 |
| ILUSTRASI |
"Apakah pemerintah akan selesaikan sebelum berakhir di 2014, atau ini memang mau disimpan untuk jadi PR pemerintahan berikutnya?" ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi bertema "Papua yang Tak Kunjung Reda" di Jakarta, Sabtu (16/6).
Mengapa dialog Jakarta-Papua perlu disegerakan, menurut Mahfudz, karena memang proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak cukup hanya setahun atau dua tahun. Karena itu, apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen terhadap penyelesaian Papua maka tidak ada alasan lagi untuk menunda realisasi dialog.
Dia mengatakan jika pemerintah masih berat untuk menggelar dialog, dapat memulainya dengan membuat forum yang melibatkan seluruh stakeholder khusus di luar Papua. "Untuk sama-sama kita urun rembug soal Papua ini seperti apa," ujar dia. Hal penting yang harus dihasilkan dalam forum tersebut adalah cara pandang yang jelas terhadap Papua.
Kemudian, forum tersebut juga dapat mendefinisikan apa masalah-masalah mendasar dan strategis di sana serta bagaimana menyelesaikannya. Output penyelesaian itu, dikatakan Mahfudz, tentunya dengan batasan secara damai, tetap dalam bingkai NKRI, dan solusi yang dapat memastikan ada satu akselerasi pembangunan menyeluruh di Papua.
"Karena sekarang ini ekonomi bukan satu-satunya isu sentral, tapi penghargaan terhadap hak-hak budaya dan adat juga sangat serius bagi rakyat Papua," kata dia.
Berbarengan dengan dialog pendahuluan di atas, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan forum serupa juga mesti dilakukan di Papua. Hal ini berkaitan dengan beragamnya keinginan yang ada dari masyarakat Papua itu sendiri. Harapan adanya forum ini, menurut Mahfudz, agar faksionalisasi di sana menjadi mengkristal.
Format Dialog
Koordinator tim kajian Papua dari LIPI, Adriana Elizabeth, menambahkan bahwa banyak proses yang mesti dilalui terlebih dulu sebelum dialog dilaksanakan. Setelah komitmen politik pemerintah muncul, mesti ada diskusi mengenai format dan representasi dari dialog tersebut. Saat ini terdapat begitu banyak versi mengenai siapa yang dapat dihadirkan dalam dialog itu maupun bagaimana formatnya.
"Setelah itu baru digelar dialog Jakarta-Papua," kata dia.
LIPI sendiri, menurut dia, mengusulkan format dialog dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat Papua. Cara demikian bakal memunculkan rasa memiliki apa yang tercetus dalam dialog sebab selama ini pemerintah selalu datang ke Papua dengan membawa berbagai program dan kebijakan namun masyarakat Papua tidak merasa memiliki itu semua.
"Dialog selain membangun rasa memiliki, juga membangun kepercayaan yang hilang selama ini," tegas Adriana.
Sayangnya, lanjut dia, sejauh ini dialog baru sebatas wacana saja. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah terkesan takut untuk merealisasikan wacana tersebut. Padahal, menurut Adriana, Indonesia setidaknya telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik seperti di Mindanau, Filipina.
Asisten Deputi I Koordinasi Otsus Kemenkopolhukam, Sumardi, menilai bahwa pelaksanaan dialog Jakarta-Papua bukanlah solusi bagi pemecahan masalah Papua. Menurut dia, apabila menggunakan pola dialog terpusat seperti itu maka suara yang akan muncul belum tentu yang sebenarnya ada di lapangan. "Kalau hanya Jakarta-Papua, isu-isu yang masuk belum tentu benar," kata dia.
Di Papua terdapat sekitar 250 suku yang memiliki keinginan atau suara berbeda-beda. Dengan masih begitu berpengaruhnya suku di Papua, menurut dia, cara paling baik adalah dengan turun langsung ke lapangan dan mendengar apa aspirasi dari suku-suku tersebut.
Sementara itu, intelektual muda Papua, Natalis Pigay, mengatakan prakondisi yang mesti diciptakan sebelum dialog adalah adanya Papua yang aman dan nyaman. Pentingnya dialog, menurut dia, jauh lebih penting adanya prakondisi seperti demikian. "Rakyat Papua diperlakukan sama dengan rakyat Jogja dan lainnya, mau di mana, ke mana aman, tidak was-was,' tutup dia. (har/AR-3)
koran-jakarta
0 komentar:
Post a Comment