.
tas

Advertisert

tas

Google+ Followers

PAW, dua anggota DPRD Nabire dilantik

Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Marhen Douw kepada Jubi mengatakan pelantikan sudah diagendakan dan sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Pelantikan ini berdasatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua. Jadi kami hanya mengeksekusi,” tuturnya.

 
Ketua DPRD Nabire Marthen Douw dan kedua anggota yang dilantik dalam mengambil sumpah janji, Kamis, (6/7/2017) – Jubi/Titus Ruban

Nabire, Jubi – Dua anggota DPRD Nabire dari Fraksi Nasdem, dilantik menjadi anggota DPRD Nabire, dalam pergantian antar-waktu (PAW) di ruang sidang DPRD Nabire, Kamis (6/7/2017).

Neles Yawan dan Germanus Agapa dilantik menjadi anggota DPRD Nabire menggantikan Matias Pigai dan Oktovianus Gobay yang meninggal dunia.

Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Marhen Douw kepada Jubi mengatakan pelantikan sudah diagendakan dan sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Pelantikan ini berdasatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua. Jadi kami hanya mengeksekusi,” tuturnya.

Dikatakan Marhen Douw, pihaknya melakukan sidang paripurna setelah partai Nasdem mengusulkan kedua nama anggotanya.

“Kami tidak mencampuri urusan partai. Kami hanya bertugas untuk melaksanakan pengambilan sumpah janji. Dewan tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa penggantinya,”ujarnya.

Sekretaris Dewan Ansari menambahkan untuk pelantikan kedua anggota tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 155.2/81/tahun 2017 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire periode tahun 2014-2019.

“Pelantikan dari Natalius Pigai Almarhum kepada Neles Yawan dan Oktovianus Gobay Almarhum kepada Germanus Agapa,” jelasnya.

Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan wakil Bupati Nabire, anggota Forkompimda, tamu undangan termasuk keluarga anggota DPRD Nabire yang baru dilantik serta anggota DPRD kabupaten tersebut. (*)

 http://tabloidjubi.com

Internasionalisasi Kasus Biak Berdarah, Berhasilkah?

 Biak Berdara fotoTabloid Jubi
Oleh : Alexa Christina, Peneliti di LSISI, Jakarta

Peristiwa “Biak Berdarah” atau dikenal dengan peristiwa Tower terjadi pada 6 Juli 1998. Peristiwa ini diawali dengan tindakan pengibaran bendera Bintang Kejora yang merupakan milik kelompok separatis di Papua disebuah tower berketinggian 35 meter yang berada dekat pelabuhan laut Biak, Papua Barat.

 Bendera tersebut berkibar sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Juli 1998. Massa yang diduga pendukung separatis Papua merdeka menari dan menyanyi serta meneriakkan merdeka-merdeka. Bahkan mereka menggelar mimbar terbuka, dimana salah satu aktivis yang bergabung dengan massa saat itu yaitu Yopy Karma menyampaikan atau membacakan tuntutan aspirasi yang mengatasnamakan masyarakat Biak untuk merdeka atau lepas dari NKRI.

Mengingat situasi yang tidak kondusif saat itu, Bupati Biak waktu itu didampingi unsur aparat keamanan dari TNI dan Polri menghimbau agar unjuk rasa tersebut dihentikan, namun himbauan ini kurang dihargai atau digubris oleh massa pengunjuk rasa yang didominasi sejumlah anggota dan simpatisan organisasi separatis Papua, sehingga saat itu aparat Polri dan TNI melakukan tindakan yang dinilai berbagai kalangan di Biak, Papua Barat dengan sinis karena berlebihan bahkan sarat pelanggaran HAM berat.

Bahkan, pasca kejadian tersebut upaya internasionalisasi terhadap kasus Biak berdarah ini dilakukan oleh sejumlah kalangan sampai saat ini, dengan alasan mereka tidak puas dengan langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Seorang tokoh Dewan Adat Biak misalnya menilai peristiwa Biak sebagai peristiwa pembantaian kemanusiaan karena tidak manusiawi dan tidak menghormati nilai-nilai universal HAM. Oleh karena itu, mengatasnamakan Dewan Adat Biak, tokoh ini meminta dukungan dari Uni Eropa dan masyarakat international untuk dapat membantu mengugat peristiwa pembantaian tersebut, bahkan menuntut penentuan nasib sendiri dalam rangka penyelamatan rakyat Papua.

