Pemerintah Sengaja Biarkan KB, Miras dan HIV/AIDS Menjadi “Mesin Pembunuh” di Papua

Save Our Pa

Program Keluarga Berencana (KB), bebasnya peredaran Minuman Keras (Alkohol) dan Penyebaran Penyakit HIV/Aids melalui sex bebas adalah merupakan salah satu strategi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengurangi populasi penduduk Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketiga hal ini secara tidak langsung sudah menjadi mesin pembunuh dan penghancur bagi Rakyat (orang asli papua) Papua.

Tanpa Rakyat Papua sadari, program pemerintah (KB), Miras dan penyebar penyakit HIV/Aids telah dengan sengaja dipelihara untuk membatasi angka kelahiran atau jumlah penduduk orang asli Papua di Papua.

Dengan demikian, Orang Asli Papua bukannya bertambah banyak, namun semakin berkurang, dengan perbandingan 30 persen Orang Asli Papua dan 70 Persen Orang Pendatang (Non Papua).

Selain ketiga faktor diatas, diketahui juga bahwa, kurangnya populasi penduduk asli Papua disebabkan oleh masalah sosial dan pelanggaran HAM dan penyebab utamanya adalah migrasi penduduk dari luar Papua. Orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya dikarenakan adanya faktor keinginan menguasai Tanah Papua untuk kepentingan ekonomi.

Hal ini disampaikan salah satu Tokoh Intelektual Amungme, Titus Kemong, Jumat (9/3) kepada Suara Papua di Timika.

Diakui, KB boleh-boleh saja namun perlu dilihat dan sasarannya kemana. Mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sangat baik tetapi kalau dilihat dari sudut pandang Populasi penduduk apakah hal ini tidak membawa dampak negatif bagi orang Papua?

“Program ini baik, tapi kami orang Papua asli tambah kurang, bukan banyak,” jelas Titus.

Sungguh aneh” itulah kalimat yang dilontarkannya saat mengetahui populasi orang asli Papua hanya 30 persen, sementara penduduk non Papua mencapai 70 persen.

Karena itu dirinya mengatakan, kalau bisa sasaran program KB ditujukan dan diterapkan kepada penduduk non dengan alasan jumlah penduduk non Papua populasinya sangat melebihi populasi Orang Asli Papua.

Selain program KB, dirinya juga memprediksi ada dua faktor lagi yang menyebabkan populasi jumlah penduduk rakyat Papua berkurang yakni, Minuman Keras (Miras) dan penyebaran penyakit HIV/Aids yang ditularkan melalui sex bebas.

“Walau sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tetap kita lihat Miras masih bebas dijual. Kalau sudah miras pasti ujungnya melakukan hal-hal negatif seperti main perempuan dilokalisasi dan hal-hal negatif lainnya, sampai ujungnya bisa tertular penyakit HIV/AIDS,” Kata Titus.

Memang perlu ada kesadaran dari masyarakat, tetapi setidaknya pemerintah harus punya itikad baik untuk menekan dan membatasi peredaran Miras dan pengiriman pekerja Sex di Papua.

Dengan begitu jumlah Populasi Penduduk Papua di Papua tidak semakin berkurang.

Menurut pengamatan dia, sepertinya persoalan ini sengaja dipelihara dan dibiarkan terjadi di Bumi Papua.

“Jangan-jangan mereka sengaja membunuh kita dengan cara seperti ini,” jelasnya.

Terlepas dari KB lanjutnya, berbicara kasus Miras di Timika sangat berat karena standart peredaran Miras ditimika diperankan/dibekap oleh oknum-oknum kepentingan dan hal ini sangat sulit ditindak lanjuti diibaratkan seperti benang yang terlingkar dan sulit dibetulkan kembali.

Dalam tahun 2012 ini saja jumlah korban Miras mencapai 12 orang, Yakni bulan Januari korban Miras 7 orang di Jita Distrik Jita Kabupaten Mimika, Papua dan 5 korban dibulan Februari. Semuanya didominasi oleh masyarakat asli Papua.

Peraturan Daerah (Perda) di Timika sudah ada yang mengatur tentang peredaran Miras, namun sampai saat ini Perda Miras ini tidak diimplementasikan dengan baik.

“Sudah ada Perda tapi tetap saja Bir, vodka dan minuman keras lainnya masih bebas dijual di Timika,” ungkapnya.

Selain itu, tingkat pengiriman pekerja sex dibawah umur masih terjadi ditimika. Yang menjadi kendala adalah kurang pengontrolan dari pemerintah daerah setempat.

Kata Titus, semua ini disengaja untuk memunahkan penduduk asli Papua, karena sebagian besar Orang Asli Papua terkadang terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Dan strategi terstruktur ini dimainkan untuk menghilangkan populasi penduduk asli Papua.

Info terkait, sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai, kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/3) di Jayapura, menegaskan bahwa, tujuan utama Program program KB bukanlah untuk membatasi angka kelahiran, namun mengatur dan merencanakan kelahiran yang baik agar diperoleh anak-anak sehat dan cerdas serta ibu yang sehat dengan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kebahagian keluarga.

Yang menjadi tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Walaupun setiap tahun Pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, namun penurunan jumlah penduduk ini harus lebih dipercepat lagi.

Menanggapi hal itu, Gubernur berharap, setiap stacholder dapat mencocokan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan KB dengan program penanggulangan kemiskinan.

Gubernur, berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPDKB) di Kabupaten/Kota agar mampu meyakinkan para Bupati dan Wali Kota, tentang pentingnya strategis program KB bagi investasi pembangunan manusia Indonesia menuju kesejahteraan.

Pemahaman inilah yang harus segera mungkin disosialisaikan ke masyarakat hingga ke kampung-kampung.

Untuk diketahui, pengurangan populasi penduduk Papua paling banyak disebabkan oleh Kasus-kasus HAM/kekerasan yang terjadi di Papua, diantaranya: Konflik Horizontal yang terjadi di daerah Pegunungan contoh: Kabupaten Puncak, Eduda Paniai, dan Jayapura belum lama ini. Disertai juga dengan banyaknya Migran atau penduduk (Non Papua) di Papua.

Sumber : centraldemokrasi