Gara-Gara Warga Papua Ikut Nyoblos, TPS di Kulonprogo Gelar Coblosan Ulang

Warga sedang melihat daftar caleg yang dipasang di papan pengumuman pada Minggu (21/4) di TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan

Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 31 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, dan TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu Kulonprogo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo, Ibah Muthiah mengatakan, kedua TPS tersebut menggelar PSU pada Minggu (21/4/2019) setelah sebelumnya pihaknya sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi DIY.

"Semua pemilih di dua TPS itu mencoblos ulang tapi hanya pada jenis surat suara tertentu," ujar Ibah pada Minggu (21/4/2019).

Ia mengatakan, kedua TPS tersebut dianggap melakukan kesalahan tata cara pemungutan suara setelah ada temuan dari Bawaslu Kulonprogo. Menurutnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kurang memahami aturan dan melakukan kesalahan.

Untuk TPS 31, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, petugas KPPS melakukan kesalahan karena memberikan surat suara pada dua orang dengan KTP Papua padahal kedua orang tersebut tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tersebut.

Sementara untuk TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, terdapat tiga orang pemilih masuk pada DPTb, yang harusnya ketiga orang tersebut mendapat empat jenis surat suara, tapi KPPS malah memberikan lima jenis surat suara.

Di TPS 31 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates terdapat 274 warga masuk DPT, sementara di TPS 2 Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, ada 289 warga yang masuk DPT.

Ibah mengatakan, di TPS 31, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, digelar pencoblosan ulang untuk jenis surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, di TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih pencoblosan hanya dilakukan pada surat suara DPRD Kabupaten.

Harianjogja.com
 

Read more »

Warga Lanny Jaya, Papua Minta Bawaslu RI Usut Kecurangan Pilkada

Massa aksi dari Lanny Jaya, Papua padati Bawaslu RI, Rabu (12/4)

Jakarta – Puluhan massa aksi yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa & Masyarakat Lanny Jaya (GEMA LAYA) mendatangi kantor Bawaslu RI, Rabu (12/4). Massa menuntut Bawaslu RI mengusut tuntas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Menurut massa aksi yang datang dari  Papua tersebut menyampaikan bahwa kecurangan dan pelanggaran Pilkada dilakukan secara terstruktur dan masif melibatkan banyak komponen.

“Kecurangan dan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Lanny Jaya di lakukan secara terencana,  terstruktur,  dan masif  yang melibatkan banyak komponen mulai dari penyelenggara pemilu, ASN serta perangkat lainnya,” terang Feri Kogoya selaku koordinator aksi pada kemarin siang.

Dalam orasinya Fery Kogoya juga meminta kepada Bawaslu RI agar  memecat dan mengadili aparatur negeri sipil yang tidak netral dan berpihak  pada salah satu paslon bupati.

Massa yang menyambangi Bawaslu RI dari Papua tersebut juga meminta agar Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Panwaslu Provinsi Papua yang terlibat tindak pidana pemilu segera dicopot dari jabatannya.

Selain itu massa juga menyatakan dalam proses pemilu di Lanny Jaya juga ditemukan adanya politik uang dengan barang bukti yang jelas.

“Kami mendesak Bawaslu agar menangkap dan mengadili pelaku politik uang pilkada Lanny Jaya yang secara terbuka dan terang-terangan bahkan ditemukan barang bukti yang jelas, kuat dan nyata,” terang Fery dalam kepada wartawan

Setelah menyampaikan orasi-orasinya perwakilan massa akhirnya diterima oleh Bawaslu RI yaitu antara lain Dewa Waket, Abraham Daby, Damius Yikwa, Sarobinus Kogoya, Dulius Wanimbo, Leonar Wenda, Feni Kogoya, Denny Akwa.

“Pada prinsipnya kami datang kesini untuk meminta keadilan, kami meminta Bapak yang mewakili Bawaslu ini bisa meneruskan dokumen ini kepada Komisioner. Jadi kita minta dialog atau minta rekaman video dari Komisioner (Bawaslu) untuk menjelaskan langsung permasalahan ini supaya menjadi benar.” Terang Dulius Wanimbo.

Massa aksi membubarkan diri dengan tertib sebelum pukul 16:00 WIB. (Ahmed/​MEDIAHARAPAN.COM)

Read more »

Dana Otsus Tidak Merubah Nasib Orang Papua

Pertanyaan terus mengalir terkait penyelesaian masalah kasus meninggalnya puluhan balita di Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang dinilai belum digali sedalam mungkin tentang sebab dan akibat penyakit Pertusis yang terus menelan korban jiwa tersebut.

