Pemprov Papua Tak Mampu Bayar Lahan untuk Raimuna

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mengaku tidak mampu membayar ganti rugi sebagian tanah Bumi Perkemahan yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan agenda nasional Raimuna kesepuluh. Karena itu sampai saat ini tanah itu masih disegel pihak pemilik tanah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Achmad Hatari mengatakan, tuntutan ganti rugi tanah lebih dari 100 miliar terlalu besar. Pemprov mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar itu.

“Yang pertama itu jumlahnya besar jadi total 100 miliar lebih. Ini satu jumlah yang cukup besar. Kita tidak miliki kemampuan untuk itu. Yang kedua kalau pemda papua beli tanah seluas itu lagi diperuntukkan untuk apa.”

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Achmad Hatari menambahkan dari 200 hektar luas tanah bumi perkemahan, 134 hektar di antaranya milik suku Pepuho. Sisanya a milik pemerintah Papua. Sebelumnya, sejak Jumat pekan lalu hingga kini suku Pepuho memalang lokasi pelaksnaan Raimuna X di Buper Waena. Padahal, di lokasi itu sedang berlangsung pembangunan untuk persiapan Raimuna yang direncanakan berlangsung Juni mendatang dan dibuka oleh Presiden SBY. Suku Pepuho mengancam akan terus memalang sebelum ada kesepakatan ganti rugi.

 

 KBR68H