Konon, para korban pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk korban Biak Berdarah 1998 menolak solusi apapun yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Pendamping para korban Biak Berdarah, Ferry Marisan mengatakan para korban sudah frustasi terhadap langkah-langkah pemerintah selama ini, dan mereka hanya punya satu keinginan yaitu merdeka. Ferry mengatakan para korban sudah kecewa karena pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah memperhatikan kasus pelanggaran itu selama belasan tahun.



Lebihnya  Baca Disini

http://www.neraca.co.id/article/86865/internasionalisasi-kasus-biak-berdarah-berhasilkah


 

Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Demo Serentak Jawa Bali

Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Demo
Denpasar – Puluhan orang yang menamakan Aliansi Mahasiswa Papua berdemonstrasi di depan kantor Konsulat Jendral Amerika Serikat (Konjen AS) di Denpasar, Kamis 6 Juli 2017.

Luchifer, selaku juru bicara aksi mengungkapkan Negara Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua Barat tindakan kolonisasi (sistim) beserta tuannya imperialis telah-sedang menghancurkan alam serta manusia Papua Historis berdarah-darah pun tercatat sejak Papua di Aneksasi (1 Mei 1963) sejalan Pendudukan Indonesia dengan kekuatan kekuatan Militeristik serta kepentingan 1mperialis di West Papua.

Pada 6 Juli 1998 terjadi pembantaian terhadap manusia Papua di kota Biak, yang disebut Peristiwa Biak Berdarah. Peristiwa berdarah akibat tindakan aparat negara yang berlebihan terhadap rakyat yang mengibarkan bendera Bintang Kejora secara damai itu telah mengorbankan 230 orang 8 orang meninggal 8 orang hilang; 4 orang luka berat dan dievakuasi ke Makasar; 33 orang ditahan sewenang-wenang. 150 orang mengatami penyiksaan dan 32 mayat misterius ditemukan hingga terdampar di perairan Papua New Guinewa (PNG).

Kini, telah 19 tahun berlalu tanpa proses penyelesaian kasus dan pembiaran terhadap aparat Negara sebagai pelaku pembantaian tersebut tindakan pemeliharaan dan melindungi pelaku palanggar HAM, justru melanggengi kepentingan akses eksploitasian Sumber Daya Alam dan menjadi eksistensi mengkoloni Papua.

Masifnya Perampasan tanah-tanah adat, serta meningkat represifitas aparat negara disertai dengan masifnya kebrutalan penangkapan aktivis Papua yang makin meningkat Juga, militer, dibawah kontrol Negara, terus melakukan pelanngaran HAM, Pembunuhan, pemerkosaan, pengejaran dan penangkapan aktivis Papua, bahkan memenjarah hingga mengabisi nyawa.

Setelah Biak Derdarah, terjadi pula tragedi wamewa Berdarah (2000 dan 2003) wasyor Berdarah (2001); Uncen Berdarah (200G), Nabire Berdarah (2012), Paniai berdarah (2014), dan peristiwa lainnya yang Negara pun tak menyelesaikan kasusnya.

Maka, pada 19 tahun peringatan ‘tragedi Biak Berdarah Aiansi’ Mahasiswa Papua menuntut kepada Rezim Jokowi-JK serta dunia internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Pertama. Negara harus bertanggungjawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan Rentetan Pelanggaran HAM lainnya di Papua.

Kedua. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan Berikan Hak Menentukan Nasib sendiri Bagi Rakyat Papua sebagai Solusi Demokratis.

Ketiga. Tarik Militer (TNI-Polri) organik dan Non-orzanik dari seluruh Tanah Papua. Kempat. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC, dan perusahaan lainnya yang merupakan dalang kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.

“Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua yang ada di Denpasar dan serentak seluruh mahasiswa Jawa dan Bali.” Pungkas Luchifer.

