Mengapa Gereja Jadi Corong Utama Suarakan Aspirasi Papua?

Ilustrasi. Gereja di tanah Papua. (Foto: hidupkatolik.com)

JAKARTA – Gereja menjadi salah satu institusi yang dipercayai masyarakat Papua untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah di tingkat pusat.

Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Phil Erari, karena gereja memiliki jaringan yang kuat di tingkat nasional dan internasional. Sehingga, suara gereja memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah pusat mengubah cara pendekatan yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua

“Tidak ada lembaga yang bisa membela masyarakat Papua kecuali gereja dan pemerintah adat. Namun pemerintah adat tidak seperti gereja yang memiliki jaringan hingga tingkat nasional dan internasional,” ucap Phil kepada satuharapan.com usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).

Menurutnya, gereja sangat bertanggung jawab menjaga keselamatan umat dari waktu ke waktu, karena banyak warga Papua yang terancam aksi peembunuhan.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat harus mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat Papua. Menurut Phil, gereja mendukung penegakan hukum di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut. “Tapi jangan langsung main tembak. Ini yang terjadi sekarang, orang bersalah tidak diproses hukum justru langsung ditembak,” ucapnya.

Dia pun mengharapkan, pemerintah pusat bersedia membuka pintu diskusi membahas masalah tanah Papua. Phil menyebutkan, sejumlah pemimpin gereja dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kingmi Baptis, Gereja Baptis, dan Katolik, bisa menjadi pihak-pihak yang diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat.

Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah pusat juga bisa mengajak sejumlah ‘Putra Papua’ seperti mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, dan mantan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, untuk mendiskusikan masa depan tanah Papua.

“Jadi tidak perlu trauma Papua ini seperti Timor Leste. Papua ini sangat strategis, Papua dibutuhkan Indonesia, sangat diperlukan,” ujar Phil.

“Kalau bisa dikelola dengan baik Papua akan bermanfaat bagi Indonesia,” dia menambahkan.

Sementara itu, Koordinator penelitian isu Papua di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Budi Hernawan, mengatakan gereja merupakan ruangan yang masih mengizinkan orang-orang berbicara dengan bebas tanpa terkena sanksi hukum.

“Secara historis, gereja juga jadi teman yang paling lama, dan secara de facto, gereja menjadi tempat dimana orang masih bebas bicara,” ucapnya.

Editor : Eben E. Siadari
SATUHARAPAN.COM

Read more »

Soal Papua, SBY Jadi DPO Internasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikompanyekan sebagai orang yang harus dijadikan Daftar Buronan Internasional (DPO) agar ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan genosida yang sedang terjadi di Papua Barat. Baru-baru ini, para aktivis kemanusiaan dan pedukung Papua Merdeka yang tergabung dalam Free West Papua Campaign berdemonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia di London, Inggris sambil membentangkan gambar Presiden Indonesia Sby sebagai DPO International yang harus diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Court of Crime). Kompanye penangkapan terhadap Presiden Sby sebagai pelaku kejahatan di Papua Barat ini sebagai reaksi atas Pemerintah Indonesia yang menjadikan Benny Wenda, pemimpin Papua Merdeka di Inggris sebagai daftar Interpol Internasional yang harus dikembalikan untuk diadili di Indonesia. Menurut Benny Wenda seharusnya Sby yang ditangkap atas kejahatan kemanusiaan yang sedang dilakukannnya di Papua Barat. Sebelumnya, Aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda pada bulan Oktober 2011 lalu berencana menangkap Sby atas kejahatan kemanusiaan di Maluku . Rencana penangkapan itu membuat Sby membatalkan kunjungan ke Belanda.
Aktivis di Australia mendukung kompanye ini dan akan mempublikasi kompanye ini di Australia dan Pasifik agar Presiden Sby dapat diadili atas kekejamannya di pengadilan kriminal internasional
(ICC/ wartapapuabarat.org).

Read more »

Pemuda Papua Siap Menolak dan Melawan Jihad/Terror FUI (Forum Umat Islam) kepada Orang papua untuk mempertahankan Papua di NKRI..???

