Ratusan massa KNPB yang melakukan aksi demo di lapangan Makam Theys, Rabu (7/2) kemarin. |
Meski aksi demo ini dipusatkan di lapangan makam Theys, namun dari pantauan Cenderawasih Pos, akibat aksi demo ini juga sempat menyebabkan arus lalu lintas di jalan utama Kota Sentani macet sekitar 3 jam lebih. Pasalnya, sebelum ke lapangan Makam Theys, massa yang mendapat pengamanan ketat dari aparat ini sempat berkumpul di pertigaan Pos Tujuh Sentani sebelum akhirnya bergerak dengan berjalan kaki ke makam Theys.
Selain menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, aksi demo KNPB ini juga membuat sejumlah pengusaha dan pemilik took di sepanjang jalan yang dilewati masa KNPb ini cenderung memilih untuk menutup sementara tokonya. Terkait dengan aksi demo ini, sebagian warga yang lain memilih untuk tidak beraktifitas atau melewati jalan utama kota Sentani.
Bahkan, wartawan yang hendak meliput kegiatan tersebut sempat diusir dan dilarang untuk tidak masuk ke lapangan Makam Theys. Namun, sekitar pukul 17.00 WIT setelah melakukan kordinasi dengan pihak Panitia penyelenggara akhirnya Cenderawasih Pos bisa masuk untuk meliput meski harus melewati pemeriksaan pihak keamanan KNPB.
Ketua I KNPB Provinsi Papua, Mako Tabuni saat ditemui mengatakan kegiatan aksi demo ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat Papua Barat untuk mendukung peluncuran IPWP Australia-Pasifik yang diselenggarakan di Canbera Australia, dan juga untuk mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera dilakukan Referendum.
“Aksi demo ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari masyarakat Papua Barat yang selama ini sudah lama ditindas oleh bangsa Indonesia, dan selain itu kami meminta supaya segera di lakukan Referendum serta untuk memberitahukan hasil peluncuran IPWP Australia-Pasifik yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 kemarin,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di sela kegiatan demo di lapangan Makam Theys, Rabu(7/3).
Menurutnya, dari hasil peluncuran IPWP untuk Australia- Pasifik tersebut sudah ada sekitar 4 hal yang telah disepakati yaitu, Pertama, Parlemen Australia akan berupaya mendesak Pemerintah Australia menghentikan bantuan militer untuk Indonesia, Kedua juga konsen pada pembebasan tahanan politik Papua, Ketiga mendesak Pemerintah Pusat di Jakarta agar membuka akses Internasional untuk investigasi di Papua, serta keempat Parlemen Australia berupaya membangun komunikasi tentang apa yang di inginkan oleh rakyat Papua yaitu Hak Penentuan nasib sendiri (Referendum).
“Oleh karena itu kita berharap dengan adanya hasil dari peluncuran IPWP untuk Australia-Pasifik ini kami berharap supaya Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dari Papua Barat dan segera untuk dilakukan Referendum,”pungkasnya(ans/tri)
Sumber |
0 komentar:
Post a Comment