Kolonialisme Indonesia DI Papua dan Upaya Genocida Rakyat Papua oleh Indonesia

Pembunuhan Demi Pembunuhan Rakyat Pribumi di Nyatakan Genocida baik Rakyat sipil mupun OPM karena mereka semua orang asli Papua yang memiliki Tanah Papua

 Berbicara persoalan Papua harus melihat fakta sejarah West Papua pada 1961. Sebuah bangsa yang merdeka menetukan Nasipnya sendri self determination. Dalam pebukaan UUD Indonesia tahun 1945 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …dan seterusnya.

Kemerdekaan hak segalah bangsa hidup merdeka dan menentukan nasipnya sendiri sebagai suatu bagsa. Tdak boleh dijajah oleh bangsa mananpu atas dasar kebebasan menetukan nasipnya sendiri.

Penembakan aktivis Papua Mako tabuni akan ada Intervensi asing PBB ke Papua. Karena penembakannya berkaitan dengan aspirasi papua menutut referendu di papua. Dalam waktu dekat atau lambat indonesia akan menghadapi itu.

Karena penembakan warga, penangkapan dengan bebagai cara untuk menjerat para aktivis papua merdeka.

Sikap kolonialisme dan fakta sejarah

Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.

Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni sepert.

“ Kolonialisme hadir karena sumberdaya alam melimpah dan para penguasa ingin mengkeruk suberdaya alam sebesar-besarnya, dan memenuhi kekayaannya di Ibukota negaranya. Antara imperialime kuno dan imperialsme moderen”

Perjuangan rakyat biasa muncul akibat ekspolotiasi dominasi sumberdaya alam, kekuasaan kekuasanaan militerisme terhadap rakyat pribumi, mau tidak mau akan terjadi perlawanan pemberotakan terhadap kolonialisme. Terutama terkait penembakan wakil ketua KNPB Mako Tabuni akibat kekuasaan pemerintahan Indonesia terhadap rakyat pribumi Papua.

Penembakan Mako Tabuni oleh Densus 88 disengaja, karena terkait dengan perjuangan Papua menutut referendum. Masyarakat yg terjaja bisasanya berada dibawa kekuasaan aparat keamanan militer yang referesif.

“Pembunuhan Ketua I KNPB Mako Musa Tabuni belum terbukti dia yang melakukannya, jika asal di tuduh pelakunya akan berkeliaran. Karena poisi mengira-ngira pelakunya Buktar Tabuni dan Kawan-Kawanya????”

Mau tidak mau kejadian demi kejadian menjadi perhatian kemanusiaan di papua. Ini bukan karena kriminal biasa tapi ada pelanggaran HAM dibalik pembunuhan ketua I KNPB tersebut.

Indonesia akan bersiap menghadapi Intervensi asing atas persoalan gejolak di papua tersebut. Karena kemanusiaan di papua sudah sangat mengkawatirkan.

Perlawana rakyat papua ini berdasarkan sejarah merekaa sebagai sebuah bangsa mereka pada 1 Desember 1961 sudah terbentuk sebuh bangsa yang beradap.

Setelah Ir. Sukarno mengumumkan TRIKORA 19 Desember 1961 di Yogyakarta (tiga komando rakyat) Indonesia menjalankan aneksasi pada tahun 1963 dengan jalan PEPERA 1969 Cacat Hukum. Yang seharusnya One Man One Vote (satu orang satu suara) tdak di jalankan tapi Many man One Vote (banyak Orang satu suara) dikenal sebagai musyawarah untuk mufakat.

PEPERA (Penetuan Pendapat rakyat Irina barat berada di bawah todongan Militer Indonesia suarah itu tidak berjalan bebas dan rahasia dari 1.025 orang yg mengikuti pepera tersebut dari jumblah rakyat Papua 809.377 penduduk irian Barat.

Dalam penetuan pendapat tersebut tdak sah karena PEPERA yang di lakukan pada 14 juli 1969 berada dibawah todongan militer Indonesia. Makanya orang Papua tidak setuju masuk kedalam NKRI.

