Tiga Provinsi Ditetapkan Berkinerja Terbaik

JAKARTA-Untuk kesekian kalinya, Provinsi Kepulauan Riau tidak memperoleh kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dinilai berkinerja terbaik.
Surat keputusan terkait hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diserahkan Wakil Presiden RI Boediono kepada Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jateng Rustriningsih, dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Rabu (25/4/2012) di Jakarta. Penyerahan penghargaan diserahkan dalam Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan, penilai terhadap tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota berkinerja terbaik melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.  "Jadi selain ada Kemendagri, ada juga Kemenkeu, Kemen PAN-RB, Kemkum HAM, Setneg, Bappenas, BKN, BPKP, BPS dan LAN terlibat dalam evaluasi ini. Hasilnya Jatim peringkat I, Jateng peringkat kedua, dan Sulsel ketiga," kata Djohermansyah.

Menurutnya, dari hasil evaluasi tersebut, dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Sedangkan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, akan mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memberikan insentif bagi daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Untuk lebih memotivasi daerah yang berkinerja baik, saya akan menghadap Menkeu, untuk membicarakan agar daerah yang berkinerja baik, mendapat insentif yang sangat terasa bedanya bagi mereka," kata Gamawan.

Selain diumumkan tiga provinsi berkinerja terbaik, juga diumumkan 10 kabupaten dan 10 kota berkinerja terbaik. Dari hasil yang diumumkan tak satupun kabupaten/kota di Riau yang masuk 10 besar kabupaten dan kota berkinerja terbaik. 

Sepuluh kabupaten itu secara berturut-turut adalah Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo dan Bogor.

Adapun 10 kota berkinerja terbaik secara berurutan adalah Kota Yogyakarta, Kota Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar, dan Cimahi.

Sementara itu, terkait hasil evaluasi terhadap daerah pemekaran baru. Untuk tingkat provinsi hasil pemekaran, dari tujuh provinsi, terbaik diduduki Provinsi Bangka Belitung, disusul Kepulauan Riau, Gorontalo, Banten, Maluku Utara, Papua Barat, dan terakhir Sulawesi Barat.

Untuk peringkat satu hingga empat skornya tinggi, yang tiga terakhir "sedang". "Untuk provinsi tak ada yang rendah. Jadi sudah jalan otonomi daerahnya," kata Djohermansyah Djohan di kantornya, Selasa (24/4).

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mendapatkan skor tertinggi adalah  Kabupaten Boalemo (peringkat pertama) dan Kabupaten Luwu Utara di posisi kedua. Untuk posisi terendah, dari paling buncit, Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Panajam Paser Utara, Kepulauan Mentawai, dan Manggarai Barat. Jadi ada lima daerah yang skornya rendah.

Djohemansyah menyebutkan, ada daerah yang belum menyerahkan laporan kinerjanya, antara lain Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga tidak ikut dinilai. "Ini indispliner sehingga tak bisa dinilai," ulasnya.

Terhadap daerah yang nilainya rendah akan dilakukan penguatan kapasitas di aspek yang dinilai lemah. Misal lemah di aspek pengelolaan keuangan, maka aspek itu yang akan diperkuat. Jika dalam tiga tahun setelah dilakukan penguatan tidak juga ada perubahan, maka daerah tersebut terancam digabungkan dengan daerah lain. "Ujungnya bisa dilikuidasi, bisa merger lagi," katanya.

Dikatakan, penilaian terhadap tujuh provinsi hasil pemekaran dilakukan oleh tim pusat. Sedang untuk tingkat kabupaten/kota, dilakukan oleh tim provinsi.
(surya)

batamtoday