BeritaDewata.com

Pos militer di kawasan Nifasi ganti warna untuk hilangkan jejak

Pos penjagaan di depan pintu masuk kawasan pertambangan emas Nifasi ini disebutkan oleh masyarakat pemilik hak ulayat telah berganti warna untuk menghilangkan jejak keterlibatan oknum TNI yang membackup aktifitas PT KEL - IST
Paniai - Solidaritas untuk Nifasi (SUN) Nabire menyebutkan PT.Kristalin Eka Lestari (PT.KEL) sedang memprovokasi warga dan membuat kelompok pro kontra agar ada legitimasi untuk tetap bertahan bekerja menambang emas di bantaran Sungai Mosairo.
Kordinator Solidaritas Untuk Nifasi, Roberthino Hanebora mengaku, pihak yang pro terhadap PT.KEL hanya beberapa orang dan hampir seluruh masyarakat Nifasi menolak kehadiran PT.KEL dan klaim wilayahnya bantaran sungai Mosairo .
"Jelasnya hanya sembilan KK (Kepala Keluarga) yang mendukung PT.KEL dari 143 KK. Perlu diketahui dari 143 KK hanya 90 KK suku asli Nifasi dan pemilik hak ulayat Mosairo. Dari 90 KK suku asli Nifasi hanya 3 KK suku asli yang mendukung PT.KEL, sisa 6 KK dari 9 KK itu adalah warga domisili di kampung Nifasi. Artinya bukan pemilik ulayat yang mendukung PT.KEL," tutur Robertino Hanebora kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Selasa, (27/6/2017).
Untuk meminimalisir dan menyudahi konflik di Nifasi, menurutnya, masyarakat Nifasi terutama Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi bersama Kepala-Kepala Suku Besar Wate, pihak keamanan dari Polsek Lagari dan Koramil yang wilayah teritorinya ada di dalamnya Nifasi dan juga kelompok pro PT.KEL melakukan pembicaraan di Kampung Nifasi pada tanggal 3 Juni 2017.
"Dalam pertemuan tersebut mayarakat Nifasi menyepakati dan memutuskan beberapa hal penting guna menyudahi polemik berkepanjangan akan kehadiran PT.KEL," ungkapnya.
Keputusan itu diantaranya PT.KEL dapat bekerja tapi di KM 39 bantaran sungai Mosairo ke arah bawah bagian utara dan nanti dibuat surat persetujuan bekerja atau pelepasan adat.
"Karena belum ada persetujuan dan pelepasan adat oleh suku Wate kepada perusahaan itu," katanya.
Seluruh masyarakat memasang tapal batas bagi PT.KEL di KM 39 Bantaran Sungai Mosairo. Dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Nifasi oleh pemimpin adat dan disaksikan seluruh saksi-saksi.
Kepala suku Wate, Alex Raiki mengatakan, pada 10 Juni 2017 berdasar kesepakatan tanggal 3 Juni 2017 masyarakat Nifasi menuju bantaran sungai Mosairo memasang tapal batas PT.KEL KM 39. Lalu, Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi Azer Monei  mendatangi perusahaan itu yang selama ini masih bekerja di KM antara 39 dan 40 yang tidak disetujui masyarakat Nifasi selama ini.
"Kami menyampaikan hasil kesepakatan tanggal 03/06/2017, sehingga PT.KEL harus mematuhi kesepakatan masyarakat Nifasi dan PT.KEL segera memberhentikan aktivitasnya serta segera membawa peralatanya ke arah KM 39 bawah (Utara) yang nanti disusul dengan surat pelepasan oleh masyarakat," jelas Raiki.
Namun PT.KEL melanggar perjanjian tanggal 12/06/2017. Perusahaan ini masih melakukan pekerjaan di KM 39/40 dan tak membawa turun peralatan penambanganya.
"Yang terjadi malah PT.KEL kembali memanfaatkan pihak-pihak yang pro PT.KEL untuk tetap mempertahankan PT.KEL tetap bekerja antara KM 39/40 di bantaran sungai Mosairo," tambahnya.
"Padahal pihak-pihak yang dipakai tersebut sudah menyepakati hasil pertemuan tanggal 03/06/2017. Hal itu berlanjut hingga hari ini," katanya kesal.
Raiki menyampaikan, hingga saat ini pihak aparat keamanan terutama TNI masih ada di lokasi itu walaupun di media massa disebutkan tidak ada.
"Pos-pos militer yang digunakan untuk membackup PT.KEL sudah dicat dengan warna lain untuk menghilangkan jejak. Namun dokumentasi kami untuk membuktikan keterlibatan mereka ada buktinya," ungkapnya.
Pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak dapat menseriusi tapi juga menyelesaikan konflik tambang yang dilakukan PT.KEL di Nifasi.
"Kami menilai terkesan PT.KEL terlalu kebal hukum, sehingga tak mampu diselesaikan oleh negara ini," katanya.
"Nawacita sebagai pintu kedaulatan rakyat perlu ditegakan, sehingga kesejahteraan rakyat dengan cara legal dan penegakan HAM bisa tercapai," pungkasnya.  (*)

