HAM di Papua Belum di Prioritaskan

Kristina Neubaeur Faith Based Network on West Papua (FBN)

JUBI --- Faith Based Network on West Papua (FBN) megaku hingga kini perlindungan hak asasi manusia di tanah Papua belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan HAM di Papua juga belum di jamin

 

Hal ini disampaikan Kristina Neubaeur dari Faith Based Network on West Papua (FBN) saat membacakan laporan peluncuran international ‘Hak Asasi Manusia’ di Papua tahun 2010-2011 di Aula P3W Padang Bulan di Abepura, Jayapura, Papua, Sabtu (21/4). Kristina mengaku, Faith Based Network on West Papua (FBN), Franciscan International, Papua Land of Peace dan Asian Human Right Commission sudah meluncurkan laporan tersebut dalam bahasa inggris pada 2 November 2011 di Genewa, Swiss Judul asli dalam laporan berbahasa inggris adalah Untuk peluncuran laporan HAM internasional di Genewa, Kedutaan Besar Republik Indonesia di PBB juga di undang hadir.

Di dalam sebuah dialog dengan FBN dan LSM internasional yang lain, wakil dari pemerintah Indonesia mengatakan sebagai respon terhadap laporan HAM internasional bahwa ‘perlindungan HAM sudah menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Indonesia.’ “Kami dari FBN sangat tidak setuju dengan statement tersebut, karena perlindungan HAM belum menjadi prioritas Pemerintah Indonesia di tanah Papua,” kata Kristina. 

Lanjut dia, perlindungan HAM di Papua juga belum di jamin. Bantahan ini dapat di buktikan dengan laporan terbaru dari FBN. Dari data yang di peroleh, laporan HAM 2010/2011 mendokumentasikan pelangaran HAM terjadi di berbagai aspek. Masing-masing aspek politik, aspek ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat asli Papua sepanjang 2010-2011. Namun, FBN sangat menyesal karena dalam waktu persiapan laporan tersebut, terjadi lagi pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat asli Papua yakni pada 19 Oktober 2011 setelah Kongres Rakyat Papua III. Pelanggaran HAM di tanggal itu terjadi saat penyusunan laporan HAM-FBN sudah hampir selesai. 

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran dalam kongres tidak masuk dalam laporan FBN. Tetapi, semua pelanggaran yang terjadi pada tanggal 19 Oktober sudah di laporkan dalam beberapa surat dari FBN kepada pihak-pihak tertentu, termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan di layangkan ke SBY pada tanggal 10 Desember 2011. 

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua di Jayapura, Ruben Magai dalam pemaparan materinya mengatakan, hingga kini setiap laporan tentang pelanggaran HAM dan masalah sosial lainnya yang disusun oleh individu, lembaga, gereja maupun organisasi lokal lainnya di Papua, pemerintah selalu menilai tindakan itu sebagai perlawanan sebagai negara. Tak hanya tuduhan itu, mereka yang menyusun laporan tersebut distigma sebagai kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Sampai sekarang, mereka yang sementara bekerja untuk menyusun laporan tentang hak asasi manusia dan pelanggaran HAM serta masalah sosial lainnya, selalu saja dinilai sebagai separatis dan OPM. Ini yang menggagalkan setiap laporan yang dibuat,” ujar Ruben. (Jubi/Musa Abubar)

JUBI