Kasus Mbua sendiri dikatakan tidak ditarik dari variabel sebab akibat sehingga masalah ini terus berlanjut dan terkesan sebagai sebuah pembiaran oleh pemerintah setempat terutama Bupati Nduga sebagai pemimpin daerah.

Derasnya berita di media massa terkait pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus) ternyata tidak atau belum dirasakan dampak dari dana tersebut.

Sebut saja porsi 15 persen yang digunakan untuk masalah kesehatan yang memiliki kesan ‘tak ada gunanya’ ketika puluhan balita meninggal hanya dalam hitungan minggu.

Dana Otsus juga dinilai seharusnya digunakan untuk membangun manusia-manusia di Papua bukan besarnya bangunan yang perlu di perhatikan.

Pemerintah pusat juga dituding melakukan pengalihan isu terkait pernyataan yang mengatakan bahwa di Mbua tidak pernah dilakukan imunisasi yang juga menjadi salah satu penyebab dari kematian puluhan balita tersebut.

“Itu (imunisasi) omong kosong, sebab orang dulu tidak imunisasi tidak apa-apa kok” kata Yulius Nerigi, salah satu keluarga korban kepada SuaraPapua.

Read more »

Aktivis Papua Bahas HAM dan Politik dengan Dubes AS

Gubernur Papua Lukas Enembe bersalaman dengan Duta Besar Amerika Robert Blake, seusai memberikan cendera mata di ruang kerjanya (10/6) siang. (Suara Pembaruan/Roberth Isidorus Vanwi)

Jayapura - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Robert Blake membahas berbagai hal dari soal HAM, Freeport hingga politik, di Jayapura, Selasa (19/10 malam.

"Pada pertemuan tersebut intinya Dubes AS mengatakan kepada kami, bahwa Papua itu penting bagi Amerika. Makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke Tanah Papua. Yang ia ingin dengar dari kami bagaimana situasi HAM di Tanah Papua juga situasi politik," kata Koordinator Sekertariat Keadilan Pedamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo usai pertemuan.
Pertemuan digelar sambil makan malam di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dari sekitar 19.00 WIT dan berakhir 21.00 WIT.

Selain Yuliano, ada tiga aktivis lain yang hadir yakni Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay.

"Kami juga menyampaikan bahwa situasi HAM di Tanah Papua tidak ada perubahan. Walaupun di pertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan dari sipil dan kami harapkan kekuasaan militer turun, hingga angka kekerasan yang dilakukan aparat dan militer juga turun, ternyata tidak terjadi,” ujarnya.

Yuliano mengatakan pihaknya memperntanyakan kehadiran militer yang besar di sekitar kawasan industri raksasa tambang Freeport dan BP di Papua untuk menjaga area perusahaan. Hal itu, ujarnya, berdampak buruk kepada masyarakat Papua terutama mereka yang tinggal di sekitar perusahaan.
“Karena militer benar-benar menjaga daerah tambang, hingga banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di daerah tambang baik Freeport dan BP. Dan kami mempertanyakan kepada Dubes apa Freeport punya kontrol aparat keamanan yang menjaga keamanan, dan apa punya perspektif HAM dalam menjalankan tugasnya atau tidak," kata dia.

"Sebab menurut Frits Ramandey di perusahaan BP baik (aparat) TNI maupun Polisi di-training Komnas HAM. Ini supaya mereka punya perspektif soal HAM, sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” ujarnya.

"Pertanyaan itu kami sampaikan, namun tak mendapat jawaban. Bahkan duta besar mempertanyakan balik, apakah itu merupakan hal yang penting? Dan kami bilang itu penting baik polisi dan militer. Dan dia tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Menurut Yuliano, Dubes juga bertanya tentang pendapatnya soal Presiden Jokowi.
“Ya, kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Dan Frits Ramandey menyatakan ke dia untuk merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus Pania berdarah, juga kasus kekerasan yang lain."

Sementara itu Pastor Neles Tebay mengatakan pertemuan itu juga membahas kasus-kasus kekerasan yang telah dimuat media selama ini, dan mana yang sudah diselesaikan mana yang belum.
“Dubes mau mendengarkan, pokoknya ia pingin mengetahui bagaimana kami memandang kasus kekerasan yang terjadi di Papua,” ujar Neles.
Usai pertemuan itu, Blake tidak bersedia diwawancarai media.