Pemasukan wilaya papua kedalam NKRI sebagai caplokan pemasaan masuk kedalam Indonesia bukan atas darar kesepakatan orang pribumi Papua.

PERJUANGA orang papua untuk mencapai kemerdekaan penuh tanpa interdependensi indonesia di Papua.

Berbagai pelanggaran HAM (hak asasi manusia” di cabik-cabik oleh pemerintah Indonesia dengan pendekatan kemanusia sangat kejam dan biadap dengan menggunakan pedekatan militer TNI/POLRI di Papua.

Berbagai pembunuhan penembakan terjadi di seantero pulau papua mulai dari Sorong sampai samurai. Dengan pendekatan militer ini tidak menghasilkan apapun terhadap keamanan di papua. Tapi apakah pandangan keamanan internasional terhadap kekerasan militer indonesia pelanggaran HAM di Papua.

Indonesia memperburuk citra HAM Di Internasional

Penembakan pembunuhan aktivis perjuangan kemerdekaan Papua semakin merusak citra Indonesia di mata Internasional sebagai pelanggar HAM di tanah Papua. Karena sejak berintegrasi kedalam indonesia papua sama saja masih terjajah oleh penempatan pasukan penembakan terhadap orang asli papua dalam menuntut kemerdekaan.

Dunia menjamih HAM bebas berdemokrasi menetukan pendapat dimuka umum. Tidak bisa di batasi oleh siapapun. Pelangaran HAM papua merusak citra Indonesia di mata internasional.

Perampasan pulau Papua oleh Indonesia, Amerika, Australi, Inggris dan lainya.

Status pulau papua tidak aman oleh Indonesia karena sumberdaya alam melimpah. Sedang di buruh oleh negara ternama dunia.

Indonesia tidak aman mempertahankan wilayah papua selama-lamanya karena papua akan ada interfensi asing masuk ke papua. Semakin kejahatan kemanusia di lakukan terhadpa aktifis pejuangan OPM Indonesia akan semakin di sudutkan dalam bebagai pelanggaran HAM tersebut.

Seharusnya tidak melakukan pendekatan militer di tanah Papua.

Pengkritik post-kolonialisme seperti Frans Fano berpendapat bahwa kolonialisme merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi.
Penulis dan politikus India Arunhadi Roy berkata bahwa perdebatan antara pro dan kontra dari kolonialisme/ imperialisme adalah seperti “mendebatkan pro dan kontra pemerkosaan”.
Lihat juga neokolonialisme sebagai kelanjutan dari dominasi dan eksploitasi dari negara yang sama dengan cara yang berbeda (dan sering kali dengan tujuan yang sama).

Media pro-Kolonialisme

Media di Indonesia belum sepenuhnya netral seperti
BBC- CNN- ALJAZERA dan media internasional yg benar2 netral di dunia internasional
Salah satu prinsip jurnalisme adalah media akan  menyediakan fakta tentang sebuah peristiwa kepada para pembaca. Tidak akan membuat penilaian dengan dirinya sendiri, karena itu adalah hak para pembaca atau pendengar. Tetapi benar-benar berbeda dalam kasus Afghanistan. Ada beberapa media mengeluarkan bertita, kebanyakan adalah berita palsu, dan membuat penilaian sendiri.
Pada dekade terakhir, peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi, sering dan pada kenyataannya menunjukkan bahwa di dalam Afghanistan, pasukan penjajah dan antek-antek mereka adalah para pelanggar yang jelas atas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam prakteknya, mereka tidak mengizinkan kebebasan berbicara. Tetapi media eksternal dan beberapa media internal tidak menunjukkan tindakan-tindakan bengis mereka. Sebaliknya, kita dapat mengatakan bahwa para penjajah Afghanistan mengunakan media hanya untuk mendistorsi kenyataan, untuk mengacaukan pemikiran masyarakat lokal dan masyarakat internasional, serta hanya untuk melawan perjuangan yang sedang berlangsung di Afghanistan.

http://arrahmah.com/read/2012/05/31/20601-media-pro-kolonialisme.html

 Ditulis Oleh

 

Ernard Takimai
www.kompasiana.com/Ernard

 www.kompasiana.com