Pejabat tolak BBM naik bisa dipecat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang turut serta dalam aksi unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa dihentikan.

Penentangan kepala daerah atau wakil kepala baik, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dianggap melanggar sumpah jabatan yang termaktub dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Sumpah jabatan kepala daerah, antara lain, patuh pada peraturan dan perundang-undangan. Kalau ada undang-undang, keppres, peraturan pemerintah yang mengatur soal itu (kenaikan BBM), apa boleh mereka tidak setuju? Kalau melanggar sumpah, bisa diberhentikan," kata Gamawan di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, hari ini.

Menurut Gamawan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, ketika telah diundang-undangkan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendukungnya. Hal ini terlepas apakah mereka anggota partai politik atau tidak. "Ketika sudah menjadi kepala daerah, dia menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian, dia harus tunduk pada keputusan-keputusan tingkat nasional," kata Gamawan.

"Jadi, jangan ada perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebijakan kepala daerah. Kebijakan nasional harus ditaati oleh semua kepala daerah. Saya sudah membuat edaran tentang hal ini kepada seluruh daerah," kata Gamawan.

Gamawan juga mengatakan, dirinya telah mendengar adanya wakil kepala daerah yang ikut aksi unjuk rasa. Terkait hal ini, dirinya telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Ketika ditanya siapa wakil kepala daerah itu, Gamawan enggan mengungkapkannya.

Seperti diwartakan, Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dengan masih berbaju dinas, ikut pada aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung tak jauh dari Gedung Balaikota Solo. Tak hanya menyaksikan demo, Hadi pun sempat menyampaikan orasi. Hadi menegaskan dirinya turut menolak kenaikan harga BBM. "Aksi menolak BBM diharapkan tidak menjadi ajang mencari popularitas, dan kami yakin kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat," katanya.

Pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, Irwansyah menyebutkan, tidak ada alasan bagi Presiden dan Mendagri memecat kepala daerah yang menolak penaikan harga BBM. Pasalnya, UU APBN hanya mengatakan bahwa defisit anggaran maksimal 3%. "Jadi defisit bisa ditutupi dari pos lain selain memotong subsidi BBM," katanya di Jakarta.

Selain tidak relevan, Ia menambahkan, tidak ada satu pun UU yang bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah jika berbeda pendapat mengenai kebijakan. "Menjadi aneh, kepala daerah yang dipilih langsung dipecat karena berbeda pandangan terhadap kebijakan pembangunan," pungkasnya.

 

 

 

sumber

 

 

(dat03/kompas/media/wol)