Tain Mul (ketiga dari kiri), istri Kepala Desa Pipal, menggendong anaknya yang ketiga, Selasa (10/4). Anak ketiga Tain Mul yang berusia empat bulan itu belum memperoleh imunisasi.
B Josie Susilo Hardianto
Sungai Nge menguras hingga tandas sisa-sisa kekuatan yang tadinya utuh saat mendarat di Aboy. Namun, air sungai yang jernih dan bayangan hutan seolah memulihkan lagi energi itu.
Sekelompok kecil warga Pipal telah menunggu di mulut anak sungai. Perapian kecil membubungkan asap putih. Beberapa keladi dan ubi dikubur dalam bara dan abu panasnya. Hangatnya mengusir dingin hawa hutan yang basah oleh gerimis, Selasa (10/4).
Di dalam buaian hangat noken ibunya, bayi laki-laki kecil itu lelap tertidur. ”Siejumeh,” kata Miana (30) singkat. Dalam bahasa Ketengban—salah satu suku yang tinggal di wilayah Pegunungan Bintang, Papua—siejumeh berarti ’belum ada gigi’.
Lebih dari sebulan setelah anak keduanya itu lahir, Miana belum memberinya nama. Bram Martin, sukarelawan yang selama tiga tahun terakhir hidup bersama kelompok suku itu di Pipal, mengatakan, sebagian warga di kampung itu masih mengikuti cara lama, yaitu memberi nama anak setelah anak tersebut dianggap cukup kuat. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya gigi susu. Bram menduga, pada masa lalu, sikap itu lahir sebagai dampak dari tingginya angka kematian bayi pada komunitas tersebut.
Kepala Puskesmas Aboy, Willem Nukaipra, mengatakan, cara itu mulai ditinggalkan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
Dapat dipahami, kendala geografis dan terbatasnya waktu kunjungan ke kampung-kampung menjadi salah satu tantangan untuk mempromosikan hidup sehat. Selama ini, kunjungan petugas kesehatan ke kampung-kampung sangat jarang. Menurut Bram Martin, selama 2009 setidaknya hanya ada empat kali kunjungan petugas kesehatan ke kampung itu. Selebihnya, jika warga Pipal ingin memperoleh imunisasi, mereka harus pergi ke Aboy.
Jarak tempuh Pipal-Aboy adalah satu hari berjalan kaki, menembus hutan dan menyeberangi Sungai Nge yang tak berjembatan. Sejak awal tahun ini hingga pertengahan April, banyak bayi di wilayah kerja Puskesmas Aboy, termasuk di Pipal, belum mendapat vaksinasi.
”Vaksin yang tersimpan di Puskesmas Aboy sebagian besar sudah kedaluwarsa,” kata Willem. Kalau mau yang baru, Willem harus mengambil sendiri di Jayapura dengan pesawat terbang.
Kiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil belum tiba. Kabarnya, jadwal penerbangan belum ada, dana juga terbatas. Demikian pula dengan obat-obatan yang datang setahun sekali atau paling kerap dua kali setahun. Dampaknya, tak hanya soal pasokan, Willem pun kerap memperoleh obat yang masa pakainya tinggal hitungan bulan. Tak mengherankan jika saat ini di Puskesmas Aboy obat antibiotik bertumpuk-tumpuk, tetapi kedaluwarsa sejak Maret lalu.
Namun, bukan perkara mudah mencapai target tujuan pembangunan milenium (MDG). Luas wilayah Provinsi Papua mencapai 317.062 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 2,8 juta jiwa. Di pedalaman, warga tersebar dalam komunitas-komunitas kecil dan tidak merata. Rata-rata satu puskesmas menangani wilayah seluas 1.200 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang ekstrem. Jarak tempuh ke puskesmas terdekat memakan waktu hingga 22,8 jam.
Kondisi itu membuat pelayanan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan kerap terkendala. Transportasi antarkampung sulit dan mahal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Josef Rinta mengatakan, itulah kendala mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin di Papua.
