JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) dengan tegas menolak upaya elit Polri untuk mengintensifkan Densus 88 di Papua.
"Akibat kian memanasnya situasi Papua, saat ini ada upaya dari sejumlah elit Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di bumi Cendrawasih tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya upaya untuk menjadikan Ketua BNPT Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua, " Kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya, hari ini.
Menurutnya persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yg berkepanjangan.
Jika gagasan itu dilaksanakan IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata. Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. "Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," tambahnya.
Lebih jauh Neta menjelaskan, Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua. Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang ujung2nya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.
"Untuk itu IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti dan dicarikan figur yang mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen untuk membangun dialog dengan masyarakat Papua, " pungkasnya.
(dat06/antara)
"Akibat kian memanasnya situasi Papua, saat ini ada upaya dari sejumlah elit Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di bumi Cendrawasih tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya upaya untuk menjadikan Ketua BNPT Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua, " Kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya, hari ini.
Menurutnya persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yg berkepanjangan.
Jika gagasan itu dilaksanakan IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata. Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. "Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," tambahnya.
Lebih jauh Neta menjelaskan, Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua. Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang ujung2nya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.
"Untuk itu IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti dan dicarikan figur yang mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen untuk membangun dialog dengan masyarakat Papua, " pungkasnya.
(dat06/antara)

0 komentar:
Post a Comment