KETUA Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Turius Wenda mewakili organisasi kepemudaan Kristen di Tanah Papua menyesalkan pernyataan provokatif yang menyesatkan dari Forum Umat Islam (FUI) pada 23 Desember 2011 yang menyatakan akan berjihad untuk 'mempertahankan' Papua. Menurut Turius, penanganan konflik di Papua sebenarnya dapat di selesaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada organisasi atau lembaga manapun secara sepihak dapat intervensi pemerintah khususnya untuk penyelesaian masalah Papua. “Harusnya mereka [FUI] mengerti dan memahami akar persoalan Papua. kalau tidak tahu persoalan papua jangan omong sembarangan. karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau konflik agama.” ujarnya di Jayapura, pada Senin (26/11/2011). Selain itu menurutnya, masalah Papua sesungguhnya bukan masalah makan – minum yang sering mereka [FUI] alami di daerah mereka, namun ini adalah masalah ideologi dan sejarah integrasi yang penuh kontrovesi dan muslihat. Sehingga wajar jika masalah Papua tidak bisa menyelesaikan dengan cara – cara kekerasan atau melalu jihad yang sering kali di dengungkan oleh kelompok-kelompok radikal yang bernafsu melakukannya demi cita-citanya membuat negara ini menjadi negara islam. Lanjutnya, pernyataan 'berjihad di Papua' yang di lontarkan Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab, Muhammad Al Khathath dan Mantan Ketua YLBHI Munarman adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas di Indonesia terutama umat Kristen di Papua "Kerukunan umat beragama di Papua sudah terjalin dan terpelihara dari dulu, sehingga siapun yang membongkar dan merongrong kerukunan ini, maka semua orang yang hidup di Papua harus melawan dan menolak isu berjihad seperti statement FUI beberapa waktu lalu." tegasnya. Disayangkan karena pernyataan ini hanyalah komentar tanpa dasar yang dapat memicu sentimen agama. Sentimen ini dapat dilihat dari aksi mereka selama ini di Ambon, Maluku. Isu yang mereka angkat di Maluku adalah aksi yang mereka cap sebagai aksi 'melawan RMS' yang mereka asosiasikan dengan umat Kristen di Maluku. Apalagi melihat pernyataan mereka yang secara membabi buta menuduh gereja di Papua serta Vatikan sebagai pendukung pelaksanaan referendum Papua. Sebab baginya, para tokoh Papua dan tokoh Gereja bersama elemen pencinta perdamaian sedang berupaya untuk menyelesaikan konflik Papua dengan cara damai dan bermartabat, sehingga umat Kristen di Papua tidak akan memberi satu celah untuk menghidupkan lagi cara-cara kekerasan yang hanya merugikan warga Papua. termasuk diantaranya pendekatan jihad islam dan kekerasan militerisme. Pemuda Papua siap 'berjihad' Dengan tegas Turius Wenda mengatakan, "jika seruan jihad dan kekerasan direalisasikan di Papua maka para pemuda dari semua elemen umat beragama di Papua akan tegas menolak dan melawan". Kami juga menghimbau kepada semua umat beragama di Papua jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihad di Papua, dan diharapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada, karena Tanah Papua adalah tanah damai. Senada dengan Turius, Buctar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan siap berjihad melawan para intoleran yang ingin merongrong kedamaian di Papua. "Kami di Papua siap berjihad, apabila Forum Umat Islam mau berjihad di Papua." ujarnya via seluler kepada Suara Babtis Papua, pada Selasa, (27/11/2011). Tabuni menambahkan, pernyataan gila Forum Umat Islam itu akan dilawan agar tidak terjadi Papua. Sebab, kalau terjadi di Papua, maka akan berakibat konflik agama. [PERISAI.net]

Read more »

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Minta Merdeka

Yogyakarta: Puluhan mahasiswa asal Papua di Yogyakarta, berunjuk rasa di perempatan Kantor Pos Besar, Selasa (3/7). Mereka menuntut wilayah Papua menjadi negara yang merdeka.

Dengan membawa bendera Bintang Kejora, puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua mengawali aksi dengan longmars dari Asrama Papua di Jalan Kusumanegara, menuju perempatan Kantor Pos Besar. Selain bendera Bintang Kejora, mereka juga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kemerdekaan West Papua.

Dalam orasinya, massa menyatakan Pemerintah Indonesia telah bertindak semena mena terhadap rakyat Papua. Terbukti pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan terus berlanjut di Papua. Mereka menuntut wilayah Papua menjadi negara yang merdeka karena Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dinilai tidak sah.

Pengunjuk rasa juga mendesak PBB segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua. Seusai berorasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.(Wisnu Wardhana/DSY)


Metrotvnews.com

Read more »