Tidak hanya itu. Masih dibutuhkan setidaknya 2.524 bidan, 427 perawat, 241 ahli kesehatan lingkungan, dan 280 ahli farmasi, belum termasuk dokter. Dampak dari kurangnya tenaga medis menyebabkan tidak adanya dokter di hampir separuh puskesmas di Papua. Sebanyak 42 persen pondok bersalin kosong karena tidak ada bidan yang melayani dan 46 persen kampung di Papua belum mendapat layanan kesehatan. Yang lebih memprihatinkan, angka kematian ibu melahirkan di Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup, di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, yaitu 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup.
Pemekaran wilayah malah menyerap banyak tenaga kesehatan ke sektor birokrasi dan mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengamanatkan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada orang asli Papua sudah berusia lebih dari 10 tahun, wajah persoalan kesehatan di Papua belum banyak berubah.
Meski jumlah puskesmas bertambah dari 1.027 unit (2009) menjadi 1.111 unit (2010), jumlah dokter dan paramedis mencapai 7.386 orang serta program otonomi khusus menyediakan sebagian dananya untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kesehatan belum kunjung memadai. Padahal, ada target yang harus dicapai pada 2015 terkait dengan MDG, yaitu meningkatkan usia harapan hidup di Papua dari 68,35 menjadi 72 tahun. Di wilayah perkotaan, target itu mungkin akan tercapai, tetapi di pedalaman?
Strategi peningkatan pelayanan kesehatan tengah diupayakan, tetapi itu belum cukup. Pemberian fasilitas perumahan atau insentif yang memadai pun belum cukup. Menurut pegiat hak asasi manusia di Papua, John Jonga, tantangan bagi para dokter dan paramedis di Papua lebih dari itu. ”Butuh militansi dari setiap petugas kesehatan yang hendak bekerja di Papua,” katanya.
Kesepian, alam yang ganas, serta terbatasnya sarana dan prasarana sangat menggoda untuk dengan mudah meninggalkan Papua. Keberanian, terutama dari pemerintah, untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sangat diharapkan.
Di Pipal, kampung dengan 60-an warga itu, masih ada beberapa bayi tidak bernama….
Sungai Nge menguras hingga tandas sisa-sisa kekuatan yang tadinya utuh saat mendarat di Aboy. Namun, air sungai yang jernih dan bayangan hutan seolah memulihkan lagi energi itu.
Sekelompok kecil warga Pipal telah menunggu di mulut anak sungai. Perapian kecil membubungkan asap putih. Beberapa keladi dan ubi dikubur dalam bara dan abu panasnya. Hangatnya mengusir dingin hawa hutan yang basah oleh gerimis, Selasa (10/4).
Di dalam buaian hangat noken ibunya, bayi laki-laki kecil itu lelap tertidur. ”Siejumeh,” kata Miana (30) singkat. Dalam bahasa Ketengban—salah satu suku yang tinggal di wilayah Pegunungan Bintang, Papua—siejumeh berarti ’belum ada gigi’.
Lebih dari sebulan setelah anak keduanya itu lahir, Miana belum memberinya nama. Bram Martin, sukarelawan yang selama tiga tahun terakhir hidup bersama kelompok suku itu di Pipal, mengatakan, sebagian warga di kampung itu masih mengikuti cara lama, yaitu memberi nama anak setelah anak tersebut dianggap cukup kuat. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya gigi susu. Bram menduga, pada masa lalu, sikap itu lahir sebagai dampak dari tingginya angka kematian bayi pada komunitas tersebut.
Kepala Puskesmas Aboy, Willem Nukaipra, mengatakan, cara itu mulai ditinggalkan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
Dapat dipahami, kendala geografis dan terbatasnya waktu kunjungan ke kampung-kampung menjadi salah satu tantangan untuk mempromosikan hidup sehat. Selama ini, kunjungan petugas kesehatan ke kampung-kampung sangat jarang. Menurut Bram Martin, selama 2009 setidaknya hanya ada empat kali kunjungan petugas kesehatan ke kampung itu. Selebihnya, jika warga Pipal ingin memperoleh imunisasi, mereka harus pergi ke Aboy.
