarakat Papua, terutama di Kota Jayapura agar tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak benar.

“Percayakan semuanya pada proses hukum,” himbau Pangdam.

Apapun hasilnya nanti, Pangdam menegaskan akan diumumkan secara terbuka. Dan saat proses pengadilan dilakukan, akan dilakukan secara terbuka sebagai jawaban pertanyaan masyarakat. Sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik atau tindakan kekerasan lanjutan jika nantinya terbukti oknum anggota TNI tersebut benar berperan sehingga mengakibatkan Alkitab terbakar. (*)

Reporter :Victor Mambor - Jubi

Perusahaan Asal Perancis Kucurkan US$ 240 Juta untuk Papua

Bryse Gaboury (EVI), Didier Holleaux (ENGIE) bersama dengan tim ENGIE setelah proses penandatanganan kesepakatan kerjasama.
Engie, perusahaan energi, baru saja menandatangani perjanjian kemitraan usaha dengan Electric Vine Industri (EVI) (4/6/2017). EVI merupakan pengembang jaringan mikro swasta yang memiliki komitmen dalam penyediaan energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola jaringan mikro fotovoltaik untuk 2,5 juta penduduk di seluruh provinsi Papua dengan menyediakan listrik terbarukan bagi 3 ribu desa selama periode 20 tahun. Total investasi yang dikucurkan untuk pembangunan proyek ini mencapai  US$ 240 juta selama 5 tahun ke depan.

Didier Holleaux, Wakil Presiden Eksekutif Engie Group, menegaskan pihaknya ingin menjadi pelopor dalam industri energi terbarukan dengan melakukan inovasi bersama untuk merancang dan mengembangkan model energi terbarukan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mendukung peluang pertumbuhan bisnis dan komunitas sekitar.”Proyek ini sangat sesuai dengan visi Group Engie,” tegas Didier.

Proyek ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi 100% elekrtifitas di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Perlu diketahui, saat ini Papua memiliki rasio elektrifitas terendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Di lain pihak, Co Founder dan CEO Electric Vine Industri, Bryse Gaboury menjelaskan kemitraan ini merupakan langkah besar untuk perusahaanya dalam menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil di Indonesia. “Kami sangat antusias dengan dukungan yang diberikan Angie untuk mewujudkan proyek ini.”
Sebagai tambahan, Saat ini, EVI telah berhasil menyediakan listrik untuk 250 orang masyarakat Papua selama 24 jam per hari selama 7 hari dalam seminggu. ini merupakan peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya mampu menyediakan listrik selama 3 jam per malam.

Pewarta : Anastasia Anggor Editor : Eva Martha Rahayu - SWA.co.id

Bawa 3 Paket Ganja, Pemuda Asal Papua Diamankan di Pelabuhan Bitung

BITUNG, – Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung, Kamis 01 Juni 2017, berhasil mengamankan seorang pemuda asal Serui Papua berinisial MHR alias Rizky (17).

Rizky ditangkap.di pusat kota Bitung bersama barang bukti 3 paket ganja berukuran sedang.
Kasat Narkoba Polres Bitung, Iptu Novri Sadia SH saat dikonfirmasi mengatakan penangkapan ini merupakan hasil pengembangan Satuan Narkoba Polres Bitung. Hasil pengembangan tersebut diperoleh informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja asal Papua di Kota Bitung dengan menggunakan transportasi kapal laut.

Selanjutnya unit operasional Satuan Narkoba Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap lelaki Rizky di area pusat kota Bitung yang saat itu baru saja turun dari Kapal penumpang milik Pelni yang sandar di pelabuhan Kota Bitung dari pelabuhan Sorong Papua Barat

“Saat ini lelaki MHR bersama barang bukti 3 paket ganja sudah diamankan di Mapolres Bitung untuk proses penyelidikan dan penyidikan lanjut,” jelasnya.


