.
» » » Evaluasi Sistem Keamanan Papua

Evaluasi Sistem Keamanan Papua

Penulis By on Thursday, 28 June 2012 | No comments

JAKARTA– Pemerintah pusat didesak mengevaluasi sistem keamanan di Papua, karena dengan jumlah aparat keamanan yang signifikan saat ini ternyata tidak memberikan rasa aman kepada warga Papua.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, pemerintah harus membangun sistem keamanan yang baru di Papua agar kasus kekerasan dan kerusuhan yang sering kali terjadi tidak terulang kembali.Dia juga meminta agar Komnas HAM bisa membangun sistem proteksi kekerasan, mengingat rasa aman di wilayah itu telah hilang. “Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kepercayaan warga Papua terhadap pemerintah pusat.Itu tanggung jawab Polri sebagai lembaga sentralisasi,” kata Haris saat menggelar dialog Forum Kerja LSM Papua dengan Komnas HAM,Imparsial, dan YLBHI,di Jakarta kemarin.

Sekretaris Eksekutif Forum Kerja LSM Papua Septer Manufandu menyatakan, penambahan pasukan personel baik Polri maupun TNI di Papua justru tidak memberikan rasa aman kepada warga Papua,terlebih kasus kerusuhan dan kekerasan tak juga berhenti.“Ketika warga negara merasa tidak aman, cara mengatasinya bukan mengirim pasukan, melainkan mengevaluasi sistem keamanan dan kinerja aparat keamanan,”katanya.

Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi M Ridha Saleh mengatakan, ada perbedaan persepsi dalam melihat kondisi di Papua.Bahkan,di Jakarta tidak ada platform bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua.“Jadi,wajar bila banyak yang mengatakan keamanan di Papua jadi komoditas politik. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) akhirnya jadi program sosial (charity),”katanya. Oleh karena itu, dirinya juga menyetujui bahwa perlu ada evaluasi sistem keamanan di Papua oleh pemerintah pusat.

“Warga Papua menginginkan kedamaian,namun di sisi lain jumlah aparat keamanan terus ditambah.Terlebih, stigmasi semakin menguat,” ujar Ridha. Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengungkapkan, Polri dan TNI mengembangkan pendekatan kultural untuk menyelesaikan sejumlah masalah terkait keamanan di daerah tersebut.

“Langkahlangkah seperti ini akan terus kita lanjutkan. Operasi yang berkaitan dengan penggalangan mengajak masyarakat untuk tidak melanggar hak, apalagi melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan hak negara,”kata Kapolri seusai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusumah, kemarin. rarasati syarief/ rahmat sahid/ant

(sindo)
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya