Pemerintah Canangkan Papua Tanah Damai

Jakarta - Pemerintah pusat telah mencanangkan Papua menjadi tanah damai. Oleh karenanya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat dalam mengelola Papua.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velik Vernando Wanggai, dalam dialog bersama Pro 3 mengatakan faktor keamanan akan menjadi prioritas pemerintah untuk membangun Papua. Karena apabila keamanan terjamin maka pembangunan ekonomi akan terus menggeliat.
“Tentu komitmen pemerintah adalah menciptakan Papua tanah damai. Kalau berbicara Papua damai tentunya dari pemerintah pusat, daerah dan kelompok masyarakat memiliki langkah untuk menciptakan damai. Kita harus menciptakan keamanan yang damai,” kata Velik Wanggai, Selasa (19/6).
Kemudian yang menjadi catatan khusus dalam kunjungan pemerintah pusat ke Papua yakni pembangunan ekonomi dan sosial mengalami kemajuan 10 tahun terakhir. Ini menjadi modal penting untuk menciptakan Papua yang damai.
Adapun poin lain yakni pemerintah pusat akan menata dan mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus. Diketahui selama ini pelaksanaan Otsus belum berjalan dengan maksimal. Terbukti, sebagian masyarakat belum dapat menikmati pembangunan.
“Yang kita catat yakni masalah otsus. Kita melihat ada simpul yang harus diperbaiki agar lebih efektif mulai dari kebijakan di Jakarta hingga ke level daerah. Kita akan menata,” jelasnya.
Saat ini tim khusus yang diketuai oleh Menteri Koordiantor Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dengan anggota; Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Marciano Norman, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, perwakilan Istana, berada di Papua selama 2 hari untuk menggelar dialog bersama tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan muspida. (Sgd/AKS)
(Editor : Agus K Supono)

(KBRN)