Robert Isidorus/HA

Suara Pembaruan

Read more »

Sistem Noken Dinilai Membuat Pilkada di Papua Masih Bermasalah

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS. (Beritasatu.com/Anselmus Bata)

Jakarta – Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab, menilai, penerapan sistem noken membuat Pilkada di Papua masih bermasalah. Pasalnya, sistem noken dapat menghilang hak pilih setiap warga Papua.

\"Salah satu masalah yang tidak beres bagaimana caranya setiap individu di Papua menggunakan hak suaranya one man one vote. Dosa besar KPU kalau noken tetap dipakai,\" kata Amiruddin di Media Center KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (19/11).

Amiruddin mengakui bahwa noken ini bukan masalah baru di Papua. Dari dulu, katanya penerapan noken dalam pilkada, pileg dan pilpres sering menjadi masalah.

\"Akibatnya, penyelenggaraan pilkada di Papua banyak yang tak selesai di wilayah bersangkutan, tetapi selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi sistem noken itu tidak seragam pelaksanaannya di lapangan,” ungkapnya.

Amiruddin menyayangkan sikap KPU yang lambat dan membiarkan sistem noken diterapkan dalam pilkada serentak 2015. Padahal, menurutnya KPU saat ini memiliki waktu yang panjang untuk menyiapkan penyelenggaraan pilkada dengan baik, mulai dari sisi regulasi hingga kesiapan logistik lainnya.

\"Semua kondisi di Papua bukan barang baru, problem noken sudah dari dulu. KPU abai dan tidak belajar melihat masalah ini,\" tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pilkada di Papua seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki situasi politik, layanan masyarakat serta pembangunan di Papua.

Sebagaimana diketahui istilah noken merujuk pada intrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Tas ini memiliki ragam ukuran disesuaikan dengan fungsi operasionalnya. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, tas noken digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam pemilu maupun pilkada di beberapa daerah di Papua.

Mahkamah Konstitusi telah mengakui pola ini lewat putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009. MK menilai sistem noken tetap menganut sistem pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan terbuka.

Yustinus Paat/FER

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/323414-sistem-noken-dinilai-membuat-pilkada-di-papua-masih-bermasalah.html

Read more »

Pencabutan Syarat Liputan Pers Asing Dinilai Reaktif

Sukamta menambahkan pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mencabut syarat jurnalis asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua dinilai sebagai sikap reaktif oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Pasalnya, menurut Sukamta, tindakan tersebut hanya merespon desakan dunia internasional atas ditangkapnya dua jurnalis Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Wamena, Papua, karena menyalahi izin tinggal.

"Pendekatan yang dilakukan Jokowi adalah pendekatan reaktif bukan substantif atau bisa jadi karena desakan dari dunia internasional karena ada dua pers Perancis yang ditahan karena meliput di Papua, Jokowi akhirnya mencabut syarat ketat bagi pers asing melakukan liputan di Papua," kata anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada suara.com, Rabu (13/5/2015).

Sukamta menambahkan pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua.

Anggota DPR yang fokus pada isu pertahanan, intelijen, luar negeri, dan Kemenkominfo ini, mendesak Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu sehingga jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya.

"Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan berbasis pada kesejahteraan. Pendekatan yang lebih menekankan untuk meningkatkan pembangunan manusia bagi masyarakat Papua. Sehingga, jika pendekatan ini berhasil dibangun di Papua, baru pers asing boleh meliput sebebas-bebasnya di Papua," katanya.

Alumnus doktoral dari Manchester University UK ini mengingatkan Jokowi, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side sesuai dengan etika jurnalistik.

"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja, banyak berita asing yang melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," katanya.

Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah melepas Timor-Timur. Saat ini, hal tersebut, bisa saja terjadi kepada masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.

"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampai presiden sipil yang sekarang juga "melepas" Papua," kata dia.

Suara.com

 

Read more »

Vatikan akui Palestina sebagai negara

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara. Sumber : www.bbc.co.uk

Source: http://phaul-heger.blogspot.com/2015/05/vatikan-akui-palestina-sebagai-negara.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FPHJWY+%28PHAUL+HEGER+PAGE%29
Disalin dari Gerakan Anak Bangsa | Salam Papua Merdeka.

Vatikan telah merampungkan dokumen perjanjian yang berisi pengakuan terhadap Negara Palestina.

Paus Fransiskus secara eksplisit menyebut Palestina sebagai negara dalam kunjungan ke Timur Tengah tahun lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. 

Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral.

 Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. 

Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. 

Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swedia sementara itu mengambil langkah lebih tegas dengan secara formal mengakui Palestina sebagai negara.

 Sumber : www.bbc.co.uk

Read more »