PKS Beri Sinyal Akan Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra koalisi yang baik.  Akan tetapi apabila PKS harus memilih satu diantara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS.
Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat.

“Kami sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN kita. Dan itu semua sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu,” ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, di sela-sela acara Musyawarah Kerja Nasional(Mukernas) PKS di Medan, Selasa(27/3/2012).

PKS kata Luthfi berusaha bersikap konsisten dalam mengawal seluruh kebijakan yang sudah disepakati bersama mitra koalisi sejak lebih dari 15 bulan yang lalu untuk tidak menaikkan harga BBM. Disepakati untuk mengembangkan energi alternatif, mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, dan mencari beragam alternatif solusi tanpa menaikkan harga BBM.

Menurut Luthfi, PKS sudah melakukan berbagai simulasi (exercise) terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. Dan semua itu kami sajikan untuk bangsa ini dimana persoalan kenaikkan harga BBM akan menyangkut nasib sepertiga penduduk negeri ini.

“Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM,” ujar Lutfhi.

Lebih lanjut Lutfhi mengatakan, jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan.

"Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan," tegas Luthfi.

PKS lanjut Luthfi lagi,  menyampaikan usulan alternatif yaitu pertama, besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan 2012. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 UU No. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya.

“Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23% tercapai seperti dalam usulan pemerintah,” ujar Luthfi.

Akan halnya demonstrasi yang marak belakangan ini, Luthfi meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi. Luthfi meminta kader-kader PKS untuk tertib dan tidak turun ke jalan karena saat ini pembahasan intensif terus dilakukan.

Sumber