JAYAPURA–Munculnya kabar soal pemerintah Provinsi Papua telah
menandatangani MoU dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) soal program
transmigrasi ditolak Komisi E DPR Papua dan Perhimpunan Mahasiswa
Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Papua.
Anggota Komisi E DPR Papua Melkias Yekegombo mengatakan, meski Papua memiliki daerah yang luas namun tak berarti perlu memasukkan program transmigrasi mengingat sejumlah pertimbangan.
“Informasi yang kami terima penandatanganan MoU itu telah dilakukan Pemprov Papua bersama 13 provinsi lainnya. Disini kami tegas menolak seperti tahun 2010 lalu dimana kami juga menolak soal transmigrasi,” tegas Yekegombo di ruang kerjanya, Jumat (20/4).
Pertimbangan yang dimaksud adalah menyangkut status sosial dan ulayat. Saat ini masih banyak orang di Papua yang belum sejahtera dan jika program ini masuk dikhawatirkan akan semakin menyulitkan orang Papua itu sendiri untuk bersaing dalam hal kesejahteraan.
Soal hak ulayat dikatakan saat ini ada orang Papua yang tak memiliki tanah di atas tanah kelahirannya sendiri. “Ini fakta dan sungguh ironis, ada orang Papua yang tak mempunyai tanah lagi, bahkan sekarang ada yang tinggal di kos-kos dan ini fakta,” jelasnya.
Sehingga menurutnya lebih baik Pemprov Papua berpikir bagaimana bisa mendorong angka kesejahteraan rakyat dan jika semua sudah siap bolehkan program ini dimasukkan perlahan-lahan. Persoalan lainnya dari pengamatan mantan aktifis ini adalah kadang orang transmigrasi yang sudah didatangkan dan menempati lokasi banyak yang tak betah.
Saat tak betah inilah ia berusaha menjual kembali lokasi lahan atau tanah yang diberikan kepadanya. Yekegombo bahkan pernah ditawari lokasi tanah dari salah seorang transmigrasi. “Inikan aneh saya orang Papua tapi ditawari oleh orang diluar Papua yang menjual tanahnya jadi pikiran secara tegas kami tolak program tersebut,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua PMKRI Cabang Papua, Benyamin Lakobai, menilai program transmigrasi tersebut ditolak karena akan sangat merugikan penduduk asli Papua dan secara tidak langsung pemerintah telah merampas hak dasar orang papua.
“Kami dari PMKRI menolak program tersebut, sebab penduduk asli Papua saat ini sudah minoritas,” tegas Benyamin didampingi Wakil Ketua PMKRI, Simon P Bame saat menggelar jumpa pers di Abepura, Sabtu (21/4).
Simon P Bame menambahkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Papua akan melakukan aksi untuk penolakan program tersebut apabila pemerintah terus memaksakan melakukan transmigrasi di Papua. (ade/cr-179/nat)
Anggota Komisi E DPR Papua Melkias Yekegombo mengatakan, meski Papua memiliki daerah yang luas namun tak berarti perlu memasukkan program transmigrasi mengingat sejumlah pertimbangan.
“Informasi yang kami terima penandatanganan MoU itu telah dilakukan Pemprov Papua bersama 13 provinsi lainnya. Disini kami tegas menolak seperti tahun 2010 lalu dimana kami juga menolak soal transmigrasi,” tegas Yekegombo di ruang kerjanya, Jumat (20/4).
Pertimbangan yang dimaksud adalah menyangkut status sosial dan ulayat. Saat ini masih banyak orang di Papua yang belum sejahtera dan jika program ini masuk dikhawatirkan akan semakin menyulitkan orang Papua itu sendiri untuk bersaing dalam hal kesejahteraan.
Soal hak ulayat dikatakan saat ini ada orang Papua yang tak memiliki tanah di atas tanah kelahirannya sendiri. “Ini fakta dan sungguh ironis, ada orang Papua yang tak mempunyai tanah lagi, bahkan sekarang ada yang tinggal di kos-kos dan ini fakta,” jelasnya.
Sehingga menurutnya lebih baik Pemprov Papua berpikir bagaimana bisa mendorong angka kesejahteraan rakyat dan jika semua sudah siap bolehkan program ini dimasukkan perlahan-lahan. Persoalan lainnya dari pengamatan mantan aktifis ini adalah kadang orang transmigrasi yang sudah didatangkan dan menempati lokasi banyak yang tak betah.
Saat tak betah inilah ia berusaha menjual kembali lokasi lahan atau tanah yang diberikan kepadanya. Yekegombo bahkan pernah ditawari lokasi tanah dari salah seorang transmigrasi. “Inikan aneh saya orang Papua tapi ditawari oleh orang diluar Papua yang menjual tanahnya jadi pikiran secara tegas kami tolak program tersebut,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua PMKRI Cabang Papua, Benyamin Lakobai, menilai program transmigrasi tersebut ditolak karena akan sangat merugikan penduduk asli Papua dan secara tidak langsung pemerintah telah merampas hak dasar orang papua.
“Kami dari PMKRI menolak program tersebut, sebab penduduk asli Papua saat ini sudah minoritas,” tegas Benyamin didampingi Wakil Ketua PMKRI, Simon P Bame saat menggelar jumpa pers di Abepura, Sabtu (21/4).
Simon P Bame menambahkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Papua akan melakukan aksi untuk penolakan program tersebut apabila pemerintah terus memaksakan melakukan transmigrasi di Papua. (ade/cr-179/nat)
cenderawasihpos
0 komentar:
Post a Comment