Australia Kembali Mengobok-Obok Papua

Papua kembali bergolak. Provinsi di ujung Timur Indonesia itu memanas lantaran maraknya isu penembakan. Beberapa waktu lalu anggota Polri, Brigadir Yohan Kisiwaitoi, tewas ditembak di ujung Bandara Enartotali. Baru-baru ini, seorang pemimpin kemerdekaan Papua, Mako Tabuni, tertembak mati.

Tabuni ditembak ketika lari dari polisi di sebuah jalan sepi di ibukota Papua. Pendukung Tabuni mengatakan kepada media Australia bahwa pemimpinnya dibunuh petugas berpakaian Detasemen Khusus 88.

satuan khusus kepolisian yang dibentuk setelah bom Bali tahun 2002 itu sebagian dilatih dan didanai Australia. Negara tersebut tidak bisa memastikan apakah Detasemen 88 terlibat dalam kematian Tabuni.

Menko Polhukam, Djoko Suyanto, telah menegaskan bahwa penembakan atas pemimpin Komite Nasional Papua Barat pada 14 Juni 2012 itu karena ia melawan saat ditangkap aparat keamanan. Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing, diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan penembakan di Papua.

Atas insiden tersebut, pemerintah Australia langsung bereaksi. Mereka meminta penjelasan seputar insiden tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menyatakan bahwa pihaknya ingin melihat Pemerintah Indonesia menyelidiki kematian Mako Tabuni.

Pernyataan carr itu dimuat Harian the Sydney Morning Herald pada Rabu, 29 Agustus 2012. Sementara siaran berita televisi ABC di Australia, pada hari yang sama, juga mengabarkan Tabuni dibunuh oleh Densus 88. Menlu Carr menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa begitu saja memercayai berita itu. Namun, Australia berharap ada penyelidikan dari Pemerintah Indonesia menyangkut kematian Tabuni. “Kami ingin Indonesia mengeluarkan saran mengenai apa yang harus dilakukan,” kata Carr kepada ABC.

Sebelumnya, isu ini sudah diangkat oleh Perdana Menteri Julia Gillard kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, pernyataan Bob Carr ini berpotensi makin menyemangati separatisme di Indonesia. Ini berdampak negatif bagi Indonesia, karena bisa mengarah kepada semakin maraknya ancaman keamanan, bahkan pertahanan Indonesia.

“Pernyataan Menlu Australia itu tidak baik bagi kedaulatan RI,” katanya. Menurut Tubagus, akan lebih baik kalau Australia meminta penjelasan kepada Pemerintah Indonesia terkait Mako Tabuni. Hasanuddin menjelaskan pernyataan Australia seperti itu bisa jadi berawal dari penilaian dunia Internasional terkait pembelaan HAM.

Indonesia dinilai intoleran, karena kurang melindungi hak minoritas. Ditambah lagi, konflik Sampang beberapa waktu lalu pecah. “Ini semakin memicu publik beranggapan bahwa HAM di Indonesia memang diabaikan,” ujarnya.

Namun demikian, pernyataan seperti itu hanya akan memicu maraknya separatisme di Indonesia. Kaum separatis semakin mendapatkan ruang sehingga mereka mendapatkan pembelaan akan aksinya yang merugikan keutuhan NKRI. “Ini harus diwaspadai,” kata Hasanuddin.

Sementara pakar hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai, insiden penembakan oknum OPM di Papua Barat, berkaitan dengan kedaulatan NKRI. Pemerintah negara lain tidak memiliki kepentingan dengan insiden tersebut. “Saya rasa itu murni urusan dalam negeri kita,” jelasnya.

Jika Pemerintah Australia berkeinginan untuk mendapatkan penjelasan seputar insiden itu, kata dia, maka seharusnya langsung berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia nantinya akan menjawab apa saja penjelasan yang diinginkan Pemerintah Australia.

Permintaan penjelasan seperti itu, menurutnya, adalah bagian dari diplomasi yang menjunjung tinggi etika berhubungan antar negara. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Australia. Begitu juga sebaliknya. “Akan lebih baik jika salah satu pihak jika bermasalah, langsung berkomunikasi,” imbuhnya.

Menurut Hikmahanto, Papua dan Papua Barat memang kerap terjadi gangguan keamanan. Pelakunya adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka kerap menginginkan berpisah dari NKRI. Apa yang mereka lakukan mendapatkan perlawanan dari Pemerintah Indonesia. Perundingan antara kedua belah pihak hampir saja terjadi.

Senada dengan Hikmahanto, pakar hubungan internasional Universitas Pertahanan (Unhan), Bantarto Bandoro, menilai bahwa Australia kembali campur tangan mengenai urusan dalam negeri Indonesia. Pernyataan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr yang ingin melihat Pemerintah Indonesia menyelidiki kematian Mako Tabuni, tokoh Komite Nasional Papua Barat, dilihat sebagai intervensi.

“(Penembakan Mako Tabuni) murni urusan dalam negeri kita,” kata Bantarto dengan tegas, Kamis (30/8). Dia mengatakan, Australia tidak berhak mengatakan atau meminta hal tersebut karena Mako Tabuni adalah urusan dalam negeri Indonesia.

Sikap Australia, kata Bantarto, tidak boleh didiamkan. Pemerintah Indonesia harus bisa mengemas apa yang terjadi di Papua tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Yang terjadi di Papua adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak.

Bantarto mengusulkan, pemerintah harus menegaskan secara terbuka bahwa kasus di Papua itu merupakan persoalan dalam negeri. “Kita yang punya otoritas. Pemerintah Australia tak perlu berkomentar. Ini penanganan kita,” tegasnya. (HP)

 Sumber: anastix.net