Perkesa 78, Kisah Klub Sepakbola Orang Papua

Klub asal Kebayoran Baru Jakarta ini berbasis di Bogor. Semua pemainnya dari Papua. Hancur gara-gara suap.
Acub Zainal (kedua dari kanan) bersama para pemain klub Perkesa 78.
Foto
 Mayjen TNI (Purn.) Acub Zainal gila bola. Mantan Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cendrawasih yang juga mantan Gubernur Irian Jaya (1973-1975) itu mencari bibit-bibit pesepakbola dari Papua dan menampungnya dalam klub Perkesa 78. Klub ini menjadi peserta dalam Kompetisi Galatama (Liga Sepakbola Utama), kompetisi semiprofesional pertama di Indonesia yang dibentuk pada 17 Maret 1978.

Berbeda dengan Kompetisi Perserikatan yang levelnya masih amatir, Galatama jadi kompetisi yang bisa dibilang cikal bakal kompetisi profesional Liga Indonesia sekarang. Sayangnya, Galatama tinggal kenangan karena berakhir pada 1994.

Peserta-peserta Galatama musim pertama 1979-1980 belum mencakup seluruh daerah Indonesia. Dari Indonesia timur, pesertanya datang dari Bali, Makassar dan Palu. Belum ada Persipura Jayapura yang mewakili provinsi paling timur. Kendati begitu, bukan berarti Galatama tanpa para pemain Papua.

Para pemain dari Papua bergabung dengan klub Perkesa 78 yang didirikan Acub Zainal. Namanya melejit di dunia olahraga dan sepakbola berkat kesuksesannya sebagai ketua pelaksana Pekan Olahraga Nasional VII tahun 1969 di Surabaya.

Awalnya, Perkesa 78 hanya tim amatir di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama klubnya juga merupakan kependekan dari asal daerah itu: Persatuan Sepakbola Kebayoran dan Sekitarnya.

Klub itu kemudian menjadi perseroan terbatas (PT) pada November 1978 untuk diikutkan dalam kompetisi Galatama pada musim pertama. Acub Zainal sebagai direktur utama, Martalegawa sebagai direktur pemasaran, R.A.S. Kartawidjaja sebagai direktur umum dan Wijatno Darman sebagai direktur keuangan.
Harian Kompas, 7 November 1978, melaporkan Perkesa 78 diisi para pemain berprospek cerah dari Papua seperti Salim Alkatiri, Salim Permana, Saul Sibi, Fredrik Sibi, Tonny B, Alo T, Onny Mayor, Yulius Wolff, Bertus, Erren SP, Baco Ivac Dallon dan Jafeth Sibi sebagai kapten tim.

Mereka dibawa dari Papua untuk kemudian ditempa di Cipaku, Bogor dengan suasana penuh optimisme. Meski dilatih keras dengan disiplin ala militer, bukan berarti Acub mengabaikan perasaan para pemainnya. Dilatih untuk menang, tapi pemain harus tetap senang.

Boys, kamu semua main bukan buat Irian, bukan buat Bogor atau siapapun. Kamu main buat meningkatkan sepakbola Indonesia. Oke, everybody happy?” kata Acub.

Harapan Acub hancur karena para pemain Perkesa 78 menerima suap dari bandar judi. Terlebih perantara suap adalah sang kapten, Jafeth Sibi. Tempo, 14 Juli 1979, melaporkan para pilar Perkesa 78 melalui Jafeth Sibi disogok Rp1,5 juta dari JSG (Jeffry Suganda Gunawan) untuk mengalah dari tim Cahaya Kita dalam laga di Stadion Menteng, Jakarta pada 5 Juni 1979.

