 |
| Kartu Papua Sehat (tabloidjubi.com) |
Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra di Timika, Rabu (31/8/2016), mengatakan Mimika menerima alokasi 183.260 KPS dari Dinkes Provinsi Papua.
Hingga memasuki akhir Agustus 2016, KPS yang telah didistribusikan 26.714 kartu kepada 44 kelurahan dan kampung pada delapan dari 18 distrik di Mimika.
"Terakhir kami lakukan pembagian KPS di delapan kampung di Distrik Agimuga yaitu pada 18-19 Agustus dengan jumlah 849 kartu. Kami menugaskan petugas puskesmas dan pustu di wilayah Agimuga untuk melanjutkan pendataan dan pembagian KPS ke masyarakat yang belum menerima," kata Reynold.
Ia mengatakan penyaluran KPS merupakan komitmen Pemprov Papua dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat asli Papua.
"Pada prinsipnya, KPS mendukung kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Mimika Sehat (KMS)," kata Reynold.
"Terakhir kami lakukan pembagian KPS di delapan kampung di Distrik Agimuga yaitu pada 18-19 Agustus dengan jumlah 849 kartu. Kami menugaskan petugas puskesmas dan pustu di wilayah Agimuga untuk melanjutkan pendataan dan pembagian KPS ke masyarakat yang belum menerima," kata Reynold.
Ia mengatakan penyaluran KPS merupakan komitmen Pemprov Papua dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat asli Papua.
"Pada prinsipnya, KPS mendukung kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Mimika Sehat (KMS)," kata Reynold.
KPS tersebut, katanya, menanggung penuh biaya rujukan pasien dari puskesmas pedalaman ke fasilitas kesehatan di Kota Timika, bahkan rujukan ke rumah sakit berfasilitas lengkap di luar Papua.
"Bagi orang asli Papua yang sulit memiliki keturunan, KPS juga siap menanggung biaya untuk program bayi tabung," kata Reynold.
Dengan adanya tiga kartu jaminan kesehatan masyarakat di Mimika, yaitu BPJS Kesehatan, KPS, dan KMS, katanya, seharusnya masyarakat setempat semakin terlindungi dalam hal pelayanan di bidang kesehatan.
Apalagi melalui sistem kapitasi, puskesmas telah dibayar di muka.
"Jadi, tidak ada alasan petugas kesehatan tidak melayani masyarakat atau membiarkan fasilitas kesehatan kosong tanpa petugas," kata Reynold.
Hingga kini, KPS belum menggunakan sistem kapitasi karena belum terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Meski demikian, puskesmas tetap mendapatkan bantuan operasional kesehatan dari dana Otsus yang diserahkan per tahun.
Pemerintah menargetkan seluruh kartu jaminan kesehatan akan terintegrasi pada 2019 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Pada tahun itu juga, ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia memilki jaminan kesehatan.
NETRALNEWS.COM
0 komentar:
Post a Comment