Terbentuknya Parlemen Nasional West Papua Sebagai Lanjutan dari New Guinea Raa

 Terbentuknya Parlemen Nasional West Papua Sebagai Lanjutan dari New Guinea Raad Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna membentuk Parlemen Nasional West Papua. Momen tanggal 4-5 April adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat West Papua, dimana pada tanggal tersebut pertama kalinya rakyat West Papua dibawah administrasi pemerintah koloni Kerajaan Belanda terbentuk Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea. Dewan New Guinea terbentuk dan akhirnya menetapkan Bendera nasional West Papua ( Bintang Fajar), Lagu nasional West Papua ( Hai Tanahku Papua). Simbol Nasional yang ditetapkan ini telah mendapat surat persetujuan dan ketetapan dari pemerintah koloni Kerajaan Belanda sebagai symbol nasional West Papua. Dan Pemerintah Koloni Kerajaan Belandapun menyetujui dalam bentuk surat ketetapan dan keputusan untuk menaikan Bendera West Papua sejajar dengan Bendera Pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 1 Desember 1961.

Pada tanggal 4-5 April 2012 New Guinea Raad tahap kedua telah berhasil dibentuk di Jayapura yang, ribuan massa rakyat West Papua dimobilisasi oleh KNPB ke Jayapura untuk mebentuk Parlemen Nasional West Papua. Parlemen Nasional West Papua dibentuk untuk memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Didalam Parlemen Nasional West Papua ada terdapat 7 kelompok atau semirip Fraksi. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Tabi, Fraksi Saireri, Fraksi Doberai, Fraksi Domberai, Fraksi Mepago, Fraksi Lapago, Fraksi Ha-Anim. Masing-masing Fraksiatau kelompok tersebut terdapat 40 anggota. Jadi jumlah keseluruhan anggota Parlemen Nasional West Papua adalah 280 orang anggota Parlemen Nasional West Papua.

40 orang anggota Parlemen dari 7 Fraksi tersebut dipilih atau ditunjuk langsung oleh rakyat di daerah dalam sidang Paripurna Parlemen Rakyat Daerah pada 23 Parlemen Rakyat Daerah tersebut. Quota 40 orang anggota Parlemen Nasional tersebut dibagi habis dalam daerah-daerah yang ada pada 7 Fraksi atau kelompok tersebut.

40 orang dari setiap 7 Fraksi tersebut dibagi habis dalam 4 Komisi yang ada pada Parlemen Nasional West Papua yang mana sebagai alat kelengkapan Parlemen. 7 Fraksi tersebut berhak untuk mendistribusikan anggota pada 4 komisi tersebut. 4 Komisi tersebut adalah Komisi Urusan Luar Negeri, Komisi Pertahanan dan Keamanan, Komisi Hukum dan HAM serta Komisi Anggaran.

Parlemen Nasional West Papua memiliki Ketua dan 7 Wakil Ketua. Ketua Parlemen Nasional West Papua di usulkan dari 7 Fraksi tersebut dan 280 anggota Parlemen Nasional West Papua dari 7 Fraksi tersebut melakukan pemilihan. Dan 7 Wakil Ketua dari Ketua Parlemen Nasional West Papua dipilih dan ditunjuk langsung oleh 7 Fraksi tersebut., sehingga Nampak mewakili unsure perwakilan 7 Fraksi atau kelompok system politik masyarakat West Papua.

Buktar Tabuni yang duluhnya adalah Ketua KNPB terpilih sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua dan didampingi oleh 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi atau kelompok tersebut.

Pada saat bersamaan sebuah Konferensi untuk terbentuknya Parlemen Nasional West Papua di selenggarakan di jayapura pada tanggal 4-5 April 2012, di Belandapun telah dilaksanakan Konferensi dengan thema Niuw Guinea Raad ( Dewan Papua ) sebagai langkah Pertama yang di hadiri oleh sejumlah anggota Parlemen Belanda, ILWP dan Pemimpin Kemerdekaan West Papua Mr. Benny Wenda. Pada saat itulah Benny Wenda melaporkan kepada sejumlah anggota Parlemen Belanda tentang terbentuknya Parlemen Nasional West Papua dan keinginan kuat rakyat West Papua untuk bebas dari Pemerintah koloni Indonesia. Sejumlah anggota Parlemen Belanda tersebut meresponnya mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dan masalah ini mereka akan bawah dan dibahas pada Parlemen Kerajaan Belanda.

Parlemen Nasional West Papua yang disingkat PNWP akhirnya menetapkan Mr. Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat international West Papua dan Jennifer Robinson dari ILWP sebagai Pelapor Khusus West Papua di PBB.

Menurut Rencana Parlemen Nasional dalam waktu dekat akan mengumumkan deklarasi Parlemen Naisonal West Papua tentang Manifesto Politik rakyat dan bangsa West Papua. 

•   Hakim Bahabol