Jayapura - Mayoritas atau sekitar 90 persen sekolah negeri di Jayapura, Papua masih memungut biaya pendidikan.
Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga kajian CSIS bersama ICS Papua di sepuluh sekolah di Kota Jayapura. Koordinator Program CSIS Vidhyandika Perkasa mengatakan seharusnya biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMA di Kota Jayapura tidak dipungut biaya alias gratis.
“Dan misalnya dari aspek uang masuk atau uang bulanan, seragam, buku, semua harus bayar. Ini negeri dan 90% bayar dan harus bayar. Dan misalnya untuk uang masuk dari 10 sekolah itu 91,8% harus membayar. Hanya 8,2 yang gratis. Misalnya untuk buku pelajaran mereka rata-rata orang tua murid harus bayar kira-kira Rp 10-50 ribu. Misalnya untuk seragam juga hal yang sama, rata-rata membayar Rp 100 ribu-an. Tapi tetap kan kalau sekolah itu gratis ya harus gratis semuanya harus gratis tidak ada elemen penarikan uang dari masyarakat,” jelasnya.
Perkasa menambahkan masyarakat bisa melaporkan kualitas pendidikan dan kesehatan kepada lembaga tersebut. Caranya dengan mengisi kartu pelaporan warga yang telah disebar CSIS dan ICS Papua. Laporan itu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan daerah. Kartu tersebut juga sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Kota Jayapura.
KBR68H
Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga kajian CSIS bersama ICS Papua di sepuluh sekolah di Kota Jayapura. Koordinator Program CSIS Vidhyandika Perkasa mengatakan seharusnya biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMA di Kota Jayapura tidak dipungut biaya alias gratis.
“Dan misalnya dari aspek uang masuk atau uang bulanan, seragam, buku, semua harus bayar. Ini negeri dan 90% bayar dan harus bayar. Dan misalnya untuk uang masuk dari 10 sekolah itu 91,8% harus membayar. Hanya 8,2 yang gratis. Misalnya untuk buku pelajaran mereka rata-rata orang tua murid harus bayar kira-kira Rp 10-50 ribu. Misalnya untuk seragam juga hal yang sama, rata-rata membayar Rp 100 ribu-an. Tapi tetap kan kalau sekolah itu gratis ya harus gratis semuanya harus gratis tidak ada elemen penarikan uang dari masyarakat,” jelasnya.
Perkasa menambahkan masyarakat bisa melaporkan kualitas pendidikan dan kesehatan kepada lembaga tersebut. Caranya dengan mengisi kartu pelaporan warga yang telah disebar CSIS dan ICS Papua. Laporan itu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan daerah. Kartu tersebut juga sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Kota Jayapura.
KBR68H
0 komentar:
Post a Comment