Jarak tempuh Pipal-Aboy adalah satu hari berjalan kaki, menembus hutan dan menyeberangi Sungai Nge yang tak berjembatan. Sejak awal tahun ini hingga pertengahan April, banyak bayi di wilayah kerja Puskesmas Aboy, termasuk di Pipal, belum mendapat vaksinasi.
”Vaksin yang tersimpan di Puskesmas Aboy sebagian besar sudah kedaluwarsa,” kata Willem. Kalau mau yang baru, Willem harus mengambil sendiri di Jayapura dengan pesawat terbang.
Kiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil belum tiba. Kabarnya, jadwal penerbangan belum ada, dana juga terbatas. Demikian pula dengan obat-obatan yang datang setahun sekali atau paling kerap dua kali setahun. Dampaknya, tak hanya soal pasokan, Willem pun kerap memperoleh obat yang masa pakainya tinggal hitungan bulan. Tak mengherankan jika saat ini di Puskesmas Aboy obat antibiotik bertumpuk-tumpuk, tetapi kedaluwarsa sejak Maret lalu.
Namun, bukan perkara mudah mencapai target tujuan pembangunan milenium (MDG). Luas wilayah Provinsi Papua mencapai 317.062 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 2,8 juta jiwa. Di pedalaman, warga tersebar dalam komunitas-komunitas kecil dan tidak merata. Rata-rata satu puskesmas menangani wilayah seluas 1.200 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang ekstrem. Jarak tempuh ke puskesmas terdekat memakan waktu hingga 22,8 jam.
Kondisi itu membuat pelayanan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan kerap terkendala. Transportasi antarkampung sulit dan mahal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Josef Rinta mengatakan, itulah kendala mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin di Papua.
Tidak hanya itu. Masih dibutuhkan setidaknya 2.524 bidan, 427 perawat, 241 ahli kesehatan lingkungan, dan 280 ahli farmasi, belum termasuk dokter. Dampak dari kurangnya tenaga medis menyebabkan tidak adanya dokter di hampir separuh puskesmas di Papua. Sebanyak 42 persen pondok bersalin kosong karena tidak ada bidan yang melayani dan 46 persen kampung di Papua belum mendapat layanan kesehatan. Yang lebih memprihatinkan, angka kematian ibu melahirkan di Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup, di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, yaitu 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup.
Pemekaran wilayah malah menyerap banyak tenaga kesehatan ke sektor birokrasi dan mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengamanatkan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada orang asli Papua sudah berusia lebih dari 10 tahun, wajah persoalan kesehatan di Papua belum banyak berubah.
Meski jumlah puskesmas bertambah dari 1.027 unit (2009) menjadi 1.111 unit (2010), jumlah dokter dan paramedis mencapai 7.386 orang serta program otonomi khusus menyediakan sebagian dananya untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kesehatan belum kunjung memadai. Padahal, ada target yang harus dicapai pada 2015 terkait dengan MDG, yaitu meningkatkan usia harapan hidup di Papua dari 68,35 menjadi 72 tahun. Di wilayah perkotaan, target itu mungkin akan tercapai, tetapi di pedalaman?
Strategi peningkatan pelayanan kesehatan tengah diupayakan, tetapi itu belum cukup. Pemberian fasilitas perumahan atau insentif yang memadai pun belum cukup. Menurut pegiat hak asasi manusia di Papua, John Jonga, tantangan bagi para dokter dan paramedis di Papua lebih dari itu. ”Butuh militansi dari setiap petugas kesehatan yang hendak bekerja di Papua,” katanya.
Kesepian, alam yang ganas, serta terbatasnya sarana dan prasarana sangat menggoda untuk dengan mudah meninggalkan Papua. Keberanian, terutama dari pemerintah, untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sangat diharapkan.
Di Pipal, kampung dengan 60-an warga itu, masih ada beberapa bayi tidak bernama….
0 komentar:
Post a Comment