Pengerahan Densus 88 Bisa Perkeruh Suasana Papua

Sejumlah aparat kepolisian mengamankan lokasi rusuh massa yang mengakibatkan beberapa kendaraan terbakar di kawasan Waena, Jayapura, Papua, (14/6). ANTARA/Anang Budiono

Jakarta - Indonesia Police Watch menilai rencana mengirim Detasemen Khusus 88 Antiteror malah memperkeruh suasana di Papua. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menilai langkah itu berpotensi melepaskan Papua dari wilayah Indonesia. "Masyarakat Papua pastinya akan semakin tertekan secara mental karena disamakan dengan teroris. Mereka malah akan semakin menutup diri," kata Neta Pane ketika dihubungi, Sabtu, 16 Juni 2012.

Otorita Khusus Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Brigadir Jenderal Sumardi mengatakan pemerintah akan mengirim Detasemen 88 ke Papua. Mereka akan memperkuat pasukan Komando Daerah Militer Cendrawasih dan Kepolisian Papua.

Situasi di Papua kian mencekam setelah Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat, ditembak polisi di Distrik Heram, Abepura, Jayapura. Mako diduga terlibat sejumlah penembakan di Jayapura sejak 29 Mei lalu. Ia berusaha melawan dan merebut senjata polisi.

Menurut Neta, masyarakat Papua ketika didiskriminasi justru kian memberontak. Situasi ini bisa dimanfaatkan sejumlah pihak, misalnya, untuk meramaikan wacana Papua merdeka. "Di Papua masalahnya adalah kesenjangan kesejahteraan, bukan terorisme. Langkah polisi salah total," kata Neta.

Seharusnya, polisi bisa membuka pintu dialog di Papua seperti yang telah dijanjikan. Neta mendesak DPR memanggil Kepala Kepolisian Timur Pradopo terkait rencana penurunan Detasen Khusus 88 di Papua.  Setelah itu, pemerintah harus turun tangan tanpa embel-embel militer.  "Masyarakat Papua masih menjadi bagian Indonesia yang seharusnya mendapat perhatian sama," kata dia.





TEMPO