![]() |
| ilustrasi (foto) |
"Seharusnya sekecil apapun masalah keamanan, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan harus bisa mengatasi," kata Syahganda di Jakarta, Rabu (13/6), menanggapi pernyataan Presiden yang disampaikan pada sidang kabinet terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (12/6).
Ia menyatakan kondisi di Papua tergolong mencemaskan, yang selama kurang dua pekan sejak 29 Mei-10 Juni 2012 terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), kemudian seorang pelajar SMU Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya menewaskan anggota TNI Pratu Doengki Kune. Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil yaitu Iqbal Rivai serta Ardi Jayanto.
Selang hari berikut (6/6) kasus serupa menimpa PNS Kodam Cenderawasih Arwan Apuan, yang disusul penembakan terhadap satpam supermarket Tri Sarono pada Minggu malam (10/6).
Di Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga Anton Arung Tambila juga ditembak oleh orang tak dikenal pada 29/5 saat berada di warung kelontong.
Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden Yudhoyono sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring penciptaan rasa damai bagi warga Papua.
"Orang Papua mengharapkan kejujuran dan empati SBY bukan mengabaikan harapan ataupun perasaannya dalam mendapatkan hak perlindungan negara," katanya.
Ia menegaskan pemerintah semestinya benar-benar memastikan keamanan di Papua dan kalaupun ada gangguan keamanan dapat segera diatasi dan mereka yang mengganggu keamanan segera ditindak secara hukum.
"Kalau terjadi peristiwa penembakan beruntun dan tidak ada pelaku yang ditangkap justru membuat rakyat resah. Belum lagi soal pertikaian antarwarga di Papua," katanya.
Ia menambahkan Presiden harus benar-benar mengayomi dan melindungi rakyat dari ancaman gangguan keamanan.
Penanganan persoalan Papua langsung di bawah Presiden Yudhoyono, katanya, wajar karena persoalannya tidak sederhana dan telah menguat sebagai isu di tataran internasional.
"Apalagi ayahanda mertuanya, Sarwo Edhi Wibowo, pernah menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih pada 1968-1970 dan relatif membuat Papua tidak bergolak kala itu," katanya. (Ant/OL-2)
MICOM

0 komentar:
Post a Comment