DPR Papua Tak Dewasa Berpolitik

Written by Robert Wanggai  JUBI – Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Provinsi Papua, Marthinus Werimon menyatakan kekecewaannya terhadap DPR Provinsi Papua yang tidak hadir dalam rapat bersama Dirjend Otda dalam rangka klarifikasi Perdasus Pikada Provinsi Papua yang berlangsung di ruang rapat Mendagri Lantai 2 Gedung A Jalan Merdeka Utara Jakarta, Rabu, (7/3).

“Kekecewaan kita, kenapa Dewan (DPR{) tidak hadir, mereka harus menunjukkan sikap kenegaraan yang baik,” ungkap Martinus Werimon kepada tabloidjubi.com di Jakarta. Menurut mantan Sekretaris KNPI Provinsi Papua itu bahwa yang dilakukan DPR Papua tidak menunjukkan sikap kedewasaan berpolitik. Bahkan kecenderungan wakil rakyat itu sering melakukan debat public di media. Cara-cara ini kata Marthinus Werimon tidak beretika.

“Tidak harus debat public di media, ini tidak beretika. Komunikasi politik harus dilakukan salah satunya dengan pertemuan (bersama Dirjend Otda) langsung,” ungkap Werimon. Tinus panggilan akrabnya itu lebih jauh menilai kalau DPR Papua tidak memiliki kerendahan hati untuk memposisikan dirinya sebagai politikus. Werimon yang pernah menjadi anggota DPR Papua itu menyesalkan ketidakhadiran DPR Papua dalam forum dimaksud. Dia berharap kedepannya harus dihindari pernyataan yang kontra produktif di lapangan.

Selain DPR Papua, juga tidak hadir Ketua Majelis Rakyat Papua yang diundang. Kedua lembaga berpengaruh di Papua itu adalah dua dari empat lembaga yang diundang oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjend Otda), Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA. Dari pantauan tabloidjubi.com dua lembaga yang hadir, masing-masing pejabat Gubernur Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Beny Sweny. Selain itu  Sekda Provinsi Papua beserta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

Dirjend Otda Depdagri, Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengundang kembali DPR Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama  untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua.
“Dewan ingin kami berikan peran,” bilang Dirjend Otda.  Sekda Provinsi Papua, Drh. Constan Karma pun menyatakan keprihatinan  mengapa Provinsi Papua Barat lebih dulu menyelesaikan Pilkada, sementara Provinsi Papua belum. (JUBI/Roberth Wanggai)

Sumber