Selain Jafeth, para pemain yang rata-rata menerima Rp80 ribu antara lain Fredrik Sibi, Saul Sibi, Baco Ivac Dallom, dan Yulius Wolff. Acub yang mengetahui dari seorang “Mister X” lewat sepucuk surat, bak tersambar petir. Setelah mericek laporan dari sepucuk surat tersebut, Acub membawa skandal suap ini ke pengurus Galatama. Tidak lama setelah rapat Komisi Galatama, Acub memutuskan membubarkan Perkesa 78. Kapten Jafeth Sibi dipecat dan para pemain yang menerima suap diganjar sanksi.

“Bagaimana tidak sakit? Saya mencari pemain langsung ke Irian. Bukan mengambil orang yang sudah jadi, bukan! Tapi setengah jadi. Malah yang belum setengah jadi! Saya bawa ke sini. Saya didik di sini, sampai berkembang. Tetapi akhirnya kena suap juga. Bayangin gimana enggak sedih?” kata Acub dalam biografinya, Acub Zainal: I Love the Army.

Masyarakat Papua geger dan berharap Perkesa 78 tidak dibubarkan. Banyaknya desakan dan saran dari berbagai kalangan, membuat Acub batal membubarkan Perkesa 78. Namun, klub harus berpindah-pindah tempat. Dari Bogor, klub pindah ke Sidoarjo menjadi Perkesa Sidoarjo pada 1980, kemudian pindah lagi ke Yogyakarta menjadi Perkesa Mataram pada 1987 hingga tamatnya Galatama pada 1994.


Manfaat kritik


Kritikan berarti salah satu sikap seseorang yang tidak setuju dengan suatu hal yang dianggap melenceng dari aturan atau keluar dari batas kebijakan suatu masalah.

Kritikan ada bermacam macam yaitu

1. Kritik Membangun : Yaitu kritik yang memberi masukan dan memberitahu orang lain dengan tujuan baik yaitu agar orang tersebut bisa memperbaiki atau mengurangi kekurangan atau kelemahannya tanpa memojokan orang yang dikritik dan memberi tips atau cara untuk mendukung upaya perbaikan kekurangannya.

2. Kritik berbau Iri : Yaitu kritik yang menjatuhkan karena tidak suka akan keberhasilan orang lain dalam sesuatu hal, biasanya memberi masukan yang bisa menjebak dan tidak secara langsung memperlihatkan rasa iri nya dan tidak menilai secara obyektif terhadap orang yang di kritiknya

Dalam menanggapi kritikan ada yang merasa beruntung karena sudah diingatkan kekurangan dan kesalahannya ada juga yang merasa down karena kekurangan dan kelemahannya diungkap oleh orang lain. Bagaimana cara menyikapi kedua kritikan itu?

1. Kritik membangun sangat berguna dan penyelamat hidup dari lembah kelemahan juga kekurangan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, dengan adanya kritikan membangun kita bisa segera memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita sehingga kwalitas hidup akan lebih bernilai serta penuh makna dan hikmah. Begitu banyak keuntungan kita mendapat kritik membangun selain kita dapat ilmu dan wawasan yang luas juga bisa belajar dari kesalahan dan bisa lebih memahami hidup dari berbagai sisi.

2. Untuk kritik yang berbau iri, dengki dan sejenisnya sebaiknya kita pun tidak lantas harus merasa down untuk menunjukan bahwa kita memang sudah melakukan sesuatu yang benar, juga tidak boleh balik dendam terhadap yang mengkritik tetapi kita musti introspeksi diri juga, menelaah semua apa yang pernah kita lakukan yang menimbulkan kritik tidak nyaman ini sampai mendekati kebenaran, selebihnya kita serahkan pada yang Maha Kuasa.

Dalam menyikapi kekurangan dan kelemahan kita tentunya kita akan lebih baik lagi apabila menyadari kekurangan dan kelemahan kita tanpa menunggu di kritik orang lain karena ada prinsip “

"""" semoga """"""

Mando Mote

Gereja, HAM, Papua


Pada pengujung Maret 2017, Tanah Papua kembali dikunjungi Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Kesehatan, Dainius Puras. Kunjungan semacam ini bukanlah hal rutin ke satu negara anggota PBB. Kunjungan ke Papua terakhir terjadi 10 tahun lalu oleh dua pelapor khusus PBB urusan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Anti-Penyiksaan (penulis sendiri terlibat dalam penyambutan mereka).