Reporter: Rio Yanto - Redaktur: Donny Turang - beritanusantara.id

Usai Rekam Hubungan Intim Tetangga, Dua Pelajar Ini Upload Videonya ke Medsos

Ilustrasi (pixabay.com)
Polisi menangkap dua orang pelajar di Kabupaten Biak Numfor lantaran diduga menyebarluaskan video asusila ke media sosial. Kedua oknum pelajar ini diduga merekam seorang pria yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang wanita pada malam hari.

Kedua oknum pelajar berinisial FW dan OM ini diduga merekam video menggunakan kamera handphone secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui korban sebut saja Jaka. Video hasil rekaman tersebut kemudian diupload kedua oknum pelajar ini ke media sosial.

Dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), korban awalnya tidak mengetahui kalau dirinya sedang direkam oleh pelaku saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang wanita. Dirinya baru tahu setelah mendapat informasi dari keluarganya bahwa ada yang telah merekam hubungan intim yang korban lakukan dengan seorang wanita di rumahnya dan video tersebut tersebar di media sosial.

“Mengetahui hal tersebut, korban kemudian melapor ke Mapolres Biak Numfor. Dari laporan tersebut, Polres Biak Numfor melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan dua pelajar yang diduga menyebarluaskan video asusila yang dilaporkan korban,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (2/6).

Dikatakan, hubungan layaknya suami istri yang direkam dua oknum pelajar ini diduga terjadi di Distrik Samofa. “Kedua pelaku masih kami periksa dan keduanya bisa dijerat dengan Undang-Undang IT,” kata Kamal.

Polres Biak Numfor menurut Kamal masih mencoba memediasi persoalan ini dengan mempertemukan keluarga pelaku dan keluarga korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi ini dilakukan karena kedua pelaku masih dibawah umur yang melanjutkan pendidikannya di bangku SMA.

Selain akan melakukan mediasi, Kamal mengatakan kepolisian juga mencoba memblokir akun media sosial yang digunakan untuk mengupload video asusila tersebut agar tidak lagi disebarluaskan. “Orang tua kedua pelajar ini akan dipanggil untuk membicarakan masalah ini dan dipertemukan dengan korban,” pungkasnya. (jo/nat/sad/JPG)

 JawaPos.com

Ini Tujuh Rumah Sakit di Provinsi Papua “Yang Sakit”

drg. Aloysius Giyai, M.kes, Kadinkes Kesehatan Provinsi Papua. (Foto : Amri/ Lingkar Papua)
Jayapura (Lingkar Papua) – Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melakukan pemeringkatan 25 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan rumah sakit mitra yang ada di  Provinsi Papua dengan membuat semacam Rapor dan peringkat dengan status merah tua (skor 61 – 94), status merah muda (skor 118 – 144), status kuning tua (skor 154 – 163), status kuning sedang (skor 175 – 190), dan kuning muda (skor 201 – 212).

Sedangkan untuk pemeringkatan rumah sakit yang memiliki rapor bagus di mulai dari warna hijau muda (skor 213 – 228), status hijau sedang (skor 229 – 238), dan status hijau tua (skor 263 – 277).
Dari 25 RSUD dan RS mitra yang ada di Provinsi Papua, ada 7 rumah sakit yang masuk kategori buruk dalam hal pelayanannya atau bisa dikatakan sakit, yakni RS Lanny Jaya di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dengan skor 61, berada di urutan paling tertinggi “kadar sakitnya” karena berada di urutan pertama rumah sakit yang memiliki rapor merah.
 
Di urutan kedua, ada RSUD Deiyai di Kabupaten Deiyai dan RS Bergerak Mindiptana di Boven Digoel berada di urutan kedua rapor merah, dengan skor yang sama masing – masing 80, selanjutnya RSJ Abepura yang berada di urutan ketiga dengan skor 94, RSUD Hendrik Fintay berada di urutan keempat dengan skor 118.

