Unit Kerja Presiden Belum Mampu Selesaikan Permasalahan Papua

Aksi solidaritas untuk masyarakat Papua.

Jakarta - Pada 16 Desember 2011 lalu, Presiden SBY sempat memberi sinyal moratorium (penghentian sementara) UP4B sambil menunggu masukan dari berbagai pihak. Hal itu diutarakan SBY saat bertemu segenap tokoh gereja dari Papua dan perwakilan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di kediamannya, Puri Cikeas Bogor, 16 Desember 2011 lalu

 Mahfud menambahkan, Komisi I DPR memandang pesimis keberadaan UP4B mampu menyelesaikan permasalahan mendasar di Papua. Ia menyarankan pemerintah untuk menggelar dialog damai Papua.

“Kita pesimis UP4B mampu meredam gejolak yang ada di Papua. Sehingga kita dorong mengambil kebijakan komprehensif penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat ini melalui pendekatan damai, yaitu mekanisme dialog,” tambahnya.

“UP4B adalah bukan organisasi yang melaksanakan program pembangunan. Tetapi sebuah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi kepentingan perencanaan percepatan pembangunan dan juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan. Pelaksanaan program itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga kalau itu APBN sumber dananya, dan dilakukan oleh pemerintah daerah kalau itu APBD,” ujarnya.

Pada kesempatan itu para tokoh gereja Papua yang terdiri dari Pdt. Dr.Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Pdt. Phil Erary, Pdt. M.L. Wanma dan lain-lain, sempat meminta agar SBY menghentikan pembentukan UP4B yang saat itu gencar diwacanakan. Sebab kebijakan ini telah menuai banyak kecaman dari berbagai komponen rakyat Papua. Sayangnya, hingga awal 2012 tidak di tanggapi

 Melalui tabloidjubi.com Pdt.Socratez Sofyan Yoman menolak Lembaga Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk pemerintah pusat untuk menangani berbagai persoalan politik dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menilai UP4B tidak akan menyelesaikan persolan di Papua.

"Kami menolak kehadiran UP4B karena tidak menyelesaikan masalah di Papua. Pemerintah pusat segera berdialog dengan rakyat Papua dan dimediasi pihak internasinal yang nertal" kata Socratez kepada JUBI, Senin (7/5).

Dia mengatakan, UP4B tersebut sama saja dengan pola-pola sebelumnya oleh negara Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Selain itu, UP4B juga tidak akan pernah menjawab secara tuntas persoalan di Papua, bahkan menambah masalah.

Karena itu, kata dia, untuk menyelesaikan persoalan di Papua, harus mencari akar persolan. "Jangan lagi ada upaya-upaya semata dari Negara Indonesia untuk mencoba mengalabui rakyat Papua. Pemerintah segera mengambil tindakan konkrit yang dapat menyentuh akar persoalan konflik di Papua saat ini."

Dia mengaku, saat ini Pemerintah Indonesia sedang bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk merancang UP4B. Jika tak berhalangan, UP4B akan diluncurkan secepatnya pada bulan Maret tahun 2011. 

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang sudah bekerja enam bulan lebih untuk mengawal proses percepatan pembangunan di provinsi-provinsi tersebut,  tidak bisa menjadi solusi penyelesaian permasalahan di Papua.

Koordinator National Papua Solidarity Marten Go mengatakan, UP4B hanyalah peralihan kegagalan dari konsep otonomi khusus di Papua.

“UP4B yang didorong oleh negara ini untuk apa fungsinya. Tidak terlihat sama sekali upaya-upaya pembangunan untuk rakyat disana. UP4B bukanlah solusi. UP4B sebenarnya adalah peralihan permasalahan dari pemerintah, karena otonomi khusus sudah gagal total,” ujarnya.

Pada Juni lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan tim penyelidikan terkait gangguan keamanan di Papua serta mendengar langsung pendapat rakyat Papua soal keberadaan UP4B, dalam penijauan tersebut banyak Orang Papua Asli (OAP) yang menolak UB4B tersebut sehingga dua orang warga sipil, Selvina Muyapa dan Melianus Nawipa dipukul oleh aparat Kepolisian Resort  Nabire, ketika terlibat dalam aksi demo menolak kehadiran Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono bersama rombongan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Kabupaten Nabire seperti yang di turunkan oleh umaginews.com

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, baik warga, maupun pejabat pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, bersikap menentang keberadaan UP4B.

“Ada persepsi di masyarakat, UP4B ini hanya sebagai kembang gula tapi tidak menyelesaikan persoalan yang mendasar di Papua. Sementara dari pemda-pemda sendiri ada resistensi, karena punya persepsi mengurangi atau mengintervensi kewenangan pemerintah daerah dalam program-program pembangunan,” ujarnya. (nik/rsfm)