Kunjungan ini mengingatkan kita akan kondisi dan status pemenuhan HAM di Tanah Papua. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dua provinsi paling timur ini menduduki peringkat pertama dan kedua terendah dari 34 provinsi, menurut BPS Provinsi Papua tahun 2015. Rendahnya IPM berarti empat hal penting terjadi: pertama, angka harapan hidup relatif rendah, yakni 65 tahun, dibandingkan rata-rata nasional 70,78 tahun. Kedua, harapan lama sekolah 9,95 tahun, sedangkan tingkat nasional 12,55 tahun. Ketiga, rerata bersekolah anak di Tanah Papua hanya mencapai 5,99 tahun, sedangkan tingkat nasional 7,84 tahun; dan keempat, pengeluaran per kapita sebesar Rp 6,47 juta per tahun dibandingkan dengan rerata nasional Rp 10,15 juta per tahun.

Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendapatan layak kadang terlewati, saat kita berbicara mengenai HAM. Kerapkali situasi hak asasi manusia lebih banyak dikaitkan dengan “pelanggaran” dan ‘‘kekerasan negara’’. Kedua kategori ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus HAM di Papua dan Indonesia pada umumnya, tetapi tidak seluruhnya. Pemenuhan tiga hak tersebut tidak selalu terkait dengan tindak kekerasan negara, melainkan lebih terkait dengan ketidakmampuan negara memenuhi kewajiban.

Pertanyaannya, mengapa wacana HAM di Papua lebih banyak diwarnai berita mengenai kekerasan negara? Dalam dokumentasi Komnas HAM, memang dicatat berbagai kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat dan belum mampu diselesaikan pemerintah. Di era reformasi ini, Komnas HAM telah melakukan investigasi pro justitia kasus dugaan pembunuhan dan penyiksaan massal di Biak pada Juli 1998 saat aparat militer membubarkan warga Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan kekerasan senjata. Sama halnya aparat Brimob melakukan operasi besar di Wasior pada 2001 sesudah sejumlah anggota Brimob ditemukan tewas di lokasi HPH. Pola serupa terjadi di Wamena sesaat terjadi pembobolan gudang senjata di Kodim Wamena. Operasi pencarian senjata berubah menjadi penghukuman massal yang menelan korban jiwa tak sedikit. Perkara-perkara ini terus menggantung hingga hari ini, karena Kejaksaan Agung tak kunjung mengambil langkah penyidikan.

IPM yang rendah ditambah kekerasan negara menjadikan suasana hidup Tanah Papua jauh lebih berbahaya daripada wilayah lain di Indonesia. Fondasi hidup orang Papua ternyata cukup rapuh, sementara dalam insiden-insiden tersebut kita menyaksikan tindak kekerasan negara yang eksesif. Belum lagi kita mengikuti tarik ulur negosiasi Freeport dengan pemerintah mengenai perubahan izin usaha dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perkara ini jauh dari sederhana. Kedua belah pihak di satu sisi terikat pada perangkat Kontrak Karya yang belum berakhir, sementara aturan hukum yang baru mewajibkan kedua belah pihak beralih ke IUPK. Lebih dari itu, bagaimana nasib Mimika, khususnya Kota Tambang Timika jika Freeport tutup? Tak seorang pun, termasuk Freeport, mampu membeberkan skenario penutupan tambang yang secara rinci memberikan gambaran apa yang kita bisa bayangkan sesaat tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ini tutup. Dengan segala himpitan masalah yang sudah mengendap lebih dari 50 tahun ini, jangan heran jika orang Papua menggunakan kata “merdeka” dan “penentuan nasib sendiri” untuk mengungkapkan isi hati mereka yang terdalam. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita, Gereja!

Budi Hernawan
HIDUPKATOLIK.com
 

Ko dari Nabire, Ingin Dengar RRI-Pro 1 Nabire? Buka Disini!