Sedangkan RS Pratama Karubaga mendapatkan skor 120 dan berada di urutan kelima rumah sakit dengan rapor merah.

“rumah sakit yang statusnya merah ini harus jadi perhatian, tahun ini kita akan memulai juga akreditasi terhadap Rumah Sakit, jadi kita berharap Bupati dan Kadinas Kesehatan di masing – masing daerah harus lebih serius meningkatakan standar pelayanan dan indicator penilaiannya yang sudah ditetapkan”, kata drg. Aloysius Giyai, M.Kes usai acara Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Papua, Jumat (2/6/2017) di salah satu hotel di Kota Jayapura.
 
Menurutnya ada 5 indikator global yang menjadi parameter dalam menilai sakit tidaknya sebuah rumah sakit, yakni (1) prosentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, (2) indicator rawat inap rumah sakit yang terdiri dari BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR), (3) progress persiapan akreditasi Rumah Sakit, (4) pemantapan mutu eksternal malaria, TB, data 3 tahun (2014 – 2016), laporan kasus HIV/AIDS, (5) data SDM Kesehatan di Rumah Sakit.

“kalau pendapat saya pribadi, setelah akreditasi ternyata beberapa rumah sakit di daerah yang rapornya tetap merah, menurut saya sudah seharusnya di berikan sanksi, bisa pemotongan anggaran kesehatan, atau bila perlu sanksi tegas kita putuskan total saja anggaranya dan di alokasikan ke Rumah Sakit yang terdekat yang punya niat untuk menolong masyarakat dan meningkatkan pelayanan, tapi ini sanksi kalau pandangan saya pribadi yah, tapi semua itu kembali ke Gubernur”, kata Aloysius Giyai.

Menurutnya dalam waktu dekat ini Gubernur akan memberikan award kepada daerah – daerah yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kesehatan. (amr/R1)

 LingkarPapua.com
 

Calon PM PNG Perjuangkan Hak Rakyat Papua bila Terpilih

Calon PM Papua Nugini, Ben Micah (Foto: Pacific Energy Summit)
PORT MORESBY - Salah seorang calon perdana menteri Papua Nugini, Ben Micah dari Partai Rakyat Progresif (PPP), memastikan akan menjadikan isu Papua sebagai prioritasnya bila terpilih jadi perdana menteri.

Ia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama ia kunjungi dan akan duduk empat mata dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua.

"Saya akan duduk dengan presiden Indonesia dan saya akan berusaha mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan konsensus tentang apa isu yang paling penting bagi rakyat di bagian barat pulau besar kita," kata Micah, dikutip dari postcourir.com.pg.

"Saya akan duduk dengan presiden Indonesia berhadap-hadapan. Negara pertama yang saya kunjungi bila saya jadi perdana menteri adalah Indonesia, bukan Australia, karena isu ini," kata Micah, yang merupakan anggota parlemen mewakili daerah Kavieng.

"Kita harus memecahkan masalah ini dengan cara dimana kedua negara senang untuk mencapai kesepakatan bersama tentang hak rakyat kita yang hidup di bagian barat pulau kita, membicarakan apa yang mereka inginkan," kata mantan menteri perusahaan publik Papua Nugini tersebut.

Micah menolak mengungkapkan apa agenda yang akan dia bicarakan, tetapi menegaskan bahwa ia memiliki beberapa sikap yang kuat.

"Saya tidak akan memberitahu apa yang mereka (rakyat Papua) inginkan. Terserah kepada mereka untuk mengatakannya dan pemerintah Indonesia dan Papua Nugini harus mendengarkan mereka dan mencapai kesepakatan bersama ke depan."

"Saya akan mengumumkan bersama-sama dengan presiden (Indonesia) apa yang kami capai dan saya memiliki beberapa sikap yang saat ini tidak dapat saya beritahu," kata Micah.

Penulis: Wim Goissler - Editor : Eben E. Siadari. SATUHARAPAN.COM
 
tas