Aksi KRPKN: PEPERA Catat, Segera Gelar Referendum

Nabire  -- Rakyat Papua di Kabupaten Nabire dan sekitarnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Kabupaten Nabire (KRPKN) menggelar aksi demontrasi menolak hasil PEPERA 19 Juli 1969 yang digelar di Nabire dan meminta segera dilakukan referendum untuk Papua, Kamis, (19/7).

 

Seperti diberitakan media ini pada edisi, Selasa (17/7),  pihak kepolisian tidak menerbitkan Surat Tanda Terimah Pemberitahuan (STTP) tetapi KRPKN tetap menggelar aksi di tempat pelaksanaan PEPERA di wilayah Paniai pada 19 Juli 1969 silam, di sekitar halaman kantor Bupati Nabire yang terletak di Jalan Merdek.Dari pantauan media ini, masa aksi berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe dan di pasar Karang Tumaritis. 

Kelompok yang berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe menjemput kelompok yang berkumpul di pasar Karang Tumaritis  dengan long march melalui jalan Merdeka. Setelah menjemput, masa aksi long march menuju ke titik aksi melewati jalan Jendral Sudirman, Bukit Meriam  menuju ke Air Port dan masuk ke titik aksi (di halaman Kator Bupati) melalui jalan Pepera.

Dalam orasinya di kantor Bupati, koordinator aksi Zeth Giay mengatakan, PEPERA yang dilaksanakan di Papua pada tahun 1969 adalah cacat moral dan tidak sesuai dengan mekanisme internasional. Maka, kata dia, KRPKN turun jalan untuk  menyampaikan kepada dunia, terutama PBB untuk segera menggelar referendum untuk Papua.

Hal senada dengan Zeth juga disampaikan, aktivis Papua, Gunawan Inggeruhi. “Pepera tahun 1969 telah gagal. Kami minta dilakukan referendum ulang bagi Papua untuk menguji kembali. Kami juga minta kepada PBB untuk segera mendaftarkan masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB,” kata koordinator aksi itu.

Aksi diikuti ratusan itu, menghadirkan beberapa pelaku PEPERA antara lain ibu Marsia Giay. KRPKN memberikan kesempatan kepada Ibu Marsia untuk menyampaikan apa yang dialaminya ketika PEPERA di gelar. Kepada masa aksi Marsia menyampaikan kronologi pelaksanaan PEPERA sekitar 30 menit.

Masa aksi membawa beberapa bendera dan spanduk. Terlihat bendera SOS  yang dibagian bawahnya bertuliskan “West Papua Emergency, Help Us” dan bendera putih bertuliskan “Save Our Papua”. Ada dua spanduk bertuliskan masing-masing bertuliskan “Sekjen PBB Segera Mendaftarkan Masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB” dan “Kami Rakyat Papua Barat dengan Tegas Menolak PEPERA 1969 dan Menuntut Referendum Ulang”. (Hery Tebai/DE/MS)

 Sumber: Majalahselangkah