Kantor RRI Nabire, Papua/Foto: ist
Tower pemancar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) tingkat daerah di suatu daerah biasanya memiliki cakupan jaringan berdasarkan kejauhan dalam jarak-jarak tertentu. Misal programa RRI di Nabire, Papua tidak bisa didengar melalui radio oleh mereka yang tinggal di luar Nabire. Sebut saja, contoh dari Jogja. Tidak bisa. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi, khalayak luas dapat mengakses siaran tersebut melalui audio streaming lewat alamat ini.

Berikut langkah-langkahnya:

Pertama, buka alamat ini (http://www.rri.co.id/home.html), sehingga muncul page seperti gambar dibawah ini.

her/ist
Kedua, setelah masuk, dibagian tepi kanan bawah ada kolom kecil (-- Pilih Stasiun--). Disitu kalau dibuka, akan muncul beberapa stasiun radio. Scroll kebawah, cari Nabire. Setelah dapat, tekan, akan muncul P1 (Pusat siaran pemberdayaan masyarakat) dan P2 (Pusat siaran kreativitas anak muda). Kalau ingin ikuti siaran pro 1 Nabire, pilih P1. Perhatikan gambar berikut.
her/ist


Ketiga, setelah tekan P1, selanjutnya adalah tinggal mendengarkan. Dalam daftar menu stasiun, selain Nabire, ada juga beberapa stasiun daerah-daerah lain di Papua yaitu: Biak, Bovendigul, Fak Fak, Jayapura, Kaimana, Manokwari, Merauke, Serui, Sorong, dan Wamena. Tinggal dipilih mana yang ko mau dengar. Semoga bermanfaat! (Herman E. Degei) 


 https://sapusuara.blogspot.co.id

Penasihat Spiritual TPN-OPM Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI

Salah satu militan TPN-OPM pendukung Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya itu menyatakan diri ikut NKRI adalah penasihat spritual Goliat Tabuni yakni Wanis Tabuni.

Sebanyak 15 orang dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang selama ini dikenal sebagai militan pendukung Pimpinan TPN-OPM Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI.

Selain 15 orang militan TPN-OPM yanf mendeklarasikan diri untuk masuk NKRI, ada juga 200-an warga Tingginambut yang selama ini sebagai pendukung Papua Merdeka menyatakan diri untuk ikut NKRI. Deklarasi berlangsung, Sabtu.

Mewakili para militan TPN-OPM di Tingginambut itu, Yusko Kogoya membacakan pernyataan sikap di hadapan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, Danrem 173/ PWJ Bringjen TNI I Nyoman, Kapolres Puncak Jaya dan Dandim 1714/ Puncak Jaya.

Selah menyatakan diri untuk bergabung ke NKRI dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo menyerahkan bendera merah putih kepada para militan TPN- OPM tersebut.

“Bendera ini saya serahkan untuk kamu dan kibarkan di seluruh wilayah Puncak Jaya bahkan diseluruh wilayah Papua,” kata Bupati.

Lebih jauh Henock Ibo meminta agar tidak ada lagi penembakan-penembakan di daerah ini. “Setop peperangan di daerah ini. Saya hitung-hitung sudah ada 100-an yang menjadi korban baik dari kelompok TNI, Polri, maupun dari sipil. Jadi jangan ada lagi penembakan, mari kita membangun daerah ini,”.

Sementara itu Danrem 173 /PWJ Bringjen TNI I Nyoman, dalam sambutan menyatakan rasa bangganya terhadap masyarakat Tingginambut yang selama ini bisa dikatakan sebagai ‘daerah merah’ di Puncak Jaya, tapi hari ini telah menyatakan diri bergabung ke NKRI dan ingin bersama-sama membangun kabupaten Puncak Jaya.

“Ini hari yang bersejarah bagi kita sebagai anak bangsa di bawah Gunung Tingginambut ini. Sudah terlalu banyak korban di daerah ini karena perang, mari kita hentikan kita semua bersaudara, hentikan semua pertikaian mari kita membangun,” katanya.

Danrem 173/PWJ menengaskan bahwa keberadaan TNI diwilayah Tingginambut adalah membantu pemerintah daerah untuk membangun rakyat, membantu kesulitan masyarakat dan memberikan keamanan seluruh masyarakat.*/rev/2017/

http://tabloidmediapapua.com


 
tas