Buchtar Tabuni  Diberi Waktu Setelah Paskah

Untuk Memenuhi Panggilan Polda

Ancaman balik KNPB yang akan ‘melawan’ jika pihak Polda Papua tetap memanggil atau menangkap Buchtar Tabuni  untuk mempertanggungjawabkan demo yang digelar KNPB sebelumnya, tampaknya tidak membuat Polda kendor. 

Kapolda Papua Irjen Pol  Drs. BL Tobing  mengatakan, pihaknya akan tetap memanggil Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni  untuk dimintai pertanggunjawaban.  “Kami  memberikan  waktu bagi  dia  untuk datang  setelah  Paskah  pada  minggu kedua  atau  minggu  ketiga. Bila   sampai dengan panggilan  ketiga  nggak datang  lagi  nanti kita lihat  hukumnya,”  kata  dia.

Dikatakan,  jika yang bersangkutan menolak memenuhi  panggilan  pihak  berwajib   guna mempertanggungjawabkan aksi demo menuntut  referendum terpisah  dari NKRI, namun tanpa mengantongi  izin  dari aparat keamanan setempat,  maka yang bersangkutan terancam ditangkap paksa.  Alasannya, karena demo itu, selain menjurus anarkis juga menyertakan  simbol  simbol  adat masyarakat  Pegunungan Papua  dengan membawa     senjata  tradisionil  seperti  anak panah, busur,  tombak, kapak  dan lain  lain   di  Kantor Pos dan  Giro  Abepura dan Taman Imbi, Kota Jayapura  masing masing.

Demikian  disampaikan Kapolda usai  Acara Tatap Muka Polda Papua dengan Elemen Masyarakat di    Jayapura dan Keerom  di Ruang Pertemuan Mapolda Papua, Jayapura.

Dia  dikonfirmasi   terkait  pernyataan  KNPB melalui Ketua I KNPB, Mako Musa Tabuni yang  menyatakan KNPB akan menolak  memenuhi panggilan pihak  Kepolisian Daerah Papua  guna mempertanggungjawabkan aksi demo yang digelar sebelunya karena dinilai ingkar. Menurut Maka Tabuni saat itu pihaknya  tidak akan memenuhi panggilan pihak Polda Papua. Bahkan kalau  Polda Papua tetap  memanggil Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni atau akan menangkapnya, maka KNPB  akan bertindak tegas kepada pihak aparat Polda Papua. Selain itu lanjutnya, KNPB akan memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya saat melakukan aksi demo dengan cara lain. 

Hal itu diungkapkan saat jumpa pers (Jupe) di Café Prima Garden Abepura. Mako Tabuni mengatakan,  pernyataan Wakapolda Papua, Brigjend Pol. Paulus Waterpauw yang akan meminta pertanggungjawaban Ketum KNPB, Buchtar Tabuni, adalah tidak mendasar dan terkesan mengada-ada.   “Menurut kami hal tersebut tidak berdasar,  baik menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang (UU) secara Nasional maupun Internasional, dan ini merupakan praktek hukum dari NKRI yang sangat premature sekali bagi kami,”katanya.

Kata Kapolda,  sebelumnya  telah    memanggil    Buchtar Tabuni   datang  agar  dapat  diberikan penjelasan   yang  intinya  melarang  KNPB  mengadakan  kegiatan aksi demo  dan  penggalangan massa dalam  jumlah besar. Namun apabila Buchtar  terus  melawan dan  menolak  panggilan aparat, maka pihaknya  segera m enangkap  paksa  yang bersangkutan  untuk  diproses hukum.    

Dia  mengatakan,  disaat  pihaknya  memanggil  Buchtar malah yang  bersangkutan berupaya  menggalang opini dan mengambil    sikap  melawan  panggilan  aparat kepolisian.

“Jangan  kita berpolemik. Itu terlalu  kecil.  Masih banyak  masalah  besar yang  mesti kita  kerjakan. Tapi  kalau  dia  mau mendengarkan kita  ya   kita   akomodir. Tapi kalau  tidak siapa dia  itu,”  tandasnya. 

Aksi demo KNPB yang  menyertakan  simbol simbol  adat masyarakat  Pegunungan Papua  dengan  menggunakan  senjata  tradisionil adat  masyarakat  Pegunungan Papua  juga ditolak  Kepala  Suku Besar Pegunungan Tengah/Jayawijaya Alex  Silo Doga sebagamana disampaikan. Dia  mengatakan, simbol simbol adat masyarakat  Pegunungan  Papua  hanya khusus  digunakan  pada saat  pesta  adat, rituil  keagamaan, penyambutan  tamu   dan  lain lain. 

Bukan digunakan  untuk  kegiatan politik  praktis.   Sayangnya  Buchtar Tabuni yang  coba dikonfirmasi via telepon soal  adanya sorotan tentang penggunaan symbol adat dalam demo KNPB tidak dijawab dengan alas an sedang sibuk. Demikian juga saat di-SmS  hingga berita ini naik cetak tetap tidak  ada balasan.

bintangpapua