NATIONAL Papua Solidarity (NAPAS), menuntut agar Kepala
Kepolisian Daerah Papua segera dicopot dari jabatannya. Hal ini
dikarenakan sikap kapolda yang dinilai membiarkan bawahannya melakukan
pelarangan dan pembubaran paksa masyarakat Papua yang hendak merayakan
Hari Masyarakat Adat Internasional yang merupakan pesta adat tahunan
masyarakat Papua.
Tindakan pelarangan dan pembubaran secara paksa oleh aparat Kepolisian setempat atas event tahunan masyarakat Papua tersebut terjadi pada hari Kamis (9/8) kemarin, di Tugu Perjuangan Serui, pusat kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Saat itu, massa melakukan aksi damai dengan longmars, dan tepat di Tugu Perjuangan Serui, massa kemudian dihadang oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Brimob. Polisi kemudian melakukan pembubaran paksa terhadap massa dengan melakukan penembakan sebanyak 16 kali, yakni enam kali tembakan ke udara dan 10 kali tembakan ke arah massa.
Tidak hanya melakukan penembakan, aparat keamanan juga melakukan pengepungan, pemukulan, dan penyisiran. Massa yang panik dan ketakutan, kemudian membubarkan diri dan sebagian melarikan diri ke hutan-hutan. Namun, di antara mereka, sebanyak sembilan orang yang ditangkap dan ditahan.
Sampai hari ini, tujuh dari mereka sudah dibebaskan dan dua lagi, yang bertindak sebagai pemimpin, masih ditahan. "Kami sangat menyayangkan tindakan pelarangan dan pembubaran secara paksa ini. Ini kan acara tahunan, dan sudah merupakan tradisi masyarakat Papua," kata Koordinator NAPAS, Marthen Goo, dalam konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Jumat (10/8).
Marthen menjelaskan, peringatan dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional, merupakan ketetapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai Resolusi 23 Desember 1994. Ia mengatakan, "Alasan pelarangan dan pembubaran ini katanya masyarakat Papua tidak mendapat izin dari kapolda. Selain itu, katanya kegiatan ini juga tidak terdaftar di Kesbangpol," ujarnya.
Sumber : Jurnas.com
Tindakan pelarangan dan pembubaran secara paksa oleh aparat Kepolisian setempat atas event tahunan masyarakat Papua tersebut terjadi pada hari Kamis (9/8) kemarin, di Tugu Perjuangan Serui, pusat kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Saat itu, massa melakukan aksi damai dengan longmars, dan tepat di Tugu Perjuangan Serui, massa kemudian dihadang oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Brimob. Polisi kemudian melakukan pembubaran paksa terhadap massa dengan melakukan penembakan sebanyak 16 kali, yakni enam kali tembakan ke udara dan 10 kali tembakan ke arah massa.
Tidak hanya melakukan penembakan, aparat keamanan juga melakukan pengepungan, pemukulan, dan penyisiran. Massa yang panik dan ketakutan, kemudian membubarkan diri dan sebagian melarikan diri ke hutan-hutan. Namun, di antara mereka, sebanyak sembilan orang yang ditangkap dan ditahan.
Sampai hari ini, tujuh dari mereka sudah dibebaskan dan dua lagi, yang bertindak sebagai pemimpin, masih ditahan. "Kami sangat menyayangkan tindakan pelarangan dan pembubaran secara paksa ini. Ini kan acara tahunan, dan sudah merupakan tradisi masyarakat Papua," kata Koordinator NAPAS, Marthen Goo, dalam konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Jumat (10/8).
Marthen menjelaskan, peringatan dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional, merupakan ketetapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai Resolusi 23 Desember 1994. Ia mengatakan, "Alasan pelarangan dan pembubaran ini katanya masyarakat Papua tidak mendapat izin dari kapolda. Selain itu, katanya kegiatan ini juga tidak terdaftar di Kesbangpol," ujarnya.
Sumber : Jurnas.com
0 komentar:
Post a Comment