Libatkan TNI murni kebijakan SBY

JAKARTA - Kementerian Pertahanan menyatakan pengerahan pasukan TNI dalam setiap pengamanan aksi demonstrasi merupakan perintah tunggal Presiden SBY tanpa harus mendapatkan persetujuan DPR.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demo bersifat sebagai operasional. Selain itu dalam hal ini TNI hanya menjalankan keputusan politik yang diambil oleh presiden.

"Dalam rangka membantu pemerintah daerah, bencana alam dan kepolisian, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan peraturan aturan permainan, maka diizinkan. Itu atas diskresi Presiden," ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, tadi malam.

Menurutnya, dalam pelibatan TNI bisa diartikan sebagai pelibatan pengamanan tidak langsung. Sebab jika pelibatan langsung pastinya ada komando di lapangan dalam hal ini pejabat tertinggi di Mabes TNI.

"Pada saat ada satu keputusan pimpinan, ini hanya dalam rangka karena terlalu jauh dari markasnya. Itu tidak usah dikhawatirkan. Karena TNI sekarang sudah menjadi instrumen pertahanan negara, bukan sebagai kekuatan sosial politik," jelasnya.

Lebih lanjut, pengerahan TNI dalam pengamanan aksi demo ini bukan dikarenakan ketakutan Presiden SBY terkait isu penggulingan, namun hal ini hanya sekedar permintaan dar Polri untuk membantu pengamanan. "Itu kan bagian permintaan dr Polri ke TNI. Dan itu sudah dilakukan oleh Polisi. Coba saja tanya ke Polisi, kenapa minta bantuan ke TNI," tandasnya.

(dat03/inilah/viva)

 

 

 

 

 

Sumber