Masyarakat Papua Tagih Janji Jokowi

Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu memaparkan tuntutan warga Papua.

JAKARTA - Enam bulan memerintah, Presiden Joko Widodo masih disibukkan dengan pencitraan. Sementara janji-janji untuk membangun tanah Papua sampai saat masih sebatas janji,  tak kunjung ditepati.

“Sampai saat ini belum ada terapi khusus bagi perubahan di tanah Papua,” papar Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu Kamis (24/4).

Bandingkan dengan Presiden SBY, begitu dilantik langsung menerbitkan Perpres No 54 tahun 2004 tentang MRP. Meskipun SBY terkesan sangat hati-hati namun harus jujur diakui bahwa perhatian SBY dan penanganannya bagi percepatan pembangunan Papua sangat manusiawi dan bermartabat.

Lambatnya gerakan Jokowi untuk Papua diakui Hengky salah satunya karena pemerintahan Jokowi-JK terlalu sarat dengan hiruk pikuk politik. Jika ini berlanjut terus dikhawatirkan riuh politik akan menenggelamkan 9 program prioritas Jokowi teristimewa program revolusi mentalnya.

Hengky mengingatkan pada  kunjungannya ke Jayapura 27 Desember 2014 lalu, Jokowi telah menjanjikan pembangunan dan rehabilitasi pasar-pasar tradisional dan modern, yang konon harus selesai dalam setahun. Ternyata sampai hari ini belum jelas bentuk dan wujud pasarnya. Sebaliknya justeru orang-orang disekitar istana saling berebut dan kavling proyek rehablitasi pasar Papua.

Rakyat Papua yang sudah mengintegrasikan diri dengan NKRI sejak 52 tahun lalu lanjut Hengky sangat berharap terjadinya perubahan. Terutama dari sisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang sampai kini jauh tertinggal dibanding wilayah lain.

“Jadi sebaiknya hentikan pencitraan demi pencitraan dan fokuslah pada tugas utamanya,” tukas Hengky. Diakui pembangunan yang dilaksanakan di Papua lebih kental nuansa politiknya dibanding tujuan mensejahterakan rakyat. Pengkaplingan daerah semata-mata untuk berbagi kekuasaan tetapi imbas bagi rakyat tidak ada.

Selain itu rakyat Papua juga menuntut agar Jokowi mengganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise yang  dinilai tidak memiliki kapabilitas apa-apa. Sebagai seorang profesor mestinya Yohana memiliki ide-ide cemerlang untuk pemberdayaan perempuan.

“Kami malu orang Papua kok miskin ide. Lebih baik bukan orang Papua tapi bagus kerjanya,” tandas Hengky.

Menurutnya untuk membangun Papua, persoalan infrastruktur dan SDM harus menjadi prioritas utama. Papua harus dibangun atas dasar kajian ekonomi global dengan mengutamakan kekayaan lokal dan bukan atas dasar kesukuan atau premodialisme seperti yang sekarang terjadi. (Inung)

 poskotanews