"Kalau
Presiden menginginkan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya
jangan mengirim Densus 88. Sebab, bukan ladang tepat untuk operasi yang
karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris."
Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC)
Syahganda Nainggolan mengingatkan pemerintah bahwa Papua bukan daerah
operasi Densus 88 Antiteror.
"Kalau Presiden menginginkan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya jangan mengirim Densus 88. Sebab, bukan ladang tepat untuk operasi yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris," kata Syahganda melalui surat elektroniknya di Jakarta, Sabtu (16/6).
Terkait dengan sikap pemerintah pusat yang hendak menjadikan Papua dalam pelaksanaan Densus 88, dia menegaskan bahwa rencana itu tidak pantas dilakukan. Pasalnya, akan membuat persoalan Papua semakin keruh. Juga akan menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali.
Menurut kandidat Doktor dari Universitas Indonesia itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan dialogis dan membangun kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk mewadahi aspirasi politik guna terciptanya kemajuan Bumi Cenderawasih yang bermartabat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dalam konteks penanganan keamanan, pemerintah pusat harus dapat menjamin situasi damai sekaligus menghentikan berbagai teror penembakan yang kerap membuat ketidaknyamanan Papua," katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan Papua bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan.
Menurut Syahganda, dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua, baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua.
"Jadi, pemerintah tidak perlu terlalu ketakutan seolah-olah Papua hanya dapat diatasi dengan menghadirkan Densus 88," katanya.
Ia mengatakan bahwa penuntasan berbagai aspek persoalan Papua tidak boleh secara parsial dan melalui pendekatan keamanan semata mengingat muatannya yang tidak sederhana.
Syahganda berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung agenda pemulihan Papua serta mengambil prakarsa dialog dengan semua elemen kelompok di Papua.
Keinginan pemerintah pusat sejak 2011 untuk mengevaluasi perjalanan Otonomi Khusus Papua sejauh ini pun urung dilakukan sehingga tetap meletakkan sisi buram pelaksanaan Otsus tersebut, katanya.
"Nah, hal ini belum pernah disampaikan ke publik, apakah Otsus dan pemberian dana Otsus yang demikian besar itu benar-benar dinikmati masyarakat Papua ataukah tidak, dengan melihat keluhan-keluhan kemiskinan sebagai isu sentral Papua hingga saat ini," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa sikap Presiden untuk menempuh cara renegosiasi kontrak dengan PT Freeport di Papua juga masih menjadi tanda tanya besar yang tetap menunjukkan ketidakjelasan komitmen pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi Papua.
 |
| Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Nasional Papuan Solidarity (NAPAS) menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/6). Dalam aksinya NAPAS meminta penghentian segala bentuk kekerasan di Papua. (sumber: Antarafoto) |
"Kalau Presiden menginginkan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya jangan mengirim Densus 88. Sebab, bukan ladang tepat untuk operasi yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris," kata Syahganda melalui surat elektroniknya di Jakarta, Sabtu (16/6).
Terkait dengan sikap pemerintah pusat yang hendak menjadikan Papua dalam pelaksanaan Densus 88, dia menegaskan bahwa rencana itu tidak pantas dilakukan. Pasalnya, akan membuat persoalan Papua semakin keruh. Juga akan menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali.
Menurut kandidat Doktor dari Universitas Indonesia itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan dialogis dan membangun kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk mewadahi aspirasi politik guna terciptanya kemajuan Bumi Cenderawasih yang bermartabat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dalam konteks penanganan keamanan, pemerintah pusat harus dapat menjamin situasi damai sekaligus menghentikan berbagai teror penembakan yang kerap membuat ketidaknyamanan Papua," katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan Papua bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan.
Menurut Syahganda, dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua, baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua.
"Jadi, pemerintah tidak perlu terlalu ketakutan seolah-olah Papua hanya dapat diatasi dengan menghadirkan Densus 88," katanya.
Ia mengatakan bahwa penuntasan berbagai aspek persoalan Papua tidak boleh secara parsial dan melalui pendekatan keamanan semata mengingat muatannya yang tidak sederhana.
Syahganda berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung agenda pemulihan Papua serta mengambil prakarsa dialog dengan semua elemen kelompok di Papua.
Keinginan pemerintah pusat sejak 2011 untuk mengevaluasi perjalanan Otonomi Khusus Papua sejauh ini pun urung dilakukan sehingga tetap meletakkan sisi buram pelaksanaan Otsus tersebut, katanya.
"Nah, hal ini belum pernah disampaikan ke publik, apakah Otsus dan pemberian dana Otsus yang demikian besar itu benar-benar dinikmati masyarakat Papua ataukah tidak, dengan melihat keluhan-keluhan kemiskinan sebagai isu sentral Papua hingga saat ini," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa sikap Presiden untuk menempuh cara renegosiasi kontrak dengan PT Freeport di Papua juga masih menjadi tanda tanya besar yang tetap menunjukkan ketidakjelasan komitmen pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi Papua.
0 komentar:
Post a Comment